November 2022 | Laman 25 dari 30

Kementerian PPN/Bappenas Sebut Kukar Satu Data Tepat Tanggulangi Kemiskinan dan Sampaikan Target Regsosek

9 November 2022/in Arsip Berita /by Admin kukarpaper

TENGGARONG – Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional PPN/Bappenas RI melalui Koordinator Bantuan Sosial Dinar Dana Kharisma secara virtual memberikan materi pada Rakor Program Kolaborasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TJSP Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2023, di Ruang Batara Kantor Bappeda, Tenggarong, Selasa (8/11/2022).

Dalam kegiatan itu, Dana Kharisma mengatakan registrasi sosial ekonomi sebagai upaya mewujudkan satu data pembangunan khususnya dalam akurasi penyaluran program bantuan sosial berdasarkan tingkat kesejahteraan.

“Kementerian PPN/Bappenas menyambut baik atas gagasan pemkab Kukar dalam menggelar rakor upaya pengentasan kemiskinan ekstrem khususnya di wilayah kabupaten Kukar,” ujarnya.

Dinar Dana Kharisma juga menyampaikan prinsip percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara nasional dengan tepat sasaran, pendekatan multidimensi, konvergen dan komplementer, koordinasid an kerjasama multipihak, sosialisasi danedukasi dan terpantau dan terkendali,” katanya.

Adapun pemantauan dan evaluasi kemiskinan ekstrem dilakukan dengan perencanaan, implementasi dan evaluasi dimana persiapan pemantauan seperti rancangan monev wilayah prioritas, input data penerima manfaat program KKE, proses identifikasi penerima, output keluarga miskin ekstrem.

Kemudian evaluasi dilakukan berdasarkan perubahan status kesejahteraan dan graduasi program yakni proses jangka pendek, dampak jangka menengah dan panjang dengan berdayanya penerima bantuan dan turunnya tingkat kemiskinan ekstrem.

Kemudian Dinar juga menjelaskan registrasi sosial ekonomi akan mendukung perencanaan dan penganggaran mulai dari berbasis bukti, target tepat dan anggaran efektif dengan regsosek mewujudkan perencanaan pengangaran berbasis bukti dengan satu data Indonesia.

“Satu data Kukar sangat tepat dalam upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem yang terfokus dalam perencanaan berbasis bukti, penyusunan dan penargetan program hingga peningkatan efektivitas dan efosiensi penganggaran,” katanya.

Ditambahkan Dinar regsosek sendiri membantu pencapaian target pembangunan nasional dengan mempercepat penanganan masyarakat terdampak bencana, memperkuat integrasi program, mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem, meningkatkan penjangkauan inklusif dan memperkuat penyaluran digital cepat, aman dan akuntabel, terkoneksi dengan data administrasi kependudukan.

“Artinya perubahan status sosial ekonomi di tingkat desa juga harus terpantau setiap tahun dari data regsosek yang dimutakhirkan setiap tahun. Kemudian analisis dinamika kesejahteraan penerima manfaat mencakup analisis akurasi sasaran berbagai program utama PKE dan perubahan kesejahteraan mengindikasikan perubahan untuk mendapatkan program dan sebagai dasar penargetan ulang,” demikian jelasnya. (Prokom10)

Kemenko PMK Apresiasi Pemkab Kukar Atas Kolaborasi TJSP Entaskan Kemiskinan

9 November 2022/in Arsip Berita /by Admin kukarpaper

TENGGARONG – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan melalui Asisten Sosial Nur Budi Handayani mengapresiasi atas upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dalam Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Kukar dengan kolaborasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP). Hal tersebut dikatakannya via Zoom Meeting saat memberikan materi Rakor Program Kolaborasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TJSP Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2023, di Ruang Batara Kantor Bappeda, Tenggarong, Selasa (8/11/2022).

“Kemenko PMK mengapresiasi atas kecepatan Pemkab Kukar dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem secara nasional dan ini merupakan keterpaduan dan sinergi dalam penghapusan kemiskinan ekstrem penanggulangan kemiskinan,” kata Nur Budi Handayani.

Menurut Nur Budi Handayani menjelaskan bahwa target nasional 0 persen kemiskinan ekstrem di tahun 2024. Fenomena kemiskinan ekstrem merupakan persoalan multimensi dimana mereka terkendala dalam mengakses kebutuhan dasar seperti pendidikannya rendah, kesehatan menurun, tidak terakses air bersih, menghuni rumah tidak layak, tidak produktif dan berpendapatan rendah.

“Instruksi Presiden No 4/2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dimana target 0 persen kemiskinan ekstrem tahun 2024. kolaborasi-keterpaduan dengan 3 (tiga) strategi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan sinergi kementerian/lembaga-pemerintah daerah-partisipasi non pemerintah-masyarakat serta tetap sasaran berbasis data dan instrumen,” ujarnya.

Dari data secara nasional tingkat kemiskinan ekstrem di Kalimantan Timur khususnya di Kutai Kartanegara berada di angka 1,45 persen dengan jumlah penduduk ekstrem Kaltim sebanyak 57,96 ribu jiwa.

“Untuk itu apa yang saat ini dilakukan pemkab Kukar sudah tepat dalam penanggulangan kemiskinan serta upaya mensukseskan arah pembangunan nasional dengan menargetkan 0 persen kemiskinan ekstrem di tahun 2024,” katanya.

Adapun arah penggunaan data P3KE oleh Presiden Ri yakni pusat dan daerah bareng-bareng menuju ke sasaran yang dituju, lingkungannya digarap, air bersihnya digarap, bareng-bareng, urusan income/pendapatan semuanya digarap bareng-bareng.

data terkait kemiskinan ekstrem sudah ada dan jelas hingga berdasarkan nama dan alamat atau by name by address sehingga berbagai program penghapusan kemiskinan ekstrem dapat diarahkan kepada sasaran yang tepat.

“Peran tanggungjawab sosial lingkungan (TJSL) dalam kemiskinan ekstrem. TJSL adalah kegiatan yang merupakan komitmen perusahaan terhadap pembangunan yang berkelanjutan bertujuan untuk memebrikan kemanfaatan bagi pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, pembangunan lingkungan serta pembangunan hukum dan tata kelola bagi perusahaan,” ujarnya.

Tidak hanya itu tambah Nur Budi, TJSL juga berkontribusi pada penciptaan nilai tambah bagi perusahaan dengan prinsip yang terintegrasi, terarah dan terukur dampaknya serya akuntabel.
“Perusahaan juga harus membina usaha mikro dan usaha kecil agar leih tangguh dan mandiri serta masyarakat sekitar perusahaan, mulai dari pengurangan beban, peningkatan pendapatan,” ujarnya. (Prokom10)

Permudah Kolaborasi Dunia Usaha, Bupati Kukar Launching Aplikasi Rumah Besar Penanggulangan Kemiskinan

9 November 2022/in Arsip Berita /by Admin kukarpaper

TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah resmi melaunching Aplikasi Rumah Besar Penanggulangan Kemiskinan (RBPK) dalam upaya memudahkan kolaborasi dengan dunia usaha, percepat penanganan kemiskinan di Kukar. Lanching tersebut dilakukan dalam Rapat Koordinasi Program Kolaborasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TJSP Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2023, di Ruang Batara Kantor Bappeda, Tenggarong, Selasa (8/11/2022).

“Saya tegaskan bahwa kebijakan secara nasional yang berkaitan dengan penanganan kemiskinan khususnya di Kutai Kartanegara dalam blue print penanganan kemiskinan sudah ditetapkan melalui rumah besar penanggulangan kemiskinan Kukar,” kata bupati Edi Damansyah.

Dikatakan Edi Damansyah dihadapan para peserta terdiri dari dunia usaha, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), akademisi dan lainnya termasuk dari Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas yakni bagaimana merubah Mindset (Pola pikir memahami semua aspek) yang selama ini bekerja tidak fokus berkaitan dengan data.

“Jadi data ini sangat penting, ada data terpadu kesejahteraan sosial dan data kemiskinan ekstrim atau K3E dan Kukar pun telah membangun satu sistem yakni Kukar satu data,” ujarnya.

“Intinya ada dua hal yang perlu dicermati yakni kita ingin melakukan sinergisitas kolaborasi dengan mempedomani satu data yaitu berbicara pengentasan kemiskinan dengan memegang data awal kemiskinan ekstrim,” ujarnya.

Kenapa data tersebut perlu lanjut Edi Damansyah, selama ini dunia usaha sudah melaksanakan program tanggungjawab sosial, hanya saja basis datanya dari survey sosial yang dilakukan baik itu tim akademisi bersama kades, tokoh masyrakat, kemudian data itulah yang dipedomani dan tindak lanjut berkaitan program tanggungjawab sosial.

“Saya tegaskan khususnya data penanganan kemiskinan ekstrim breackdown masing-masing camat diberikan ke desa dan perusahaan yang beroperasi di wilayah kecamatan masing-masing,” katanya.

“Saya juga minta dunia usaha data yang sudah diterima dapat dilakukan verifikasi ulang untuk memastikan bahwa data tersebut bisa dipedomani tepat sasaran dalam melakukan tindak lanjutnya,” ujarnya.

Tidak hanya itu, tambah Edi Damansyah rakor tersebut juga sebagai bagian penting dalam kolaborasi dan intervensi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kukar.

“Saya ingin mengoptimalkan apa yang sudah dilaksanakan tanggung jawab sosial yang selama ini dilakukan perusahaan, khususnya dengan data. Adanya aplikasi RBPK akan memudahkan baik pemerintah kabupaten maupun dunia usaha dalam kolaborasi penanggulangan kemiskinan di Kukar,” jelas bupati Edi Damansyah yang diakhiri dengan launching penggunaan Aplikasi RBPK yang disambut positif oleh ratusan peserta dari dunia usaha.

Diketahui, skema sistem aplikasi RBPK yang dibangun pemkab Kukar untuk mengawal regulasi dan fasilitasi pembangunan, kemudian dunia usaha mendorong produktivitas dan pertumbuhan, akademikis menjaga keseimbangan proses pembangunan dan masyarakat mengawal hak-hak dasar dan keterlibatan proses pembangunan yang tepat sasaran.

Point strategi program TJSP Kukar tahun 2023 yakni kemiskinan ekstrem dengan turut berkontribusi dalam pencapaian target penghapusan kemiskinan ekstrem hingga tahun 2024, pemberdayaan yakni meningkatkan kinerja ekonomi masyarakat berdasarkan atas potensi yang dimiliki baik SDM, SDA, Ilmu Pengetahuan, Aset dan Berkelanjutan. Pelestarian Lingkungan yakni mengawal komitmen pembangunan berbasis pelestraian lingkungan dan menjalankan dokumen lungkungan dengan konsisten.

Kemudian Sumber Daya Manusia yakni turut serta dalam proses pembangunan sosial, dengan berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dalam jangka panjang dengan fokus penanggulangan kemiskinan untuk seluruh perusahaan di Kukar sebagai upaya konkrit peran dunia usaha dalam pencapaian kesejahetraan masyarakat melalui aplikasi RBPK. (Prokom10)

Pastikan Kegiatan Pembangunan Sesuai Target, Pemkab Kukar Gelar Rakordal

8 November 2022/in Uncategorized /by Admin 2 Kukarpaper

Tenggarong – Guna memastikan seluruh kebijakan/kegiatan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Rapat Koordinasi dan Pengendalian (Rakordal) Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) 2022 Triwulan III, Selasa (8/11) di aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar.

Rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah H Sunggono, itu dihadiri para Asisten Pemkab Kukar serta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Camat se Kukar baik secra langsung maupun virtual.

Pada Rakordal tersebut juga dilakukan penandatanganan berita acara hasil Rakordal oleh Kepala Daerah Kukar beserta jajaran dan Kepala OPD Kukar, sebagai komitmen untuk penguatan pengendalian, kolaborasi, koordinasi agar kegiatan APBD dan APBD-P dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Plt Kepala Bappeda Kukar Sy Vanesa Vilna mengatakan Rakordal tersebut dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara, Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Pembangunan Daerah tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2022 baik murni maupaun perubahan.

Hingga Oktober 2022 sesuai data yang masuk, kata Vanesa, realisasi Kegiatan/Sub Kegiatan tahapannya mencapai 89,47%, fisik 66,32%, dan keuangan 43,23%.

“Ini menggambarkan kegiatan tetap berjalan namun penyerapan anggaran rendah, untuk itu kita cari masalahnya dan kita pecahkan bersama dalam Rakordal ini,” ujarnya.

Dikatakannya, permasalahan pelaksanaan sub kegiatan paling banyak diidentifikasi adalah waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana, waktu pengurusan SPD (Surat Penyedian Dana)/SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) yang tidak sesuai rencana, penerima manfaat yang bertambah/berkurang.

Untuk itu, ada beberapa rekomendasi kebijakan yang dilakukan OPD kata Vanesa, yaitu hendaknya dilakukan penguatan pengendalian internal OPD atas pelaksanaan kegiatan, terutama kegiatan yang dilaksanakan di APBD perubahan. Kemudian, pemenuhan Penyediaan SPD pada Triwulan IV. Investasi kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan tahun 2022 dan lakukan evaluasi secara teknis untuk pengusulan tahun anggaran berikutnya. OPD meningkatkan kualitas output yang mendorong pencapaian sasaran program, sasaran OPD, hingga mendukung penyelesaian masalah pada sasaran daerah.

“Poinnya adalah Perangkat Daerah harus memahami dampak yang terjadi jika pengerjaan tidak dapat sesuai target, yakni tak hanya berpengatuh pada OPD itu sendiri tapi juga berpengaruh terhadap capaian sasaran daerah,” ujarnya. (prokom04)

Rakordal, Bupati Minta OPD Perbaiki Proses Administrasi Juga Kualitas Perencanaan

8 November 2022/in Uncategorized /by Admin 2 Kukarpaper

Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah menegaskan beberapa arahan pokok kepada Perangat Daerah se Kukar, pada Rapat Koordinasi dan Pengendalian (Rakordal) Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) 2022 Triwulan III, Selasa (8/11) di aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar.

Rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah H Sunggono, itu diikuti para Asisten Pemkab Kukar serta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Camat se Kukar baik secara langsung maupun virtual.

Ada tiga pokok arahan Bupati kepada Kepala OPD, pertama yakni Kontrol Proses. Untuk itu, Edi menginginkan agar OPD dapat memperkuat tahapan secara konsisten termasuk administrasi, memperkuat pengendalian internal, dan mengefektifkan konsolidasi internal.

Ke dua, pahami substansi, yakni OPD diminta untuk memperkuat pemahaman regulasi dan dokumen teknis, meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur dan hendaknya bekerjasama dengan para ahli/akademisi dalam hal tersebut.

Dan yang ke tiga, OPD dan stakeholder terkait agar berkoordinasi efektif, dengan memperkuat kolaborasi, memperkuat strategi dan merumuskan solusi penyelasaian masalah secara dini.

Bupati mengatakan forum ini untuk melihat bersama bagaimana kinerja OPD, maka diharapkan hasil Rakordal menjadi perhatian Kepala OPD, dan mengoptimalkan sisawa waktu yang ada.

Edi kemudian meyebutkan, secara khusus hal yang diperbaiki yakni persoalan internal, diantaranya proses administrasi harus dipercepat, Kepala OPD harus memperbaiki masalah realisasi kegiatan fisik.

“Jalankan SOP (standar operasional prosedur) dengan baik dan benar, akui kelemahan dan perbaiki, jaga etika birokrasi, jangan saling melempar kelemahan, mari sama-sama kita perbaiki ini,” tegasnya.

Selanjutnya, Bupati meminta Kepala OPD untuk mengidentifikasi keberhasilan dampak program/kegiatan masing-masing yang telah dilakukan.
Yaitu dalam hal penanggulangan kemiskinan harus fokus pada pengurangan kemiskinan ekstrim. Terkait pertumbuhan dan pemerataan, agar berupaya untuk peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan indeks infrastruktur. Sedangkan untuk daya saing daerah, agar bersama-sama berupaya meningkatkan kulaitas pembangunan daerah. Serta dalam menciptakan kesempatan berusaha/lapangan kerja, Edi mengatakan hal tersebut terkait dengan mengoptimalkan potensi daerah yang ada.

Selain itu, Bupati juga meminta perbaikan kualitas perencanaan dan penganggaran, yang tetap berpegang pada prinsip efektif dan efisien. Untuk itu, Edi meminta agar dilakukan analisis manfaat dengan mengkaji dan memastikan kegiatan dapat dijalankan dengan optimal. Hal tersebut didukung dengan peneleaahan teknis dan sumber daya, maka lakukan pemetaan dan jalin komunikasi dengan stakeholder yang terlibat. Serta, penyusunan anggaran juga harus sesuai dengan kebijakan Nasional dan Daerah.

“Kelemahan tahun ini sama-sama kita perbaiki, jadi tak terjadi di tahun 2023, mari kita saling mengingatkan untuk perbaikan,” demikian ujarnya. (prokom04)

DPPKB Kukar Gelar Pelayanan KB Gratis Pada Operasi Pasar Pengendalian Inflasi Daerah

8 November 2022/in Uncategorized /by Admin 2 Kukarpaper

Tenggarong – Pada Operasi Pasar/Pasar Murah untuk Pengendalian Inflasi Daerah dan Hari Pangan Sedunia Tahun 2022, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana KB (DPPKB) Kutai Kartanegara (Kukar) melakukan pelayanan pemasangan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan pelayanan iva test di Gedung Bulutangkis Stadion Rondong Demang Tenggarong, Senin (7/11) yang sempat ditinjau Bupati Kukar Edi Damansyah.

Sekertaris DPPKB Mastukah mengatakan bahwa program itu hanya berlangsung 1 hari dan dilakukan secara gratis dengan jumlah perserta untuk pelayanan MKJP ada 38 peserta dengan rincian pemasangan IUD sebanyak 17 peserta, Implant 15 peserta, Bongkar pasang IUD 1 peserta, bongkar pasang Implant 3 peserta dan AFF IUD 1 peserta dan AFF Implan 1 peserta, sedangkan untuk pelayanan Iva test ada 30 peserta.

Mastukah mengharapkan masyarakat khususnya Pasangan Usia Subur (PUS) untuk berpartisipasi aktif dalam program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dengan menjadi peserta KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).

Menurutnya ada 4 pilihan penggunaan kontrasepsi jangka panjang dalam ber-KB yakni alat kontrasepsi Intra Uterin Device (IUD), Implant atau Alat Kontrasepsi Bawah Kulit (AKBK) atau susuk KB, Metode Operasi Pria (MOP) dan Vasektomi dan Metode Operasi Wanita (MOW) atau Tubektomi merupakan metode kontrasepsi yang diprioritaskan bagi Pasangan suami istri yang tidak menginginkan anak lagi.

“Keempat alat atau metode kontrasepsi tersebut memiliki kelebihan dan karakteristik masing-masing, Alat kontrasepsi jangka panjang (MKJP) juga merupakan alat kontrasepsi yang digunakan untuk menunda, menjarangkan kehamilan, serta menghentikan kesuburan,” ungkapnya.

Mastukah menghimbau kepada Pasangan Usia Subur (PUS) bisa mendatangi fasilitas kesehatan (Faskes) terdekat untuk melakukan pemasangan KB dan jadilah peserta KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) untuk membantu pemerintah megendalikan jumlah penduduk.

Untuk Kukar sendiri tambah Mastukah, MOP/MOW bisa dilakukan di RSUD AM Parikesit dan di RSUD Dayaku Raja Kota Bangun. (prokom08)

Hari Pangan Sedunia, Bupati Harap Petani Milenial Lebih Aktif Berkarya

8 November 2022/in Uncategorized /by Admin 2 Kukarpaper

Tenggarong – Masih dalam Rangkaian Operasi Pasar/Pasar Murah untuk Pengendalian Inflasi Daerah dan Hari Pangan Sedunia Tahun 2022, Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damasyah bersama Kapusdatin Badan Pangan Nasional Kelik Budiana, Direktur Bankaltimtara Siti Aisyah dan Kepala Perangkat Daerah terkait mengunjungi Bazar Pangan Murah dan Operasi Pasar di Stadion Rondong Demang Tenggarong pada Senin (7/11).

Bupati Kukar juga menyerahkan alat semprot untuk Kelompok Wanita Tani (KWT) dan alat giling padi serta alat jahit karung untuk petani, dari Dinas Ketahanan Pangan. Edi dan rombongan juga sempat berbelanja di pasar murah dan mencicipi kopi hasil petani Kukar yang dikelola oleh Dinas Perkebunan Kukar.

Saat di temui Bupati mengatakan bahwa oprasi pasar merupakan bentuk hadirnya Pemerintah di tengah-tengah masyarakat dalam situasi Pengendalian Inflasi Daerah.

Harapan Edi dalam momen Hari Pangan Sedunia adalah bagaimana membangun komitmen bersama dan kerja bersama dengan mewujudkan program pangan berjalan dengan baik. Di Kukar sendiri program pangan menjadi hal utama bisa dilihat pada program optimalisasi kawasan-kawasan pertanian dalam arti luas dengan maksud bahwa pemerintah memberikan jaminan dalam jangka panjang sehingga kekuatan pangan bisa berbasis produksi lokal.

Saat ini Kukar sedang fokus bagaimana pembenahan infrastruktur tani, sara prasarana tani, SDM Petaninya dan itu bagian dari mempersiapkan jangka menegah dan jangka panjang pertanian dalam arti luas di Kukar.

Ia juga memastikan Kukar Idaman 2021-2026 program pangan dalam sektor pertanian dalam arti luas akan bisa peningkatan dan pengembangannya akan terukur dengan baik terutama di 5 kawasan yang sudah ditetapkan.

Edi juga mengatakan bahwa sekitar 42% masyarakat Kukar mata pencahariannya adalah petani dalam arti luas, jadi tugas pemerintah adalah memfasilitasi dan memberi dukungan kepada petani untuk meningkatkan produksi dan terus mengembangkan pertanian dalam arti luas.

Edi juga berharap kepada para petani-petani muda (petani milenial)bisa lebih aktif lagi dalam mengelola pertanian dalam arti luas.

Saat ini pertanian sudah tidak berbasis tradisional tetapi saat ini sudah berbasis teknologi dan manajemen sehingga yang bisa menguasainya adalah generasi muda.

“Jangan ragu-ragu memasuki sektor pertanian karena memiliki potensi besar dan peluang-peluang baru untuk di jalankan,” katanya.

Ada beberapa petani muda yang sudah berhasil salah satunya di Muara Jawa sudah menembus prestasi di tingkat nasional kepeloporanya dengan bidang pertanian hortikultura.

“Saya optimis pemuda Kutai Kartanegara akan berada di garda terdepan membangun pangan di Kutai Kartanegara,” ujarnya mengakhiri.(prokom08)

Pengendalian Inflasi Oleh Pemprov Kaltim dan Pemkab Kukar Digelar Pasar Murah, Dirangkai Penyerahan BLT

8 November 2022/in Uncategorized /by Admin 2 Kukarpaper

Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah mendampingi kunjungan Gubernur Kaltim Isran Noor dalam rangka Operasi Pasar/Pasar Murah untuk Pengendalian Inflasi Daerah dan Hari Pangan Sedunia Tahun 2022, pada Senin (7/11) di Stadion Rondong Demang, Tenggarong.

Acara tersebut dirangkai dengan Pembukaan Bazar Pangan Murah/Operasi Pasar dengan menjual paket sembako murah dari harga Rp. 105 ribu menjadi Rp 70 ribu yang terdiri dari beras premium kemasan 5 Kg, Gulapasir kemasan 1 Kg, Minyak Goreng 1 Liter dan telur ayam ras sebanyak 10 Butir. Kemudian Launching Pondok Pangan Etam (P2E) dan Penyerahan alokasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten sebanyak 11.810 UMKM dengan nilai Rp. 200 ribu selama 3 bulan yaitu total Rp. 600 ribu per UMKM, dengan total BLT untuk Kukar sebesar Rp. 7,086 M.

Selanjutnya Penyerahan alokasi BLT kepada pelaku usaha peternakan Kukar sebanyak 50 peternak dengan nilai Rp 500 ribu selama 3 bulan yaitu Rp. 1,5 juta degan total BLT untuk Kukar sebesar Rp. 75 Juta dan penyerahan Sertifikat Prima kepada 3 orang petani.

Menurut Edi Damansyah bahwa ia sangat bersyukur atas Gubernur Kalimantan timur pada hari Pangan atas Operasi Pasar dan Pasar Murah untuk Pengendalian Inflasi Daerah yang difokuskan di Kukar.

“Kegiatan hari pangan seperti ini bisa menjadi dorongan ataupun motivasi bagi Kukar yang berkaitan dengan ketahanan pangan (Pertanian Dalam Arti Luas) yang sudah di tetapkan dalam RPJMD Kukar tahun 2021 -2026 bisa terlaksana dengan baik di 18 Kecamatan yang meliputi 193 desa dan 44 Kelurahan yang ada di Kukar,” ungkapnya.

Edi juga sangat berbangga kepada masyarakat yang masih memilih profesi sebagai petani dan tetap memajukan pertanian dalam arti luas di Kukar.

“Tetap semangat dan terus berkarya untuk kemajuan pertanian dalam arti luas di Kukar,” katanya.

Ia juga mengatakan bahwa acara itu juga dirangkai dengan oprasi pasar dan pasar murah untuk memstiikan bahwa pemerintah hadir ditengah-tengah masyarakat dalam situasi kondisi masih dalam suasana pandemi Covid 19 sehingga kondisi ekonomi masih belum stabil.

Harapan Edi kepada masyarakat Kukar pada momen hari Pangan ini bisa dimanfaatkan dengan baik dan Pemerintah Kukar bersama Forkopimda akan mencermati dengan baik dan memastikan ketersedian pangan ada dan daya beli masyarakat juga stabil karena harga sudah di interfensi oleh Pemkab Kukar, sehingga masyarakat masih bisa menjangkaunya.

Edi menyambut baik Program Pondok Pangan Etam yang digagas oleh Dinas Ketahanan PanganKukar yang telah siap berkolaborasi dengan seluruh masyarakat tani serta dunia usaha khususnya di perdesaan hingga level RT dalam menyediakan bahan pangan dengan memanfaatkan pekarangan atau lahan-lahan non produktif, sebagai upaya optimalisasi potensi yang dimiliki, dalam menjaga konsumsi pangan yang cukup dan bergizi sebagai dukungan terhadap penyelesaian permasalahan stunting dan kemiskinan di wilayah Kukar.

Edi berharap momen itu bisa membangun komitmen bersama dan sinergitas antara Pemprov Kaltim, sehingga salah satu fokus yang berkaitan dengan program ketahanan pangan bisa mendapat suport dari Pemprov Kaltim.

“Saya berharap program-program kolaboratif seperti ini dapat terus dikembangkan dan menjadi standar bersama dalam mengawal pembangunan daerah yang lebih baik,” harapnya mengakhiri.

Sementara itu Gubernur Kaltim mengatakan bahwa Pengendalian Inflasi Daerah tak hanya tugas Pemprov, tetapi diperlukan kerja sama semua pihak untuk mengendalikannya dan menjaga agar kebutuhan pangan.

Ia juga meminta Informasi-imformasi penting yang diperlukan untuk penangulangan hal ini diperlukan untuk mempercepat pendistribusian pangan, sehingga tidak terjadi kelangkaan dan melambungnya komoditi pangan pokok.

“Kalau ada Kabupaten Kota mengalami kekurangan bahan pokok, maka akan didistribusikan dimana produksi berlebih dengan Biaya Dari Badan Pangan Nasional,” ungkapnya.

Untuk itu tambahnya, perlu adanya kerjasama agar bisa bergerak cepat sehingga tak terjadi Inflasi di masyarakat.

Isran Noor juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mau bekerja sama meredam inflasi daerah dan memiliki kewaspadaan yang sangat tinggi atas kondisi tersebut. (Prokom08)

Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi, Pemkab Kukar Laporkan Telah Lakukan Berbagai Upaya Tekan Inflasi

8 November 2022/in Uncategorized /by Admin 2 Kukarpaper

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) diwakili Asisten III Bidang Administrasi dan Umum Totok Heru Subroto bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) mengikut rapat Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri secara virtual, Senin (7/11) di ruang Vidcon kantor Bupati setempat.

Rapat yang diikuti para Gubernur, Bupati, dan Walikota seluruh Indonesia secara virtual itu dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M Tito Carnavian.

Mendagri mengatakan Kementerian Perdagangan sangat terbantu dengan gerakan para Kepala Daerah bersama Forkpimda dalam menstabilisasi harga – harga di daerah.

Dalam rapat tersebut Tito juga menyebutkan daerah – daerah dengan tingkat inflasi tertinggi maupun terendah.

“Untuk daerah Sumatera Inflasi tertinggi di Kota Padang 7,92 persen, kemudian di Jawa itu Kota Serang 7,54 persen, kemudian Kalimantan Tanjung Selor 9,11 persen, dan Sulawesi kota Pare-Pare yang tertinggi 7,66 persen, Bali dan Nusa Tenggara Kota Kupang dengan 8,06 persen, dan masih bnyak lagi,” sebutnya.

Tito meminta penjelasan kepada daerah – daerah yang angka inflasinya masih tinggi, kendala – kendala apa yang dihadapi dalam pengendalian inflasi di daerahnya.

Ia juga mengapresiasi daerah yang berhasil menurunkan angka inflasinya, seperti di Bengkulu.

Untuk diketahui sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo bahwa ada tiga cara untuk mengendalikan inflasi, diantaranya Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menjaga ketersediaan stok barang dan stabilitas harga kebutuhan pokok ditengah menurunnya daya beli masyarakat.

TPID tidak hanya fokus dalam pengendalian inflasi melainkan lebih proaktif mendorong pertumbuhan ekonomi, pandemi dijadikan rencana untuk tingkatkan nilai tambah di sektor pertanian baik untuk pasar lokal, nasional maupun ekspor.

Sementara itu Pemkab Kukar sendiri telah melakukan berbagai upaya dalam rangka menurunkan angka inflasi, antara lain dengan menggelar operasi pasar, memantau kenaikan harga pasar, dan berusaha semaksimal mungkin menekan kenaikan harga sembako. (Prokom01)

DPMD Umumkan Hasil Seleksi Tenaga Pendamping “Pendekar Idaman” Tahun 2022

8 November 2022/in Arsip Berita /by Admin kukarpaper

TENGGARONG – Setelah menyelenggarakan tes tertulis dan wawancara bagi Tenaga Pendamping Profesional Desa dan Kelurahan “Pendekar Idaman”, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) mengeluarkan pengumuman Nomor: B.5120/DPMD.V.3/065.13/11/2022 Tanggal 7 November 2022 Tentang Hasil Seleksi Rekrutmen Tenaga Pendamping “Pendekar Idaman” Kutai Kartanegara ditandatangani secara elektronik oleh Kepala DPMD Kukar Arianto.

“Pengumuman hasil sekeksi rekrutmen tanaga pendamping “Pendekar Idaman” Kukar tahun 2022 telah ditetapkan peserta yang lulus dan ditempatkan sesuai rektutmen,” kata Kepala DPMD Kukar Arianto.

Bagi peserta yang dinyatakan lulus ditempatkan agar segera memberikan konfirmasi dan melakukan registrasi ulang paling lambat tanggal 15 November 2022 dengan membawa dokumen berupa; foto copy KTP, Ijazah terakhir yang dilegalisir, pas foto ukuran 4×6 dan 3×4 2 lembar, foto copy rekening Bankaltimtara, Foto copy NPWP pribadi.

Peserta juga harus membuat surat pernyataan tidak ada ikatan kerja dengan pihak lain, khusus yang bekerja sebagai Tenaga Harian Lepas (THL) pemkab Kukar bersedia mengundurkan diri sebagai THL pada saat penandatanganan kontrak kerja.

“Bagi peserta yang dinyatakan lulus ditempatkan, akan tetapi tidak memberikan konfirmasi dan melakukan registrasi ulang sampai tanggal 15 Novemeber 2022, maka akan dianggap mengundurkan diri dan akan digantikan posisinya dengan peserta yang dinyatakan lulus tidak ditempatkan.” ujarnya.

Diharapkan keberadaan tenaga pendamping profesional desa maupun kelurahan akan dapat membantu dan memecahkan persoalan serta masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa maupun kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

“Pendekar Idaman” merupakan akronim dari “Pendamping Desa dan Kelurahan Kukar Idaman”, diharapkan melalui pendekar idaman akan dapat membantu percepatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa maupun kelurahan dan diharapkan dapat membantu memecahkan persolan dan memberikan solusi terhadap pembangunan desa/kelurahan yang betul-betul mengarah kepada kemanfaatan bagi masyarakat,” jelasnya.

Diketahui, hasil tes seleksi Tanaga Ahli Pendekar Idaman sebanyak 13 orang, Tenaga Pendamping desa/kelurahan sebanyak 72 orang, Tenaga Pendamping Lokal desa/kelurahan sebanyak 261 orang.

Daftar Pengumuman silahkan akses link berikut ini!