Bupati Imbau Revitalisasi Posyandu Digiatkan
TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah mengimbau jajaran Dinas Kesehatan untuk menggiatkan kembali revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan dasa wisma guna memantau perkembangan anak dan ibu hamil.
“Hal tersebut merupakan langkah nyata agar status gizi maupun derajat kesehatan ibu dan anak dapat ditingkatkan, dan memastikan kebutuhan nutrisinya terpenuhi,” ujar Edi beberapa watu lalu.
Menurut Edi, peran serta masyarakat perlu dilibatkan dalam penguatan Posyandu dan dasa wisma tersebut, selain untuk penguatan sumber daya manusia sekaligus meningkatkan fungsi pendampingan dan kualitas pembinaan Posyandu dan kinerja Posyandu agar dapat memenuhi kebutuhan tumbuh kembang anak sejak dalam kandungan.
Edi juga meminta para kader Posyandu , Danramil, Kapolsek dan unsur kecamatan / desa agar memperhatikan ibu-ibu hamil di lingkungannya, agar dibawa ke Posyandu atau Puskesmas, untuk memastikan kesehatan ibu hamil terjamin dan terpenuhi gizinya untuk kelangsungan hidup generasi muda mendatang.
Edi Damansyah juga mengajak Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) yang ada di Kukar, agar ikut membangun daerah bersama Pemkab Kukar, salah satunya dibidang kesehatan.
Contohnya terlihat pada kegiatan peluncuran desa sehat di Anggana, diharapkan bisa ditindak lanjuti stakeholder terkait dalam hal pengelolaannya, dan kemudian menjadi contoh bagi desa lainnya di Kukar dalam rangka meningkatkan pembangunan kesehatan dan pengentasan kemiskinan di Kukar.
Edi mengatakan, kemiskinan merupakan salah satu permasalahan pokok pembangunan Kukar saat ini, Pemkab Kukar telah melakukan langkah-langkah strategis dengan menyusun program pengentasan kemiskinan dalam skema sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.
“Satu hal yang menjadi penekanan kita dalam penanggulangan kemiskinan adalah mendorong partisipasi masyarakat secara aktif dalam membangun kepedulian dan kebersamaan antar individu disekitar wilayahnya, sehingga permasalahan kemiskinan menjadi bagian dari masalah kolektif dan diselesaikan secara bersama-sama,” ujarnya.
Oleh karenanya, menurut Edi program penanggulangan kemiskinan harus dapat disusun secara terintegrasi dengan melibatkan masyarakat secara aktif, mengingat permasalahan kemiskinan bukan hanya terkait dengan masalah ekonomi, namun juga bagian dari permasalahan sosial dan budaya masyarakat. (prokom04/hr)
