Dari Rakor Pangan, Bupati: Peta Ketahanan Pangan Harus Ditindaklanjuti Dengan Rencana Aksi
Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Ketahanan Pangan, dalam rangka penguatan ketahanan pangan Kukar menyongsong Ibu Kota Negara (IKN), Kamis (8/12) di Ruang Serbaguna Kantor Bupati Kukar.
Hadir pada Rakor itu, Sekretaris Daerah Kukar H Sunggono, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Wiyono, Kepala Badan Pusat Statistik Kukar, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk Camat di Kukar. Acara itu juga diikuti Kepala Desa/Lurah se Kukar, dan Tim Kelompok Kerja Ahli Ketahanan Pangan Kukar.
Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan Wiyono, dalam laporannya mengatakan Rakor ini sebagai langkah awal terkait ketahanan pangan Kukar kedepan, karena urusan pangan merupakan urusan wajib Pemerintah sebagimana ketentuan yang ada.
Tujuannya untuk menggambarkan kondisi ketahanan dan kerentanan pangan Kukar dalam peta yang berisi data. Data tersebut merupakan instrumen untuk melakukan program kegiatan mengintervensi desa rawan pangan.
Sehingga Rakor ini untuk mengkoordinasikan progam masing masing OPD terkait ketahanan pangan.
Menyamakan persepsi program ketahanan pangan seluruh OPD hingga tingkat Desa.
Diharapkan kedepannya OPD tak buat progam masing-masing, terkait ketahanan pangan. Tetapi bekerja bersama berdasarkan peta/data, agar hasilnya efektif dan efisien.
Sehingga pada Rakor ini ada penandatangan komitmen bersama Perangkat Daerah, agar di 2023 dapat berkolaborasi mengintervensi desa rawan pangan (ada 20 desa) untuk ditangani bersama.
“Penting komitmen semua pihak dalam hal ketahanan pangan, jadi ini bukan kerja perangkat daerah tertentu,” ujarnya.
Bupati dalam arahannya mengatakan bahwa peta/data ketahanan dan kerawanan pangan Kukar tersebut harus ditindaklanjuti.
Yakni dengan menyusun rencana tindakan, dengan membuat rencana strategis terlebih dahulu, kemudian di kroscek dan diuraikan ke OPD terkait terkait uraian kegiatan yang dilakukan untuk ketahanan pangan dan mengatasi kerawanan pangan.
Lebih baik lagi dibuat roadmap dan matrik kontrol dan cek list nya, agar ada pegangan untuk mengontrol OPD apa melakukan tugas apa.
“Tidak ada pekerjaan yang bisa kita kontrol jika kita tak punya konsep nya, jadi uraikan dengan baik langkah-langkahnya. Hal ini agar kegiatan yang dilakukan fokus, tepat sasaran,” ujarnya.
Edi mengungkapkan secara nyata tidak ada orang mati kelaparan di Kukar ini, namun rencana strategis untuk ketahanan pangan harus ada sesuai ketentuan yang berlaku.
Di Kukar yang menjadi persoalan bukan ketersediaan pangan, tetapi akses dan pemanfaatan pangan ini, sehingga masih terdapat desa rawan pangan sesuai indikator Kementerian terkait.
“Jadi yang terpenting adalah tindak lanjut dari Rakor ini. Mudahan ini menjadi langkah kita melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja,” demikian harapnya. (Prokom04)
