Dari RKPD Kukar Tahun 2022, Perkuat Arah Pembangnan Tepat Sasaran
TENGGARONG – Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) H Chairil Anwar secara resmi membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 secara virtual, diikuti perangkat daerah, camat hingga stakeholder lainnya, Jumat (5/2/2021) di Lantai II Kantor Bappeda, Tenggarong.
Wabup Chairil Anwar mengatakan proses penyusunan RKPD 2022, Pemkab Kukar harus memperhatikan Visi-Misi kepala daerah terpilih, hasil Pilkada Kukar tahun 2020, sehingga kegiatan prioritas tidak terlepas dari janji-janji politik yang telah menjadi konsesnsus masyarakat Kukar.
“Rancangan ini setidaknya memuat beberapa rumusan dalam pentetapan strategi dan arah kebijakan, mulai dari pendekatan politik, pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif, pendekatan top down, hingga pendekatan bottom up,” katanya.
Dijelaskan Chairil Anwar, pendekatan teknokratik dalam perumusan prioritas daerah tidak terlepas dari arrahan Rencana Pembangnan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kukar dan analisis permasalahan dan isu strategis daerah yang disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki, baik kapasitas keuangan, SDM, asset dan pengetahuan hingga kewenangan yang tersusun dalam analisis target-target yang realistis.
Kemudian pendekatan partisipatif dengan terus mengkomunikasikan pembangunan dengan semua stakeholder, khususnya terkait dengan kebijakan publik yang memerlukan dukungan, masukan dan pandangan dari para praktisi, akademikis dan masyarakat.
Adapun pendekatan top down mengacu pada kebijakan nasional yang tertuang dalam rencana kerja pemerintah, dan RPJM Nasional, serta memperhatikan arahan pemulihan ekonomi akibat dampak COVID-19 dan kebijakan kewilayahan pembangunan Kaltim dalam RPJMD Provinsi Kaltim.
Sedangkan pendekatan bottom up yakni dengan analisis permasalahan yang dipresentasikan dalam rencana pembangunan desa dan kecamatan, dijadikan bagian dari analisis kebutuhan rill masyarakat yang harus disingkronkan dengan kebijakan daerah, sesuai karekteristik dan permasalahan pembangunan.
“Dari lima pendekatan tersebut tentunya harus dilaksanakan dengan konsekwensi yang diiringi dengan keterlibatan dan dukungan seluruh stakeholder, agar pembangunan Kukar kedepan lebih fokus, terintegrasi dan tepat sasaran,” harapnya.(Prokom10)