Sekda Kukar Tekankan Transparansi dan Efektivitas dalam Penyusunan RKPD 2027
Tenggarong – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Sunggono menegaskan pentingnya proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang berjalan dengan baik, transparan, dan akuntabel, sehingga mampu menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas serta berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikannya saat membuka Kick Off Meeting Penyusunan RKPD Pemerintah Kabupaten Kukar Tahun 2027 yang digelar di Ruang Serbaguna Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar, Senin (12/1/2026). Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta perwakilan kecamatan se-Kukar.
Dalam sambutannya, Sunggono menyampaikan bahwa kick off meeting ini menjadi tahapan awal yang penting untuk menyamakan persepsi dan langkah seluruh perangkat daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan tahun 2027.
“Alhamdulillah, hari ini kita bisa menyelesaikan kick off untuk penyusunan RKPD 2027. Tadi sudah saya sampaikan beberapa poin penting sesuai dengan arahan dan harapan Bupati, khususnya terkait kebijakan penyesuaian rencana pelaksanaan kegiatan tahun 2027 yang berkaitan dengan efisiensi anggaran, koreksi terhadap APBD, serta sinkronisasi dengan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi yang wajib kita dukung,” ujar Sunggono.
Ia juga mengapresiasi respons positif dari seluruh perangkat daerah yang hadir, serta komitmen OPD untuk mengikuti seluruh tahapan perencanaan yang telah dijadwalkan. Menurutnya, setelah kick off ini, proses perencanaan akan dilanjutkan dengan tahapan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat desa dan kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten.
“InsyaAllah seluruh rangkaian Musrenbang sudah kita rencanakan dan ditargetkan dapat selesai pada bulan Februari mendatang,” jelasnya.
Lebih lanjut, Sunggono mengungkapkan adanya kesepakatan perubahan skenario pelibatan OPD dalam forum RKPD perangkat daerah agar pelaksanaannya lebih efektif dan fokus. Ke depan, forum RKPD akan dikelompokkan berdasarkan rumpun urusan dan dikoordinasikan oleh masing-masing asisten sesuai bidangnya.
“Forum RKPD perangkat daerah akan kita kelompokkan berdasarkan rumpun urusan dan dilaksanakan di bawah koordinasi para asisten, yakni Asisten I bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, Asisten II bidang perekonomian dan pembangunan, serta Asisten III bidang administrasi umum. Dengan pola ini, kita harapkan prosesnya lebih efektif dan OPD yang terlibat bisa langsung berkoordinasi sesuai dengan urusannya masing-masing,” terangnya.
Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) dalam setiap forum perencanaan, termasuk forum-forum yang ada di masing-masing bidang urusan.
“Challenge kita adalah memastikan stakeholder terkait dapat terlibat aktif. Misalnya di Asisten I ada Forum Anak, Dewan Pendidikan, dan forum lainnya. Ini mohon menjadi perhatian pemerintah daerah agar dapat difasilitasi dengan baik, sehingga forum RKPD benar-benar berjalan sesuai dengan substansi dan kebutuhan pembangunan,” pungkas Sunggono.
Dengan penyusunan RKPD yang terencana, terkoordinasi, dan partisipatif, Pemkab Kukar berharap arah pembangunan daerah tahun 2027 dapat semakin tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pada rapat yang dimoderatori Asissten III Dafip Haryanto tersebut juga diisi paparan dari Plt. Kepala Bappeda Sy.Vanessa Vilna, dan penyampaian dari kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bahari Joko Susilo, dan dilakukan dialog serta masukan dari OPD. (Prokom01).
