Pemkab Kukar Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Bersama Mendagri

TENGGARONG – Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kutai Kartanegara (Kukar) Haryo Martani didampingi Perwakilan Polres Kukar Panca, Kepala Bidang Ketahanan Pangan, Perwakilan Dinas Perhubungan Rustam Effendi serta para staf Bagian perekonomian dan Perdagangan Kukar, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Bersama Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian, secara virtual di Ruang Vidcon Kantor Bupati Kukar, Senin (22/1/24 ).

Rakor diikuti Kementerian / lembaga serta Gubernur/Bupati/Wali Kota se-Indonesia.

Dalam arahannya Tito mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di posisi terbaik.

“Dari 186 negara kita di urutan 52 negara dengan inflasi terendah,” ujarnya.

Rakor membahas Inflasi Desember 2023, sumber rilis BPS 2 januari 2024, diolah 21 Januari 2024, inflasi tahun ke tahun sebesar 2,61 %. Inflasi umum meliputi makanan, minuman dan tembakau, pakaian dan alas kaki, perumahan, air listrik dan bahan bakar rumah tangga, perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rutin tumah tangga, kesehatan, transfortasi, informasi, komunikasi dan jasa keuangan dan lain – lain.

Rakor inflasi ini telah berjalan selama 1 tahun 4 bulan dan ini merupakan kerja bersama.Bulan September sempat berada diposisi 5,51 % dan makin tahun ke tahun semakin menurun dan sangat meringankan beban masyarakat, hal ini dengan adanya bantuan langsung yang diberikan ke masyarakat maupun kegiatan pasar murah yang disubsidi oleh Pemerintah.

Tito juga menambahkan, inflasi di bulan Desember sebesar 2,61%, turun dibandingkan dengan bulan November 2023, yakni 2,86%.

“Harapannya kita tidak ada kegiatan besar di bulan Januari, sehingga sektor transportasi dan rekreasi akan menurun, dan kita kembali fokus ke makanan, minuman, dan tembakau,” jelasnya.

Tito pun mengingatkan agar semua daerah jangan terlena dengan inflasi yang relatif terkendali.

“Karena terjadi variasi inflasi di tingkat nasional,” ujarnya.

Sambungnya, cabai merah adalah komoditas yang fluktuasi harganya cukup siginifikan selama Januari 2024 (sampai minggu ke-1).

“Sedangkan bawang merah, bawang putih, dan daging ayam ras adalah tiga komoditas yang mengalami kenaikan harga paling banyak di kabupaten/kota dan mempengaruhi perubahan pada minggu ke-1 Januari 2024,” jelasnya.

Berdasarkan hasil rekomendasi diambil langkah – langkah yaitu pertama adanya percepatan realisasi impor jagung dan bahan baku pakaian, serta penyaluran jagung SPHP, Bapanas pertimbangkan untuk impor jagung dalam jangka pendek ( s.d Februari 2024) agar dipercepat, jangan sampai berbenturan dengan musim panen. KSP mengusulkan BMKG dapat diundang pada rapat koordinasi Pengendalian Inflasi daerah untuk memaparkan kondisi cuaca di daerah.
Pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi dengan BMKG di daerah untuk mendapatkan informasi predikat cuaca secara teratur, serta berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mitigasinya. kementerian pertanian melakukan percepatan penyaluran bantuan alay pengering ( dryer ) untuk daerah yang akan memasuki masa panen dan curah hujan tinggi.

Pemerintah daerah juga perlu mendorong penggunaan anggaran dari pusat yang sudah ada dapat dioptimalkan.

Sementara itu, menurut Dr Drs Nyoto Suwigmno Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional, aksi dan kebijakan Badan Pangan Nasional dalam rangka pengendalian Inflasi pangan merupakan penyumbang utama inflasi Tahun 2023 yaitu beras, bawang putih, cabai merah, daging ayam ras dan cabai rawit. Komoditas inflasi yang relatif tinggi mayoritas terjadi di kota kota diluar pulau Jawa.

Frekuensi komoditas muncul sebagai penyumbang andil inflasi bulan Januari dalam 4 tahun terakhir baik harga yang bergejolak maupun harga yang diatur oleh pemerintah. Ia juga mengatakan ada 10 kabupaten / kota dengan kenaikan IPH tertinggi yaitu Kalimantan Selatan Hulu Sungai Utara, Majene Sulawesi Barat, Barito Utara ( Kalbar ), Kupang ( NTT), Sleman Yogjakarta, Nias Utara Sumatera Utara, Merangin ( Jambi ) dan Kabupaten Ngada ( Nusa Tenggara Timur ).

Selaku nara sumber dalam rakor tersebut Direktur Pertimbangan Hukum, Dirjen PDN Kementerian perdagangan, Satgas Pangan Polri. Kepala Divisi Manajemen Mutu Perum Bulog, Yayat Hidayat Fatahilah, Deputi III Bidang Perekonomian, Kantor Staf Presiden, Edy Priono.( Prokom 03 ).