Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) resmi melantik sebanyak 119 penjabat pengawas dalam upaya memperkuat kinerja birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pelantikan oleh Bupati Kukar Aulia Rahman Basri, didampingi Wakil Bupati H. Rendi Solihin, Sekretaris Daerah H. Sunggono, serta dihadiri unsur Forkopimda, DPRD, dan kepala perangkat daerah. Kegiatan berlangsung di Taman Tanjong, Rabu (29/4/2026).

Dalam sambutannya, Bupati Aulia menegaskan bahwa para pejabat yang baru dilantik harus mampu menghadirkan inovasi di setiap lini tugasnya. Ia menekankan pentingnya inisiatif tanpa harus menunggu arahan, sebagai bagian dari reformasi birokrasi yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Pejabat pengawas harus berani berinovasi di jabatan barunya. Jangan menunggu perintah, tetapi ciptakan terobosan yang berdampak nyata,” tegasnya.

Lebih lanjut, Aulia mendorong agar inovasi yang dihasilkan tidak hanya berhenti pada implementasi internal, tetapi juga dapat dikompetisikan hingga tingkat nasional melalui ajang Innovative Government Award (IGA). Ia berharap Kukar dapat kembali meraih prestasi setelah sebelumnya absen dalam ajang tersebut.

“Kami menargetkan Kukar kembali masuk dalam jajaran daerah inovatif di tingkat nasional. Ini menjadi tugas bersama, termasuk dukungan dari Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida),” ujarnya.

Bupati juga menekankan bahwa pejabat pengawas merupakan garda terdepan dalam pelayanan publik. Oleh karena itu, ia meminta agar seluruh pejabat mampu menjaga etika pelayanan, meningkatkan responsivitas, serta membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat.

“Hadirkan pelayanan yang humanis dan profesional. Tunjukkan bahwa pemerintah hadir untuk melayani, bukan dilayani,” pesannya.

Selain itu, Aulia mengingatkan pentingnya kehadiran langsung pejabat di tengah masyarakat guna menyerap aspirasi dan memahami persoalan riil di lapangan. Pendekatan partisipatif dinilai menjadi kunci dalam merumuskan solusi yang tepat sasaran.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menyoroti pelaksanaan program “RT Ku Terbaik” yang menjadi salah satu program unggulan Pemkab Kukar. Ia meminta para pejabat, khususnya yang bertugas di bidang pemberdayaan masyarakat desa (PMD), untuk aktif mengawal jalannya musyawarah RT agar berlangsung transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan.

“Kami tidak ingin ada musyawarah RT yang ditinggalkan tanpa pendampingan. Pastikan program berjalan tepat sasaran, karena ini menyangkut penggunaan anggaran yang besar dan menyentuh langsung masyarakat,” tegasnya.

Sebagai bentuk pengawasan, Pemkab Kukar juga akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala guna memastikan seluruh program berjalan efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Pelantikan ini diharapkan menjadi momentum penguatan tata kelola pemerintahan di Kukar, sekaligus mendorong terciptanya birokrasi yang inovatif, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik.(Prokom06)

Tenggarong – Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rendi Solihin menghadiri Audiensi bersama Sekretaris Utama Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dalam rangka pembahasan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta dampak kebijakan delineasi wilayah IKN terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Kegiatan ini di hadiri OPD terkait, dan Anggota DPRD Kukar, di Ruang Rapat Rapat Utama Lantai 5 Kantor OIKN, Selasa(28/4/2026).

Wakil Bupati Rendi Solihin dalam sambutannya menyampaikan bahwa telah dilakukan audiensi terkait aspirasi masyarakat terdampak kebijakan kawasan IKN yang menjadi perhatian luas di tingkat regional. Dampak sosial ekonomi mulai dirasakan, antara lain penurunan produksi tambang hingga lebih 50% yang berimplikasi pada PHK sektor tambang dan migas, kondisi tersebut berpotensi meningkatkan angka pengangguran dan kemiskinan ekstrem di wilayah terdampak.
Maka, diperlukan langkah mitigasi sebelum kebijakan dijalankan, berupa pelatihan keterampilan (-+100 jenis skill dasar) dan bantuan stimulan usaha,
Data awal menunjukkan -+88 warga berdampak memerlukan intervensi langsung.

Rendi juga mengatakan permasalahan pengelolaan sampah menjadi isi krusal, terutama larangan open dumping dan keterbatasan jarak angkut(>80 km), masyarakat belum sepenuhnya siap terhadap sistem retribusi baru.
Dalam hal ini diperlukan dukungan OIKN dalam pemanfaatan TPA baru serta kebijakan operasional. Dimana potensi pariwisata daerah (pantai dan hutan pinus) diharapkan tetap dikelola bersama untuk mendukung PAD.

“Untuk itu pentingnya kejelasan kebijakan OIKN serta solusi nyata bagi masyarakat terdampak,” Imbuhnya.

Sementara dari OIKN, Bimo Adi Nursanthyasto menyampaikan bahwa pihaknya telah menyampaikan alternatif relokasi usaha bagi pelaku UMKM, khususnya ke kawasan KIPP IKT, ruang usaha dikawasan tersebut terbuka bagi pelaku usaha, termasuk UMKM dan rumah makan, penangan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pembinaan sosial dan peningkatan kapasitas SDM masyarakat.

Bimo juga mengatakan pendapatan menunjukkan -+147.000 penduduk telah teridentifikasi sebagai bagian dari wilayah IKN. Pendekatan yang digunakan berbasis pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan, keterampilan, dan peluang usaha. Beberapa wilayah masih berada dalam kewenangan Kabupaten dan Provinsi sehingga memerlukan kordinasi lintas instansi.

“Dalam hal ini Pemerintah menjamin kebijakan dilakukan secara kompetitif dengan mempertimbangkan dampak sosial,” Ucapnya lagi. (Prokom.10)

Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) dr. Aulia Rahman Basri hadiri Rapat Paripurna ke 7
DPRD Kukar dengan agenda Persetujuan
Bersama DPRD dengan Bupati terhadap 1 (satu) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tahun 2026, Senin (27/4) sore.

Juga dihadiri Asisten Administrasi Umum Dafip Haryanto dan Plt. Asisten Pembangunan dan Ekonomi Irianto serta para Kepala/perwakilan OPD dilingkup Pemkab Kukar.

Terhadap Rencana persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati Kutai Kartanegara terhadap 1 (satu) Raperda yaitu Raperda Tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berbasis Risiko, Maka mengingat raperda tersebut telah selesai dibahas dan telah melalui proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM juga telah selesai difasilitasi oleh Gubernur melalui Biro Hukum, maka Pemerintah Daerah sepakat untuk menyetujui raperda tersebut menjadi peraturan daerah.

Tidak lupa pemerintah daerah mengucapkan terimaksih sebesar-besarnta terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, karena telah membantu dalam proses pembahasan rancangan peraturan daerah dimaksud, semoga peraturan daerah ini ke depannya dapat berguna bagi masyarakat Kutai Kartanegara, terutama mempermudah dalam kegiatan berusaha melalui penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sehingga dapat meningkatkan pelayanan perizinan yang berkualitas, cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efektif, efisien, dan akuntabel bagi pelaku usaha di Kabupaten Kutai Kartanegara.

“Pemerintah daerah berharap setelah proses persetujuan bersama ini, selanjutnya segera dipenuhi kelengkapannya agar dapat diproses untuk dimintakan nomor registernya ke Biro Hukum Provinsi untuk selanjutnya dapat ditetapkan dan diundangkan,” harap Bupati Aulia dalam sambutannya.

Di penghujung acara, Bupati Kukar bersama Ketua dan unsur pimpinan anggota DPRD Kukar, melakukan penandatanganan berita acara. _(prokom05)_

Tenggarong- Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kutai Kartanegara, Senin(27/4/2026).

Plt Kepala Kesbangpol Kukar, Rinda Desianti menyampaikan bahwa penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ini merupakan bagian dari mekanisme pertanggung jawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD. “Setelah melalui proses audit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), secara umum laporan keuangan partai politik dinyatakan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ucapnya.

Hadir dalam acara tersebut jajaran Badan Kesbangpol Kukar, perwakilan partai politik penerima bantuan, serta pihak auditor yang melakukan pemeriksaan. LHP yang diserahkan memuat hasil evaluasi administrasi, kepatuhan, serta rekomendasi perbaikan atas pengelolaan dana bantuan selama tahun anggaran 2025.

Sekda Kukar Sungguno dalam sambutannya atas nama pemerintah mengucapkan terimakasih kepada Kesbangpol untuk memfasilitasi pertanggungjawaban partai politik untuk tahun 2025.

Rangkaian acara ditutup dengan penandatanganan berita acara serah terima LHP antara pihak pemeriksa dan Badan Kesbangpol Kukar. (Dokpim.10)

Tenggarong – Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Akhmad Taufik Hidayat, mengadiri Pelantikan Pengurus Pimpinan Cabang Badan Koordinasi Majelis Taklim Masjid – Dewan Masjid Indonesia (BKMM-DMI) tujuh kecamatan oleh Ketua BKMM-DMI Kukar Hj Aisyah Halide, Senin (27/4/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Gedung DMI Kabupaten Kukar ini melantik pengurus BKMM-DMI Kecamatan Tenggarong, Loa Kulu, Tenggarong Seberang, Loa Janan, Sebulu, Muara Kaman, dan Muara Badak. Acara tersebut dihadiri Ketua DMI Kukar Edi Damansyah beserta jajaran, BKMM-DMI Kaltim, unsur Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta para pengurus majelis taklim dari berbagai wilayah.

Dalam sambutan tertulis Bupati dr. Aulia Rahman Basri yang dibacakan oleh Asisten I, disampaikan bahwa masjid memiliki peran strategis yang tidak hanya sebatas fungsi ibadah, tetapi juga sebagai pusat pembinaan umat, pendidikan, serta pemberdayaan sosial masyarakat. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai keislaman yang menempatkan masjid sebagai pusat peradaban.

“Masjid harus menjadi ruang belajar, pusat perlindungan sosial, sekaligus laboratorium toleransi yang nyata di tengah masyarakat,” demikian kutipan sambutan Bupati.

Bupati juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kukar terus berkomitmen mendukung penguatan ekosistem keagamaan melalui berbagai program, seperti “Terima Kaseh Guru Ngaji-Ku”, “RT-Ku Terbaik”, “Kukar Etam Sejahtera”, hingga “Jaga Kukar Lestari”. Program-program tersebut diarahkan untuk memperkuat peran masjid dan majelis taklim dalam pembangunan masyarakat yang sejahtera dan berkarakter.

Lebih lanjut, kepada para pengurus BKMM-DMI yang baru dilantik, Bupati berpesan agar menjadikan masjid sebagai pusat literasi keagamaan yang inklusif, memperkuat kolaborasi lintas sektor, serta menjalankan program secara transparan dan berkelanjutan.

“Peran BKMM-DMI sangat penting dalam membangun umat yang tidak hanya kuat secara spiritual, tetapi juga tangguh menghadapi tantangan zaman,” lanjutnya.

Mengakhiri sambutan, Bupati berharap para pengurus yang dilantik dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab serta mampu memperkuat ukhuwah Islamiyah di tengah masyarakat, demi terwujudnya Kukar yang sejahtera, religius, dan berkelanjutan. (prokom04)