Tenggarong – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), H. Sunggono, menerima kunjungan kerja (kunker) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dalam rangka studi pengelolaan dan pengembangan komoditas kratom yang selama ini dikembangkan di wilayah Kukar. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar, Kamis (16/4/2026).
Kunjungan yang dipimpin Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kaltara, Heri Rudiono, disambut langsung oleh Sekda Kukar bersama sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Pertemuan ini menjadi ajang berbagi pengalaman sekaligus diskusi strategis mengenai pengelolaan komoditas kratom sebagai potensi ekonomi baru di daerah.

Dalam sambutannya, Sekda H. Sunggono menjelaskan bahwa pengembangan tanaman kratom (Mitragyna speciosa) di Kukar tidak lepas dari berbagai tantangan, terutama terkait aspek legalitas dan persepsi negatif di masa lalu karena dikaitkan dengan zat psikotropika. Namun demikian, kondisi tersebut kini mulai berubah seiring adanya perhatian dari pemerintah pusat.
“Tanaman kratom sempat menghadapi kendala serius, baik di Kukar maupun Kalimantan Timur secara umum. Namun saat ini, pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian, BPOM, dan BRIN mulai mengarahkan penelitian serta penataan tata kelola, termasuk untuk kepentingan ekspor,” ujar Sunggono.
Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Kukar terus mendorong pengembangan kratom sebagai salah satu komoditas unggulan daerah yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya bagi para petani di wilayah hulu.

Menurutnya, kratom kini telah menjadi tanaman endemik bernilai ekonomis tinggi yang dapat diandalkan sebagai sumber peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, diperlukan strategi yang matang dalam memanfaatkan peluang pasar yang terus berkembang.
“Permintaan kratom di pasar internasional terus meningkat. Negara tujuan ekspor antara lain Amerika Serikat, India, Thailand, hingga Republik Ceko. Ini peluang besar yang harus dimanfaatkan dengan meningkatkan kualitas dan produktivitas,” jelasnya.
Lebih lanjut, Sunggono mengungkapkan bahwa Kecamatan Tenggarong Seberang saat ini menjadi salah satu sentra produksi kratom terbesar di Kalimantan Timur. Bahkan, wilayah tersebut telah memiliki fasilitas pengolahan kratom menjadi ekstrak, yang menjadi nilai tambah tersendiri dibanding daerah lain.
“Kita akan terus mendorong pelaku usaha dan petani agar mampu memenuhi standar pasar global, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas produksi,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kaltara, Heri Rudiono, menyampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk mempelajari secara langsung praktik budidaya dan pengelolaan kratom di Kukar yang dinilai berhasil.

“Kami melihat kratom sebagai peluang ekonomi baru yang menjanjikan bagi petani. Oleh karena itu, kami ingin menggali informasi lebih dalam agar dapat mengadopsinya di Kalimantan Utara,” ujarnya.
Heri juga berharap kunjungan ini tidak hanya menjadi ajang studi semata, tetapi dapat berlanjut pada kerja sama konkret antara Pemkab Kukar dan Pemprov Kaltara, khususnya dalam pengembangan komoditas kratom.
“Kami juga berencana meninjau langsung lokasi produksi dan pengolahan kratom di Kukar, agar mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif,” pungkasnya.
Kunjungan kerja ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antar daerah dalam mengembangkan potensi komoditas lokal berbasis ekspor, sekaligus membuka peluang kolaborasi dalam peningkatan kesejahteraan petani dan pertumbuhan ekonomi regional. (Prokom06)
Bupati Kukar Dorong Pembentukan Aplikasi Call Center Terintegrasi untuk Aduan Masyarakat
/in Uncategorized /by Admin 2 KukarpaperTenggarong – Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri bersama Asisten III bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kukar Dafip Haryanto, memimpin rapat koordinasi terkait pelaksanaan call center dalam rangka optimalisasi layanan pengaduan masyarakat, Jumat (17/4/2026), di Ruang Rapat Rumah Jabatan Bupati Kukar.
Dalam rapat tersebut, Bupati menegaskan pentingnya membangun sebuah aplikasi terintegrasi yang mampu menampung seluruh aduan masyarakat secara cepat dan transparan. Melalui sistem ini, masyarakat dapat menyampaikan berbagai keluhan, mulai dari layanan kesehatan hingga infrastruktur.

“Misalnya dalam program berobat gratis hanya dengan KTP Kukar, khususnya untuk BPJS kelas tiga yang telah ditanggung pemerintah. Jika masih ada masyarakat yang diminta membayar, maka hal tersebut bisa langsung diadukan melalui sistem ini,” ujarnya.
Selain itu, pengaduan terkait fasilitas umum seperti jalan rusak juga akan terakomodasi. Nantinya, setiap laporan yang masuk akan diteruskan oleh admin kepada instansi terkait untuk segera ditindaklanjuti. Bupati juga menginginkan agar Pimpinan daerah dapat memantau langsung progres penanganan setiap aduan, apakah sudah ditindaklanjuti atau belum.
Aplikasi ini direncanakan menjadi bagian dari penguatan Program Kukar Idaman Terbaik, dengan konsep pelayanan publik yang responsif dan berbasis digital.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menyoroti kinerja publikasi pemerintah daerah, khususnya yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika serta Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokompim). Ia menilai kualitas konten berita dan video yang dipublikasikan sudah baik, namun masih perlu ditingkatkan dari sisi jangkauan dan viralitas.
“Kualitas konten sudah bagus, tetapi perlu strategi agar lebih banyak dilihat masyarakat. Perlu pelatihan bagaimana membuat berita yang menarik dan teknik penyajian konten agar bisa lebih viral,” tambahnya.

Rapat ini turut dihadiri jajaran Dinas Kominfo, Prokompim, serta stakeholder terkait lainnya, sebagai langkah awal dalam mewujudkan sistem pengaduan masyarakat yang lebih efektif dan terintegrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.(Prokom04)
Sekda Kukar Terima Kunker Kaltara, Kratom Jadi Sorotan Komoditas Unggulan Bernilai Ekspor
/in Uncategorized /by Admin 2 KukarpaperTenggarong – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), H. Sunggono, menerima kunjungan kerja (kunker) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dalam rangka studi pengelolaan dan pengembangan komoditas kratom yang selama ini dikembangkan di wilayah Kukar. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar, Kamis (16/4/2026).
Kunjungan yang dipimpin Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kaltara, Heri Rudiono, disambut langsung oleh Sekda Kukar bersama sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Pertemuan ini menjadi ajang berbagi pengalaman sekaligus diskusi strategis mengenai pengelolaan komoditas kratom sebagai potensi ekonomi baru di daerah.

Dalam sambutannya, Sekda H. Sunggono menjelaskan bahwa pengembangan tanaman kratom (Mitragyna speciosa) di Kukar tidak lepas dari berbagai tantangan, terutama terkait aspek legalitas dan persepsi negatif di masa lalu karena dikaitkan dengan zat psikotropika. Namun demikian, kondisi tersebut kini mulai berubah seiring adanya perhatian dari pemerintah pusat.
“Tanaman kratom sempat menghadapi kendala serius, baik di Kukar maupun Kalimantan Timur secara umum. Namun saat ini, pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian, BPOM, dan BRIN mulai mengarahkan penelitian serta penataan tata kelola, termasuk untuk kepentingan ekspor,” ujar Sunggono.
Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Kukar terus mendorong pengembangan kratom sebagai salah satu komoditas unggulan daerah yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya bagi para petani di wilayah hulu.

Menurutnya, kratom kini telah menjadi tanaman endemik bernilai ekonomis tinggi yang dapat diandalkan sebagai sumber peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, diperlukan strategi yang matang dalam memanfaatkan peluang pasar yang terus berkembang.
“Permintaan kratom di pasar internasional terus meningkat. Negara tujuan ekspor antara lain Amerika Serikat, India, Thailand, hingga Republik Ceko. Ini peluang besar yang harus dimanfaatkan dengan meningkatkan kualitas dan produktivitas,” jelasnya.
Lebih lanjut, Sunggono mengungkapkan bahwa Kecamatan Tenggarong Seberang saat ini menjadi salah satu sentra produksi kratom terbesar di Kalimantan Timur. Bahkan, wilayah tersebut telah memiliki fasilitas pengolahan kratom menjadi ekstrak, yang menjadi nilai tambah tersendiri dibanding daerah lain.
“Kita akan terus mendorong pelaku usaha dan petani agar mampu memenuhi standar pasar global, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas produksi,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kaltara, Heri Rudiono, menyampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk mempelajari secara langsung praktik budidaya dan pengelolaan kratom di Kukar yang dinilai berhasil.

“Kami melihat kratom sebagai peluang ekonomi baru yang menjanjikan bagi petani. Oleh karena itu, kami ingin menggali informasi lebih dalam agar dapat mengadopsinya di Kalimantan Utara,” ujarnya.
Heri juga berharap kunjungan ini tidak hanya menjadi ajang studi semata, tetapi dapat berlanjut pada kerja sama konkret antara Pemkab Kukar dan Pemprov Kaltara, khususnya dalam pengembangan komoditas kratom.
“Kami juga berencana meninjau langsung lokasi produksi dan pengolahan kratom di Kukar, agar mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif,” pungkasnya.
Kunjungan kerja ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antar daerah dalam mengembangkan potensi komoditas lokal berbasis ekspor, sekaligus membuka peluang kolaborasi dalam peningkatan kesejahteraan petani dan pertumbuhan ekonomi regional. (Prokom06)
Sekda Kukar Letakkan Batu Pertama Pembangunan Koperasi Merah Putih Sangasanga Muara
/in Uncategorized /by Admin 2 KukarpaperTENGGARONG- Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Sunggono melakukan peletakan batu pertama pembangunan Gedung Koperasi Merah Putih Sangasanga Muara, di Telaga RT.006 Kelurahan Sangasanga Muara Kecamatan Sangasanga, Selasa(14/4).

Tampak mendampingi Perwakilan Dandim 0906 TNI Kapten Leonardo, Sekretaris Kecamatan Sanga Sanga Sudarmadi, Plt Dinas Koperasi dan UMKM Kukar Muhammad Reza, Forkopimcam Sangasanga dan Lurah Sanga Sanga Muara Mispan. Selesai acara peletakan batu pertama dilanjutkan dengan pemotongan nasi tumpeng oleh Sunggono yang langsung disuapkan kepada Ketua Koperasi Merah Putih Kelurahan Sanga Sanga Muara Rudi Irawan.
Sekcam Sanga Sanga Sudarmadi dalam laporannya mengatakan pembangunan Koperasi Merah Putih Kelurahan Sanga Sanga Muara ini merupakan yang keempat dalam wilayah Sanga Sanga yang di kerjakan secara gotongroyong dan Karya Bhakti jajaran Kodim 0906 bersama masyarakat, diatas lahan seluas 1.500 M2 yang merupakan hibah oleh Perusahaan PT Panorama dengan target selama 92 hari. Gedung berukuran 20 x 30 meter ini berfungsi sebagai pusat distribusi, gudang hasl pertanian dan pusat UMKM.
Sementara itu, Bupati Kukar dr Aulia Rahman Basri dalam sambutan tertulisnya dibacakan Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Dr H Sunggono, atas nama Pemerintah Kabupaten Kukar mengucapkan terimakasih kasih yang sebesar – besarnya kepada pihak perusahaan PT Panorama yang telah menghibahkan tanahnya untuk pembangunan koperasi merah putih ini, semoga memberi manfaat bagi masyarakat Sangasanga Muara dan sekitarnya.

Perlu diketahui bahwa pembangunan Koperasi ini tersebar di 237 desa kelurahan yang ada di Kukar. Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu. Sekda Kukar mengapresiasi kinerja Karya Bhakti Dandim 0906 atas Pembangunan Koperasi Desa/kelurahan di Kukar yang saat ini telah membangun sebanyak 116 buah di Kukar.
Secara berjenjang itu menjadi tanggung jawab struktural Kenapa ini perlu saya sampaikan mudah-mudahan ini menjadi motivasi dan ukuran kinerja semua teman-teman di lapangan terutama pak camat yang di wilayahnya mungkin belum bisa terselesaikan lokasi pembangunan jadi tugas pemerintah daerah. Bapak ibu telah membantu untuk menyiapkan lokasi tapi pembangunan dari tugasnya . Koperasi Merah Putih merupakan anak koperasi yang akan menggerakkan ekonomi masyarakat untuk kepentingan pemerintah.

Sunggono menegaskan Jangan sampai ada salah paham yang menganggap bahwa Koperasi ini dibangun bukan untuk kepentingan pemerintah, tetapi Koperasi ini dibangun untuk kepentingan rakyat yang nanti akan menerima manfaatnya adalah masyarakat disekitar Koperasi.
Koperasi Merah Putih adalah soko guru masyarakat yang mengupayakan ini bisa beroperasi, jangan menunggu alasan pemerintah, jangan menunggu perintah dari pemerintah daerah. Masyarakat yang harus berinisiatif untuk bisa mengupayakan Koperasi ini beroperasi sesuai dengan kebutuhan kompetensi masyarakat atau koperasi.
Tolong mungkin banyak juga yang salah paham di awal kebijakan ini, Koperasi Desa Merah Putih adalah lembaga ekonomi yang beranggotakan masyarakat desa yang dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan melalui prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi bersama.

“Tujuannya antara lain memperkuat perekonomian desa, meningkatkan nilai tukar petani, menekan inflasi, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan inklusi keuangan. Semoga pembangunan ini dapat berjalan lancar, tepat waktu dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Kelurahan Sanga Sanga Muara, jelas Sunggono. (Prokom 03)..
Pemkab Kukar Ikuti Sosialisasi dan Rakor Penertiban Kawasan Hutan
/in Uncategorized /by Admin 2 KukarpaperTenggarong – Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Kartanegara (Kukar) Sunggono mengikuti Sosialisasi dan Rapat Koordinasi Penertiban Kawasan Hutan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), yang berlangsung di Ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar, Selasa (14/4/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forkopimda termasuk Kapolres Kukar, serta jajaran perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait.

Sunggono berharap melalui pertemuan ini tugas dan tanggung jawab tim dapat semakin jelas, sehingga pelaksanaan penertiban kawasan hutan di wilayah Kukar berjalan efektif dan terkoordinasi.
Ia menjelaskan, sejak adanya regulasi yang membatasi kewenangan pemerintah daerah di sektor pertambangan, Pemkab Kukar telah mengurangi keterlibatan langsung. Bahkan Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kukar sudah beberapa tahun tidak lagi beroperasi.
“Pertambangan tetap berjalan, namun kewenangan daerah terbatas. Dampaknya cukup besar, terutama banyaknya lahan pasca tambang yang ditinggalkan terbuka,” ujarnya.

Pemkab Kukar, lanjutnya, terus berupaya agar lahan pasca tambang dapat dimanfaatkan melalui koordinasi dengan kementerian terkait, di antaranya dengan mengusulkan agar lahan tersebut dapat dijadikan aset daerah.
Beberapa contoh pemanfaatan lahan eks tambang di Kukar antara lain kawasan SPN Jonggon yang dimanfaatkan oleh TNI/Polri, serta pengembangan mini ranch peternakan sapi. Selain itu, lahan eks tambang juga direncanakan untuk mendukung pembangunan tempat pembuangan sampah terpadu.
Namun demikian, ia mengakui masih terdapat kendala regulasi dalam proses penyerahan lahan pasca tambang yang harus melalui kementerian terkait.
“Kami berharap kewenangan tersebut dapat diberikan kepada pemerintah daerah agar pemanfaatan lahan bisa lebih cepat dan optimal bagi masyarakat,” harapnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi antar instansi semakin kuat dalam penertiban kawasan hutan serta pemanfaatan lahan secara berkelanjutan di Kabupaten Kukar.(Prokom04)
Bupati Kukar Raih Top Pembina BUMD Award
/in Uncategorized /by Admin 2 KukarpaperTenggarong – Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri meraih penghargaan sebagai Top Pembina Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada ajang Penganugrahan TOP BUMD AWARD 2026, Penghargaan skala Nasional yang rutin dilaksanakan oleh Majalah TopBusiness berkolaborasi dengan sejumlah lembaga/pakar antara lain Institut Otonomi Daerah (I-Otda) digelar di Jakarta, Senin (13/4).
Pada kesempatan tersebut 2 wakil dari Kutai Kartanegara yaitu RSUD Aji Muhammad Parikesit dan PT.Mahakam Gerbang Raja Migas (MGRM) juga menyabet penghargaan sebagai RSUD Bintang 5 dan BUMD Aneka Usaha Bintang 4 dengan masing-masing Top CEO adalah Martina Yulianti dan Efri Novianto. Ketua Penyelenggara Top BUMD Awards 2026, M. Lutfi Handayani, mengatakan bahwa BUMD harus menjadi pemain utama ekonomi dan layanan publik di daerah agar menjadi kebanggaan daerah dan bangsa.

“Karena kami meyakini, BUMD yang hebat tidak lahir dari kompetisi semata, tetapi dari kemauan untuk terus belajar, berbenah, dan bertransformasi. Karena itu, Top BUMD Awards hadir bukan sekadar untuk memberi penghargaan,” kata Lutfi yang juga Pemimpin Redaksi Majalah TopBusiness.
Top BUMD Awards adalah gerakan nasional. Gerakan untuk mendorong BUMD menjadi lebih profesional, lebih inovatif, dan lebih berdaya saing. Ini adalah kegiatan penghargaan dan pembelajaran BUMD terbesar dan paling membanggakan di Indonesia.

Top BUMD Awards 2026 diikuti oleh 248 BUMD/BLUD terbaik di Indonesia, meningkat 4,2% dibandingkan tahun 2025 yang lalu. Dari jumlah tersebut, ada 218 BUMD yang berhasil mengikuti proses penilaian secara lengkap.
Disela acara Bupati Kutai Kartanegara mengapresiasi bahwa penghargaan ini merupakan prestasi luar biasa dan ini menunjukan capaian visi Kutai Kartanegara Idaman Terbaik telah berjalan sesuai yang diharapkan.

“Kedepan kita dorong lebih banyak lagi inovasi yang dihasilkan oleh BUMD yang ada di Kutai Kartanegara dan InsyaAllah akan lebih banyak penghargaan yang bisa kita raih”, pungkasnya.(Prokom)
Melalui Tabligh Akbar dan Halal Bihalal Idul Fitri, Bupati Sampaikan Mohon Maaf Lahir Batin
/in Uncategorized /by Admin 2 KukarpaperTenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) dr. Aulia Rahman Basri bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Kukar, hadiri Tabligh Akbar dan Halal Bihalal Idul Fitri 1447 H/2026 M bertempat di Lapangan Upacara Kantor Bupati Kukar, Sabtu (11/4) malam. Dengan menghadirkan Ustadz Cahyadi Batubara, jebolan Da’i Akademi Sahur Indonesia (Aksi) Indosiar.
Kegiatan ini juga dihadiri Sekretaris Daerah Sunggono, Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kukar Edi Damansyah, para tokoh organisasi keagamaan, agama, masyarakat, dan para kepala perangkat daerah dilingkup Pemkab Kukar.

Kegiatan diawali, serah terima MoU antara DMI Kukar dengan PT. Jaya Mandiri Sukses (JMS) Group Kukar, dan pemberian penghargaan kepada Da’i Cilik Kukar. Disaksikan dan diserahkan oleh Bupati Kukar bersama Forkopimda dan Sekretaris Daerah.
Aulia mengatakan, atas nama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar menyampaikan ucapan terima kasih kepada Edi Damasyah selaku Ketua Umum DMI Kukar. Serta pihak PT. Jaya Mandiri Sukses (JMS ) Grup yang menjadi salah satu Sponsor, dalam pelaksanaan kegiatan malam ini.

Mudah-mudahan ini bisa berkelanjutan dan bisa kembangkan lagi,
terima kasih juga kepada seluruh jajaran, dan pihak-pihak panitia yang terlibat sehingga acara ini bisa terselenggara dengan baik.
“Kegiatan yang sangat luar biasa karena menggelar kegiatan Tablik Akbar dan Halal Bihalal, dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1447 H di Kota Raja Tenggarong dengan mendatangkan penceramah dari luar daerah Kaltim, yaitu Ustadz Cahyadi yang akrab di sapa Ustadz Ucay,” ujar Bupati.
Melalui kesempatan yang baik ini dan masih berada dalam bulan Syawal 1447 H, Aulia Rahman Basri selaku Bupati beserta Rendi Solihin selaku Wakil Bupati Kukar.


Kemudian, atas nama pribadi keluarga serta Pemkab Kukar mengucapkan Taqabballahu Minnawaminkum Syimana Wasyimakum Minal Aidzin Walfaidzin, Mohon Maaf Lahir dan Batin.
“Mudah-mudahan dengan saling memaafkan kita mengembalikan kepada situasi yang fitri, mengembalikan situasi kita kepada kesucian. Insyaallah ini akan mempermudah langkah-langkah kita kedepan, dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Kukar,” pungkas Aulia. (prokom10)
Milad Ke 51 Tahun Kajari, Sekda Kukar Do’akan Selalu Diberikan Kesehatan Dan Kesuksesan
/in Uncategorized /by Admin 2 KukarpaperTenggarong – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Dr. H Sunggono lakukan kunjungan silaturahmi dalam rangka syukuran milad ke-51 tahun Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kukar Tengku Firdaus di Aula Kejari Kukar, Senin (13/4/2026).

Dimana turut mendampingi Sekda Kukar pada kesempatan tersebut diantaranya Kepala Disdikbud Kukar Heriansyah, Kepala BPKAD Kukar Sukotjo, serta beberapa kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemkab Kukar.
Kegiatan sendiri diawali dengan pemotongan tumpeng oleh Kejari Kukar Tengku Firdaus, dimana potongan pertama diberikannya kepada Sekda Kukar.
Ditemui setelahnya, H Sunggono mengatakan kehadiran dirinya selaku Ketua Dewan Pengurus Korpri tersebut guna mewakili seluruh ASN dilingkungan Pemkab Kukar, untuk mengucapkan selamat ulang tahun ke 51 kepada Kejari Kukar.
Dirinya berharap, semoga dengan bertambahnya usia akan membawa kebaikan dan keberkahan. Ia juga mendoakan, semoga Kejari Kukar selalu diberikan kesehatan dan kelancaran khususnya dalam mengemban amanah dan menjalankan tugas di Kabupaten Kukar, sehingga Kukar akan semakin berkembang dan maju dimasa depan.
”Semoga dengan bertambahnya usia membawa kebaikan dan keberkahan untuk belaiu dan keluarga, khususnya dalam mengemban tugas di Kutai Kartanegara,” ujar H Sunggono.
Lebih lanjut, dirinya berharap sinergitas kerjasama yang telah terjalin dengan baik selama ini antara Pemkab Kukar dan Kejari Kukar bisa terus ditingkatkan untuk kebaikan dan kemajuan Kukar kedepannya.
”Selamat ulang tahun pak Tengku Firdaus, sehat terus, semoga selalu diberikan semangat khususnya dalam mengemban amanah untuk kebaikan Kutai Kartanegara kedepan,” pungkasnya. (Prokom07).
Kukar Teken Kesepakatan Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik
/in Uncategorized /by Admin 2 KukarpaperTenggarong – Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri bersama Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Pemprov Kaltim dan Pemkot Balikpapan menyetujui kerjasama Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) di wilayah Balikpapan Raya, yang dilaksanakan di Ruang Pertemuan Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH Jakarta pada Jum’at (10/4/2026).
Bupati menyampaikan transformasi sampah menjadi energi listrik dalam pengelolaan lingkungan hidup sebagai upaya pemerintah daerah bersama OIKN meningkatkan kesehatan masyarakat dengan mengatasi pencemaran dan mengurangi timbunan sampah yang menyebabkan kerusakan lingkungan.

Pemerintah daerah juga mendorong Pengelolaan sampah ini mampu meningkatkan sirkulasi ekonomi karena pengelolaan sampah yang baik berpotensi menghasilkan nilai ekonomi tinggi pada sektor daur ulang melalui prinsip pengurangan (reduce) , penggunaan kembali (reuse), daur ulang (recycle) sehingga meminimalkan limbah dan menciptakan lapangan kerja baru.
“kita juga ingin menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pilah sampah secara mandiri agar setiap orang bertanggungjawab atas sampah yang dihasilkan,” katanya.


Disepakati objek Pengelolaan sampah menjadi energi listrik nantinya di Wilayah Samarinda Raya dan Balikpapan Raya sedangkan Kutai Kartanegara yang berbatasan dengan 2 wilayah tersebut hanya mendukung kecukupan sampah untuk diolah menjadi energi listrik.
Hadir dalam kesepakatan tersebut Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Sekretaris OIKN Bimo Adi Nursanthyasto, Plt. Deputi PSLB3 Kemen LHK RIMelda Mardalina, Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Pusat dan Daerah Hanifah Dwi Nirwana.(Prokom)
Asisten I Membuka Kegiatan Sosialisasi Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
/in Uncategorized /by Admin 2 KukarpaperTenggarong – Asisten I Bidang Pemerintah dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Kutai Kartanegara (Kukar) Ahmad Taufik Hidayat Membuka Kegiatan Sosialisasi Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Bertempat di Grand Fatma Hotel Tenggarong, Jumat (10/04/2026).
Sambutan Bupati Kukar yang dibacakan Asisten I Setkab Kukar Ahmad Taufik Hidayat menyampaikan apresiasi setinggi tingginya dan terima kasih kepada seluruh panitia penyelenggaraan kegiatan tersebut, khususnya kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur, Kelompok Kerja Percepatan Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat (P4MHA), atas inisiatif dan komitmennya dalam menyelenggarakan kegiatan sosialisasi ini di Kabupaten Kukar.

Dimana kegiatan tersebut sangat penting dan strategis, karena tidak hanya memberikan pemahaman, tetapi juga membuka jalan bagi masyarakat hukum adat untuk memperoleh pengakuan dan perlindungan yang sah dari negara.
“Atas nama pemerintah daerah kabupatrn Kukar menyampaikan apresiasi kepada panitia, seluruh stakeholder terkait dan peserta, melalui momentum kegiatan ini menjadi langkah awal yang sangat penting. Namun saya ingin menegaskan, sosialisasi tidak boleh berhenti pada pemahaman, tetapi harus berlanjut pada tindakan nyata.
Untuk itu, dalam kesempatan yang baik ini, saya memberikan penekanan khusus kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara, agar segera menindaklanjuti hasil sosialisasi ini dengan langkah-langkah yang konkret, terencana, dan terukur” Katanya
Lanjut Taufik mengatakan kegiatan ini sangat penting dan strategis, karena tidak hanya memberikan pemahaman, tetapi juga membuka jalan bagi masyarakat hukum adat untuk memperoleh pengakuan dan perlindungan yang sah dari negara. Masyarakat hukum adat bukan hanya bagian dari sejarah, tetapi juga bagian penting dari identitas dan kekuatan sosial budaya kita hari ini.
Masyarakat adat adalah penjaga nilai, penjaga kearifan lokal, dan penjaga keseimbangan antara manusia dan alam.
Di tengah arus pembangunan dan modernisasi, kita tidak boleh melupakan bahwa kemajuan daerah tidak boleh menghapus jati diri, tetapi justru harus memperkuat akar budaya yang kita miliki.
“Oleh karena itu, pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bentuk penghormatan negara terhadap hak-hak tradisional, sistem nilai, dan keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat adat.
Tanpa pengakuan yang jelas, masyarakat hukum adat seringkali berada pada posisi yang rentan, rentan terhadap konflik lahan, rentan terhadap marginalisasi, dan rentan kehilangan hak atas wilayahnya sendiri.
Karena itu, pengakuan dan perlindungan bukan hanya soal legalitas, tetapi soal keadilan.
Dan negara, melalui pemerintah daerah, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak tersebut benar-benar terlindungi” Ujarnya
Sementara ketua Panitia penyelenggara yang juga selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur, Mahezha Jennar mengatakan Sosialisasi ini merupakan langkah lanjutan dari berbagai upaya Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menginventarisasi dan menetapkan MHA agar terlindungi secara hukum, selain itu pengakuan hukum adat ini bertujuan untuk menjaga stabilitas sosial dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.

Tambahnya mengajak seluruh pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun lembaga terkait, untuk saling mendukung dalam mewujudkan pengakuan masyarakat hukum adat yang transparan, adil, dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah (Prokom09)
Wabup Kukar Rendi Solihin Tinjau Program Air Bersih, Infrastruktur Jalan, dan Panen Padi di Muara Jawa
/in Uncategorized /by Admin 2 KukarpaperTenggarong – Wakil Bupati Kutai Kartanegara, Rendi Solihin, melaksanakan rangkaian kegiatan di Kecamatan Muara Jawa, Kamis (9/4/2026), yang meliputi peninjauan program air bersih, infrastruktur jalan, serta panen padi bersama masyarakat.

Kegiatan pertama diawali dengan Peninjauan Program Air Bersih di wilayah Kecamatan Muara Jawa. Dalam kesempatan tersebut, Wabup menekankan pentingnya dukungan berbagai pihak dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya air bersih, melalui kolaborasi dengan instansi terkait.
Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan Panen Padi Gogo dan Halal Bihalal bersama Kepala OIKN, yang berlangsung di Pendopo Gapoktan Maju Sejahtera, Kelurahan Muara Jawa Ulu (Jalan Jalur RT 35), Kecamatan Muara Jawa.
Dalam sambutannya, Wabup menginformasikan potensi besar sektor pertanian Kukar. Ia menyampaikan bahwa kebutuhan kapur sangat penting untuk meningkatkan kualitas lahan pertanian yang memiliki tingkat keasaman tinggi. Selain itu, ia juga meminta dukungan ketersediaan pupuk agar kebutuhan petani tetap terpenuhi.
Tak hanya sektor pertanian, Wabup juga menyinggung potensi perikanan Kukar yang mampu menjangkau hingga Pulau Jawa, baik dari hasil sungai maupun laut. Untuk itu, ia berharap adanya dukungan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN/SPBUN) guna menunjang operasional nelayan.
“Diharapkan DPRD bersama Pemkab melalui Dinas PU dapat menetapkan jalan ini sebagai prioritas untuk segera dianggarkan dan dikerjakan,” tegasnya.