Tenggarong – Bupati Kutai Kartenegara (Kukar) dr. Aulia Rahman Basri membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kukar Tahun 2027, di Ruang Serbaguna Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kukar, Senin (20/4/2026) yang ditandai penyerahan Penyampaian Hasil Reses DPRD Kabupaten Kukar Masa Sidang Tahun 2026, oleh Wakil Ketua I DPRD Kukar Abdul Rasyid kepada Bupati Kukar Aulia.

Aulia menyampaikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh elemen masyarakat Kukar yang telah berperan aktif dalam proses perencanaan pembangunan daerah, semoga upaya kolaboratif yang sudah terbangun dengan solid ini, menjadi kekuatan yang besar untuk mendorong Kukar menjadi daerah yang lebih maju dan selalu dicintai oleh seluruh masyarakat, yang keseluruhannya tidak terlepas dari pencapaian Kukar Idaman Terbaik 2025-2030.

Musrenbang Tahun 2026 ini, dilaksanakan sebagai bagian dari amanat peraturan perundang-undangan, yang ditujukan untuk memastikan bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap arah kebijakan yang telah disusun serta memastikan masyarakat agar dapat menyampaikan aspirasi, pandangan, serta ide dan gagasan dalam rencana pembangunan daerah ke depan.

Selain daripada itu, katanya Musrenbang dijadikan pula sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas di era keterbukaan informasi saat ini. Oleh karenanya agenda Musrenbang, menjadi sangat penting bagi kita semua untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah dapat tersampaikan kepada seluruh masyarakat dalam pendekatan partisipatif.

Dalam perspektif tata kelola negara, Pemerintah Daerah merupakan bagian integral dari Sistem Pemerintahan Republik Indonesia. Oleh karenanya Pemkab Kukar dalam menjalankan proses pembangunan tidak terlepas dari kebijakan Nasional dan Provinsi Kalimantan Timur, dalam konteks keterbatasan ruang fiskal saat ini, seluruh daerah termasuk Kukar, harus dapat merumuskan kebijakan yang dapat merespon kondisi tersebut dengan baik, khususnya terkait dengan strategi dan langkah-langkah kerja ke depan, di mana kita semua dituntut lebih selektif, fokus dan berpihak kepada kebutuhan masyarakat secara luas.

“Turbulensi kapasitas fiskal yang saat ini dialami oleh pemerintah daerah, menyebabkan beberapa rencana kerja yang telah ditetapkan perlu dilakukan penyesuaian kembali, dengan tetap mengutamakan pada peningkatan kinerja pembangunan, dengan mendorong inovasi dan kolaborasi yang lebih kuat, agar target-target pembangunan yang telah kita susun tetap dapat tercapai di tengah keterbatasan anggaran saat ini,” ujar Aulia.

Tahun 2027 merupakan tahun ke-2 pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kukar 2025-2029, atau tahun pertengahan pelaksanaan pembangunan jangka menengah daerah. Bersandar pada komitmen perencanaan yang sudah kita tetapkan, bahwa pembangunan Kukar harus berjalan sesuai dengan rel perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, yakni hingga tahun 2045, adapun arah transformasi pembangunan Kukar adalah, ”Mewujudkan Kutai Kartanegara sebagai Pusat Pangan, Pariwisata dan Industri Hijau yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”.

Oleh karena itu periode 2025-2029 merupakan periode krusial untuk mewujudkan fondasi transformasi, baik ekonomi, sosial dan tata kelola secara berkesinambungan. Maka dari itu di tengah keterbatasan fiskal daerah serta tuntutan perwujudan transformasi pembangunan daerah, maka diperlukan derap langkah bersama dalam skema kerja yang saling terhubung, untuk memastikan bahwa seluruh potensi yang kita miliki dapat bergerak menuju arah yang sama, berikut langkah-langkah strategis yang perlu kita laksanakan sebagai intervensi pengungkit kinerja daerah.

Diantaranya, Menekankan rencana proyek-proyek strategis pembangunan tahun 2026 dan 2027, memperhatikan ruang fiskal yang sudah diperhitungkan berdasarkan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi, dengan menjaga kualitas belanja yang berorientasi pada pemenuhan standar pelayanan minimal, menjaga kualitas perlindungan sosial dan mendorong kolaborasi dengan program-program nasional.

Meningkatkan peran swasta termasuk seluruh perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, agar dapat berperan aktif dan bersinergi dalam menjalankan program-program pemerintah khususnya berfokus pada layanan dasar dan pemberdayaan ekonomi.

Mengoptimalkan peran dan fungsi kewilayahan melalui pejabat yang mengawal kebijakan kewilayahan seperti Camat, Kepala Desa dan Lurah serta jajarannya untuk terus menjalankan fungsi pelayanan, serta mengidentifikasi seluruh permasalahan yang berkembang di masyarakat dan jika bersifat urgen untuk segera disampaikan kepada jajaran Pemkab Kukar dan ditangani secara cepat.

“Kemudian, Mengubah pola kerja aparatur pemerintahan daerah yang tidak lagi melaksanakan pola kerja business as usual, namun lebih berorientasi pada inovasi, efektivitas dan efisiensi belanja yang diiringi pula dengan efisiensi penggunaan energi, yang dilakukan dengan mendorong pola kerja yang terencana, hemat energi dan terintegrasi berbasis teknologi digital,” jelas Aulia.

RKPD Kukar Tahun 2027, secara umum telah memuat prioritas pembangunan dan kebijakan prioritas yang menggambarkan langkah-langkah solusi Pemerintah Daerah dalam merespons permasalahan pembangunan, adapun beberapa substansi kebijakan yang diprioritaskan pada tahun 2027.

Diantaranya adalah
Mengoptimalkan potensi aset daerah untuk dapat memberikan nilai tambah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah, yakni Optimalisasi Destinasi Wisata Strategis seperti Kawasan Pulau Kumala dan Kawasan Waduk Panji Sukarame, dan Mengoptimalkan gedung-gedung pemerintah yang telah tersedia untuk dikelola secara profesional dengan membangun pola kerja sama dunia usaha, agar aset lebih produktif sebagai penyumbang pendapatan asli daerah.

Membangun ekosistem rantai produksi yang terintegrasi dan produktif dengan mengoptimalkan potensi pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan sebagai bagian dari sistem kerja Koperasi Merah Putih dan Program Makan Bergizi Gratis, yakni dengan memperkuat kesempatan berusaha melalui Kredit Kukar Idaman Terbaik, Modernisasi Peralatan Produksi dan Dukungan Kelancaran Arus Distribusi, Dukungan melalui unit usaha ekonomi baik UPT Dinas, BUMD maupun BUMDesa khususnya terhadap penyediaan sarana produksi seperti bibit, pakan, pestisida dan pupuk yang terjangkau bagi pelaku usaha. Menyiapkan layanan pendidikan dasar khususnya dukungan terhadap Pembangunan Sekolah Rakyat di Muara Badak.

Mendorong perbaikan tata kelola persampahan di wilayah Kukar yang dikolaborasikan dengan program Nasional yakni Pembangunan Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Samarinda dan Balikpapan oleh Danantara.

Serta mendorong Pemerintah Pusat untuk menetapkan Kukar sebagai wilayah pelaksanaan program Local Service Delivery Improvement Project (LSDP) oleh Bank Dunia terkait infrastruktur dan layanan persampahan.

Menyiapkan skema Detail Tata Ruang Wilayah yang memudahkan Investasi dan Pengembangan Infrastruktur berbasis pada Potensi Wilayah dan mendorong Skema One District One Industry, agar dapat dijalankan secara bertahap dan berkesinambungan dalam konsistensi zonasi kebijakan pembangunan di wilayah Kabupaten Kukar.
Integrasi Program 150 Juta Per RT, terhadap peningkatan kualitas pembangunan pada level mikro.

“Program ini terhubung pula dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan Posyandu di masing-masing desa/kelurahan khususnya dalam mendukung penyelenggaraan 6 Standard Pelayanan Minimal di tingkat Posyandu, yakni Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan Sosial,” tegas Aulia.

Enam poin tersebut, merupakan pengungkit pembangunan Kabupaten Kukar yang dijalankan secara sistematis dan terstruktur, harapannya kebijakan-kebijakan lain akan mengikuti sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas keuangan yang dimiliki. _(prokom05)_

Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri Hadiri Malam Pisah Sambut dan Ramah Tamah dalam rangka Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala Lapas Kelas IIA Tenggarong dari Suparman, A.M.d.IP, S.H., M.H. Kepada I Wayan Nurasta Wibawa, A.M.d.IP, S.Sos., M.Si. di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Jum’at (14/04/2026)

Aulia Rahman Basri mengatakan momentum malam hari ini bukan sekadar seremonial pergantian kepemimpinan, tetapi merupakan titik penting dalam kesinambungan pengabdian, dalam memastikan bahwa lembaga pemasyarakatan terus menjalankan perannya sebagai wadah pembinaan, bukan sekadar tempat menjalani hukuman.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Kukar, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Suparman, A.Md.IP., SH., MH atas dedikasi, kerja keras, dan pengabdian selama memimpin Lapas Kelas IIA Tenggarong.
Kami mencatat bahwa di bawah kepemimpinan beliau, Lapas tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga menghadirkan inovasi nyata dalam pembinaan warga binaan. Salah satu yang patut diapresiasi adala Pertama, program pembinaan kemandirian melalui ketahanan pangan, Kedua, Program Gerakan Etam Mengaji (Gema) Idaman Terbaik melalui pesantren” Katanya

Lanjut Aulia mengatakan dirinya percaya, dengan pengalaman dan kapasitas yang dimiliki, akan mampu melanjutkan program-program baik yang telah dirintis, melakukan inovasi baru yang lebih progresif, serta memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan.
Kami di Pemerintah Kabupaten Kukar membuka ruang seluas-luasnya untuk kolaborasi yang lebih erat, terutama dalam Penguatan program pembinaan berbasis ekonomi produktif, reintegrasi sosial warga binaan, serta pencegahan residivisme melalui pendekatan yang lebih humanis.

“Perlu kita sadari bersama, tantangan ke depan tidak ringan. Lapas bukan hanya menghadapi persoalan kapasitas hunian, tetapi juga tantangan dalam membina warga binaan dengan latar belakang yang beragam, menyiapkan mereka kembali ke masyarakat, dan memastikan mereka tidak kembali pada kesalahan yang sama.
Karena itu, diperlukan pendekatan yang tidak hanya struktural, tetapi juga kultural dan humanistik”ujarnya

Tambah Aulia menegaskan satu hal penting“Pemasyarakatan yang berhasil adalah ketika warga binaan kembali ke masyarakat bukan sebagai beban, tetapi sebagai kekuatan”, dan untuk mencapai itu, kita semua memiliki peran Pemerintah, aparat penegak hukum, dunia usaha, dan masyarakat itu sendiri.

“Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Suparman atas pengabdiannya, dan selamat bertugas kepada Bapak I Wayan Nurasta Wibawa, semoga amanah dan sukses dalam menjalankan tugas.
Dan kepada seluruh jajaran Lapas Kelas IIA Tenggarong, teruslah menjadi garda terdepan dalam membina, membimbing, dan memanusiakan manusia.
“Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk, kekuatan, dan keberkahan dalam setiap langkah pengabdian kita” Tutupnya (Prokom09)

Tenggarong – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), H. Sunggono, menerima kunjungan kerja (kunker) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dalam rangka studi pengelolaan dan pengembangan komoditas kratom yang selama ini dikembangkan di wilayah Kukar. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar, Kamis (16/4/2026).

Kunjungan yang dipimpin Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kaltara, Heri Rudiono, disambut langsung oleh Sekda Kukar bersama sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Pertemuan ini menjadi ajang berbagi pengalaman sekaligus diskusi strategis mengenai pengelolaan komoditas kratom sebagai potensi ekonomi baru di daerah.

Dalam sambutannya, Sekda H. Sunggono menjelaskan bahwa pengembangan tanaman kratom (Mitragyna speciosa) di Kukar tidak lepas dari berbagai tantangan, terutama terkait aspek legalitas dan persepsi negatif di masa lalu karena dikaitkan dengan zat psikotropika. Namun demikian, kondisi tersebut kini mulai berubah seiring adanya perhatian dari pemerintah pusat.

“Tanaman kratom sempat menghadapi kendala serius, baik di Kukar maupun Kalimantan Timur secara umum. Namun saat ini, pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian, BPOM, dan BRIN mulai mengarahkan penelitian serta penataan tata kelola, termasuk untuk kepentingan ekspor,” ujar Sunggono.

Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Kukar terus mendorong pengembangan kratom sebagai salah satu komoditas unggulan daerah yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya bagi para petani di wilayah hulu.

Menurutnya, kratom kini telah menjadi tanaman endemik bernilai ekonomis tinggi yang dapat diandalkan sebagai sumber peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, diperlukan strategi yang matang dalam memanfaatkan peluang pasar yang terus berkembang.

“Permintaan kratom di pasar internasional terus meningkat. Negara tujuan ekspor antara lain Amerika Serikat, India, Thailand, hingga Republik Ceko. Ini peluang besar yang harus dimanfaatkan dengan meningkatkan kualitas dan produktivitas,” jelasnya.

Lebih lanjut, Sunggono mengungkapkan bahwa Kecamatan Tenggarong Seberang saat ini menjadi salah satu sentra produksi kratom terbesar di Kalimantan Timur. Bahkan, wilayah tersebut telah memiliki fasilitas pengolahan kratom menjadi ekstrak, yang menjadi nilai tambah tersendiri dibanding daerah lain.

“Kita akan terus mendorong pelaku usaha dan petani agar mampu memenuhi standar pasar global, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas produksi,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kaltara, Heri Rudiono, menyampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk mempelajari secara langsung praktik budidaya dan pengelolaan kratom di Kukar yang dinilai berhasil.

“Kami melihat kratom sebagai peluang ekonomi baru yang menjanjikan bagi petani. Oleh karena itu, kami ingin menggali informasi lebih dalam agar dapat mengadopsinya di Kalimantan Utara,” ujarnya.

Heri juga berharap kunjungan ini tidak hanya menjadi ajang studi semata, tetapi dapat berlanjut pada kerja sama konkret antara Pemkab Kukar dan Pemprov Kaltara, khususnya dalam pengembangan komoditas kratom.

“Kami juga berencana meninjau langsung lokasi produksi dan pengolahan kratom di Kukar, agar mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif,” pungkasnya.

Kunjungan kerja ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antar daerah dalam mengembangkan potensi komoditas lokal berbasis ekspor, sekaligus membuka peluang kolaborasi dalam peningkatan kesejahteraan petani dan pertumbuhan ekonomi regional. (Prokom06)

Tenggarong – Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Kartanegara (Kukar) Sunggono mengikuti Sosialisasi dan Rapat Koordinasi Penertiban Kawasan Hutan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), yang berlangsung di Ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar, Selasa (14/4/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forkopimda termasuk Kapolres Kukar, serta jajaran perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait.

Sunggono berharap melalui pertemuan ini tugas dan tanggung jawab tim dapat semakin jelas, sehingga pelaksanaan penertiban kawasan hutan di wilayah Kukar berjalan efektif dan terkoordinasi.

Ia menjelaskan, sejak adanya regulasi yang membatasi kewenangan pemerintah daerah di sektor pertambangan, Pemkab Kukar telah mengurangi keterlibatan langsung. Bahkan Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kukar sudah beberapa tahun tidak lagi beroperasi.

“Pertambangan tetap berjalan, namun kewenangan daerah terbatas. Dampaknya cukup besar, terutama banyaknya lahan pasca tambang yang ditinggalkan terbuka,” ujarnya.

Pemkab Kukar, lanjutnya, terus berupaya agar lahan pasca tambang dapat dimanfaatkan melalui koordinasi dengan kementerian terkait, di antaranya dengan mengusulkan agar lahan tersebut dapat dijadikan aset daerah.

Beberapa contoh pemanfaatan lahan eks tambang di Kukar antara lain kawasan SPN Jonggon yang dimanfaatkan oleh TNI/Polri, serta pengembangan mini ranch peternakan sapi. Selain itu, lahan eks tambang juga direncanakan untuk mendukung pembangunan tempat pembuangan sampah terpadu.

Namun demikian, ia mengakui masih terdapat kendala regulasi dalam proses penyerahan lahan pasca tambang yang harus melalui kementerian terkait.

“Kami berharap kewenangan tersebut dapat diberikan kepada pemerintah daerah agar pemanfaatan lahan bisa lebih cepat dan optimal bagi masyarakat,” harapnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi antar instansi semakin kuat dalam penertiban kawasan hutan serta pemanfaatan lahan secara berkelanjutan di Kabupaten Kukar.(Prokom04)

Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) dr. Aulia Rahman Basri bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Kukar, hadiri Tabligh Akbar dan Halal Bihalal Idul Fitri 1447 H/2026 M bertempat di Lapangan Upacara Kantor Bupati Kukar, Sabtu (11/4) malam. Dengan menghadirkan Ustadz Cahyadi Batubara, jebolan Da’i Akademi Sahur Indonesia (Aksi) Indosiar.

Kegiatan ini juga dihadiri Sekretaris Daerah Sunggono, Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kukar Edi Damansyah, para tokoh organisasi keagamaan, agama, masyarakat, dan para kepala perangkat daerah dilingkup Pemkab Kukar.

Kegiatan diawali, serah terima MoU antara DMI Kukar dengan PT. Jaya Mandiri Sukses (JMS) Group Kukar, dan pemberian penghargaan kepada Da’i Cilik Kukar. Disaksikan dan diserahkan oleh Bupati Kukar bersama Forkopimda dan Sekretaris Daerah.

Aulia mengatakan, atas nama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar menyampaikan ucapan terima kasih kepada Edi Damasyah selaku Ketua Umum DMI Kukar. Serta pihak PT. Jaya Mandiri Sukses (JMS ) Grup yang menjadi salah satu Sponsor, dalam pelaksanaan kegiatan malam ini.

Mudah-mudahan ini bisa berkelanjutan dan bisa kembangkan lagi,
terima kasih juga kepada seluruh jajaran, dan pihak-pihak panitia yang terlibat sehingga acara ini bisa terselenggara dengan baik.

“Kegiatan yang sangat luar biasa karena menggelar kegiatan Tablik Akbar dan Halal Bihalal, dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1447 H di Kota Raja Tenggarong dengan mendatangkan penceramah dari luar daerah Kaltim, yaitu Ustadz Cahyadi yang akrab di sapa Ustadz Ucay,” ujar Bupati.

Melalui kesempatan yang baik ini dan masih berada dalam bulan Syawal 1447 H, Aulia Rahman Basri selaku Bupati beserta Rendi Solihin selaku Wakil Bupati Kukar.

Kemudian, atas nama pribadi keluarga serta Pemkab Kukar mengucapkan Taqabballahu Minnawaminkum Syimana Wasyimakum Minal Aidzin Walfaidzin, Mohon Maaf Lahir dan Batin.

“Mudah-mudahan dengan saling memaafkan kita mengembalikan kepada situasi yang fitri, mengembalikan situasi kita kepada kesucian. Insyaallah ini akan mempermudah langkah-langkah kita kedepan, dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Kukar,” pungkas Aulia. (prokom10)