Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah meresmikan Puskesmas Pembantu (Pusban) Desa Kelekat Kecamatan Kembang Janggut, Senin (30/1/2023).

Peresmian ditandai pengguntingan pita dan penandatanganan prasasti, dan peninjauan ke ruangan untuk melihat prasarana Pusban, serta penyerahan peralatan kesehatan.

Bupati mengatakan masalah kesehatan memiliki tantangan tersendiri, baik dari sisi geografis Kutai Kartanegara, maupun terkait masalah sarana dan prasarana, serta infrastruktur kesehatan itu sendiri. Tidak kalah penting, lanjutnya terkait sumberdaya manusia (SDM) di bidang kesehatan.

“Nah untuk itu kita secara bertahap melakukan seperti yang sudah kita lakukan ini untuk memenuhi sarana dan prasarana fisiknya kita bangun gedungnya,” ujarnya.

Namun saat ini dihadapkan pada situasi dan kondisi kebijakan nasional, bahwa daerah tidak boleh lagi merekrut tenaga honorer baru, tapi dilain sisi saat ini sangat diperlukan.

“Hari ini kita berkumpul disini, saya ingin optimalisasi pelayanan kesehatan ini dengan membuat ketetapan baru,” tambahnya.

Dihampir wilayah hulu, ungkapnya jarak fasilitas kesehatan masih menjadi masalah selain keterbatasan bidan dan tenaga medis lainnya.

“Jadi nanti harapan kita kolaborasi dengan dunia usaha ini bisa terus berjalan, sehingga permasalahan – permasalahan yang ada ini bisa teratasi,” harapnya. (Prokom01)

Tenggarong – Berkaitan dengan adanya pembentukan Ibu Kota Negara (IKN) yang baru di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), banyak persoalan yang memerlukan diskusi mendalam antara kedua Kabupaten tentang lokasi wilayah IKN yang baru.
Maka Bupati Kukar Edi Damansyah berharap akan ada nota kesepahaman atau Memo Randum of Understanding (MoU) antara Pemkab Kukar dan Pemkab PPU.

“MoU ini sangat penting dan strategis, dengan harapan MoU nanti subtansinya kepada hal – hal yang nyata tidak bertolak belakang dengan undang – undang maupun ketentuan – ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah dengan pembangunan IKN,” kata Bupati Edi Damansyah saat menyambut Kunjungan Kerja Bupati PPU H Hamdam bersama jajarannya, di Ruang Serba Guna Kantor Bupati Kukar, Selasa (31/1/23).

Selanjutnya dikatakan Edi Damansyah Pemkab Kukar sepatutnya bersyukur perjuangan demi perjuangan ke Pemerintah Pusat untuk menjadikan Kukar sebagai daerah mitra IKN berhasil juga.

”Kita bersyukur bahwa pada saat draf RUU di sampaikan di pertemuan beberapa hari lalu, kami menyampaikan pandangan – pandangan dimana RUU tersebut ada pasal yang menyatakan kalau daerah – daerah sekitar menjadi daerah penyangga, pada saat itu kami membuat surat resmi menyampaikan kami tidak setuju dengan kata penyangga itu, karena kalau penyangga itu identik dengan tumpuan atau beban akhirnya akan rapuh. Kami usul kalau bisa dimasukkan dalam undang – undang tersebut dengan sebutan Kabupaten sekitarnya menjadi daerah mitra, alhamdulillah akhirnya sekarang ditetapkan menjadi daerah mitra. Dengan mitra ini kita maju bersama, kita dibangun bersama sehingga seiring dengan konsep dasar IKN itu yang salah satunya percepatan pembangunan yang sudah waktunya diwujudkan bersama – sama,” katanya.

Seiring dengan adanya rencana pembangunan IKN, Pemkab Kukar membuat rencana pembangunan jalan dengan mengusulkan jalan dari Desa Jonggon ke titik IKN, banyak hal infrastruktur dari Pemkab Kukar diusulkan, karena hal tersebut menunjang IKN. Selanjutnya dilakukan kajian – kajian tentang tata ruang wilayah yang masuk IKN yang menyangkut hal – hal teknis seperti Sumber Daya Alam (SDA) yang bagi hasil-nya akan berkurang.

Namun, Pemkab Kukar tidak mempersoalkan sisi pendapatan itu tapi dari hitungan – hitungan itu harapannya teralokasi pembiayaan pembangunan infrastruktur di Kukar.
Adanya IKN, ada permasalahan yang memerlukan kebijakan untuk menata ulang berkaitan dengan kawasan hutan, dimana kawasan Tahura terdapat kawasan aktivitas masyarakat yang bertani dari turun temurun. Dari hal tersebut seperti apa nantinya mengurus masyarakat di dalamnya dan pertaniannya yang juga diperlukan dalam IKN jika wilayahnya masuk dalam zona IKN. Perlunya zonasi wilayah kawasan mana yang menjadi tempat mereka nantinya.

“Hal tersebut perlu perhatian bersama dan diperjuangkan seperti apa kelanjutannya, setelah adanya MoU nanti kita bisa sepakat dan melakukan langkah – langkah apa saja yang kongrit dalam membuat kesepakatan bersama kalau Kukar dan PPU menjadi lumbung pangan Kaltim,” harapnya.

Kemudian lanjut Edi, perlunya kesepakatan bersama sisi mana yang akan dimasukan dalam MoU agar suara antara Pemkab Kukar dan Pemkab PPU bisa didengar oleh Pemerintah pusat nantinya.

Sementara Bupati PPU H Hamdam mengatakan maksud dari kunjungan kerjanya kekukar selain bersilahturahmi juga ingin menyepakati dengan Kukar sebagai daerah yang wilayahnya juga masuk IKN menjadikan daerah ini seperti diharapkan masyarakat. Dengan membahas hal – hal penting berkaitan dengan adanya IKN di kedua wilayah ini adalah masa depan bersama.

”Bagi saya Kukar ini banyak menyimpan kenangan dan inspirasi bagi saya yang dulu juga pernah tinggal disini yang wilayahnya masih luas belum terbagi – bagi, tentu semua tidak ingin kita yang mempunyai wilayah dalam pembangunannya nanti akan tertinggal, perlu langkah – langkah taktis dan strategis yang harus dilakukan. Suatu langkah yang baik dengan adanya MoU nantinya kita bisa berjuang bersama agar wilayah yang menjadi bagian IKN ini tidak tertinggal dan ikut berkembang,” ujarnya.

Hamdam juga mengatakan telah banyak upaya yang dilakukan oleh Pemkab PPU sendiri dalam memperjuangkan keinginan ke Pemerintah Pusat, namun sekarang Pemkab PPU ingin menggandeng Pemkab Kukar untuk berjuang bersama – sama dalam menyampaikan aspirasi ke Pemerintah Pusat.

”Untuk itu kita perlu mendiskusikan secara teknis persoalan subtansi yang harus kita perjuangkan termasuk banyaknya persoalan yang sama – sama dirasakan oleh kedua Kabupaten ini, dimana nantinya kita akan banyak kehilangan wilayah begitu pula dengan pendapatan dan potensi daerah,”tuturnya.

Acara juga dirangkai dengan diskusi bersama yang dipimpin oleh Sekda Kabupaten Kukar H Sunggono, kemudian dilakukan pertukaran cinderamata antara Pemkab Kukar dan Pemkab PPU dan berakhir dengan foto bersama seluruh jajaran yang turut hadir yaitu Forkopimda Kabupaten Kukar dan Kepala OPD dilingkungan Pemkab Kukar.(Prokom06)

Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah jadi pembina Apel Gabungan Aoaratur Sipil Negara (ASN) dalam rangka Penyerahan Panji-Panji Keberhasilan Pembangunan Tahun 2022 Tingkat Kaltim, dan Penandatangan Kinerja Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Selasa (31/01/23) di halaman Kantor Bupati setempat.

Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan Kerjasama antar Pemkab dengan Kejaksaan Negeri Kukar tentang penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara, dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Pemkab Kukar tentang pemanfaatan data statistik dalam perencanaan pembangunan daerah.

Bupati mengucapkan selamat dan memberikan apresiasi kepada seluruh ASN Kukar yang telah bekerja dan menyelesaikan seluruh tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh dedikasi.
Hal tersebut bisa dilihat dengan indikasi pada peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan di tahun anggaran 2022 lalu.
Namun demikian tambah Edi, dalam perspektif kinerja organisasi proses pengendalian dan evaluasi harus terus berjalan dan menjadi umpan balik dalam proses perbaikan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih efektif dan efisien dalam koridor pelaksanaan reformasi birokrasi.

“Berdasarkan atas hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan serta kualitas pelayanan tahun 2022 masih ditemui beberapa titik lemah yang harus ditindaklanjuti dengan serangkaian kebijakan konkrit, bertahap dan progresif yang harus di mulai pada awal tahun 2023 ini,” katanya.

Ia juga mengatakan bahwa ada kebijakan strategis yang harus ditindaklanjuti khususnya pada penguatan kapasitas kelembagaan dan efektifitas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang lebih terstruktur dan terukur seperti Percepatan penyesuaian kebijakan penyederhanaan birokrasi yang merupakan salah satu terobosan Pemerintah yang dilaksanakan secara mandatory kepada seluruh pemerintah daerah.
Dengan begitu Pemkab Kukar harus segera merespon kebijakan tersebut dengan menyusun langkah-langkah strategis dan sistematis serta terkomunikasikan dengan baik kepada seluruh Perangkat Daerah terlebih pada tanggal 6 Januari 2023 yang lalu telah ditetapkan PermenPANRB nomor 1 tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional sehingga perubahan kelembagaan dan pola kerja ASN yang awalnya masih bersifat parsial dan tidak fokus.

Ia meminta pola kerja dan penilaian kinerja jabatan lebih diutamakan pada pengintegrasian tugas dan tanggung jawab menuju pada satu pencapaian tujuan dalam hal ini adalah berpedoman pada indikator kinerja utama pada masing-masing perangkat daerah.

Terkait dengan penyelenggaraan reformasi birokrasi, Edi berpesan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah harus menyusun desain program reformasi birokrasi tahun 2023 dengan tema utama pada penanggulangan kemiskinan dan penyiapan Kukar sebagai lumbung pangan Kaltim yang diikuti dengan pembudayaan pola kerja digital pada masing-masing ASN.

Sedangkan untuk Penajaman kebijakan reformasi birokrasi dengan Konsep reformasi birokrasi secara nasional mengalami telah mengalami penyempurnaan, salah satu point krusialnya adalah pelaksanaan reformasi birokrasi tematik dan berdampak sehingga reformasi birokrasi yang dilaksanakan saat ini harus dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsun dan hal ini dapat terjadi jika pola kerja kolaboratif dapat berjalan dengan baik.

Selain itu penguatan kualitas sumber daya aparatur merupakan isu aktual dan dihadapi oleh pemerintah daerah saat ini. Ia juga mengatakan bahwa perkembangan mekanisme kerja digital dan perubahan regulasi yang sangat cepat mengharuskan memiliki kapasitas dan kemampuan yang sejalan dengan ekspektasi masyarakat, untuk itu BPKSDM sebagai instansi pengembangan sumber daya manusia aparatur harus segera menindaklanjuti program-program peningkatan kapasitas aparatur sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah, dan kepada Kepala OPD agar segera menyusun program pengembangan SDM ASN tahun 2023 yang selanjutnya diintegrasikan pada dokumen rencana aksi pengembangan SDM Kutai Kartanegara yang telah disusun.

“Tiga poin penting tersebut diupayakan dapat ditindaklanjuti dengan baik dengan diawali kesepakatan perjanjian kinerja pada hari ini, perhatikan dan pahami item perjanjian kinerja yang ditandatangani, laksanakan dengan penuh tanggung jawab dan pastikan beban ini bukan secara individual namun lebih pada strategy dan kapasitas manajerial kepala perangkat daerah dalam menjalankan fungsi organisasi dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimilki,” pintanya.

Diakhir Edi mengucapkan selamat kepada kepala Perangkat Daerah dan jajaran yang telah mendapatkan panji-panji keberhasilan dari Provinsi Kaltim.

“Jadikan ini sebagai bonus dalam kesungguhan bekerja, jangan pernah merasa puas dan terus tingkatkan kinerja untuk lebih baik pada tahun berikutnya dan yang paling penting adalah marilah bersama-sama saling bahu-membahu memperkuat sinergisitas dan kolaborasi dalam mewujudkan masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia,” ucapnya.

Perlu diketahui bahwa pada apel tersebut juga diberikan penghargaan kompetisi inovasi pelayanan publik tahun 2022, penghargaan pekan inovasi pelayanan publik tahun 2022 dan juga penerimaan Panji, Piala dan piagam keberhasilan pembangunan dalam rangka HUT ke 66 Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023. (Prokom08)

Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah mengapresiasi dan berterimakasih kepada semua pihak yang telah peduli terhadap pembangunan di Kukar.

“Terimakasih semua pihak, PDAM dan jajarannya, Pak Kades, Pak Camat dan masyarakat yang telah bersama – sama mewujud intake air bersih di Desa Tuana Tuha ini,” ujarnya saat meresmikan Intake pengolahan air minum di Desa Tuana Tuha, Sabtu (28/1/2023).

Intake yang berkapasitas 30 liter/detik itu diharapkan bisa mengatasi permasalah air bersih masyarakat Desa Tuana Tua dan sekitarnya.

“Untuk sambungan ke rumah – rumah akan segera di lakukan, sehingga semua warga bisa menikmati air bersih PDAM ini,” ujar Edi.

Selain meresmikan Intake pengolahan air bersih, Edi Damansyah juga meresmikan jembatan Keliran Idaman yang berada di Desa Keliran Kecamatan Kenohan.

Jembatan dengan panjang 30 meter dan lebar 6 meter itu dibangun tahun 2022 dengan biaya sebesar Rp 10.4 M lebih.

Jembatan Keliran tersebut merupakan jembatan pengganti jembatan yang berada di Desa Keliran Kecamatan Kenohan yang telah lama tidak layak untuk dilewati kendaraan lagi, jembatan tersebut merupakan akses jalan poros Tenggarong menuju arah Tabang dan sebaliknya.

Peresmian jembatan ditandai pemotongan pita dan pecah kendi oleh bupati Edi Damansyah sebagai pertanda jembatan tersebut sudah siap dipergunakan masyarakat umum. (Prokom01)

TENGGARONG – Asisten III Bidang Administrasi Umum Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Totok Heru Subroto memimpin rapat untuk menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) pengendalian inflasi, Senin (30/1) di Kantor Bupati setempat.

Hadir pada Rakor itu Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Soekotjo, serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.

Dalam arahannya Totok mengharapkan kepada OPD terkait dan stakeholder seperti Badan Statistik (BPS), untuk segera melakukan gerak cepat memperkuat ekonomi dan kendalikan inflasi. Apabila ada hal – hal yang berkaitan dengan penanganan masalah inflasi yang memerlukan anggaran, agar segera membuat anggaran perubahan secepatnya sebelum bulan Juli sehingga bisa direalisasikan secepatnya.

Totok mengatakan Kepala Daerah beserta Forkopimda memegang peranan penting dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi maupun pengendalian inflasi di daerah. Meskipun perekonomian Indonesia saat ini terbilang stabil, kewaspadaan terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhannya tetap perlu dilakukan.

Ia juga berharap melalui agenda ini akan memperkuat sinergi antara Pemerintah Daerah dalam mempercepat pemulihan ekonomi dan pengendalian inflasi.
Diantaranya, dalam waktu dekat Pemkab Kukar melalui OPD terkait akan terus melakukan evaluasi dan melakukan monitoring ke lapangan, tentang harga kebutuhan bahan pokok, serta melakukan operasi pasar murah, untuk membantu menstabilkan harga barang kepada masyarakat dalam rangka menyambut bulan Ramadan dan Hari raya Idul Fitri.(prokom03)