Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Assisten I Akhmad Taufik Hidayat menghadiri undangan Rapat Paripurna (Rapar) ke-26 Masa sidang I DPRD Kabupaten Kukar yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kukar Abdul Rasyid di Ruang Sidang Utama DPRD Kukar, Jumat (31/12).

Adapun agenda Rapar tersebut berupa mendengarkan Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) dan Persetujuan terhadap Rancangan (Raperda) tentang Pencabutan 11 buah Perda Kabupaten Kukar menjadi Perda.

Pencabutan Raperda yang dibacakan oleh Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) H Ahmad Yani tersebut, disetujui oleh para anggota DPRD yang hadir, baik yang hadir secara langsung maupun virtual.

H Ahmad Yani mengatakan dari 32 Raperda yang terdaftar dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Kukar tahun 2021 terbahas 23 buah Raperda dan yang disahkan menjadi Perda sebanyak 20 buah Raperda.

Ditambahkannya, adapun dua buah Raperda yang belum ditetapkan ialah Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Raperda Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK), yang mana hal tersebut menurutnya perlu penambahan waktu dikarenakan adanya hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Sementara itu, Bupati Kukar Edi Damansyah dalam sambutannya yang dibacakan oleh Asisten I Setkab Kukar Akhmad Taufik Hidayat mengucapkan terima kasih atas laporan yang telah dilaksanakan oleh Bapemperda sehingga pencabutan raperda bisa terlaksana.

Dirinya menyadari memerlukan waktu yang lama hingga sampai pada titik tersebut, sehingga Pemkab mengapresiasi dimana pada akhir tahun target yang ditetapkan bisa terpenuhi.

Untuk diketahui, adapun Raperda yang dicabut tersebut ialah Perda Kabupaten Kukar nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Desa, Perda Kabupaten Kukar nomor 1 tahun 2009 tentang Cara Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa, Perda Kabupaten Kukar nomor 5 tahun 2015 tentang Keuangan Desa, Perda Kabupaten Kukar nomor 12 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kukar diubah dengan Perda nomor 11 tahun 2014, Perda Kabupaten Kukar nomor 14 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kukar, Perda Kabupaten Kukar nomor 15 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kukar sebagaimana telah diubah dengan perda nomor 10 tahun 2014 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 15 tahun 2008.
Kemudian, Perda Kabupaten Kukar nomor 16 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Kukar diubah dengan Perda nomor 11 tahun 2011 tentang Perubahan atas Perda nomor 16 tahun 2008.
Kemudian, Perda Kabupaten Kukar nomor 7 tahun 2008 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja organisasi RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja Kabupaten Kukar telah diubah dengan Perda nomor 9 tahun 2014 tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Kukar tentang pembentukan susunan organisasi RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja Kabupaten Kukar. Perda Kabupaten Kukar nomor 12 tahun 2011 tentang organisasi dan tata kerja RSUD Aji Muhammad Parikesit. Lalu, Perda Kabupaten Kukar nomor 4 tahun 2013 tentang organisasi dan tata kerja sekretariat dewan pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kabupaten Kukar, dan Perda Kabupaten Kukar nomor 10 tahun 2014 tentang pembentukan struktur organisasi dan tata kerja RSUD Dayaku Raja Kota Bangun.

Selain dihadiri oleh Asisten I Setkab Kukar, pada kegiatan tersebut turut pula hadir perwakilan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kukar, serta beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemkab Kukar.(prokom07).

Jakarta – Kepatuhan yang tinggi terhadap Standar Pelayanan Publik di tahun 2021 membuat Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mendapatkan ganjaran penghargaan dari Ombudsman Republik Indonesia (ORI).
Penghargaan diserahkan Ketua ORI Mokhamad Najih, yang diterima Sekretaris Daerah (Sekda) H Sunggono, di Puri Ratna Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, Rabu (29/12).
Penghargaan ini patut menjadi kebanggaan masyarakat Kukar, karena dari 416 kabupaten se- Indonesia, Kukar menduduki peringkat 5 dengan nilai 98,59 dan menjadi satu-satunya Kabupaten se Kalimantan Timur (Kaltim) yang mendapatkan anugerah itu.

Ketua Ombudsman RI Mokhamad Najih mengatakan, Penilaian Kepatuhan Pelayanan Publik yang dilaksanakan
merupakan satu-satunya mandat Perioritas Nasional dalam RPJMN 2020-2024, sehingga harus dipandang sebagai instrumen strategis dalam penilaian capaian kinerja pelayanan publik, dalam pembangunan nasional.

Disebutkannya pada 2021 penilaian kepatuhan untuk pertama kalinya dilaksanakan terhadap 587 instansi dengan rincian, 24 Kementerian, 15 Lembaga, 34 Pemerintah Provinsi, 416 Pemerintah Kabupaten, dan 98 Pemerintah KotaKota.

Bahwa dari hasil survei/penilaian kepatuhan ini, ORI mendapatkan dua dimensi temuan, pertama dari dimensi achievement terdapat ketimpangan tingkat kepatuhan antara pusat dan daerah. Hal itu menurutnya patut diperhatikan secara khusus karena daerah dalam konteks otonomi daerah menjadi lokus pelayanan publik, khususnya bidang pendidikan, kesehatan dan perijinan.
Kedua, dari sisi progress, perhatian khusus diberikan kepada Kabupaten, karena adanya penurunan tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik, hal ini berbeda dengan kementerian, lembaga, pemerintahan propinsi dan pemerintahan kota yang menunjukkan kecenderungan sebaliknya.

Sementara itu Sekda H. Sunggono mengapresiasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Kukar yang telah memberikan pelayanan dengan standar kepatuhan yang tinggi sehingga mendapat penghargaan dari Ombudsman, hal itu tidak lepas dari kerja keras dan dukungan seluruh jajaran OPD.

“Terimakasih teman – teman OPD yang telah bekerja keras memberikan pelayanan publik, ini tidak tidak mudah dan kita patut bangga, karena dari 416 Kabupaten se Indonesia kita urutan ke lima, dan terimakasih juga kepada Ombudsman atas penghargaannya,” ujarnya tersenyum bangga.

Ia berharap keberhasilan ini dapat memacu semangat OPD untuk memberikan yang terbaik dalam memberikan pelayanan publik.

” Semoga ini sebagai pemicu dan pemacu kita untuk lebih baik lagi, sekali lagi trimakasih rekan – rekan,” harapnya (Prokom01)

Tenggarong – Plt Asisten II yang juga Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutai Kartanegara Kukar Wiyono, menghadiri rapat koordinasi (Rakor) DPRD Kaltim, Pemerintah Provinsi Kaltim dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kaltim , Senin (27/12) di ruang rapat Gedung E DPRD Provinsi Kaltim Jl Teuku Umar, Samarinda.

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Kaltim Muhammad Samsun ini membahas tentang penyaluran dana Bantuan Keuangan (Bankeu) Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021.

Menurut Muhammad Samsun, Rakor dilaksanakan untuk memastikan terkait serapan bantuan keuangan yang masih minim, ada yang baru 25 persen, 65 persen dan 80 persen, juga ada beberapa Kabupaten/Kota yang sudah 100 persenpenyerapan anggarannya.

“Mengingat sudah diakhir tahun Tim Banggar DPRD Provinsi Kaltim ingin mengetahui sekaligus mengevaluasi mengenai kendala atau hambatan yang di hadapi oleh Pemkab/Kota, mengenai alokasi anggaran yang telah diberikan, sekaligus mencari jalan solusi terbaiknya,” ujar Samsun.

Sementara itu, Pemkab Kukar melalui Kepala Bappeda Wiyono dalam laporannya mengatakan, bahwa jumlah bantuan untuk Pemkab Kukar total seluruhnya Rp 110,4 Milyar. Realisasi bantuan tahap pertama 25 persen, tahap ke dua 40 persen. Sehingga total selurunya 65 persen, dan masih tersisa 35 persen yang belum disetor ke Pemkab Kukar.

Wiyono juga menyampaikan kronologis keuangan Pemkab Kukar, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) diserahkan pada pertengahan bulan September 2021, dan disetujui pada tanggal 6 Oktober 2021 dan transfer per alokasi anggaran tanggal 12 Oktober 2021, sehingga saat ini anggaran Bankeu untuk Pemkab Kukar masih tersisa 35 persen.

Untuk itu Wiyono berharap saran atau masukan atau adanya win win solution Pemprov Kaltim, dari 35 persen yang belum terealisasi dana transfer itu tidak semuanya belum selesai, namun ada sebagian yang sudah selesai. Sehingga apabila dana 35 persen itu tidak ditransfer, konsekwensinya kegiatan yang sudah berjalan dari dana tersebut tidak bisa terbayar melalui APBD Kukar,

“Oleh karena itu, Pemkab Kukar berharap agar alokasi sisa dana itu agar segera ditransfer dan akan dilaporkan sesuai realisasi, dan apabila ada SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran.red) agar dipotong saja untuk tahun selanjutnya. Karena kasihan juga kalau dana 35 itu tidak ditransfer, ada beberapa item kegiatan yang sudah selesai maupun belum selesai tidak bisa terbayarkan,” demikian ujar Wiyono. (Prokom03).

Tenggarong – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengimbau masyarakat untuk membatasi aktivitas atau kegiatan di tengah suasana perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru).

“Pandemi belum selesai, maka pembatasan ini sebagai upaya kita mewaspadai varian baru Covid yakni Omicron,” ujar Tito saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Pandemi Covid-19 saat Nataru dan Penananan Varian Omicron, yang diikuti seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia secara virtual, Senin (27/12).
Rakor itu juga diikuti Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar) dalam hal ini Satuan Tugas Penanganan Covid-19 yang terdiri dari Kepala Perangkat Daerah terkait dan stakeholder lainnya, di Kantor Bupati Kukar.

Untuk itu, Tito meminta Kepala Daerah untuk memperhatikan dan menerapkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 66 tahun 2021, yang berlaku mulai 24 Desember 2021 sampai 2 Januari 2022.

Inmendagri tersebut, berisi aturan perayaan tahun baru 2022 dilakukan masing-masing/bersama keluarga dengan menghindari kerumunan, seluruh alun-alun ditutup sementara, juga dilarang pawai atau arak-arakan, dan acara old and new dilarang baik secara terbuka maupun tertutup yang berpotensi menimbulkan kerumunan.

“Intinya jangan ada kerumunan besar, pesta-pesta, dan lain-lain, apalagi melebihi 50 orang, tidak ada pesta yang memancing kerumunan masyarakat, alun-alun juga ditutup, sehingga merayakan Natal dan tahun baru dalam kondisi tanpa kerumunan yang berlebihan agar kita terhindar dari penularan virus,” tegasnya.

Selain pembatasan aktivitas masyarakat selama Nataru dan memperketat penerapan protokol kesehatan, pemerintah juga terus melakukan percepatan vaksin, terutama di daerah yang progres vaksinasinya masih relatif rendah.

Maka, Menfagri mengimbau Kepala Daerah baik Bupati/ Wali Kota, maupun Gubernur harus mendisiplinkan warganya dengan optimalisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro. (prokom04)