TENGGARONG – Meski ditengah suasana pandemi COVID-19, tidak menyurutkan semangat Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) untuk terus berinovasi dalam pelayanan terbaik bagi dunia pendidikan khususnya non formal.  Salah satunya melalui penguatan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap Tutor dan Pamong belajarnya, Rabu (30/6/2021) di Kantor SKB Muara Jawa, Kecamatan Muara Jawa.

Pelatihan pembelajaran dengan sistem video digital tersebut menghadirkan Surono selaku narasumber (pegiat video pembelajaran digital).

“Alhamdulillah, meski masih disuasana pandemi, SKB Muara Jawa tetap semangat memberikan yang terbaik bagi dunia pendidikan di Kukar khususnya warga belajar program paket kesetaraan, A,B dan C, salah satunya dengan penguatan SDM bagi tutor dan pamong belajar melek digital, sehingga pembelajaran yang dikemas secara online dapat dikuasai dengan baik,” kata Bukhori selaku Kepala SKB Muara Jawa.

Menurut Bukhori, pembuatan video pembelajaran dibuat sebagai pengantar untuk masuk ke SeTARA Daring, dikarenakan aplikasi tersebut yang direkomendasikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Bahkan, peningkatan kompetensi tidak hanya diberikan kepada para tutor dan pamong belajar, melainkan warga belajar juga diberikan keterampilan dalam pengembangan potensi diri terhadap kearifan lokal, seperti berwirausaha disertai dengan uji kompetensi.

“Inilah kiat-kiat SKB Muara Jawa dalam memberikan yang terbaik bagi dunia pendidikan non formal, terutama bagi warga belajar yang setelah menempuh pendidikan kesetaraan akan memiliki keterampilan berwirausaha secara mandiri dan berdaya saing,” ujarnya.

Dalam pelatihan pembuatan video pembelajaran itu, tutor dan pamong belajar dituntut memahami proses pembelajaran digital disertai praktek pembuatan video pembelajaran yang menyenangkan sesuai RPP mata pelajaran yang diampu masing-masing tutor dan pamong belajar. (Prokom10)

Tenggarong – Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) H Rendi Solihin menerima silaturahmi Himpunan Mahasiswa Islam ( HMI ) cabang Kukar, di rumah jabatannya, Rabu (30/6/2021).

Wabup menyambut baik silaturahmi tersebut, karena tentunya pemerintah daerah ingin bersinergi dengan berbagai pihak untuk membangun daerah.

“Saya mengapresiasi dan mendukung kinerja organisasi HMI, tentunya ini bukan hanya sekedar silaturahmi, akan tetapi kami ingin pihak HMI Kukar dapat berkolaborasi dan bersinergi dengan visi misi pemerintah daerah,” ujarnya.

Lebih lanjut Rendi mengatakan pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri, akan tetapi sangat memerlukan dukungan semua pihak, guna menyukseskan program pemerintah dalam pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat Kukar.

“Maka dukungan dari semua pihak untuk berkolaborasi membangun Kukar menjadi lebih baik sangat kami perlukan, sehingga apa yang sudah kami programkan dalam Kukar Idaman dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran, ayo kita bersama sama menciptakan generasi muda yang unggul di era milenial saat ini ,” ajak Rendi.

Maka, menurutnya pemerintah daerah selalu terbuka, siap menerima masukan dan saran dari organisasi maupun masyarakat guna meningkatkan kinerja pemerintah dalam melaksankan tugas dan fungsi pemerintahan sesuai visi misi program pemerintah.

Sementara itu perwakilan pengurus HMI Kukar Agus berharap dengan silaturahmi itu pihaknya dapat menjalin kerjasama yang baik dengan Pemkab Kukar untuk terus bersinergi, dan berkolaborasi mendukung kinerja Pemkab Kukar.

“Kami akan menyampaikan dukungan dan beberapa program HMI yang akan bersinerg menyukseskan visi misi pemerintah daerah, tentunya pihak kami juga memberikan masukan dan saran kepada pemerintah terhadap permasalahan yang ada agar dapat dilakukan evaluasi,” katanya.(Prokom 09).

TENGGARONG – Pelaksana Tugas Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara Soekotjo didampingi Sekretaris Inspektorat Kukar Halim mengikuti konferensi vidio dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dalam rangka rapat koordinasi pengendalian penyebaran dan penangananan Covid -19, serta percepatan realisasi insentif bagi tenaga kesehatan di daerah, Selasa (29/6) di Ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar di Tenggarong.

Acara itu diikuti Kementerian Kesehatan , Kementerian Keuangan , Gubernur, Bupati dan Walikota dari 291 Kabupaten Kota dari 34 Provinsi di Indonesia, sebagai tindak lanjut arahan Presiden RI dalam rapat terbatas untuk segera merealisasikan insentif bagi tenaga kesehatan.

Tito mengatakan bahwa masih banyak informasi yang diterima bahwa tenaga kesehatan yang menangani Covid-19 belum menerima insentif secara penuh, baik sebagian ataupun yang belum sama sekali.

“Isentif itu dibayarkan dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas, efektif, efisien dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepastian,” ujarnya.

Dikatakannya, besaran insentif tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan penanganan Covid -19 berdasarkan lokasi penempatan. Hal ini sesuai Dasar Hukum Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021, Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4241/2021, bahwa realisasi dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah APBD Tahun Anggaran 2021 untuk penanganan Pandemi Covid-19 dan pencapaian pemulihan ekonomi.

Sementara itu, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan anggaran dan realisasi belanja dukungan kesehatan yang bersumber dari earmarked (salah satu pendekatan pengelolaan keuangan publik) 8 % DAU / DBH per provinsi. Kendala pembayaran insentif tenaga kesehatan Tahun 2021 yaitu belum dipahaminya mekanisme penggabungan sisa dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tahun 2020 dan DAU 2021.
Sebagai tindak lanjut untuk 2021 sisa dana Bantuan Operasional Kesehatan tahun 2020 dan DAU dapat digabungkan disertai pendampingan dari Kemenkeu dan Kemendagri.
Sri juga menyebut bahwa belum tuntasnya perubahan DPA untuk anggaran insentif tenaga kesehatan dan DAU menjadi DPA Dinas kesehatan dan Rumah Sakit, dengan adanya perubahan nomenklatur, maka harus melakukan koordinasi dengan BPKAD, Bappeda, serta OPD terkait lainnya.

Menurutnya, pembayaran insentif tenaga kesehatan daerah melalui TKDD dapat dibayarkan melalui Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan TA 2020 dan Earmarked DAU/DBH Tahun Anggaran 2021 untuk penanganan Covid-19.

Sri Mulyani juga mengatakan ada beberapa kendala rendahnya realisasi dukungan penanganan Covid-19 yang bersumber dari Earmarked DAU/DBH, antara lain adalah perubahan Perda penjabaran APBD baru dilaksanakan pada Maret, sehingga pelaporan realisasi masih sedikit.

“Beberapa daerah masih terkendala dalam penyusunan juknis/ pelaksanaan SPJ yang masing – masing Pemda berbeda percepatan pelaksanaannya,” demikian ujarnya. ( Prokom 03 ).

Tenggarong – Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara Akhmad Taufik Hidayat mengingatkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN yang bekerja dari rumah agar mengikuti instruksi Bupati, sebagaimana Surat Edaran Nomor : B-1159/ DINKES/065.11/06/2021 Tanggal 24 Juni 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam upaya Pencegahan dan Pengendalian Lonjakan Kasus Covid-19 di Kukar.

Dikatakan Asisten I, Pemkab Kukar telah menetapkan surat edaran sebagai tindaklanjuti Surat Keputusan Pemerintah Pusat, yaitu dengan adanya Work From Home (WFH) dan Work From Office (WFO).

“Pengaturan tersebut bertujuan untuk pencegahan penyebaran Covid-19 dengan cara mengurangi potensi berkumpul dan interaksi langsung antar ASN,” ujar Asisten I saat memimpin apel pagi secara virtual, Senin (28/6) di ruang serbaguna Kantor Bupati.

Sebagimana diketahui bahwa apel pagi bersifat wajib sesuai dengan ketentuan perundang – undangan di bidang kepegawaian.

Lebih lanjut Assiten I mengatakan WFO adalah kegiatan bekerja yang dilakukan di kantor diatur dengan ketetapan jumlah 25% kehadiran dan adanya sistem shift pagi dan siang untuk ASN, masing – masing pejabat pelaksana atau staf untuk pejabat struktural harus dan wajib hadir. Sedangkan WFH kegiatan bekerja yang dilakukan di rumah, sehingga ASN yang tidak dalam posisi jadwal WFO, tetap melaksanakan pekerjaan atau di rumah.

“Jadi WFH itu bukan berarti libur, tapi tetap kerja dari rumah sesuai ketentuan yang ada, ” ucapnya.

Untuk diketahui, sebelumnya Sekda Sunggono telah mensosialisaikan bahwa selama bekerja dari rumah (WFH), ASN dan Non ASN dilarang berpergian keluar rumah dan melakukan perjalanan (Dinas/ keluarga/pribadi) ke luar wilayah Kukar, khususnya ke wilayah yang saat ini sedang terjadi lonjakan kasus Covid-19, kecuali dalam keadaan mendesak/emergency dan kepentingan tugas penting yang tidak bisa ditunda dengan ijin Atasan Langsung dan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Ia juga meminta kepada Kepala Perangkat Daerah melaporkan rekapitulasi ASN (Pejabat Struktural dan JFU/JFT) dan Non ASN yang melaksanakan perjalanan (Dinas/Keluarga/Pribadi) ke luar wilayah Kukar secara tertulis kepada Sekretaris Daerah melalui masing-masing Asisten yang membidangi Perangkat Daerah setiap akhir bulan sebagai bahan laporan kepada Bupati.

“Jika ada pekerjaan yang mengharuskan dilakukan di kantor, wajib mendapatkan ijin Atasan Langsung dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, serta melakukan pendataan (membuat daftar hadir) yang diketahui atasan langsung masing-masing Perangkat Daerah guna keperluan tracing jika terjadi penularan Covid-19,” ujarnya.

Sunggono Juga menegaskan bahwa Selama bekerja dari rumah bagi ASN dan Non ASN WAJIB membuat dan menyampaikan laporan kehadiran dan Laporan Kinerja Harian kepada atasan langsung secara berjenjang, melalui pemanfaatan teknologi informasi dan selanjutnya akan direkapitulasi oleh petugas dari Sub Bagian Kepegawaian pada masing-masing perangkat daerah. (Prokom-02).

Tenggarong – Sekretaris Daerah Kutai Kartanegara sosialisasikan kepada pihak Kecamatan dan Perangkat Desa se Kukar terkait Surat Edaran Bupati Kukar tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro dalam rangka Pencegahan & Pengendalian Lonjakan Kasus Covid-19 Gelombang ke dua, Sabtu (26/06) secara virtual di Ruang Vidcon Lt.2 Kantor Bupati Kukar.

Dalam arahanya Sunggono mengatakan bahwa Satgas Covid telah mengadakan rapat bersama Bupati Kukar dalam rangka Pencegahan & Pengendalian Lonjakan Kasus Covid-19 . Dalam rapat tersebut terbitlah surat Edaran Bupati Kukar untuk PPKM Mikro guna menekan peningkatan kembali jumlah kasus Covid-19 serta bertambahnya varian baru virus SARS Cov 2 yang sangat mudah menular, sehingga berpotensi terjadinya penularan kasus dalam jumlah besar pada saat yang bersamaan. Kondisi tersebut dikhawatirkan akan mengakibatkan kapasitas pelayanan kesehatan yang tersedia tidak mencukupi untuk menangani kasus Covid-19.

Sehubungan dengan hal tersebut Pemkab Kukar berupaya pencegahan dan mengendalikan kasus Covid-19 gelombang kedua di Kukar dengan melakukan penerapan PPKM Mikro.

“Saya berharap kita semua memiliki kesamaan persepsi untuk memerangi, mencegah lonjakan kasus Covid-19 gelombang ke dua, bagi seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat, tolong dimonitor pelaksanaanya,” ungkap Sunggono.

Pembatasan yang dilakukan Pemkab Kukar dalam surat edaran itu meliputi oembatasan akitivitas dan mobilisasi masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas di luar rumah, dan tidak bepergian ke luar wilayah Kukar jika tidak dalam keadaan mendesak, serta menghindari bepergian ke wilayah yang saat ini sedang terjadi lonjakan kasus Covid-19.

Pemerintah juga menegaskan kembali kepada semua Perusahaan/BUMN/BUMD untuk berkomitmen dalam upaya pencegahan dan pengendalian lonjakan kasus Covid-19, dengan menerapkan protokol kesehatan serta memberlakukan karantina dan deteksi dini kepada seluruh karyawan yang melakukan crew change sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Untuk tempat wisata milik swasta, masih diijinkan beroperasi dengan pembatasan aktifitas hingga pukul 17.00 WITA (tidak mengadakan acara/event, menginap/berkemah, makan bersama di lokasi wisata) dan jumlah pengunjung 25 persen dari kapasitas yang tersedia, serta wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Untuk tempat wisata milik Pemerintah akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan Tim Satgas Penanganan Covid Kukar.

Pemerintah juga melarang seluruh kegiatan masyarakat yang dilaksanakan baik di dalam maupun luar ruangan yang bersifat keramaian/mengumpulkan massa, seperti Car Free Day, event-event olahraga/budaya, konser musik dan kegiatan lomba. Pemerintah juga akan menerapkan protokol yang sangat ketat terhadap kegiatan resepsi pernikahan/ tasmiyahan/syukuran, pengajian/tabligh akbar, ibadah kelompok do’a/rayon dan mendapat persetujuan dari Bidang Penegakan Hukum Tim Satgas Penanganan Covid 19 Kukar.

“Bagi team wedding organizer atau bagi yang ingin melaksanaan hajatan, sebelum mengadakan acara harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan tim Satgas, jika tidak dilakukan maka akan ditindak tegas,” tegas Sunggono.

Untuk bidang ekomoni pemerintah melakukan pembatasan waktu oprasional seperti pasar rakyat/pasar malam dibatasi pada pagi hari dari pukul 06.30 s.d 08.00 WITA dan sore hari dari pukul 16.30 s.d 20.00 WITA.

Untuk restoran/rumah makan, angkringan, café, Pedagang Kaki Lima (PKL), Tempat Hiburan/Ketangkasan dan usaha sejenis dibatasi waktu oprasionalnya hingga pukul 21.00 WITA serta pembatasan pengunjung yang makan ditempat maksimal 25 % dari kapasitas ruangan/tempat duduk dan WAJIB melakukan rekayasa pengaturan ruangan/tempat duduk dan mengutamakan tidak makan/minum di tempat dan dianjurkan dibawa pulang ke rumah (take away). Bagi Restoran/rumah makan/café yang merupakan Role Model Penerapan Protokol Kesehatan dan dapat beroperasi s.d pkl. 23.00 WITA. Restoran/rumah makan/café yang menjadi Role Model ditetapkan melalui penunjukan/persetujuan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kukar.

Pelaksanaan ibadah juga diatur dengan pembatasan umat/jemaah/jemaat maksimal 50 persen dari kapasitas rumah ibadah serta melakukan rekayasa pengaturan tempat ibadah, dan wajib selalu menggunakan masker

Sunggono juga meminta kepada seluruh Camat, Lurah, Kepala Desa, Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Tim Penegakan Hukum Satuan Tugas Penanganan Covid-19 bersama forum koordinasi pimpinan kecamatan selalu memantau perkembangan lonjakan kasus Covid-19, dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan pelaksanaan Surat Edaran ini di wilayahnya masing-masing serta penguatan implementasi PPKM Mikro melalui peningkatan pelaksanaan Tracing dan Testing di tingkat komunitas mikro (Desa/RW/RT), dengan mengoptimalkan peran Posko Covid-19 di tingkat RT/Desa dan bekerjasama dengan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama (Puskesmas) setempat.

Pemerintah juga akan mempercepatan pelaksanaan vaksinasi bagi semua elemen masyarakat sesuai tahapan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dengan melakukan sosialisasi dan edukasi serta memberikan dukungan penuh kepada Petugas Kesehatan pada Sentra Vaksinasi dan di tempat sumber kegiatan masyarakat (Pasar,Terminal, BPU, dll) maupun pelaksanaan secara langsung door to door.

“Untuk mempercepat Vaksinasi bagi masyarakat, penyelenggaraan vaksinasi akan dilakukan di tempat-tempat umum,” ujarnya.

Diakhir ia juga meminta kepada masyarakat untuk selalu patuh dalam penerapan protokol kesehatan guna pencegahan Covid-19. Masyarakat wajin memakai masker dengan baik dan benar (menutupi hidung dan mulut hingga dagu) di dalam/luar rumah/ruangan atau saat berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya, menjaga jarak dan mencuci tangan baik di dalam maupun di luar rumah serta menghindari tempat-tempat keramaian dan berkumpul serta mandi/membersihkan diri setelah beraktifitas diluar rumah dan sebelum berinteraksi dengan anggota keluarga yang lain serta WAJIB mengikuti vaksinasi COVID-19 sesuai tahapan yang telah ditetapkan dengan datang ke Sentra Vaksinasi di fasilitas kesehatan maupun di tempat sumber kegiatan masyarakat (Pasar, Terminal, BPU, dll) yang telah ditentukan oleh Pemerintah.(Prokom08)