Tenggarong – Santri Pondok Pesantren Karya Pembangunan (PPKP) Ribathul Khail Tenggarong atas nama Ferdinad Frait Mangang berhasil menyumbang medali emas untuk Kutai Kartanegara (Kukar) Cabang Olahraga Judo kelas -60, pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) ke XVI Provinsi Kaltim 2022 di Kabupaten Paser.

Raihan tersebut didapat santri kelas XII IPS itu, setelah menundukkan lawannya dari Berau pada partai final. Tak hanya itu, Ferdinand juga mendapat gelar best player Judo di ajang tersebut.

Ditanya kunci suksesnya, Ferdinand mengatakan dirinya memang rutin berlatih dengan disiplin dibawah bimbingan pelatih, induk olahraga Judo dan KONI Kukar.

Latihan yang dilahapnya sehari-hari sebagai persiapan mengikuti Popda tersebut terutama adalah fisik dan teknik, termasuk endurance atau ketahanan tubuh.

“Selain disiplin latihan, yang paling penting adalah selalu berdoa kepada Yang Maha Pencipta dan Maha Kuat, serta doa restu dari orang tua saya,” ujarnya saat dihubungi, Senin (31/10)

Ia mengaku senang dan bangga bisa memberikan yang terbaik untuk Kukar, sekolah dan orang tuanya.

Ferdinand juga akan terus giat berlatih agar bisa menuai prestasi di ajang lainnya.

Untuk diketahui Popda Kaltim 2022 di pusatkan di Arena Gentung Temiang, Kilometer 5, Desa Tepian Batang, Kecamatan Tanah Grogot, yang dibuka Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Pemprov Kaltim, HM Syirajudin, Sabtu (22/10) lalu.

Dikatakannya, Popda penting dalam pengembangan olahraga sekaligus momentum kebangkitan prestasi pelajar di Kaltim, yang juga sebagai
ajang seleksi diantaranya untuk Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) maupun Pekan Olahraga Pelajar Tingkat Nasional (Popnas). (prokom04)

Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah menghadiri Tabligh Akbar dalam rangka peringatan Maulud Nabi Muhammad SAW di Masjid Jami’atut Taqwa, Desa Jantur Kecamatan Muara Muntai, Senin (31/10).

Dalam kesempatan tersebut Bupati Edi Damansyah menyerahkan perlengkapan ibadah kepada takmir Masjid Jami’atut Taqwa berupa ambal/karpet, Alquran, Rehal dan perlengkapan salat lainnya.

Selain dihadiri ratusan masyarakat Desa Jantur dan sekitarnya, juga dihadiri Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Muslik, Camat Muara Muntai Murjani, dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Muara Muntai.

Bupati Edi Damansyah dalam sambutannya mengatakan bahwa Pemkab Kukar senantiasa hadir ditengah masyarakat guna berkomunikasi, sembari menguatkan ikatan silaturahim bersama warga, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan aparatur pemerintah di tingkat kecamatan dan desa.

Lebih lanjut Edi menuturkan dirinya turun kelapangan dimaksudkan untuk mendekatkan masyarakat dengan Pemerintah, sehingga masyarakat secara langsung dapat menyampaikan saran, masukan ataupun kritik yang sifatnya membangun.

“Kunjungan kami kemari ini agar dapat menyerap aspirasi dari masyarakat untuk perbaikan pembangunan di Muara Muntai dan memastikan program – program pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD tahun 2021 – 2026 berjalan dengan baik dan sesuai target” tuturnya.

Edi berharap beberapa program dedikasi Kukar Idaman (Inovatif Berdayasaing dan Mandiri) yang berdampak langsung terhadap kepentingan masyarakat desa hendaknya terus dipantau efektivitas pelaksanaannya di lapangan.

“Saya minta program – program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat dipantau terus, agar bisa diketahui apakah pelaksanaannya sudah sesuai atau belum,” harapnya.

Di kesempatan itu, Edi berharap momen tersebut dapat terbangun dimensi mental spiritual pada diri masyarakat semakin kokoh, serta dapat meningkatkan syiar Islam yang pada gilirannya nanti dapat menjadikan Kukar lebih baik.

“Atas nama pemkab Kukar, saya memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam menyukseskan acara tablik Akbar ini,” pungkasnya.(Prokom01)

Tenggarong – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar sosialisasi pendidikan politik kepada masyarakat, dalam rangka persiapan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif dan Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2024 di Kecamatan Muara Muntai, Senin (31/10).

Kepala Kesbangpol Kukar Rinda Desianti mengatakan, dalam rangka persiapan pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pilkada 2024 dimana Pemilu serentak Tahun 2024 merupakan Pemilu pertama yang menggabungkan Pemilu Presiden dan Pemilu legislatif dalam tahun yang sama pada tanggal 14 Februari 2024, ditahun yang bersamaan pada tanggal 27 November 2024 akan dilaksanakan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Serentak Tahun 2024.

Sehingga, sosilaisasi ini merupakan upaya kolaborasi pemerintah daerah bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dalam rangka meningkatkan pemahaman akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi serta mengoptimalkan kesiapan pesta demokrasi di tahun 2024 mendatang.

“Perlu persiapan yang sangat matang jauh hari sebelumnya khususnya terkait kerumitan dan kerawanan dan dampak ekonomi dan sosial, masyarakat harus lebih waspada khususnya terkait keutuhan NKRI dari ancaman perpecahan sebagai negara penganut Demokrasi Pancasila dan Dasar UUD 1994 yang majemuk beragam Suku, Agama, Ras dan Suku yang sering dimanfaatkan dalam isu-isu sara sebagaimana evaluasi Pemilu sebelumnya,” ujarnya

.Lebih lanjut Rinda juga mengatakan kegiatan Sosialisasi Pendidikan Politik Masyarakat ini bertujuan untuk mengembangkan kehidupan berdemokrasi dalam meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Partisipasi pemilih sangat menentukan dalam proses pemilihan pemimpin tahun 2024 mendatang. Masyarakat memiliki andil penting dimana kedaulatan rakyat dimanifestasikan dalam partisipasi masyarakat.

“Masa depan demokrasi Indonesia ada di tangan pemilih, tentunya jangan mau suara anda dibeli dengan uang, jangan sampaisampai sampai Golput, maka demikian gunakan lah hak suara anda dengan baik, sesuai hati nurani karena suara anda menentukan kemajuan pembangunan di wilayah kita,” ujarnya

Rinda berharap dengan adanya narasumber dari KPU dan Bawaslu dapat menjelaskan kepada masyarakat agar mereka lebih memahami tentang hak dan kewajiban dia sebagai warga negara untuk memberikan hak pilih dan hak untuk dipilih.

Selain itu peserta yang hadir dapat menjadi corong untuk menjelaskan kepada masyarakat yang lain, baik tetangganya dan keluarganya agar lebih berpartisipasi dalam hal pemberian hak suara.

Sementara itu Kasi Pemerintahan Kecamatan Muara Muntai Kuryadi mengatakan, menyambut baik kegiatan tersebut dilakukan di wilayahnya, tentu melalui momentum ini dapat meningkatkan pemahaman dan partisipasi aktif masyarakat untuk menggunakan hak pilih dalam pesta demokrasi tahun 2024 mendatang.

“Pendidikan politik sangatlah penting diberikan bagi para generasi muda agar kedepan, para generasi paham terhadap pentingnya politik, maka dari kami sangat mendukung dan menyambut baik kegiatan ini, tentu melalui kegiatan ini kita harapkan dapat meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dan memiliki pemahaman yang mendalam terkait Pemilu,” demikian katanya. (Prokom 09)

Tenggarong – Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar acara pengantar purna tugas H Akhmad Hardi Dwi Putra sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), Senin (31/10) di aula Distransnaker, dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar H Sunggono.

Acara itu ditandai dengan penyerahan Piagam Penghargaan berupa ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Akhmad Hardi Dwi Putra sebagai Kepala Distransnaker Kukar yang diserahkan oleh Sekda H Sunggono, serta penyerahan Laporan Tahunan dan Laporan Pelaksanaan Tugas sebagai Kepala Distransnaker Kukar periode 2021-2022 dari Akhmad Hardi Dwi Putra kepada Sekda.

Sekda Sunggono dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat kepada Akhmad Hardi Dwi Putra yang telah mengakhiri karir sebagai ASN dengan baik, sehat dan tanpa masalah.

“Tidak semua ASN bisa memasuki masa purna tugas masih dalam keadaan yang cukup bugar, bahkan ada beberapa ASN yang sebelum purna tugas sudah dipanggil Allah. Saya salut dan kagum kepada Pak Hardi ini, karena di masa-masa akan memasuki purna tugas beliau masih bekerja dengan semangat dan hal ini patut menjadi contoh dan teladan bagi ASN yang lain,” ujar Sunggono.

Menurut Sunggono, lama tidaknya seseorang berkarir di suatu jabatan tidak ada korelasinya dengan prestasi yang dilakukan orang tersebut. Hal ini terbukti dengan apa yang dilakukan oleh Hardi, walaupun menjadi Kepala Distransnaker hanya kurang lebih 13 bulan tetapi dapat memberikan warna dan prestasi yang luar biasa dan dikenang baik oleh seluruh staf.

Sunggono juga berpesan walaupun sudah tidak menjadi ASN, agar tetap bisa berkomunikasi dan bersilaturahmi serta terus mendedikasikan dirinya untuk Kukar dalam bentuk pengabdian yang lain.

Diakhir sambutannya Sunggono mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Hardi atas pengabdian dan dedikasinya sebagai ASN pada Pemerintah Kabupaten Kukar.

Sementara itu, Hardi menyampaikan pengalamannya pertama kali diberikan amanah dan tanggung jawab sebagai Kepala Distransnaker Kukar. Setelah dilantik pada 13 September 2021, yang dia pikirkan tentang OPD baru hanya sebatas pembuatan kartu kuning. Ternyata apa yang diemban Distransnaker Kukar begitu kompleks. Banyak permasalahan yang harus dilakukan pembenahan dan penyelesaian termasuk hal-hal kecil seperti perbaikan tata naskah dinas.

“Jujur Pak Sekda, di awal Januari 2022 saya sempat berfikir untuk mengajukan permohonan pensiun dini karena sudah ada rasa jenuh terhadap permasalahan yang ada, tetapi setelah saya renungkan kembali, niat tersebut saya urungkan dan saya coba bangkitkan kembali semangat untuk melakukan perbaikan OPD yang diamanahkan kepada saya,” ungkap Hardi.

Hardi juga mengungkapkan harapannya agar sepeninggalnya sebagai Kepala Dinas, Distransnaker bisa lebih baik lagi karena Distransnaker merupakan salah satu OPD andalan Kukar yang diberikan tanggung jawab salah satu program dedikasi Bupati Kukar yaitu “Kukar Siap Kerja”.

Hardi juga berpesan kepada seluruh karyawan di lingkungan Distransnaker agar bekerja lebih teliti lagi. “Semua yang ada di sini pasti akan merasakan apa yang saya rasakan saat ini yaitu memasuki masa purna tugas, semoga kita semua diberikan kesehatan, bisa memasuki masa purna tugas dalam keadaan sehat dan tidak mendapatkan masalah,” ujar Hardi.

Hardi juga menyampaikan permohonan maaf apabila selama berinteraksi dan bekerja sama di Distransnaker ada hal-hal yang kurang berkenan. Ia mengungkapkan apa yang selama ini dilakukan untuk melakukan perbaikan terhadap OPD yang dipimpinnya.

“Terima kasih telah bekerja sama dan memberikan dukungan selama saya menjabat sebagai Kepala Dinas disini, semoga kedepannya Distransnaker bisa lebih baik lagi,” ujar Hardi mengakhiri sambutannya.(Prokom06)

Tenggarong – Inflasi merupakan gejala ekonomi yang menjadi perhatian banyak pihak. Inflasi tidak hanya menjadi perhatian masyarakat umum, tetapi juga menjadi perhatian dunia usaha, bank sentral, dan pemerintah. Sebab inflasi dapat berpengaruh terhadap masyarakat dan perekonomian suatu negara.

Secara sederhana inflasi diartikan sebagai kenaikan harga secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu.

Sebagai tindak lanjut menghadapi inflasi Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan Pemerintah daerah bersama tim pengendalai inflasi daerah untuk bergerak bersama dalam pengendalian inflasi. Hal tersebut diungkapkannya pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dalam rangka pengendalian inflasi secara virtual, dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, diikuti seluruh Kabupaten/Kota se Indonesia.
Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) diikuti oleh Asisten III Totok Heru Subroto bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Perangkat Daerah terkait, di Ruang Vidcon Lantai 2 Kantor Bupati kukar, Senin (31/10).

Totok Heru Subroto mengatakan, angka inflasi di Indonesia masih landai, bahkan jauh lebih baik dibandingkan Negara lain, berada sekitar 5,95 persen. Untuk Kabupaten Kukar sendiri akan segera menindaklanjuti tentang inflasi didaerah melakukan rapat bersama Forkopimda dipimpin Bupati.

”Sebelumnya kita hanya rapat internal beberapa kali membicarakan masalah inflasi dan selanjutnya nanti kita akan bahas ini lebih lanjut lagi,” ucapnya.

Seperti dikatakan Mendagri, sebut Totok, Pemerintah Daerah tidak boleh lengah dalam menghadapi inflasi, daerah dituntut untuk waspada dengan pengaruh ekonomi dunia sekarang. Dimana banyak keputusan Negara – Negara yang menahan produksi pangan, energy, maupun bahan bakar mereka yang membuat stok pasar dunia semakin sedikit dan berakibat pada kenaikan harga komoditas.

Dikatakannya, Pemda didorong agar tak ragu menggunakan instrumen keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mengendalikan inflasi. Mendagri meminta Pemda untuk mengaktifkan jaring pengaman sosial dengan menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT), Bansos reguler, Dana Desa, Dana Transfer Umum (DTU), hingga program bantuan lain dari pemerintah pusat. Yang sampai sekarang realisasinya masih kurang, dimana dana tersebut sebagian memang digunakan untuk bencana, tapi sebagian lagi bisa digunakan untuk intervensi (pengendalian) inflasi, baik dalam bentuk bantuan langsung, bantuan transportasi kepada penyediaan sarana transportasi, dan lain-lain.

Dikatakan Totok kondisi Kukar sendiri saat sekarang masih aman terkendali tidak masuk pada posisi terendah dan tertinggi masih stabil.

”Posisi sekarang masih stabil, namun tidak menutup kemungkinan akan berubah nantinya untuk itu perlu intervensi segera dilakukan, maka harus segera rapat untuk melakukan evaluasi apa saja yang akan dilakukan dengan data – data terkini yang terjadi diKukar untuk mengukur kembali data yang ada, dimana tadi sempat ada data yang kurang pas,” ujarnya.

Ke depan data – data yang ada yang akan dilaporkan ke pusat harus benar – benar pas terlebih dahulu baru dilaporkan.

“Banyak daerah tadi antara fakta dan yang dilaporkan berbeda seperti realisasi belanja APBD Kukar di posisi 35,23 persen namun nyatanya Kukar sudah 40 persen, semoga nanti sinkron data yang ada di daerah akan segera bisa diperbaiki dalam laporan data ke Pemerintah Pusat,”pungkasnya.(Prokom06)