Tenggarong – Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat Kementerian Sekretariat Negara RI Y Ricky Syailendra Asmuni bersama tim, menyambangi Kutai Kartanegara (Kukar) dalam rangka memonitoring terhadap beberapa permasalahan tanah masyarakat. Tim Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat Kementrian Sekretariat Negara RI itu, disambut oleh Asisten I Pemkab Kukar Akhmad Taufik Hidayat, di Ruang Serbaguna Kantor Bupati Kukar, Kamis (30/6).

Akhmad Taufik Hidayat mengucapkan terima kasih atas kedatangan tim Kementerian yang sudah hadir dalam rangka monitoring terhadap beberapa kegiatan yang difasilitasi Pemerintah Kabupaten Kukar.

”Dengan adanya tim Setneg ini, Pemkab Kukar bisa terbantu dalam percepatan melayani masyarakat dan menjawab tentang pengaduan – pengaduan masyarakat,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, ada 5 hal yang akan dibahas dalam pertemuan, yaitu permohonan bantuan fasilitasi penyelesaian permasalahan tanah di Desa Karang Tunggal Kecamatan Tenggarong Seberang, yang digunakan oleh PT Gerbang Daya Mandiri (GDM), serta penyelesaian pengembalian batas sebagaimana telah diajukan melalui berkas permohonan nomor 14402/2018, permohonan penyelesaian masalah lahan antara masyarakat di Desa Jembayan Dalam Desa Jembayan Tengah dan Desa Sumber Sari Kecamatan Loa Kulu dengan PT Budi Duta Agromakmur, Laporan aktivitas penumpukan batubara tanpa izin dilahan miliknya yang berlokasi diJalan Poros Sebulu Modern Beloro Rt 8 Kelurahan Sebulu Modern Kecamatan Sebulu, Laporan dugaan penyelewengan dana proyek peningkatan Jalan Suka Bumi ke Kedang Ipil yang dibebankan pada anggaran Kabupaten Kukar Tahun anggaran 2019 dan permohonan penyelesaian ganti rugi lahan masyarakat di Desa Jembayan Dalam, Jembayan Tengah dan Sungai Payang Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kukar yang digunakan untuk kegiatan pertambangan oleh PT Multi Harapan Utama.

Lebih lanjut kata Akhmad Taufik Pemkab Kukar siap melengkapi beberapa data yang belum lengkap melalui Perangkat Daerah terkait dan Pemkab Kukar juga siap memfasilitasi terkait dengan permasalahan masyarakat dengan perusahaan.

Sementara Y Ricky Syailendra Asmuni menanggapi hal tersebut mengatakan, tugas pihaknya adalah penanganan pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden dan Menteri Sekretaris Negara.

“Kami harus memberikan rekomendasi dan bahan kepada Presiden untuk melaporkan terkait laporan tersebut kami langsung menangani kelapangan tentang permaslahan tersebut,” katanya.

Dalam menanggapi permasalahan yang ada, ia mengatakan akan mempelajari lebih lanjut tentang permasalahan tersebut, dimana ada hal – hal baru yang baru dilihat sekarang di Kukar dan masih menunggu konfirmasi resmi dari Kementerian ESDM terkait dengan tambang dan lain sebagainya dari Pemerintah Pusat sesuai regulasi.

Ke depan Ia berpesan agar perlu dipikirkan kembali tentang hak dan kewajiban masyarakat sekitar perusahaan.

”Jangan asal klaim wilayah masyarakat, namun harus adanya kerjasama dan komunikasi membangun kesepahaman bersama dengan masyarakat itu sangat penting hak dan kewajibannya,” ujar Ricky.

Ia menyebutkan, sesuai dengan klarifikasi dan konfirmasi yang ada, sejumlah permasalahan tersebut masih dalam proses, selanjutnya akan dikomunikasikan ke Pemkab Kukar tentang jawaban dari permasalahan itu.

“Kami mengingatkan agar konsep pembangunan masyarakat kedepannya dengan memanfaatkan SDA ini, harus seperti apa karena SDA akan segera habis jadi harus mempunyai persiapan kedepan,” pesannya.

Hadir dalam acara tersebut dari Badan Pertanahan Nasional Kukar, Badan Kesbangpol, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, Dinas Pekerjaan Umum, Inspektorat Kabupaten Kukar, Distansnaker Kabupaten Kukar, Dinas Perkebunan dan Perkebunan Kabupaten Kukar, Bagian Pemerintahan, Camat Tenggarong Seberang, Camat Sebulu dan Camat Loa Kulu, perwakilan PT MHU, PT Budi Duta Agromakmur, PT Gerbang Daya Mandiri, Kades Jembayan Dalam, Kades Sungai Payang, Kades Sebulu modern, Kades Karang Tunggal dan warga sebagai pelapor.

Dalam kesempatan tersebut Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat Kementerian Sekretariat Negara RI Y Ricky Syailendra Asmuni, juga datang menyapa Bupati Kukar Edi Damansyah di Ruang Exekutif Kantor Bupati Kukar dan saling bertukar cinderamata.(Prokom06)

Tenggarong – Sebagai realisasi program-program Dedikasi “Kukar Idaman” (Kutai Kartanegara Ber-Inovasi Berdaya Saing dan Mandiri) dan sebagai bukti komitmen penguatan peran Rukun Tetangga (RT) dalam pembangunan, Bupati Kukar Edi Damansyah didampingi Wakil Bupati H Rendi Solihin resmi meluncurkan Program Kukar Idaman 50 Juta Per RT, Selasa (28/6) malam, di halaman Parkir Stadion Rondong Demang Tenggarong.

Hadir dalam acara tersebut Ketua DPRD Abdul Rasid, Dandim 0906/KKR Letkol Inf Jeffy Satria, Kapolres Kukar AKBP Arwin Amrih Wientama, para asisten, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Camat serta diikuti secara virtual para RT di masing-masing desa dan kelurahan.

Persemian itu ditandai penyerahan secara simbolis Surat Penyediaan Dana (SPD) untuk RT di wilayah Kelurahan dan Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) untuk RT di wilayah Desa oleh bupati Edi Damansyah dan Wabup H Rendi Solihin.

Edi Damansyah dalam arahannya mengungkapkan bahwa program Rp 50 juta per RT merupakan salah satu program yang dialokasikan melalui kebijakan Bantuan Keuangan Kepada Desa (BKKD), yang ditetapkan di dalam Perbup Nomor 63 Tahun 2021, dengan tujuan untuk memberikan porsi kebijakan berskala lokal tingkat RT dalam mengatur pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan di lingkungannya yang terintegrasi dengan pembangunan Desa/Kelurahan dan Pemerintah Kabupaten pada umumnya.

“Jadi untuk jenis kegiatan yang ditentukan dalam program ini, diantaranya merupakan hasil kunjungan kami ke lapangan di seluruh wilayah Kukar, antara lain seperti kebijakan penganggaran kendaraan operasional, kegiatan gotong royong, atau kegiatan keagamaan di lingkungan RT,” ungkapnya.

Bupati kemudian menekankan agar jangan salah tafsirkan program tersebut, bahwa program Rp 50 juta per RT bukan berupa dana segar, namun dalam bentuk program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam lingkup RT baik di Desa maupun Kelurahan. Dalam pelaksanaannya, dilakukan gotong royong melibatkan masyarakat, sedangkan pelaksanaan dengan pola padat karya prioritas melibatkan warga miskin yang ada di lingkungan RT.

“Jadi ini bukan duit cash, tapi program berbasis RT pagu dananya 50 juta per RT,” ujarnya.

Edi bercerita kilas balik program Rp 50 juta per RT ini didasarkan saat dirinya berkeliling di pelosok – pelosok desa, banyak ditemukan para RT mengungkapkan keterbatasan ruang geraknya karena fasilitasinya belum maksimal, hal itu bisa dipahami kekuatan fiskal di desa itu bersumber dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan dari bagi hasil pajak, tiga sumber dana itu menjadi kekuatan APBDesa setiap tahun.

“Sehingga program ini salah satu kebijakannya yaitu penguatan fiskal di tingkat desa dan kelurahan,” tambahnya.

Khusus tahun pertama program ini Edi meminta kebijakan pengadaan kendaraan operasional agar dapat dilakukan segera oleh desa, dengan menggunakan regulasi Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur pengadaan barang/jasa di desa, yakni Perbup Nomor 5 Tahun 2020.

“Agar pemerintah desa selaku penanggung jawab pengelolaan keuangan desa dapat segera merealisasikan pengadaan kendaraan operasional ini,” pintanya.

Edi kemudian meminta kepada seluruh Ketua RT agar dapat memanfaatkan dana program ini untuk mengatasi permasalahan yang ada di tingkat RT masing-masing.

Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Arianto dalam laporannya mengatakan mekanisme pelaksanaan program ini untuk RT yang ada di Desa akan disalurkan melalui Desa, sedangkan untuk RT yang ada di Kelurahan akan disalurkan melalui Kecamatan dan Kelurahan.

Program Rp 50 juta per RT disebutkan Arianto peruntukannya antara lain untuk operasional RT berupa pengadaan kendaraan, operasional pendataan administrasi kependudukan, pembuatan peta profil desa, pelatihan pembangunan skala kecil dilingkungan RT.

Jumlah RT di Kukar sebanyak 3.134 RT, dengan rincian 2.336 RT di 193 desa dan 798 RT di 44 kelurahan.

“Untuk realisasi pelaksanaan program 50 juta per RT sudah dimulai sejak Senin kemarin dan InsyaAllah akan teruskan sampai seluruh RT mencairkan dana ini, karena dananya sudah tersedia,” ujarnya.

Dalam launching program Rp 50 juta per RT selain dimeriahkan hiburan rakyat juga makan gratis bagi masyarakat, dimana Bupati Edi Damansyah dan Wabup H Rendi Solihin turut berbaur bersama masyarakat menikmati makan gratis yang disediakan oleh OPD. (Prokom01)

TENGGARONG – Sekitar 53 pelaku Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) sudah terdaftar Go Digital Marketplace Mbizmarket sebagai mitra Toko Daring Pengadaan LKPP RI dengan jumlah 286 produk terdiri dari berbagai komoditas seperti makan minum berat dan ringan, alat tulis kantor, barang elektronik, hingga souvenir melalui https://www.mbizmarket.co.id/.

Prodak UMKM Go Digital tersebut resmi di launching oleh Bupati Kukar Edi Damansyah dengan slogan Belanja Langsung “BELA” Prodak Lokal Pengadaan Melalui PPMSE Toko Daring LKPP RI, yang ditandai berbelanja langsung prodak lokal, Senin (27/6/2022) pagi di Ruang Serbaguna Kantor, Bupati, Tenggarong.

“Saya berharap semua Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemkab Kukar tidak ada alasan lagi untuk tidak berbelanja prodak lokal, sebagai bagian peningkatan ekonomi kerakyatan di kabupaten Kutai Kartanegara,” katanya.

Dikatakan bupati Edi Damansyah, pemkab Kukar akan terus melakukan evaluasi terkait pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah terutama bagi prodak-prodak lokal daerah.

“Saya berharap jajaran OPD dapat merealisasikan dan lampau target nasional besaran kontribusi belanja pengadaan barang jasa PDN dan UMKM yang diterget minimal 40 persen,” harapnya.

Sementara itu Sekda Kukar Sunggono selaku Ketua Tim Pengadaan Barang dan Jasa mengatakan berdasarkan sumber data SIRUP dan SPSE per tanggal 13 Juni 2022, rekapitulasi jumlah prodak dalam negeri di Kutai Kartanegara yang dilibatkan dalam pembangunan infrastruktur dan lainnya kurang lebih 94.28 persen, sedangkan pada sektor UMKM mencapai 87.84 persen.

“Prodak UMKM go digital akan terus kita kembangkan dengan merangkul semua pelaku usaha lokal sehingga dapat bergabung di program belanja langsung pengadaan melalui toko daring dan katalog elektronik lokal,” ujarnya.

Disebutkan Sunggono jumlah UMKM berdasarkan lapangan usaha di Kabupaten Kutai Kartanegara per 31 Desember 2021 sebanyak 66.033 UMKM tersebar di 18 kecamatan.

“Pemkab Kukar tahun 2022, mengalokasikan anggaran belanja komoditas yang diperuntukkan bagi para pelaku UMKM lokal dengan anggaran yang disiapkan mencapai Rp93,111 Miliar,” demikian jelasnya. (Prokom10)

Tenggarong – Didalam progam Kukar Idaman (Kutai Kartanegara ber-Inovasi, Berdaya Saing dan Mandiri), terdapat program Kukar Kaya Festival, dimana dalam implementasinya dikemas dalam berbagai sajian, seperti pada rangkaian kegiatan Festival Sebulu.

“Sebagaimana kita ketahui bahwa Festival Sebulu ini merupakan bagian Kukar Kaya Festival, sebagi rangkaian ulang tahun Kecamatan Sebulu, dan sepertinya baru pertama kali dilaksanakan,” ujar Bupati Kukar Edi Damansyah didampingi Wakil Bupati H Rendi Solihin saat menghadiri puncak kegiatan Festival Sebulu 2022, di lapangan Desa Manunggal Daya Sebulu, Minggu (26/6).

Turut mendampingi Bupati dalam kegiatan tersebut Asisten Ekonomi dan Pembangunan Wiyono, Kepala Dinas Pariwisata Slamet Hadirahardjo, dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Aji Ali Husni.

Lebih lanjut Bupati Edi Damansyah mengapresiasi Camat dan Kepala Desa, serta masyarakat Kecamatan Sebulu yang telah menjadi tuan rumah kegiatan festival Sebulu.
Disebutkannya sudah hampir dua tahun setengah aktivitas masyarakat terbatas, hiburan masyarakat ditiadakan untuk menghindari kerumunan yang lebih besar pada saat pendemi Covid 19.

“Kita melihat bahwa kegirangan, kegembiraan dan antusiasme masyarakat selama dua tahun setengah itu tidak ada hiburan seperti ini, saya mengucapkan terimakasih kepada masyarakat Kukar khususnya masyarakat Kecamatan Sebulu,” tuturnya.

Konsep kemasan Expo menurutnya dapat mewadahi para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), sehingga terjadi interaksi dan transaksi merupakan bagian dari pembinaan dan pengembangan UMKM di Kukar termasuk di Kecamatan Sebulu.

Edi meminta para Camat agar kreativitasnya terus ditingkatkan, sebagaimana dilakukan Camat Sebulu.

“Kerja kolaborasi, libatkan semua pemangku kepentingan, warga masyarakat, tidak ada persoalan yang tidak bisa ditangani, tidak ada kegiatan yang tidak bisa kita laksanakan kalau semangatnya bersama, dengan tagline Betulungan Etam Bisa,” pintanya.

Karena di beberapa kecamatan di Kukar juga akan menyelengarakan festival serupa, Edi mengimbau masyarakat yang belum vaksin dosis tiga (booster) untuk mendatangi tempat – tempat vaksinasi.

“Saya minta tolong, saya imbau, vaksin dulu sampai dosis tiga, jika mencapai 70 persen lebih mudah lagi kita mengadakan kegiatan – kegiatan seperti ini, karena kecamatan – kecamatan lain sudah menunggu, seperti Samboja, Muara Jawa, Tabang, menyusul Muara Muntai, karena ini sudah menjadi kalender kabupaten,” pungkasnya.

Sementara itu Camat Sebulu Edi Fahrudin mengatakan, rangkain kegiatan festival Sebulu 2022 dilaksanakan dari 18 Juni – 3 Juli 2022, yang diisi berbagai kegiatan, salah satunya pameran atau expo Sebulu UMKM kreatif.

Disebutkannya kegiatan ini merupakan wujud mandat yang diberikan sebagai kerja kolaborasi, semua unsur baik itu seluruh Kades, pelaku usaha, organisasi masyarakat (ormas) semua ikut berpartisipasi dalam memeriahkan festival Sebulu 2022.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bupati dan Wakil Bupati dipuncak acara ini telah mendatangkan artis ibu kota untuk menghibur masyarakat Sebulu,” ujarnya.

Untuk diketahui puncak kegiatan Festival Sebulu 2022 diisi panggung hiburan masyarakat yang menampilkan artis ibu kota Yeni Inka, dimana Bupati Edi Damansyah juga turut menyumbangkan lagu sehingga menambah meriahnya panggung hiburan yang disaksikan ribuan masyarakat Kecamatan sebulu dan sekitarnya.(Prokom01)