‎Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Asisten III Bidang Administrasi Umum Dafip Haryanto ikuti zoom meeting asistensi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Reformasi Birokrasi (RB), Zona Integritas (ZI), dan Conflict of Interest (COI) yang digelar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) RI bertempat diruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar, Kamis (30/4/2026).
‎
‎Turut mendampingi Asisten III pada kesempatan itu diantaranya, Kabag Organisasi Fipin Indera Yani, Kabid Akuntansi BPKAD Wendi Frihindarwan.
‎
‎Sementara itu, saat membuka kegiatan Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi RB Kunwas Wilayah III Kementerian PANRB Andi Rahadian mengatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk membahas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2026, implementasi zona integritas dan persiapkan pengusulan ZI, pelaksanaan reformasi birokrasi yang ber kesesuaian dengan Desain Besar Reformasi Birokrasi Nasional (DBRBN) 2025-2045, serta Conflict of Interest sesuai Permenpan nomor 17 tahun 2024 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan.
‎
‎”Melalui kegiatan ini kami berekspektasi dan berharap bapak ibu dari intansi pemerintah daerah akan meningkatkan pemahaman, ” ucap Andi Rahadian.
‎
‎Lebih lanjut, dirinya berharap melalui kegiatan tersebut kedepan akan terwujud visi DBRBN yaitu terwujudnya birokrasi kompetitif berkelas dunia untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045.
‎
‎”Terwujudnya pemerintah yang kolaboratif, kapabel, dan berintegritas untuk melayani masyarakat dalam setiap aspek kehidupan, dalam rangka mendukung Indonesia yang berdaulat, maju, berkeadilan dan berkelanjutan,” ucapnya.
‎
‎Ditambahkannya, adapun sasaran dari kegiatan tersebut akan terciptanya aparatur negara yang kompeten dan berkinerja tinggi berdasarkan sistem merit. Terbangunnya prilaku birokrasi yang beretika dan inovatif. Terbangunnya kapabilitas kelembagaan berkinerja tinggi yang berbasis jejaring dan lincah. serta Terwujudnya kebijakan dan pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif.
‎
‎Kegiatan dilanjutkan dengan paparan dan diskusi oleh narasumber dengan para peserta zoom meeting perwakilan pemerintah daerah wilayah III dari 12 provinsi.(Prokom07).