TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) secara resmi mencanangkan Program Desa Cantik Statistik (Desa Cantik) Tahun 2026 bertempat di Balai Pertemuan Umum (BPU) Desa Loa Kulu Kota, Kecamatan Loa Kulu, Rabu (13/5/2026).

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri serta Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji. Hadir pula Komisi III DPRD Provinsi Kaltim, Wakil Ketua DPRD Kab. Kukar, Forkopimda Kukar, Kepala BPS Provinsi Kaltim, Kepala Bidang Statistik Diskominfo Provinsi Kaltim, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Camat Loa Kulu, serta Kades dan aparatur desa se-Kecamatan Loa Kulu.

Kepala Desa Loa Kulu Kota Mohamad Rizali menyambut antusias program ini. Menurutnya, kehadiran Desa Cantik di wilayahnya akan mendorong pengelolaan data yang lebih baik, mulai dari data kependudukan, potensi desa, hingga program pembangunan yang telah dan akan dilaksanakan.

“Kami sangat bersyukur Desa Loa Kulu Kota terpilih menjadi lokus pencanangan Desa Cantik tahun ini. Kami berkomitmen memanfaatkan program ini untuk memajukan desa dengan dukungan data yang akurat dan transparan, sehingga pembanguann yang kami lakukan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, ungkapnya.

Dalam sambutannya, Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menyampaikan bahwa Program Desa Cantik menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintah desa, khususnya dalam pengelolaan data dan keuangan desa yang akuntabel serta berbasis bukti.

“Desa Cantik ini bukan sekedar program seremonial, tetapi upaya konkret untuk membangun desa yang memiliki literasi statistik yang baik, mampi mengelola data sektoral secara mandiri, serta menggunakan data dalam setiap proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dengan data yang akurat, kebijakan pembanguan di desa akan lebih tepat sasaran dan efisien,” tegas Bupati Aulia di hadapan peserta kegiatan.

Sementara itu, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji dalam arahannya mengapresiasi langkah cepat Pemkab Kukar dalam mengimplementasikan program Desa Cantik.

“Pencanangan hari ini merupkan bukti nyata komitmen Kukar dalam mendudkung program Satu Data Indonesia. Ketersediaan data yang valid dan terintegrasi dari tingkat desa akan sangat membantu perencanaan pembangunan di tingkat Kabupaten, Provinsi, hingga Nasional. Saya harap percontohan bagi desa-desa lain di Kaltim,” ujar wagub Seno Aji.

Dalam acara tersebut, dilakukan penandatangan piagam komitmen antara Bupati Kukar, Kepala BPS Kukar, dan Kepala Desa Loa Kulu Kota sebagai simbol dimulainya implementasi program. Selain itu, diserahkan secara simbolis sertifikat Agen Statistik Desa kepada sejumlah perangkat desa yang telah mengikuti pelatihn literasi data.

Selepas pencanangan Program Desa Cantik Statistik (Desa Cantik) 2026 di Desa Loa Kulu Kota, Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri bersama rombongan melanjutkan perjalanan ke Desa Ponoragan, Kecamatan Loa Kulu, untuk menghadiri acara Bersih Desa dan Sedekah Buni tahun 2026 yang digelar di Balai Pertemuan Umum (BPU) Desa Ponoragan.

Acara adat dan budaya ini beralngsung meriah dihadiri oleh para kepala desa se- Kecamatan Loa Kulu, tokoh masyarakat, tokoh agama, perangkat desa, serta warga Desa Ponoragan.

Dalam sambutannya, Bupati Aulia Rahman Basri menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada masyarakat Desa Ponoragan yang terus melestarikan tradisi Bersih Desa Sedekah Buminsebagai wujud kearifan lokal dan rasa syukur kepada Sang Pencipta.

“Tradisi Sedekah Bumi ini bukan hanya sekedar ritual tahunan, tetapi juga merupakan bentuk harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Saya bangga masyarakat Ponoragan masih menjaga adat istiadat ini dengan baik. Pemerintah Daerah akan terus mendukung pelestarian budaya seperti ini selama tidak bertentangan dengan norma agama dan kearifan lokak” ujar Bupati Aulia dihadapan warga.

Rangkaian acara kemudian ditutup dengan doa bersama dan makan tumpeng yang dipotong secara simbolis oleh camat loa kulu. (Prokom.10)

‎Tenggarong – Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dr. Aulia Rahman Basri memghadiri pembukaan Temu Karya Karang Taruna Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang dibuka Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji ditandai dengan pemukulan gong bertempat di Hotel Grand Elty Singgasana Tenggarong, Selasa (12/5/2026).
‎
‎Adapun kegiatan bertemakan “Satu Gerakan, Wujudkan Indonesia Emas 2045” diikuti peserta dari para pengurus karang taruna kabupaten dan kota yang ada di Kaltim. Dan turut dihadiri diantaranya Wakil Ketua Umum OKK Pengurus Nasional Karang Taruna Ahmad Bahtiar Sebayang, Ketua Caretaker Karang Taruna Kaltim Agus Maimun, Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani, perwakilan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kukar.
‎
‎Wagub Kaltim Seno Aji dalam sambutannya saat membuka kegiatan mengucapkan selamat datang kepada seluruh tamu undangan dan peserta Temu Karya Karang Taruna.
‎
‎”Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Siang ini kita bisa berkumpul di Hotel Singgasana untuk Temu Karya Karang Taruna Kalimantan Timur,” ujar Seno Aji.
‎
‎Lebih lanjut, Seno Aji mengatakan saat ini karang taruna telah bertransformasi, dimana menurutnya dahulu karang taruna identik dengan pemuda desa yang “kucel dan urak-urakan”, namun saat ini di bawah pimpinan ketua umum yang ada diharapkan keberadaan karang taruna bisa menjadi garda terdepan pembangunan Kaltim khususnya dalam mencapai swasembada pangan yang di harapan Presiden Republik Indonesia.
‎
‎”Setelah Temu Karya dan ketua baru terpilih, arahkan pengurus serta anggota karang taruna untuk capai swasembada pangan Kaltim,” ujar Seno Aji.
‎
‎Sementara itu, dr. Aulia Rahman Basri dalam sambutannya merasa bangga dan mengucapkan terima kasih serta penghargaan setinggi-tingginya kepada pengurus nasional karang taruna serta Pemerintah Provinsi Kaltim yang telah menunjuk Kabupaten Kukar sebagai tuan rumah kegiatan tersebut.
‎
‎Dirinya berharap melalui temu karya karang taruna tersebut akan melahirkan pengurus karang taruna terbaik dari putra-putri Kalimantan Timur.
‎
‎dr. Aulia mengatakan ada dua hal utama yang membuat posisi karang taruna saat ini sangatlah strategis. Pertama karena keberadaan organisasi tersebut secara struktural sangatlah solid. hal tersebut menurutnya dikarenakan karang taruna memiliki struktur lengkap hingga tingkat desa, bahkan menyentuh RT/RW.
‎
‎Kedua, karena Karang Taruna dibawah kepemimpinan Budisatrio Djiwandono yang merupakan perwakilan DPR RI Dapil Kaltim yang mewakili masyarakat Kaltim di Senayan. Sehingga sudah selayaknya untuk didukung guna menjadikan karang taruna Kaltim sebagai yang terbaik di Indonesia.
‎
‎”Tugas kita semua mendukung dan menjadikan karang taruna Kaltim sebagai yang terbaik di Indonesia. Kutai Kartanegara siap berkontribusi maksimal,” pungkas dr. Aulia.
‎
‎Diakhir sambutannya, dirinya memohon maaf apabila selama pelaksanaan terdapat kekurangan dan kekhilafan. Dirinya berharap semoga selama pelaksanaan kegiatan berjalan lancar hingga akhir.
‎
‎”Selamat atas pelaksanaan temu karya ini. Nikmatilah keindahan alam dan kuliner Kutai Kartanegara, mudah-mudahan memberikan kesan mendalam, terutama bagi yang pertama kali berkunjung ke Kukar,” ucapnya.(Prokom07).

TENGGARONG — Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Akhmad Taufik Hidayat menghadiri beberapa agenda Rapat Paripurna DPRD Kukar, Senin (11/5/2026), mewakili Bupati Kukar dr. Aulia Rahman Basri.

Pada rapat paripurna tersebut, Akhmad Taufik Hidayat membacakan sambutan Bupati Kukar terkait penyampaian nota penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dari Pemerintah Daerah, sekaligus tanggapan pemerintah atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap sejumlah Raperda strategis daerah.

Dalam sambutan Bupati disampaikan, Pemerintah Kabupaten Kukar mengajukan Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026–2045 sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi daerah.
Raperda tersebut disusun untuk memperkuat struktur ekonomi daerah melalui pengembangan industri berbasis potensi sumber daya lokal, peningkatan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja, hingga pengembangan kawasan industri yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Pemerintah daerah juga menyiapkan arah pembangunan industri pada sejumlah kawasan strategis, yakni Kawasan Industri Sebulu, Muara Badak 1, Muara Badak 2, Muara Badak 3, dan Marangkayu. Selain itu, Raperda tersebut memuat pengaturan terkait industri unggulan daerah, pelaksanaan pembangunan industri selama 20 tahun, pembinaan dan pengawasan, hingga pembiayaan pelaksanaan pembangunan industri daerah.

Dalam rapat paripurna berikutnya, Pemerintah Kabupaten Kukar juga menyampaikan tanggapan atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Raperda Rencana Pembangunan Industri Kabupaten 2026–2045, serta memberikan pandangan terhadap tiga Raperda usulan DPRD.

Bupati Kukar melalui sambutan yang dibacakan Asisten I menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD atas dukungan, saran, dan catatan yang diberikan terhadap Raperda pembangunan industri daerah.

Berbagai masukan yang disampaikan fraksi DPRD di antaranya terkait kejelasan roadmap industri daerah, kesiapan infrastruktur kawasan industri, perlindungan lingkungan, keberpihakan terhadap tenaga kerja lokal dan UMKM, hingga sinkronisasi dengan RTRW dan RPJPD daerah. Pemerintah daerah menilai seluruh catatan tersebut akan menjadi bahan penting dalam pembahasan lanjutan Raperda.

Selain itu, pemerintah daerah juga menyampaikan tanggapan terhadap Raperda usulan DPRD, diantaranya Raperda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, Raperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual, serta Raperda tentang Peran Serta Dunia Usaha dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dalam sambutannya, pemerintah daerah menegaskan pentingnya perlindungan anak di tengah perkembangan teknologi informasi dan media sosial yang semakin terbuka. Pemerintah daerah juga menilai pencegahan perilaku penyimpangan seksual memerlukan pendekatan terpadu yang melibatkan keluarga, pendidikan, masyarakat, dunia medis, hingga regulasi pemerintah daerah.

Sementara terhadap Raperda tentang Peran Serta Dunia Usaha dalam Pengembangan Pariwisata, pemerintah daerah menyatakan dukungan penuh karena sejalan dengan upaya pengembangan sektor pariwisata daerah yang berkelanjutan dan terintegrasi dengan rencana induk pembangunan kepariwisataan Kukar.

Pemerintah Kabupaten Kukar berharap seluruh Raperda yang telah diajukan maupun usulan DPRD tersebut dapat segera dibahas bersama hingga disepakati menjadi Peraturan Daerah sebagai landasan pembangunan daerah yang lebih maju, berkelanjutan, dan berpihak kepada masyarakat. (Prokom04)

Tenggarong – Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Kartanegara (Kukar) Sunggono, pimpin Apel bersama ASN dan Tenaga Kesehatan di Lingkungan RSUD A.M. Parikesit dan Dinas Kesehatan Kukar. Yang dilanjutkan serah terima jabatan Direktur Utama RSUD AM Parikesit Tenggarong dari Plt. dr. Martina Yulianti kepada Direktur Utama yang baru dr. Mauritz Silalahi, dan Kepala Dinas Kesehatan Kukar dari Plt. kusnandar kepada kadis yang baru Ismi Mufiddah. Bertempat di halaman RSUD Aji Muhammad Parikesit Tenggarong Seberang, Senin (11/5/2026).

Dalam amanatnya, Sunggono mengatakan momentum hari ini bukan sekadar kegiatan seremonial administratif, tetapi juga menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Kukar.

Dunia pelayanan kesehatan saat ini sedang mengalami perubahan yang sangat besar dan sangat cepat. Salah satu perubahan mendasar yang harus menjadi perhatian bersama adalah berubahnya pola sistem rujukan pelayanan kesehatan yang kini berbasis kompetensi, bukan lagi berbasis kelas rumah sakit. Artinya apa?
Artinya ke depan rumah sakit tidak lagi hanya dinilai berdasarkan klasifikasi atau label kelasnya semata, tetapi lebih kepada kemampuan nyata layanan yang dimiliki, terutama kompetensi sumber daya manusianya, ketersediaan dokter spesialis dan subspesialis, kualitas pelayanan medis, kesiapan alat kesehatan, serta kemampuan menangani kasus-kasus tertentu sesuai standar kompetensi.

“Karena itu saya ingin menegaskan bahwa perubahan ini harus disikapi secara serius oleh seluruh jajaran RSUD A.M. Parikesit. Kita tidak boleh merasa cukup hanya karena status rumah sakit kita sudah baik. Yang jauh lebih penting adalah apakah SDM kesehatan kita benar-benar siap menghadapi perubahan tersebut,” tegasnya.

Ke depan, katanya peningkatan kompetensi tenaga kesehatan menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditawar lagi. Rumah sakit harus memiliki roadmap penguatan SDM kesehatan secara jelas dan terukur, mulai dari.

Peningkatan kompetensi dokter dan tenaga kesehatan, Penguatan pelayanan spesialistik,
Peningkatan kapasitas manajemen rumah sakit
hingga adaptasi terhadap perkembangan teknologi kesehatan dan digitalisasi layanan.

“Saya berharap, seluruh tenaga kesehatan terus meningkatkan kapasitas diri, memperkuat profesionalisme, dan membangun budaya kerja yang adaptif terhadap perubahan,” Sunggono.

Selain itu, hari ini juga dilaksanakan serah terima jabatan Direktur Utama RSUD A.M. Parikesit Tenggarong dan Kepala Dinas Kesehatan Kukar dari Yuli kepada Mauritz serta pak Nandar kepada Ismi.

Ia ingin menyampaikan bahwa mutasi dan rotasi jabatan di lingkungan pemerintah daerah merupakan sesuatu yang biasa dalam dinamika organisasi pemerintahan.
Mutasi bukanlah bentuk hukuman, bukan pula sekadar pergantian administratif, tetapi merupakan bagian dari proses penyegaran organisasi, pengembangan karier, sekaligus upaya memperkuat kinerja kelembagaan.

Termasuk di lingkungan rumah sakit, perubahan kepemimpinan harus dipandang sebagai momentum untuk menjaga energi organisasi agar tetap bergerak maju. Dan melihat bahwa mutasi yang dilakukan saat ini justru memiliki nilai positif yang cukup besar karena prosesnya masih melibatkan SDM internal RSUD A.M. Parikesit dan Dinas Kesehatan sendiri.
Ini sangat penting. Karena pejabat yang diberikan amanah baru tentu sudah memahami kultur organisasi, memahami tantangan yang ada, memahami kebutuhan rumah sakit, dan memahami langkah-langkah apa yang harus segera dilakukan.
Dengan demikian proses adaptasi tidak membutuhkan waktu terlalu lama.

“Saya berharap, kepemimpinan yang baru nantinya dapat langsung bekerja cepat, menjaga kesinambungan program, dan memperkuat hal-hal baik yang selama ini sudah dibangun,” harapnya.

Saya juga ingin kembali mengingatkan tentang salah satu program unggulan Pemkab Kukar, yaitu program “Berobat Gratis Cukup dengan KTP”.
Program ini bukan sekadar program populis, tetapi merupakan bentuk keberpihakan pemerintah daerah terhadap hak dasar masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang mudah, cepat, dan terjangkau.

Turut hadir mendampingi Sekda Kukar tersebut, Staf Ahli Bupati Pemerintahan dan Kesra dr. Martina Yulianti, Asisten Administrasi Umum Dafip Haryanto, dan Sekretaris BKPSDM Rokip. (prokom05)

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus memperkuat komitmen dalam menjaga jaminan produk halal bagi masyarakat. Hal tersebut ditandai dengan dibukanya Pelatihan Sertifikasi Juru Sembelih Halal (JULHA) oleh Asisten I Sekretariat Kabupaten Kukar, Akhmad Taufik Hidayat, di Sekretariat Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kukar, Senin (11/5/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang penyembelihan halal, sekaligus memastikan proses penyembelihan hewan sesuai syariat Islam dan standar kesehatan yang berlaku.

Dalam sambutannya, Akhmad Taufik Hidayat menegaskan bahwa kehalalan makanan bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga menyangkut aspek spiritual, kesehatan, dan keberkahan hidup umat Muslim.

Ia mengutip firman Allah Subhanahu wa Ta’ala dalam QS. Al-An’am ayat 121 yang menegaskan pentingnya penyembelihan sesuai syariat dengan menyebut nama Allah sebagai syarat kehalalan.

“Kehalalan makanan merupakan amanah yang harus dijaga bersama. Penyembelihan yang sesuai syariat bukan sekadar tradisi, tetapi bagian dari tanggung jawab keagamaan untuk menghadirkan makanan yang halal dan thayyib bagi masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, pelatihan dan sertifikasi JULHA bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bentuk jaminan syar’i bahwa proses penyembelihan telah memenuhi ketentuan agama Islam, mulai dari syarat penyembelih, tata cara penyembelihan, hingga perlakuan terhadap hewan sembelihan.

Dihadapan 30 peserta, Ia menjelaskan, standar penyembelihan halal mencakup penyembelih yang beragama Islam, baligh dan berakal, membaca basmalah dan takbir, menggunakan pisau yang tajam, memotong saluran yang diwajibkan, serta memastikan darah mengalir sempurna.

Lebih lanjut, Taufik mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memilih daging konsumsi dengan memastikan hewan disembelih oleh petugas bersertifikat halal atau di Rumah Potong Hewan (RPH) yang telah tersertifikasi.

“Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya produk halal harus terus ditingkatkan. Ini menjadi bagian dari perlindungan konsumen sekaligus menjaga ketenteraman umat,” katanya.

Kepada para peserta pelatihan, ia berpesan agar mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh dan menjadikan sertifikasi yang diperoleh sebagai amanah besar.
Ia menekankan tiga hal penting kepada peserta, yakni memahami fiqh penyembelihan secara mendalam, menjaga integritas dalam menjalankan tugas sebagai juru sembelih halal, serta membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat, pedagang daging, dan pengelola rumah potong hewan.

“Saudara-saudara nantinya akan menjadi rujukan umat dalam persoalan kehalalan. Karena itu, tanggung jawab ini harus dijalankan dengan penuh integritas dan profesionalisme,” tegasnya.

Pelatihan sertifikasi JULHA tersebut juga diharapkan mampu mendukung penguatan ekosistem halal di Kukar, sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan keagamaan, kesehatan pangan, serta daya saing produk halal daerah.
Dengan semakin banyaknya juru sembelih bersertifikat, Pemkab Kukar optimistis masyarakat akan memperoleh kepastian terhadap keamanan dan kehalalan produk daging yang beredar di pasaran.(Prokom06)