TENGGARONG – Plt Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara H Amir Hadi, menutup pemusatan latihan (Training Center) Kafilah Kabupaten Kukar untuk Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat Provinsi Kaltim yang dijadwalkan digelar Juni mendatang di Bontang.

Ia mengatakan, perlu persiapan untuk menghadapi MTQ tersebut, sebagaimana yang telah dilaksanakan melalui kegiatan TC, dan diharapkan hasil dari TC dapat memberikan manfaat yang optimal untuk Kukar.

“Setelah pelaksanaan TC ini tentu kami menargetkan mempertahankan kembali Juara Umun yang telah kita raih tiga kali berturut-turut, yang terakhir kita raih pada MTQ tingkat Provinsi Kaltim ke 41 di Kabupaten Paser 2019 silam, maka TC ini dilaksanakan sebagai salah satu upaya kita mempertahankan juara umum MTQ,” ujar Amir Hadi, saat penutupan TC baru-baru ini di Tenggarong.

Untuk peserta TC lanjutnya, adalah Kafilah yang masih sama dengan tahun lalu, yang meraih hasil terbaik pada MTQ tingkat Kabupaten Kukar yang dilaksanakan terakhir di Kecamatan Tabang 2019 lalu.

Sementara itu, Plt Sekertaris Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Kukar H Saifullah dalam laporannya menuturkan, kegiatan TC ini bertujuan untuk meningkatkan keyakinan para peserta dan memantapkan persiapan serta meningkatkan kedisiplinan sebelum pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Kaltim di Bontang Juni mendatang.

“Kendala selama kegiatan TC ada beberapa hal termasuk sarana prasarana yang perlu dipikirkan kedepan, agar dapat menunjang kegiatan TC,” harapnya.

Terpisah, Kordinator pelatih TC H Ikhsanul Karim menambahkan, selama proses MTQ tingkat provinsi Kaltim, ada tahapan pelatihan yang dijalani kafilah Kukar, pertama pelatihan mandiri dimana para pelatih secara mandiri mendatangi rumah peserta secara langsung meningkatkan kemampuan para peserta.
Kedua, melakukan pra TC beberapa waktu yang lalu, dan Ketiga pelaksanaan TC yang telah berakhir hari ini.

“Kita juga akan melaksanakan pemantapan sebelum kafilah berangkat untuk mengikuti lomba MTQ Tingkat Provinsi Kaltim di Bontang, agar mereka betul-betul siap dalam lomba MTQ nanti,” tuturnya.

Sebagai informasi, secara keseluruhan jumlah Kafilah yang mengikuti TC sebanyak 56 orang dan dibagi kedalam 3 gelombang, dan pelatih dalam TC ini dari lokal 15 orang dan juga ada pelatih dari Lemka untuk cabang Kaligrafi. (prokom01)

BALIKPAPAN – Sekretaris Kabupaten Kutai Kartanegara Sunggono, didampingi Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia (BKPSDM) Rakhmadi menghadiri rapat koordinasi Kepegawaian se – Kalimantan Timur, di Hotel Jatra Balikpapan, Selasa ( 30/3 ).

Kegiatan yang digelar Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim itu dibuka oleh Kepala BKN Pusat Bima Haria Wibisana, dihadiri Gubernur Kaltim Isran Noor, Sekretaris Daerah, Kepala BKD, Sekretaris BKD, Kepala OPD terkait yang menangani kepegawaian dari 10 Kabupaten Kota se Kaltim, baik secara langsung maupun virtual.

Kepala BKD Kaltim Diddy Rusdiansyah mengatakan, tujuan dilaksanakan kegiatan ini dalam rangka menyamakan persepsi arah kebijakan seputar manajemen Aparatur Sipil Nagara (ASN) kedepan, sebelum dilaksanakan digitalitasi agar lebih banyak memperhatikan aspek pengembangkan aplikasi.

“Pandemi Covid 19 mengharuskan kita meminimalisasi kontak, maka kita harus mengembangkan aplikasi termasuk digitalisasi ini, sekaligus sesuai dengan aturan buku saku Kepala BKD Kab/kota Se- Provinsi Kaltim yaitu Peraturan Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen kepegawaian,” ujar Diddy Rusdiansyah.

Sementara itu, Gubernur Kaltim Isran Noor dalam sambutannya mengatakan, Kaltim terus berupaya guna memudahkan pelayanan kepada masyarakat termasuk kepada para ASN yaitu dengan membangun berbagai sistem kepegawaian dengan memanfaatkan teknologi informasi.

“Bagaimanapun salah satu fokus reformasi birokrasi yang menjadi prioritas pemerintah adalah penerapan teknologi digital dalam sistem pemerintahan guna wujudkan tata kelola pemerintah yang akuntabel, efektif dan efisien, ” ujarnya.

Sementara itu,usai mengikuti Rakor itu Sekda Kukar Sunggono mengatakan bahwa Pemkab Kukar akan segera mensosialisasikan kebijakan ASN yang berlaku secara nasional , khususnya tentang masa depan ASN secara keseluruhan diera digitalisasi.
“Pemkab Kukar akan segera menerapkannya dan para ASN di Kukar diharapkan cepat bisa mengikuti atau menyesuaikan keadaan terhadap semua yang kebijakan yang akan diberlakukan oleh Pemerintah Pusat, ” ujarnya.

Acara ditandai juga dengan penyerahan Surat keputusan kenaikan pangkat IVC keatas oleh Gubernur Kaltim kepada PNS dilingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim serta 10 PNS dilingkungan pemerintah Kabupaten dan Kota Se Kaltim sekaligus launching aplikagi E-KGB ( aplikasi kenaikan gaji berkala ).

Adapun tema yang diambil dalam rakor ini adalah ” Digitalisasi Manajemen Kepegawaian Dalam Mewujudkan Smart ASN “. (prokom03)

TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah ingin keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat menjadi tempat pengembangan perekonomian masyarakat desa.

Menurut Edi, keberadaan BUMDes sangat mendukung Pemerintahan Desa dalam upaya menjadi sumber pendapatan desa.

“Diharapkan, keberadaan BUMDes kedepannya dapat berkembang dan menjadi tempat pengembangan ekonomi desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakatnya,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut Edi menuturkan, pengembangan BUMDes merupakan bentuk penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa serta merupakan alat pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi yang ada di desa.

“BUMDes menjadi tulang punggung perekonomian pemerintahan desa guna mencapai peningkatan kesejahteraan warganya,” pungkasnya.

BUMDes merupakan usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa, dan berbadan hukum. Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa. Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat desa setempat.

Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari Pemerintah Desa, tabungan masyarakat, bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, pinjaman, atau penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan. Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman, yang dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.(prokom04/hr)

TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah mengatakan Kampung Keluarga Berencana (KB) hendaknya tidak hanya fokus pada permasalahan ledakan penduduk, tapi juga memberdayakan potensi masyarakatnya.

“Tak hanya pertumbuhan penduduk, tapi Kampung KB ini saya ingin berperan nyata dalam pembangunan, sehingga terjadi peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga,” ujar Edi saat berada di Dusun Pulau Mas Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang yang merupakan Kampung Keluarga Berencana (KB) Percontohan, beberapa waktu lalu.

Salah satunya yang dapat dilakukan adalah, dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, misalnya mewujudkan ketersediaan air bersih dan berkontribusi dalam perbaikan jalan berlubang atau rusak.

“Saat ini saya menerima kritikan masalah jalan di Tenggarong Seberang ini masih banyak jalan yang rusak, maka di Kampung KB perbaikan jalan juga harap diperhatikan,” ujarnya.

Edi juga berpesan kepada Kades agar terus melakukan inovasi untuk kemajuan desanya dengan melibatkan komponen masyarakat. “Kades jangan berpikir yang berlebihan, yang penting fokuskan untuk memenuhi hajat hidup masyarakat, sumber pendanaan desa fokus digunakan untuk pengentasan kemiskinan,” pungkasnya.

Edi Damansyah mengapresiasi kerja keras yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Pulau Mas yang menjadi desa pencontohan Kampung KB, pemilihan Kampung KB Percontohan ini telah melalui proses dan tahapan yang sesuai prosedur serta dengan pertimbangan semua aspek baik input maupun output, sehingga layak untuk dijadikan kampung KB Percontohan.

Suksesnya pencanangan Kampung KB Percontohan itu, menurutnya tidak terlepas dari peran serta Kepala Desa dan para kader kesehatan juga Penyuluh Lapangan KB, Kelompok Kerja Teknis (Pokjanis) yang bertugas, serta masyarakat yang ikut mendukung.
“Sebagai desa percontohan tentunya harus siap menjadi pioner perubahan dan contoh pelaksanaan Kampung KB yang terintegrasi dengan seluruh sektor lainnya,” ujarnya. (prokom01)*