Tenggarong – Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Hj. Yulaikah Sunggono beserta jajaran menyambangi posko kebakaran untuk memberikan dukungan moril sekaligus menyerahkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak musibah kebakaran di Jalan AM. Alimuddin Kelurahan Melayu Tenggarong, Jumat (09/10/2026)

Kunjungan ini merupakan wujud kepedulian dan solidaritas Dharma Wanita Persatuan terhadap warga yang tengah menghadapi masa sulit akibat bencana tersebut. Bantuan yang diserahkan diharapkan dapat meringankan beban para korban serta membantu memenuhi kebutuhan mereka selama berada di posko pengungsian.

Dalam kunjungan itu, rombongan DWP berinteraksi dengan petugas posko serta warga terdampak untuk mengetahui kebutuhan mendesak yang diperlukan. Kehadiran DWP diharapkan dapat memberikan semangat dan motivasi bagi masyarakat agar tetap tabah serta kuat dalam menghadapi cobaan, serta melihat secara langsung kondisi warga terdampak sekaligus memberikan dukungan moril dan bantuan guna meringankan beban masyarakat yang tengah menghadapi masa sulit pascakebakaran

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DWP Kukar Hj Yulaikah menyampaikan rasa prihatin dan empati kepada seluruh warga terdampak. Kehadiran DWP diharapkan dapat memberikan semangat dan penguatan bagi para korban agar tetap tabah serta mampu bangkit kembali setelah musibah yang terjadi.

“Melalui kegiatan ini, Dharma Wanita Persatuan menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat, menumbuhkan semangat kebersamaan, serta memperkuat nilai-nilai kemanusiaan melalui aksi nyata dan kepedulian sosial” Katanya

Lanjut Yulaikah menyampaikan bahwa kepedulian dan kebersamaan menjadi hal penting dalam proses penanganan bencana. Dukungan dari berbagai pihak, baik berupa bantuan materi maupun perhatian dan pendampingan, sangat berarti bagi warga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan memulihkan kondisi pascakebakaran. Selain itu, kunjungan ini juga menjadi wujud nyata peran DWP dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan, khususnya dalam membantu masyarakat yang membutuhkan uluran tangan.

“Melalui momentum ini DWP berharap sinergi antara pemerintah, petugas penanggulangan bencana, organisasi kemasyarakatan, dan seluruh elemen masyarakat dapat terus terjalin dengan baik, sehingga proses penanganan dan pemulihan pascakebakaran dapat berjalan optimal” Ujarnya

Tambah Yulaikah mengatakan semoga bantuan yang diberikan dapat bermanfaat bagi para korban terdampak, serta seluruh warga diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi cobaan ini, selain itu kepedulian yang diberikan diharapkan tidak hanya menjadi bantuan sesaat, tetapi juga menjadi penyemangat bagi warga terdampak untuk bangkit, menata kembali kehidupan, dan menatap masa depan dengan penuh harapan. (Prokom09)

Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), dr. Aulia Rahman Basri, menerima kunjungan dan silaturahmi Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim, Seno Aji dengan warga korban kebakaran di Jl. Aji Muhammad Alimuddin Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kamis (8/10/2026) sore.

Dalam kegiatan itu, Bupati Aulia didampingi Sekda Kukar Sunggono, Kadinsos Rinda Desianti, dan Kadis Perkim M. Aidil. Kemudian Kabag Prokompim Ismed, Plt. Camat Tenggarong Isnaniah dan Lurah Melayu M. Hafidz untuk menerima kunjungan orang nomor dua di provinsi Kaltim tersebut.

Selama kegiatan berlangsung, Bupati Aulia mendampingi Wagub Kaltim Seno Aji menyerahkan bantuan, meninjau lokasi pasca kebakaran, melihat kondisi rumah warga terdampak kebakaran, dan dapur umum.

Seno Aji, menyampaikan rasa prihatin mendalam atas musibah yang berdampak pada 75 Kepala Keluarga (KK) tersebut, sekaligus mengapresiasi penanganan cepat dari jajaran Pemkab Kukar dan kesiapsiagaan tim pemadam kebakaran.

“Kami prihatin dengan adanya kebakaran ini. Karhutla di Kaltim cukup besar, tetapi yang sekarang ini di permukiman ada 75 KK yang terkena dampak kebakaran,” ujar Wagub Kaltim, saat ditemui usai meninjau dapur umum.

Ia mengapresiasi Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, Tim Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmatan), Camat serta Lurah setempat yang dinilai bergerak cepat sehingga api dapat segera dipadamkan.

“Saya apresiasi juga sikap gotong royong masyarakat sekitar yang saling bahu-membahu menyalurkan bantuan makanan dan kebutuhan mendesak bagi para korban,” pujinya.

Memasuki tahap pascabencana, Pemprov Kaltim berkoordinasi erat dengan Pemkab Kukar untuk fokus pada proses pemulihan dan penataan kembali kawasan terdampak.

Salah satu langkah konkret yang disiapkan Pemprov Kaltim, yaitu mengalokasikan bantuan perbaikan tempat tinggal melalui program Rumah Layak Huni (RLH).

“Pemprov Kaltim dan Pemkab Kukar akan tinjau ulang terkait pembangunan melalui program RLH. Bersama Bupati, nanti kita berdiskusi lebih intens agar dalam waktu dekat masyarakat bisa kembali ke rumahnya dan bermukim kembali,” jelas Seno Aji.

Selain menyerahkan bantuan logistik berupa bahan pokok sembako dan pakaian, pemerintah merancang langkah preventif guna mencegah kejadian serupa berulang, khususnya di kawasan permukiman padat penduduk.

Nanti di lokasi kebakaran ini, kata Seno ada di bangun fasilitas sumur bor dan jaringan hidran di beberapa titik strategis perkampungan sebagai upaya mitigasi kebakaran.

Kemudian, akan melihat titik-titik lokasi untuk sumur bor, supaya nanti tidak terjadi lagi musibah kebakaran yang meluas. RT 33 ini nanti akan punya beberapa titik hidran. Jadi, jika terjadi hal yang tidak diinginkan, pemadaman bisa diantisipasi dengan cepat.

“Terkait pendataan teknis untuk memastikan tim dari Dinas PUPR Kabupaten Kukar bersama Dinas PUPR Provinsi Kaltim akan segera turun ke lapangan dalam waktu singkat untuk memetakan kebutuhan pembangunan fisik di lokasi tersebut,” demikian tegasnya. (prokom05)

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) terus mempercepat proses pemulihan atau recovery bagi warga yang terdampak kebakaran di kawasan Jalan Alimuddin, Tenggarong. Langkah tersebut dilakukan dengan memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi sekaligus menyiapkan upaya penanganan jangka menengah dan panjang.

Bupati Kukar Aulia Rahman Basri didampingi Ketua TP PKK Kabupaten Kukar Andi Deezca Pravidhia Aulia Rahman Basri memantau langsung posko bantuan kebakaran, dapur umum, serta penyaluran bantuan bagi warga terdampak, Kamis (8/10/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian upaya Pemkab Kukar memastikan kehadiran pemerintah di tengah masyarakat pascakebakaran.

Bupati menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang sejak awal kejadian telah bergerak membantu masyarakat, mulai dari personel pemadam kebakaran, BPBD, pemerintah kecamatan dan kelurahan, relawan, hingga masyarakat yang turut memberikan bantuan.

“Alhamdulillah, respons bantuan dari masyarakat sangat luar biasa. Kita berharap proses recovery pascakebakaran ini bisa dilakukan dengan cepat,” ujar Aulia.

Menurutnya, pemerintah tidak hanya berfokus pada penanganan kebutuhan fisik, tetapi juga memastikan aktivitas sehari-hari warga terdampak tetap dapat berjalan. Bantuan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, termasuk kebutuhan pangan, perlengkapan sekolah, serta peralatan untuk menunjang pekerjaan.

Dalam pemantauan tersebut, sejumlah warga menyampaikan kebutuhan yang masih diperlukan untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Salah satunya adalah peralatan memasak.

Pemkab Kukar kemudian berkoordinasi dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) melalui pemerintah kecamatan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Bantuan perlengkapan memasak disalurkan agar warga dapat mengolah bahan makanan yang telah tersedia.

“Kalau bahan baku makanan banyak, tetapi peralatan memasaknya tidak ada, tentu bahan makanan tersebut tidak bisa diolah dengan baik. Karena itu, bantuan kita sesuaikan dengan kebutuhan warga,” jelasnya.

Selain bantuan untuk korban, Pemkab Kukar juga memberikan perhatian terhadap keberlangsungan dapur umum yang dikelola bersama BPBD, Damkar dan para relawan. Dapur umum tersebut berperan menyediakan makanan bagi warga terdampak, relawan maupun personel yang terlibat dalam proses penanganan pascakebakaran.

Peristiwa kebakaran tersebut juga menjadi bahan evaluasi Pemkab Kukar, khususnya terkait ketersediaan sumber air dan akses kendaraan pemadam kebakaran di kawasan permukiman padat penduduk.

Aulia mengatakan, kebutuhan air menjadi salah satu perhatian penting dalam penanganan kebakaran. Karena itu, Pemkab Kukar akan memperkuat sistem penyediaan air di kawasan yang memiliki tingkat kepadatan penduduk tinggi dan sulit dijangkau kendaraan pemadam.

Ia juga menegaskan bahwa dukungan melalui dana RT pada tahun mendatang tetap menjadi bagian dari upaya penguatan lingkungan masyarakat.

“Kita akan melihat kebutuhan masing-masing RT. Tidak semuanya sama. Kalau bisa ditangani melalui dana RT, kita akan optimalkan pembiayaan tersebut untuk mengatasi persoalan seperti ketersediaan air dan kebutuhan penanganan kebencanaan di lingkungan,” ungkapnya.

Selain persoalan air, akses jalan juga menjadi perhatian. Kondisi permukiman yang padat dan terbatasnya akses kendaraan membuat proses pemadaman membutuhkan waktu lebih lama.

Berdasarkan evaluasi bersama jajaran Damkar, proses pemadaman yang dalam kondisi normal umumnya dapat dilakukan dalam waktu relatif singkat, pada kejadian tersebut membutuhkan waktu hingga sekitar dua jam.

“Kalau akses jalannya tidak ada atau sulit dilalui, kendaraan pemadam kebakaran juga kesulitan masuk. Ini yang membuat proses penanganan tidak bisa berjalan optimal,” katanya.

Perhatikan Kondisi Psikis 75 Kepala Keluarga
Selain pemulihan fisik, Bupati juga meminta jajaran pemerintah kelurahan memberikan perhatian terhadap kondisi psikologis warga yang terdampak.

Sebanyak 75 kepala keluarga (KK) terdampak akibat kebakaran tersebut. Pemkab Kukar meminta agar seluruh warga terdampak tetap dipantau dan mendapatkan pendampingan sesuai kebutuhannya.

Menurut Aulia, pemulihan pascakebakaran tidak cukup hanya dengan membangun kembali fasilitas atau memenuhi kebutuhan material. Pemerintah bersama komunitas dan masyarakat juga perlu memastikan kondisi sosial dan psikologis warga tetap terpantau.

“Kita tidak hanya melakukan recovery dari perspektif fisik, tetapi juga harus melihat kondisi psikis masyarakat. Dari 75 kepala keluarga yang terdampak, harus kita pastikan semuanya dapat terkelola dengan baik,” tegasnya.

Ia menilai penanganan tersebut membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, bukan hanya pemerintah. Komunitas dan masyarakat sekitar diharapkan ikut saling memantau dan memberikan dukungan kepada warga yang terdampak.

Pemkab Kukar menyiapkan proses pemulihan dalam beberapa tahapan. Dalam jangka pendek, pemerintah memastikan kebutuhan sehari-hari warga tetap terpenuhi sehingga aktivitas masyarakat tidak terganggu secara berkepanjangan.
Kebutuhan pendidikan, pekerjaan, makanan dan kebutuhan dasar lainnya menjadi perhatian utama dalam tahap awal pemulihan.

Untuk jangka menengah dan panjang, Pemkab Kukar akan melakukan penanganan sesuai kewenangan pemerintah daerah, termasuk melakukan penataan kawasan dan memperkuat mitigasi kebakaran.

“Jangka pendek kita memastikan aktivitas sehari-hari warga tidak terganggu. Untuk jangka menengah dan panjang, kita berusaha melakukan recovery sesuai kewenangan pemerintah daerah, termasuk menata kawasan agar apabila terjadi kejadian serupa di kemudian hari, penanganannya dapat dilakukan sebagaimana mestinya,” pungkasnya.

Pemkab Kukar berharap kolaborasi pemerintah, masyarakat, relawan, dunia usaha dan berbagai pihak dapat mempercepat pemulihan warga terdampak sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat kesiapsiagaan dan mitigasi bencana, khususnya di kawasan permukiman padat penduduk.(Prokom06).

TENGGARONG – Batik Melayu Kutai tampil memukau para hadirin apa ajang Borneo International Fashion Festival (BIFF) 2026 yang digelar oleh Dekranasda Provinsi Kalimantan Timur, di Pendopo Odah Etam Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, yang dibuka secara resmi Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah DPPKUKM Provinsi Kaltim Heni Purwaningsih, (3/10).
Menurut Imam Mardioto desainer terkenal Kukar dalam ajang ini Kutai Kartanegara mengangkat konsep “ Kutai Kartanegara dengan Batik Prada.” Warna emas melambangkan kejayaan Kutai Kartanegara. Kukar menampilkan 7 koleksi baju cowok, sedangkan motif yang diangkat yaitu Jajak Keminting, Pucuk Tegaron dan Buah Lai.
Sementara itu menurut, Chairwoman sekaligus Pendiri BIFF 2026 Yulia Hadi mengatakan ajang ini berawal dari perjalanan Pandawi, sebuah merek (brand) yang dibangun dari kecintaan terhadap budaya dan karya lokal Borneo. Melalui perjalanan tersebut, pihaknya melihat besarnya potensi desainer, artisan, UMKM, hingga generasi muda di Kalimantan yang kaya akan cerita kuat, namun masih membutuhkan akses pasar yang lebih luas.
Kegiatan ini sendiri diikuti 28 ( dua puluh delapan ) desainer memamerkan 224 koleksi busana dalam ajang perdana Borneo International Fashion Festival (BIFF) 2026 di Samarinda, Kalimantan Timur, guna membawa wastra lokal menembus pasar global. BIFF 2026 sendiri berlangsung dari Tanggal 1–4 Oktober 2026 dengan parade peragaan busana utama dilaksanakan pada 3 dan 4 Oktober 2026. Ajang ini mengusung semangat “From Borneo for the World” yang mempertemukan kreativitas, warisan budaya, serta peluang industri fesyen dan ekonomi kreatif Indonesia serta Australia.
Rangkaian kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Pandawi Wastra Borneo, Javabor Balikpapan, Aemtobe, Pemerintah Provinsi Kaltim, Dekranasda Kaltim, Diskominfo Kaltim, serta Disperindagkop dan UKM Se-Kaltim.
Yulia menjelaskan BIFF tidak hanya dirancang sebagai ajang peragaan busana semata, tetapi juga sebagai platform yang menghubungkan budaya, komunitas, kreativitas, dan bisnis. Hal tersebut diwujudkan melalui berbagai rangkaian kegiatan pendukung, seperti UMKM Expo, pameran wastra, pertunjukan budaya, fashion talk, serta business matching yang mempertemukan pelaku UMKM dengan calon pembeli dan mitra usaha.
Pada pelaksanaan perdana tahun ini, festival tersebut juga melibatkan 36 model untuk memperagakan ratusan koleksi yang ada. Keterlibatan ini menunjukkan besarnya potensi kolaborasi antara pelaku fesyen, kriya, UMKM, dan pemangku kepentingan dalam memajukan ekonomi kreatif di Kaltim.
Sementara itu, Kepala DPPKUKM Provinsi Kaltim Heni Purwaningsih saat membuka kegiatan mengatakan, bahwa wastra dan kriya lokal bukan sekadar benda estetika, melainkan identitas yang dapat dikenakan, cerita yang dapat dilihat, dan budaya yang dapat dirasakan.
Heni menyebut BIFF 2026 sebagai ruang pertemuan antara tradisi dan inovasi, serta menekankan pentingnya membangun ekosistem mode yang adaptif agar produk budaya lokal tetap relevan dengan tren modern, memikat generasi muda, dan mampu memenuhi tuntutan pasar internasional.
Dari sisi UMKM, ia juga mengingatkan agar kualitas produk tetap menjadi pertimbangan utama sebelum dibawa ke pasar internasional. Ajang ini dianggap bukan sekadar peragaan busana biasa, melainkan wadah kolaborasi konkret untuk melakukan penetrasi pasar business-to-business (B2B), khususnya dalam membuka peluang kemitraan ekonomi kreatif dengan pihak internasional seperti Australia.
Event BIFF ini sebetulnya ke depan ingin membangun sebuah ekosistem dalam rangka mengembangkan wastra dan kriya unggulan Kaltim. Kita fokus pada regenerasi, bagaimana menciptakan penggerak ekonomi daerah. Ia menilai, potensi pelaku usaha dan generasi muda di bidang wastra Kaltim sangat besar untuk terus dikembangkan. Karena itu, Dekranasda Kaltim mendorong agar produk dan karya kreatif daerah tidak hanya mampu bertahan di pasar lokal, tetapi memiliki daya saing hingga ke tingkat nasional dan internasional, tegas Heni Purwaningsih. ( Prokom 03).

Tenggarong – Asisten III bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Dafip Haryanto secara resmi membuka kegiatan Profiling Aparatur Sipil Negara (ProASN) Tahun 2026, sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya aparatur yang profesional, kompeten, dan berbasis pada kinerja, Bertempat di Kukar Digital University (Kompleks Stadion Aji Imbut, Desa Teluk Dalam, Kecamatan Tenggarong Seberang, Selasa (06/10/2026)

Kegiatan ProASN Tahun 2026 ini diikuti oleh sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kukar. Profiling ASN menjadi salah satu langkah strategis Pemda Kukar untuk memetakan potensi, kompetensi, karakteristik, serta kapasitas aparatur guna mendukung penempatan dan pengembangan ASN sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Sambutan Bupati Kukar yang dibacakan Asisten III Setkab Kukar Dafip Haryanto menegaskan bahwa ASN memiliki peran penting dalam menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, pengelolaan ASN harus dilakukan secara objektif, terukur, dan berorientasi pada kompetensi.

“Profiling ini bukan sekadar proses penilaian, tetapi menjadi instrumen penting untuk mengetahui potensi dan kompetensi ASN secara lebih komprehensif. Hasilnya diharapkan dapat menjadi dasar dalam pengembangan karier, peningkatan kompetensi, serta penempatan ASN sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan organisasi” Ujarnya

Lanjut Dafip juga mendorong seluruh peserta untuk mengikuti proses profiling dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Menurutnya, transformasi birokrasi membutuhkan aparatur yang adaptif, berintegritas, inovatif, serta mampu menghadapi tuntutan pelayanan publik yang semakin dinamis.

“ASN harus terus belajar dan meningkatkan kapasitas. Kita membutuhkan aparatur yang tidak hanya mampu melaksanakan tugas administratif, tetapi juga memiliki kemampuan berpikir strategis, memberikan solusi, dan menghadirkan pelayanan publik yang cepat, efektif, serta berkualitas”tambahnya.

Melalui pelaksanaan ProASN Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Kukar berharap dapat memperoleh gambaran yang lebih objektif mengenai profil dan potensi ASN. Data tersebut selanjutnya diharapkan dapat mendukung penerapan manajemen talenta ASN dan pengembangan sumber daya aparatur secara lebih tepat sasaran.

Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Kukar untuk terus memperkuat reformasi birokrasi dan membangun tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, transparan, serta berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Dengan pelaksanaan ProASN Tahun 2026, diharapkan lahir aparatur yang semakin kompeten dan profesional, sehingga mampu memberikan kontribusi terbaik dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. (Prokom09)