Tenggarong – Menjelang pembukaan Pesta Adat Erau “Raja Menjamu Rakyatnya” Tahun 2026, Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri menghadiri acara Shalat Istiqo’ dan Haul Jamak yang digelar oleh Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura bertempat di Halaman Kedaton Kukar Tenggarong, Rabu (16/09/2026)

​Kehadiran jajaran Pemerintah Kabupaten Kukar dalam kegiatan religius tersebut menjadi wujud sinergi antara pemerintah daerah dan pihak Kesultanan. Sholat Istiqo’ yang dilaksanakan untuk memohon turunnya hujan dan Haul Jamak diselenggarakan sebagai bentuk rasa syukur sekaligus doa bersama demi kelancaran, keselamatan, dan keberkahan seluruh rangkaian pesta adat budaya yang akan berlangsung.

​Dalam kesempatan tersebut, suasana khusyuk menyelimuti area Kedaton saat kerabat kesultanan, tokoh agama, serta masyarakat berdzikir dan berdoa bersama, dimana Doa juga ditujukan kepada para leluhur dan Sultan Kutai Kartanegara terdahulu yang telah meletakkan fondasi sejarah serta peradaban di tanah Kutai.
​Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mengapresiasi komitmen Kesultanan yang konsisten merawat nilai spiritual dan adat istiadat. Ritual keagamaan ini diharapkan dapat membawa ketenteraman bagi masyarakat serta memancarkan aura positif selama pelaksanaan Erau.

Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menyampaikan bahwa pelaksanaan Istighotsah dan Haul Jamak merupakan bagian penting dari persiapan spiritual sebelum pesta rakyat dimulai. Dirinya juga menekankan pentingnya menjaga keselarasan antara nilai budaya, kearifan lokal, dan pemahaman keagamaan, menjaga keselarasan, menjaga kerukunan, dan menjaga kesejahteraan daerah.

“Atas nama Pemerintah Daerah menyampaikan apresiasi kepada Kesultanan Ing Martadipura Kutai Kartanegara dan mendukung penuh seluruh kegiatannya, tentu ​melalui kegiatan ini, pemerintah daerah berharap Pesta Adat Erau tidak hanya menjadi ajang pelestarian seni dan budaya, tetapi juga memperkuat silaturahmi serta membawa kedamaian bagi seluruh wilayah Kutai Kartanegara, menjadikan doa bersama ini sebagai benteng moral dan bentuk pengabdian kepada para leluhur yang telah meletakkan fondasi peradaban di tanah Kutai dan memohon keselamatan bagi seluruh panitia, pelaku seni, wisatawan, dan warga masyarakat yang berpartisipasi selama pesta berlangsung” Ujarnya

Tambah Aulia mengajak seluruh elemen masyarakat Kukar untuk menjaga ketertiban, keharmonisan, serta keramahan dalam menyambut para tamu dari luar daerah maupun mancanegara.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan Forkopimda, Sekda Kukar H Sunggono, Kepala DPMD Kukar Arianto dan perwakilan Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kukar (Prokom09)

TENGGARONG – Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kutai Kartanegara Andi Deezca Aulia Rahman Basri menyerahkan sebuah kursi roda kepada Ibu Enang warga RT 7 Kelurahan Sukarame Kecamatan Tenggarong yang saat ini menderita lumpuh yang memasuki bulan ke empat.
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan, salah satunya melalui penyerahan bantuan kursi roda kepada warga yang membutuhkan. Penyerahan bantuan kursi roda tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi penerima, terutama dalam menunjang aktivitas sehari-hari dan memudahkan mobilitas. Bantuan ini merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat agar dapat menjalani aktivitas dengan lebih nyaman dan mandiri. Kursi roda yang diserahkan diharapkan dapat digunakan dengan baik sesuai kebutuhan penerima, ujar Andi Deezca Aulia Rahman Basri.
Ibu Enang sehari – harinya adalah salah satu pengrajin ulap doyo. Ibu dari tiga anak ini sekarang tinggal bertiga dengan satu anak dan suaminya yang bekerja sebagai buruh lepas. Alhamdulillah untuk kebutuhan sehari – harinya, Ia banyak dibantu oleh tetangga disekitar tempat tinggalnya diantaranya Rinda Desianti ( Kadis Sosial ). Berkat laporan dari Rinda Desianti, ia mengajukan permohonan melalui Basnaz Kukar untuk mendapatkan bantuan sebuah kursi roda. Alhamdulillah mendapat persetujuan langsung dari Ketua Baznaz Kukar.
Ibu Enang sudah beberapa kali melakukan cuci darah di RSU AM Parikesit Tenggarong. Mudah – mudahan bantuan yang diberikan dapat membantu mengurangi aktivitas Ibu Enang sehari – hari , ujar Andi Deecza Aulia Rahman Basri. Selain menyerahkan bantuan sebuah kursi roda dari Baznaz Kukar, pihak Pemerintah Kecamatan Tenggarong dan Kelurahan Sukarame juga menyerahkan bantuan makanan atau sembako kepada Ibu Enang. Tampak mendampingi dalam bantuan tersebut Ketua Basnaz M. Shafik Avicenna didampingi , Wakil Ketua I: Muhammad Zain, Wakil Ketua II: Hj. Wiwik Angranti, beserta jajaran pengurus lainnya. Camat Tenggarong Syukur Eko Budi Santoso, Lurah Kelurahan Sukarame Indah Fariyani. ( Prokom 03 ).

Tenggarong – Api boleh dipadamkan, tetapi persoalan di balik Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) harus diselesaikan dari hulunya. Keterbatasan sumber air, akses menuju titik api, peralatan pemadaman hingga kesiapan relawan menjadi sorotan dalam Sarasehan dan Focus Group Discussion (FGD) Satgas Edukasi Karhutla Aman Nusa II Sespimti Polri Dikreg ke-36 T.A. 2026 di Desa Sepakat, Kecamatan Loa Kulu, Kutai Kartanegara, Sabtu (12/9/2026) sore.

Forum yang berlangsung di Balai Pertemuan Umum (BPU) Desa Sepakat itu menjadi ruang untuk membedah langsung kondisi penanganan Karhutla dari perspektif pemerintah, aparat, petugas pemadam, perusahaan hingga relawan yang bersentuhan langsung dengan medan kebakaran.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Kartanegara (Kukar), Sunggono bersama tiga Serdik Sespimti Polri, yakni Kombes Pol. Muhammad Fachry, Kombes Pol. Wiwin Firta dan Kolonel Kal. Nur Indra Wakhid hadir bersama Wakapolres Kukar Kompol Izdiharuddin Faris Raharja Putra, jajaran pejabat Polres Kukar, BPBD, pemadam kebakaran, pemerintah kecamatan serta para relawan hadir dalam kegiatan tersebut.

Dalam diskusi, persoalan yang selama ini dihadapi petugas di lapangan disampaikan secara terbuka. Sumber air permanen menjadi salah satu kebutuhan mendesak, terutama di wilayah yang sulit dijangkau kendaraan pemadam.

Relawan Desa Loh Sumber, Hariadi, mengusulkan pembangunan sumur bor atau titik sumber air permanen di kawasan rawan yang memiliki akses terbatas. Menurutnya, keberadaan sumber air di dekat wilayah rawan akan mempercepat respons ketika api muncul.

Persoalan lain datang dari relawan Desa Sepakat dan Jembayan Tengah. Keterbatasan panjang selang, kendaraan, pompa serta peralatan pemadaman dinilai menjadi kendala ketika titik api berada jauh dari akses kendaraan dan sumber air.

Menanggapi masukan tersebut, Serdik Sespimti Kombes Pol. Muhammad Fachry menegaskan bahwa kebutuhan penanganan Karhutla harus dipetakan berdasarkan kondisi nyata di lapangan.

Pemetaan, kata dia, harus mencakup titik rawan, sumber air, akses menuju lokasi, jumlah personel dan ketersediaan peralatan, sehingga ketika terjadi kebakaran, petugas tidak lagi bergerak tanpa data.

Sinergi dengan perusahaan juga dinilai penting. Pada wilayah yang terdapat aktivitas perusahaan, sumber air seperti embung atau titik penampungan dapat dikembangkan melalui koordinasi pemerintah, perusahaan dan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.

“Posko Karhutla jangan hanya menjadi formalitas,” menjadi salah satu penekanan dalam diskusi. Posko harus berfungsi sebagai pusat koordinasi, pendataan, pemetaan wilayah rawan, pengecekan kesiapan peralatan sekaligus tempat membangun kemampuan bersama,” jelasnya.

Sementara itu, Serdik SesPIMTI Kombes Pol. Wiwin Firta menekankan pentingnya mengubah pola penanganan Karhutla dari sekadar memadamkan api menjadi memutus potensi kebakaran sejak dini.

Deteksi hotspot, patroli wilayah rawan, ground check, edukasi masyarakat dan respons cepat terhadap laporan menjadi bagian penting dalam strategi pencegahan. Masyarakat juga diingatkan untuk menghindari aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama di tengah kondisi cuaca kering.

“Karakteristik wilayah Kutai Kartanegara yang luas dengan kondisi lahan berbeda-beda juga menuntut pola penanganan yang tidak bisa disamaratakan. Pada kawasan gambut, misalnya, api dapat bertahan dan menjalar di bawah permukaan sehingga membutuhkan teknik pemadaman dan pendinginan yang lebih khusus,” jelasnya.

Sekda Kukar Sunggono juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus memperkuat dukungan penanganan bencana. Pemkab Kukar memiliki dana darurat bencana sebesar Rp10 miliar yang penggunaannya diarahkan untuk kondisi darurat sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemerintah daerah juga akan mengoptimalkan sumber air yang tersedia, termasuk mempertimbangkan pemanfaatan void atau bekas area tambang yang memenuhi persyaratan untuk mendukung penanganan Karhutla.

“Masukan dari para relawan dalam FGD tersebut selanjutnya menjadi bahan evaluasi dan pembahasan lebih lanjut. Serdik Sespimti Polri juga dijadwalkan membawa berbagai persoalan tersebut ke FGD tingkat Provinsi Kalimantan Timur sebagai bagian dari tindak lanjut,” tegas Sunggono.

FGD Aman Nusa II menegaskan satu hal menghadapi Karhutla bukan hanya soal siapa yang datang memadamkan api, tetapi seberapa siap seluruh unsur mencegah api muncul, mendeteksinya lebih awal, dan bergerak cepat ketika ancaman benar-benar terjadi.

Selanjutnya, Sekda Kukar dan rombongan bergeser ke Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kukar. Untuk mengecek Karhutla di wilayah Kukar, melalui layar Videotron. (prokom05)

TENGGARONG – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Dr H Sunggono menghadiri Peringatan Milad ke-8 PASKAS (Pasukan Amal Sholeh) Kutai Kartanegara, di Gedung Serbaguna Kantor Bupati Kukar, Sabtu (12/9/2026).

Pada acara itu juga dilakukan penyerahan
goodie bag secara simbolis kepada Perwakilan Santri pondok pesantren yang ada di Tenggarong dan sekitarnya. Hadiah tersebut merupakan sumbangan dari orang-orang yang bersedekah dan berinfaq melalui PASKAS.

Dalam kesempatan tersebut, Sekda H Sunggono menyampaikan sambutan Bupati Kukar dr Aulia Rahman Basri yang mengapresiasi kiprah PASKAS selama delapan tahun dalam menjalankan gerakan amal dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.

Bupati menyampaikan, PASKAS telah hadir dan bergerak langsung membantu masyarakat, di antaranya menyantuni anak yatim, membantu kaum dhuafa dan masyarakat miskin, mendampingi janda dan lansia, serta membagikan beras tanpa memandang suku, golongan maupun latar belakang.

“Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sangat mengapresiasi dan mendukung penuh keberadaan PASKAS. Dalam kerangka 17 Program Dedikasi Kukar Idaman Terbaik, penguatan kesejahteraan sosial, perlindungan anak yatim dan dhuafa, serta pemberdayaan masyarakat menjadi prioritas utama,” ujarnya.

Menurutnya, keberadaan PASKAS menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat berbagai upaya peningkatan kesejahteraan dan kepedulian sosial masyarakat Kukar.

Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengurus, pendiri, pembina, anggota dan relawan PASKAS yang selama ini bekerja dengan penuh keikhlasan, termasuk para donatur dan dermawan yang turut mendukung setiap program PASKAS.

Ia mengajak seluruh masyarakat untuk ikut mendukung gerakan kebaikan tersebut. Pemerintah, PASKAS dan masyarakat, menurutnya, memiliki tanggung jawab bersama agar tidak ada anak yatim maupun lansia di Kukar yang terlantar dan tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

“Jangan pernah lelah karena sedekah tidak mengurangi harta. Setiap kebaikan yang diberikan tidak akan pernah membuat kita kekurangan, justru Allah akan menambah, melipatgandakan dan memberkahi,” pesannya.

Menutup sambutannya, Bupati berharap memasuki usia ke-8, PASKAS Kukar semakin kuat, semakin luas jangkauannya dan semakin banyak memberikan manfaat bagi masyarakat di seluruh wilayah Kutai Kartanegara.

“Selamat Milad ke-8 PASKAS Kutai Kartanegara. Teruslah menjadi Pasukan Amal Sholeh, menebar kebaikan,” ucapnya.

Peringatan Milad ke-8 PASKAS tersebut menjadi momentum untuk memperkuat semangat kebersamaan dan kepedulian sosial, sekaligus mendorong semakin luasnya gerakan amal bagi masyarakat yang membutuhkan di Kabupaten Kutai Kartanegara.(Prokom04)

Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri bersama sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait menerima audiensi Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur, yang dipimpin Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan BBPJN Kaltim Akmizal beserta jajaran, di Ruang Rapat Rumah Jabatan Bupati Kukar, Kamis (10/9/2026).

Pertemuan tersebut membahas penanganan dan tindak lanjut terhadap longsor yang terjadi di wilayah Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu. Sebelumnya, tim BBPJN Kaltim telah melakukan investigasi di lokasi serta pengeboran tanah untuk mengetahui kondisi dan karakteristik tanah di area yang terdampak longsor.

Akmizal menjelaskan, hasil investigasi tersebut menjadi bagian dari kajian teknis untuk menentukan metode penanganan yang tepat dan aman, khususnya pada area bibir sungai yang mengalami amblas.

“Kami sedang mengkaji opsi pemasangan dinding penahan tanah yang diperkuat dengan tiang pancang guna menstabilkan area bibir sungai yang amblas,” ujar Akmizal.

Menurutnya, penanganan longsor perlu dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan kondisi tanah, lingkungan sekitar, serta keselamatan pengguna jalan. Selain penanganan permanen, pihaknya juga membahas langkah sementara untuk mengurangi dampak penutupan jalan terhadap aktivitas masyarakat.

Akmizal menekankan agar penutupan akses Jalan Jembayan tidak berlangsung terlalu lama karena dapat memberikan dampak berantai terhadap mobilitas masyarakat, distribusi barang, maupun aktivitas ekonomi. Karena itu, diperlukan pembahasan lebih lanjut mengenai skema pengalihan arus lalu lintas selama proses penanganan berlangsung.

Dalam pertemuan tersebut juga dibahas kemungkinan dukungan dari pihak perusahaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) untuk membantu penanganan dampak yang ditimbulkan akibat kondisi jalan tersebut.

Sementara itu, Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menegaskan bahwa penanganan jalan longsor di Jembayan harus menjadi perhatian serius mengingat kondisi tersebut menyangkut keselamatan masyarakat dan kelancaran konektivitas wilayah.

“Penanganan jalan longsor ini harus benar-benar dikerjakan karena ini sangat penting dan mendesak,” tegas Aulia.

Ia mengatakan, meskipun pemerintah saat ini menghadapi kebijakan efisiensi anggaran, penanganan infrastruktur yang bersifat mendesak tetap membutuhkan dukungan bersama. Pemerintah pusat melalui kementerian terkait diharapkan dapat memberikan dukungan anggaran, sementara Pemerintah Kabupaten Kukar juga siap mengambil bagian sesuai dengan kewenangan dan kemampuan daerah.

Aulia berharap sinergi antara BBPJN Kaltim dan Pemkab Kukar dapat terus berjalan dengan baik, khususnya dalam menangani persoalan infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah Kabupaten Kukar.

“Apapun kendala dalam wilayah Kukar, jangan sungkan untuk meminta bantuan,” katanya.

Selain membahas penanganan longsor di Jembayan, audiensi tersebut turut membicarakan pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan serta jembatan di sejumlah wilayah Kabupaten Kukar. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dinilai penting agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan secara terpadu dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Kementerian Pekerjaan Umum melalui BBPJN Kaltim bersama Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV juga terus berkoordinasi dengan Pemkab Kukar terkait penanganan infrastruktur, termasuk aspek teknis di lokasi terdampak serta dukungan terhadap masyarakat yang terkena dampak akibat gangguan akses jalan.
Pemkab Kukar dan BBPJN Kaltim selanjutnya akan memperkuat koordinasi untuk memastikan langkah penanganan longsor dapat segera dilaksanakan dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan, efektivitas penanganan, dan kelancaran mobilitas masyarakat.(Prokom06).