Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah meresmikan Embung Maluhu di Jalan Semeru RT 18, Kelurahan Maluhu ,Kecamatan Tenggarong, pada Rabu (23/4/2025) Sore.

Peresmian Embung Maluhu ditandai dengan pengguntingan pita dan penandatanganan Prasasti oleh Bupati Edi Damansyah, yang didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Wiyono

Bupati Edi Damansyah menyebutkan Embung Maluhu menjadi bagian dari rencana Pemkab Kukar dalam meningkatkan ketahanan pangan dan produktivitas pertanian, selain pembangunan jalan usaha tani, saluran irigasi, dan sumur – sumur pertanian, serta sarana pendukung pertanian lainnya.

Edi Menyampaikan harapannya agar Embung Maluhu dengan kapasitas 3000 kubik ini diharapkan menjadi solusi dalam mendukung kebutuhan irigasi pertanian dan terus dikembangkan kedepannya demi peningkatan kapasitas dan cakupan layanan air untuk pertanian.

“Hari ini kami memastikan bahwa embung ini telah selesai dibangun dan siap difungsikan. Ini merupakan salah satu usulan dari sahabat-sahabat petani, khususnya Gapoktan di RT 19, Kelurahan Maluhu. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi dan aspirasinya,” ujar Edi.

Edi Juga menekankan pentingnya peran Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dalam menjaga dan memanfaatkan infrastruktur ini secara berkelanjutan.

“Infrastruktur pertanian, khususnya pengairan, adalah prioritas utama kami. Ini merupakan tahun keempat program kerja sama kami dengan Kodim 0906 Kukar dan Kodim 0908 Bontang dalam program Karya Bakti TNI, yang kami danai melalui APBD,” ucap Edi.

Sementara itu, Kadis PU Wiyono mengatakan pihaknya akan terus mengembangkan embung ini dengan berbagai sarana pendukung sehingga selain berfungsi sebagai pengairan juga sebagai obyek wisata yang menarik. (Prokom01)

Tenggarong – Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Akhmad Taufik Hidayat membuka Manasik Haji Massal 2025, Rabu (23/4/25) pagi di Masjid Agung Sultan AM Sulaiman Tenggarong.

Hadir pada acara itu Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Perangkat Daerah, jajaran Kementerian Agama,
MUI Kukar, Alim Ulama, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, Badan Pengelola dan Badan Pelaksana beserta seluruh Pengurus Masjid Agung Tenggarong, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH), terdiri dari Ketua Kloter, Pembimbing Ibadah dan Petugas Kesehatan serta Petugas Haji Daerah (PHD), dan tentunya Jamaah Calon Haji Kukar 2025.

Berdasarkan laporan dari Kepala Kemenag Kukar H Nasrun, jumlah calon jamaah haji Kukar 2025 sebanyak 524 orang, terdiri dari Kloter 3 berangkat tanggal 8 Mei 2025 sebanyak 357 orang calon jamaah haji. Kloter 12 berangkat tanggal 23 Mei 2025 sebanyak 149 orang calon jamaah haji. Kloter 15 berangkat tanggal 27 Mei 2025 sebanyak 18 orang calon jamaah haji.Ditambah PPIH terdiri dari Pembimbing ibadah 3 orang, Ketua kloter 1 orang, Tenaga kesehatan 2 orang, dan Petugas haji daerah 3 orang.

Akhmad Taufik menyampaikan ucapan selamat kepada para calon jamaah, yang akan berkesempatan untuk menunaikan Ibadah Haji. Ia berharap perjalanan ibadah mereka nanti tidak menemui godaan, cobaan, namun apabila ada, hadapi dengan tabah, penuh kesabaran, keikhlasan, penuh kepasrahan kepada Allah, mengingat pelaksanaan ibadah haji bersifat massal dan berlangsung dalam jangka waktu yang terbatas.

“Perlu diketahui bahwa Jemaah haji yang berangkat ke Tanah Suci Mekah Al-Mukaromah tahun ini selayaknya bersyukur dan terus bersyukur kepada Allah SWT, karena masih ada yang harus menunggu puluhan tahun lagi untuk bisa berangkat memenuhi panggilan Allah SWT menunaikan Ibadah Haji,” ujarnya saat membacakan sambutan Bupati Edi Damansyah.

Lebih lanjut, bimbingan Manasik Haji Kukar yang digelar dua hari tersebut merupakan agenda rutin dan bagian dari rangkaian persiapan bagi calon jamaah haji sebelum berangkatkan. Dengan mengikuti kegiatan manasik haji, diharapkan semua calon jamaah haji dapat tertib dalam melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji mulai dari Berangkat dari Tanah Air, Selama berada di Mekah dan Madinah sampai kembali lagi ke tanah air.

Oleh karena itu menjadi kewajiban pemerintah untuk membekali calon jamaah haji agar siap baik secara mental maupun secara spiritual dalam menjalankan ibadah haji;
memberikan pengetahuan tentang tata cara pelaksanaan ibadah haji agar tidak ada kesalahan dalam melakukannya, menghasilkan rasa kebersamaan sesame calon jamaah haji.

Diharapkan seluruh calon jamaah haji untuk dapat mengikuti secara serius dan sungguh-sungguh seluruh materi Bimbingan yang diberikan oleh para Narasumber, sehingga seluruh calon jamaah haji dalam melaksanakan ibadah haji nantinya akan dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan tuntunan dan rukun-rukun haji.

“Sebentar lagi Bapak/Ibu Calon Jamaah Haji akan menjadi tamu-tamu Allah.
Jadilah tamu yang terhormat, tunjukkan sikap, sifat, ramah, santun, jaga martabat bangsa, jaga keteguhan niat, jaga nama baik Kabupaten Kutai Kartanegara, teguhkan niat untuk menunaikan ibadah memenuhi panggilan rukun Islam ke lima. Sempurnakanlah ibadah haji dengan sikap tawaduk, khusuk dan khidmat karena Allah. Jauhilah berprasangka buruk,” pesannya.

Ia juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan haji tahun ini, dan berharap penyelenggaraan haji tahun ini dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar serta senantiasa mendapatkan kemudahan, keberkahan. (Prokom04)

Tenggarong – Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kukar tahun 2026 bertempat di Ruang Rapat Ing Martadipura Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kukar, Selasa (22/4/2025).

Edi Damansyah dalam arahannya saat membuka musrenbang RKPD mengatakan pembangunan merupakan suatu proses yang dilaksanakan secara terus menerus, fokus, gradual dan berkesinambungan.

Atas dasar prinsip tersebut menurutnya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terus membangun komitmen agar seluruh kebijakan pembangunan daerah tetap berada pada koridor kaedah perencanaan pembangunan yang baik dan benar.

Lebih lanjut, Edi mengatakan musrenbang menjadi bagian penting dalam proses partisipatif sebagaimana peraturan perundang-undangan, untuk itu proses yang dilaksanakan itu menjadi sangat penting guna memastikan seluruh program yang direncanakan telah terkomunikasi dengan baik kepada seluruh masyarakat, dan sekaligus menjaring aspirasi masyarakat sebagai bagian dari pertimbangan dalam penetapan rencana kerja tahun 2026.

“Tentunya harapan saya tolong nanti betul-betul ditajamkan money follow programnya, tolong di filter baik-baik yang mana keinginan, yang mana kebutuhan, ” ucap Edi Damansyah.

Dikatakannya tahun 2026 merupakan tahun pertama pelaksanaan pembangunan priode jangka menengah 2025-2029, Pemkab Kukar mengusung tema pembangunan yang lebih menekankan pada penguatan fondasi pembangunan daerah dalam mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045, dan pencapaian visi “Kukar Maju, Tangguh dan Berbudaya 2045”. yang mana menurutnya visi Kukar tersebut telah dilegalkan dalam peraturan daerah nomor 16 tahun 2024.
” Dimana kita membangun komitmen bersama bahwa Kutai Kartanegara 20 tahun kedepan akan menjadi pusat pangan, pariwisata dan industri hijau yang sejahtera dan berkelanjutan, ” ujar Edi Damansyah.

Berkenan dengan hal tersebut menurutnya Pemkab Kukar merumuskan tema pembangunan tahun 2026 yakni “Penataan kelembagaan pemerintah daerah dan pemerataan infrastruktur pembangunan yang berkelanjutan”.

Pada kesempatan itu, Edi Damansyah memberikan beberapa catatan yang perlu diperhatikan secara terus menerus untuk menjamin agar proses pembangunan Kukar berjalan dengan tertib dan berdampak positif diantaranya kepada seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Kukar agar dapat menjalankan seluruh program pembangunan daerah secara sinergi dan kolaboratif, serta terus membangun pola kerja kemitraan dengan seluruh stakeholder dengan prinsip bahwa masyarakat bukan menjadi objek namun sebagai subjek pembangunan.

Kepada seluruh masyarakat, dirinya berharap agar terus ikut berkontribusi dalam menjaga kondusifitas Daerah, jalankan fungsi pengawasan pelaksanaan pembangunan dengan optimal, bangun kolaborasi, sampaikan kritik, ide dan gagasan kepada pemerintah secara konstruktif dan tiada henti.

Turut hadir pada kegiatan tersebut unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kukar diantaranya Plt Ketua DPRD Kukar Junadi, Dandim 0906/KKR Letkol (CZI) Damai Adi Setiawan, Kapolres Kukar AKBP Dody Surya Putra, Perwakilan Bappeda Provinsi Kaltim, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, perwakilan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), serta peserta Musrenbang secara daring seperti Kepala Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia Prof. Muh. Aris Marfai, Direktur Regional II Bappenas Republik Indonesia Muhammad Roudo. (Prokom07).

JAKARTA- Guna turut mendukung dan menyukseskan Sekolah Rakyat yang di canangan Presiden Prabowo Soebianto, bersama Kabinet Merah Putih. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah menyiapkan 3 ( tiga) lokasi sekolah rakyat yaitu di 2 (dua) di Kelurahan Loa Ipuh Darat Kecamatan Tenggarong ( bukan Kecamatan Loa Kulu. seperti yang diberitakan kemarin. Red).Demikian dikatakan Sekretaris Kabupaten Kukar Dr Sunggono di dampingi Plt Kepala Dinas Sosial Kukar Yuliandris Suherman. Adapun luas lahan yang disiapkan di Kelurahan Loa ipuh Darat Kecamatan Tenggarong seluas 10,65 hektar untuk jenjang pendidikan Tingkat SD 3 rombongan belajar ( Rombel) SMP :3 Rombel dan SMA : 3 Rombel. Kemudian kedua lahan seluas 14,27 ha dengan jenjang pendidikan untuk Tingkat SMP : 3 rombel dan 3 rombel untuk Tingkat SMA yang terletak di Jalan AM Tahir No 95 DesaTanjung Limau Kecamatan Muara Badak. H Sunggono berharap dukungan semua pihak program sekolah rakyat ini dapat berjalan lancar sebagaimana yang diharapkan bersama. Kegiatan ini dalam upaya pengentasan warga miskin diKukar melalui jalur pendidikan dan semuanya gratis. Sunggono juga menjelaskan seputar hasil verifikasi usulan dan penandatanganan berita acara yang telah dilakukan Pemkab Kukar dengan para fasilitator dari Kementerian Sosial, Kemendagri, Kementrian PU dan Kelembagaan lainnya dan telah disepakati bersama. Ada beberapa catatan hasil dari verifikasi yaitu lahan yang direncanakan diusulkan sudah dihibahkan oleh Multi Harapan Utama kepada Pemkab Kukar berdasarkan naskah hibah (eks HGU) dan bergerak dibidang pertambangan. Lahan yang diusulkan tahap kedua milik Pemerintah Provinsi Kaltim cq. Dinas Perikanan dan Kelautan. Posisi masih milik aset Pemerintah Provinsi berupa usulan atau alternatif. legalitas aset Barang Milik Daerah BMD berupa naskah hibah. Dalam rangka keberlangsungan sekolah rakyat, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kaltim akan menyerahkan tanah dan atau bangunan yang digunakan untuk sekolah Rakyat melalui mekanisme hibah ke Kementerian Sosial RI dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun setelah ditandatanganinya perjanjian pinjam pakai, jelas Sunggono. ( Prokom 03).

JAKARTA- Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Dr H Sunggono menghadiri acara Pembahasan usulan Sekolah Rakyat dan Penandatanganan Berita Acara Klarifikasi, di Gedung Konvensi Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta Selatan, Senin(21/4). Tampak menghadiri acara tersebut Plt Kadis Sosial Kukar Yuliandris Suherman, Kabid Aset Daerah BPKAD Toni Bowo Satoto-, serta Perwakilan Bappeda Kukar dan dinas terkait lainnya. Ditemui diacara tersebut Dr H Sunggono mengatakan, bahwa Pemkab Kukar melalui Dinas Sosial beberapa waktu lalu telah mengajukan proposal mengenai Sekolah Rakyat yang merupakan salah satu program Kabinet Merah Putih yang dicetuskan oleh Presiden Prabowo Soebianto.
Prosesverifikasi dokumen usulan sekolah Rakyat tersebut telah mendapat persetujuan dari tim verifikator perwakilan Kementrian atau lembaga yang terdiri dari Kemensos Ri ( Agung Hendrawan-Valerina Gloria), Tut Wijayanti (Kemendagri) Ghina Febriana Khairunisa, (Kementerian PU), Budi Darma (Kemen dikdasmen) ,Raymon Yoesef(BPN ATR), serta Yuyun Maryuna (Kemenag).
Dalam usulan tersebut Pemkab Kukar mengusulkan 3( tiga) lokasi untuk sekolah Rakyat ini yaitu 2 di Desa Jonggon Kecamatan Loa Kulu dan 1 di Desa Tanjung Limau Kecamatan Muara Badak. Dari hasil verifikasi Kemensos RI siap melayani daerah untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait persiapan sekolah rakyat mulai dari perizinan, penyediaan lahan, rekruitmen guru, murid serta dukungan sarana prasarana dan dukungan daerah yang diperlukan.
Dalam pertemuan tersebut juga dibahas berbagai permasalahan dan daerah bisa mengajukan pertanyaan seputar sekolah rakyat,”
Saat ini, para Kepala daerah dari beragam wilayah memang mulai mengajukan proposal pembangunan sekolah rakyat. P ara kepala daerah mengajukan permohonan ke Kemensos untuk selanjutnya dilakukan asesmen. Kegiatan ini dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui jalur pendidikan. Sekolah Rakyat akan menjadi tempat pembentukan karakter, peningkatan kapasitas, serta sarana mobilitas sosial antar generasi.
“Program ini dirancang untuk anak-anak dari keluarga penerima manfaat yang selama ini terhambat akses dan kesempatan. Di Sekolah Rakyat, mereka akan tinggal, belajar, dan dibina secara intensif agar bisa keluar dari belenggu kemiskinan,” Sunggono juga menambahkan bahwa Sekolah Rakyat akan terkoneksi dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang memungkinkan seleksi peserta didik dilakukan secara akurat dan transparan. Sistem ini memastikan bahwa yang masuk benar-benar anak dari keluarga miskin. Dan telah masuk dalam APBN 2025 oleh
Presiden Prabowo dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Yang merupakan bagian dari upaya pemerataan akses pendidikan di seluruh daerah. Pemerintah pusat akan memberikan dukungan penuh, termasuk dalam penyediaan tenaga pendidik dan sekolah rakyat tersebut bertujuan memberikan pendidikan untuk siswa miskin.
Dalam meningkatkan kualitas SDM Indonesia melalui program unggulan, pemerintah antara lain bakal melaksanakan renovasi dan revitalisasi sekolah; pelaksanaan sekolah unggulan, sekolah taruna Indonesia. Pembentukan Sekolah Rakyat semua masih harus berproses, terutama melalui tahapan verifikasi dari tim yang akan berkoordinasi dengan masing-masing pemda.
Sekolah Rakyat merupakan gagasan Presiden Prabowo Subianto yang dinaungi Kementerian Sosial untuk menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak khususnya dari keluarga miskin, ataupun miskin ekstrem.
“Program ini merupakan salah satu upaya memuliakan masyarakat kurang mampu dan mendorong mereka untuk hidup lebih maju, sehingga dapat berperan signifikan dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045, jelas Sunggono. ( Prokom 03).