‎
‎Tenggarong – Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dr. Aulia Rahman Basri membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Kukar Tahun Anggaran 2026 Bertempat di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor BAPPEDA Kukar, Rabu (2/9/2026).
‎
‎Kegiatan yang diinisiasi Kantor Pertanahan ATR/BPN Kukar yang dihadiri para pejabat struktural, perwakilan perangkat daerah, serta seluruh peserta Rakor Gugus Tugas Reforma Agraria itu menghadirkan narasumber dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah IV Samarinda, serta Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kukar.
‎
‎Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Kukar Heru Maulana dalam laporannya mengatakan rakor tersebut merupakan amanah dari Peraturan Presiden nomor 62 tahun 2023. Dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan-rmasalahan terkait pertanahan, dan tindaklanjut dari sertifikasi aset.
‎
‎Heru Maulana mengatakan, adapun topik dari rakor tersebut membahas beberapa isu strategis yang ada di Kukar diantaranya inventarisasi potensi indikatif TORA pada lokasi usulan pelepasan kawasan budidaya kehutanan, dan regulasi penataan aset. kedua terkait pilot project usulan aset pemerintah daerah diatas hak pengelolaan (HPL) transmigrasi untuk pemanfaatan fasilitas sosial dan fasilitas umum. serta penataan askes reforma dan pembentukan kampung reforma agraria.
‎
‎”Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan melalui gugus tugas reforma agraria ini bisa bermanfaat untuk masyarakat Kutai Kartanegara dan untuk kita semua,” ujar Heru Maulana.
‎
‎Sementara, dr. Aulia dalam arahannya saat membuka kegiatan mengapresiasi terselenggaranya rakor bertemakan “Langkah Akselerasi Tuntas Reforma Agraria Kutai Kartanegara’, yang disingkat menjadi (Lentera) tersebut, dirinya berharap melalui rakor itu akan menghasilkan kesepakatan bersama mengenai arah kebijakan serta penguatan kapasitas pelaksanaan Reforma Agraria.
‎
‎Lebih lanjut, Aulia mengatakan rakor tersebut merupakan rakor awal terkait tugas pokok gugus tugas reforma agraria, dengan harapan isu-isu strategis bisa teridentifikasi lebih awal, sehingga langkah-langkah strategis dan kebijakan penanganan bisa ditetapkan.
‎
‎”Melalui forum ini, saya menaruh harapan besar agar seluruh perangkat daerah dapat bekerja sama secara sinergis dan berkelanjutan, guna menciptakan tata kelola aset yang berkeadilan bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara, ” ucap dr. Aulia.
‎
‎Berbicara mengenai Penataan Aset, Aulia mengatakan fokus utama diarahkan pada pemberian kepastian hukum atas hak tanah, penyelesaian sengketa serta konflik agraria, dan Inventarisasi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), termasuk di dalamnya penataan aset yang bersumber dari pelepasan kawasan hutan, Hak Pengelolaan (HPL), maupun tanah redistribusi.
‎
‎dikatakannya, berdasarkan data pemetaan sosial dan analisis wilayah di Kabupaten Kukar, seperti di Kecamatan Tenggarong Seberang, Muara Kaman, Kembang Janggut, dan Sebulu, langkah penataan ini mencakup inventarisasi serta legalisasi aset warga, sertipikasi melalui program redistribusi dan PTSL, hingga penataan ruang pada kawasan yang bersinggungan langsung dengan perizinan perusahaan (PBPH/IUP).
‎
‎”Tujuannya jelas, untuk memberikan keadilan ruang serta kepastian hukum bagi fasilitas umum, rumah ibadah, lahan pertanian, maupun permukiman warga,” ujarnya.
‎
‎Menurutnya, melalui komitmen penataan aset yang komprehensif itu, dirinya ingin memastikan bahwa setiap subjek Reforma Agraria benar-benar memegang hak yang sah dan berkekuatan hukum, yang pada gilirannya akan menjadi fondasi kuat untuk mendongkrak produktivitas ekonomi kerakyatan.
‎
‎Melalui Rapat Koordinasi itu, dirinya berharap kepada seluruh anggota Tim GTRA Kabupaten Kukar dapat menyatukan langkah dan komitmen dalam mempercepat penyelesaian isu-isu strategis Reforma Agraria. Dimana dirinya ingin Setiap kesepakatan yang dihasilkan hendaknya dapat diimplementasikan ke dalam rencana tindak lanjut yang jelas, dengan pembagian peran dan tanggung jawab sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
‎
‎Karena menurutnya, dengan kerja sama dan komitmen seluruh pihak, diharapkan pelaksanaan Reforma Agraria di Kabupaten Kukar dapat berjalan lebih terarah, memberikan kepastian hukum atas tanah, mendukung tertib administrasi aset, serta memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.
‎
‎”Sinergitas yang kuat di antara kita adalah kunci utama untuk mewujudkan tujuan besar Reforma Agraria, utamanya dalam mengangkat derajat dan kesejahteraan masyarakat Kutai Kartanegara,” pungkasnya.(Prokom07).
‎

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menindaklanjuti longsornya badan Jalan Margasari, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, yang berdampak pada tiga rumah warga akibat abrasi di aliran Sungai Mahakam.

Peninjauan langsung dilakukan Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kukar, H. Hero Suprayetno, bersama jajaran perangkat daerah terkait, Selasa (1/9/2026). Tim melihat secara langsung kondisi jalan yang mengalami longsor sekaligus rumah warga yang terdampak.

Dalam peninjauan tersebut, H. Hero menekankan pentingnya penanganan segera terhadap warga yang terdampak, khususnya untuk memastikan keselamatan dan kebutuhan dasar mereka tetap terpenuhi.

Ia mengajak seluruh jajaran terkait untuk bersama-sama mencarikan solusi terbaik bagi warga, termasuk menyediakan tempat tinggal sementara apabila kondisi rumah sudah tidak memungkinkan untuk ditempati.

“Penanganan harus segera dilakukan. Warga yang terdampak perlu dicarikan tempat tinggal sementara atau dapat menumpang terlebih dahulu di tempat keluarga. Selain itu, bantuan untuk memenuhi kebutuhan mereka juga harus segera diberikan,” ujar Hero.

Menurutnya, langkah awal penanganan terhadap warga terdampak telah dilakukan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Sosial Kabupaten Kukar dengan memberikan bantuan sesuai kebutuhan di lapangan.

Selain memastikan kondisi warga, Pemkab Kukar juga membahas langkah penanganan terhadap ruas jalan yang mengalami longsor. Kondisi tersebut perlu mendapat perhatian karena berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat serta kelancaran mobilitas warga Desa Jembayan dan sekitarnya.

“Termasuk kita bicarakan jalan alternatif yang dapat dilewati masyarakat selama proses perbaikan jalan yang longsor. Jangan sampai aktivitas masyarakat terganggu,” katanya.

Pemkab Kukar bersama perangkat daerah terkait akan melakukan koordinasi lebih lanjut untuk menentukan langkah penanganan yang tepat, baik terhadap rumah warga maupun infrastruktur jalan yang terdampak.

Abrasi yang terjadi di kawasan tersebut menjadi perhatian karena berpotensi terus mengikis badan jalan dan lahan di sekitar bantaran Sungai Mahakam. Karena itu, penanganan tidak hanya diarahkan pada pemulihan akses jalan, tetapi juga mempertimbangkan aspek keselamatan warga dan upaya mitigasi agar dampak tidak meluas.

Pemerintah daerah mengimbau masyarakat yang berada di sekitar lokasi terdampak untuk meningkatkan kewaspadaan dan mengikuti arahan petugas di lapangan, terutama apabila terjadi perubahan kondisi tanah atau pergerakan badan jalan.

Pemkab Kukar memastikan penanganan akan terus dikoordinasikan bersama BPBD, Dinas Sosial, perangkat daerah teknis, pemerintah kecamatan dan desa, serta pihak terkait lainnya, sehingga keselamatan warga dan keberlangsungan akses masyarakat dapat tetap terjaga.(Prokom06)

TENGGARONG- Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kutai Kartanegara Akhmad Taufik Hidayat menghadiri serah terima jabatan dan lepas sambut Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)Tenggarong, yang berlangsung di Pendopo Odah Etam Tenggarong, Senin ( 1/9).

Serah terima jabatan ditandai dengan penandatanganan dokumen dan penyerahan memori penugasan. Momen tersebut sekaligus menjadi penanda dimulainya tugas Dat Menda memimpin LPKA Kelas II Tenggarong.

Bupati Kukar dalam pesan tertulisnya disampaikan Akmad Taufik Hidayat mengatakan, Kita semua menjadi saksi atas pergantian pejabat pimpinan di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Kaltim sebagai mitra kerja Pemkab Kukar dalam penanganan pemasyarakatan bagi anak-anak warga binaan. Bersama-sama marilah kita mendoakan agar pergantian pejabat pimpinan LPKA Kelas II Tenggarong dan ini akan membawa banyak kebaikan ,harapnya.

Akhmad Taufik Hidayat juga mengatakan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) memegang peranan sentral dan menjadi lembaga yang paling bertanggung jawab atas pelaksanaan pemasyarakatan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam menjalankan kewajiban tersebut, LPKA mengemban tugas pokok yang berfokus pada pembinaan, pemberian bimbingan, penyiapan sarana, pengelolaan hasil kerja, serta pembentukan karakter melalui bimbingan sosial dan kerohanian. Di samping fokus pada pengembangan potensi anak didik pemasyarakatan, LPKA juga bertugas menjaga pemeliharaan keamanan dan tata tertib di lingkungan lembaga. Seluruh rangkaian tugas ini bermuara pada upaya revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan, guna menciptakan kelembagaan yang kuat, profesional, serta optimal dalam berkinerja.

Atas nama Pemkab Kukar menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang mendalam kepada Zulhendri, atas dedikasi, pengabdian, dan kepemimpinan Bapak selama kurang lebih 8 (delapan) bulan di LPKA Kelas II Tenggarong. Dalam waktu yang singkat tersebut, Bapak telah menghadirkan banyak program yang membawa LPKA Tenggarong ke arah yang lebih maju dan humanis, khususnya dalam pembinaan anak-anak generasi penerus bangsa.

Kami semua mengucapkan selamat bertugas di tempat yang baru, semoga sukses selalu menyertai karier Bapak di mana pun ditempatkan. Dan yang paling utama, jangan pernah melupakan kenangan manis di Kota Raja Tenggarong ini.

Selanjutnya, saya mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas di Kota Raja Tenggarong kepada Dat Menda. Dengan hadirnya nahkoda baru di LPKA Kelas II Tenggarong, Pemkab Kukar menaruh harapan besar agar sinergi dan kolaborasi yang telah terjalin baik selama ini dapat terus ditingkatkan. Semoga di bawah kepemimpinan Dat Menda, LPKA Tenggarong dapat bergerak lebih maju, inovatif, serta kreatif dalam menjalankan program-program pembinaan yang sudah ada maupun yang akan dikembangkan ke depan.

Anak-anak didik di Lembaga Pemasyarakatan ini membutuhkan pendekatan yang mengayomi dan membekali mereka dengan keterampilan agar siap kembali ke masyarakat. Pemkab Kukar siap untuk terus mendukung dan berkoordinasi dengan jajaran LPKA Kelas II Tenggarong demi mewujudkan pembinaan generasi muda yang unggul dan berkarakter.
Sementara itu, Zulhendi mengucap terima kasih atas kerjasama yang telah terbangun dan atasnama pribadi dan keluarga memohon maaf apabila selama ia memimpin di LPKA Tenggarong terdapat hal – hal yang kurang berkenan, dan semoga jalinan kekeluargaan kita tetap terus berlanjut, walaupun ia bertugas di tempat terbaru yaitu di Kepala Lapas Muara Enim Sumatera Selatan.
Sedangkan Dat Menda, mengaku siap beradaptasi dengan lingkungan kerja maupun kehidupan sosial di Kutai Kartanegara. Proses adaptasi penting dilakukan, mulai dari memahami kondisi daerah, cuaca, hingga adat dan lingkungan masyarakat setempat.
Dat Menda juga mengapresiasi berbagai hal yang telah dibangun pejabat sebelumnya. Ia juga berharap dukungan semua pihak agar dapat terus menjalankan program kerja yang telah tersusun dan semoga bisa lebih baik lagi, ujar Dat Menda. ( Prokom 03).

Tenggarong – Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Sunggono membuka seminar hasil kajian survei persepsi publik terhadap bantuan langsung di Kabupaten Kukar oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRID) Kukar bekerjasama dengan Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda. Bertempat di Aula Kantor Bappeda Kukar Lantai 2, Senin (31/8/2026).

Ditegaskan Sunggono, bahwa interfensi warga miskin itu dijadikan transparan atas bantuan langsung yang akan diberikan kepada masyarakat.

Masyarakat itu penerima bantuan harus dipastikan karena mereka telah terdata di Dinas Sosial Kabupaten yang berada di Desil 1 dan Desil 5.

“Kemudian diserahkan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) itu yang harus dipastikan, dan di interfensi oleh perangkat daerah,” tegasnya.

Selanjutnya, kata Sunggono dari arahan Bupati Kukar adalah beliau berharap supaya hasil kajian ini benar benar, bisa di jadikan koreksi (evaluasi). Serta pada saatnya nanti memunculkan kebijakan baru yang lebih bersesuaian secara akademis.

“Saya minta tim penyusun kajian tolong bisa juga mencermati dinamikan yang terjadi dilapangan. Bahwa bantuan langsung ini nilai dan jumlah serta intensitasnya itu lebih besar ketika sudah memasuki tahun tahun politik,” pintanya.

Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir tolong nanti pada saatnya jangan sungkan sungkan, dan jangan merasa ada jarak untuk memberikan masukan/ saran pendapat bahkan koreksi/klarifikasi.

Seandainya dari bahan kajian temuan Unmul atas kondisi faktual di lapangan bisa jadi, bahwa yang menjadi responden adalah memang orang orang yang penerima (orang orang bebas dari politik).

“Kita ingin forum ini pada saatnya nanti benar benar memberikan gambaran yang utuh, atas kebijakan yang sudah kita berikan. Karena Peraturan Bupati (Perbup) itu diterbitkan merupakan perubahan kedua yang sebelumnya tahun 2019, 2023, dan akan kita koreksi di tahun 2026,” demikian tegasnya.

Sementara itu, Kepala BRIDA Kukar Bahari Joko Susilo, mengstakan kajian persepsi publik terjadap bantuan langsung ini salah satu dari pada 19 kajian yang dilaksanakan oleh BRIDA. Kurang lebih sekitar 16 kajian sudah dilaksanakan mulai dari seminar pendahuluan/seminar profosal.

Kemudian, ada beberapa sudah dilaksanakan terkait dengan seminar hasilnya dan dibidang pemerintahan dan pengkajian regulasi itu ada 9 kajian, dan hari ini sudah terlaksana 8 kajian sudah diselesaikan. Dan tinggal kalau ini kita selesaikan hari ini berarti tinggal 1 saja yang belum kita aelesaikan.

“Mudah mudahan dari kajian kajian yang kita laksanakan di BRIDA nanti itu bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Terutama sekali didalam memberikan rekomendasi terkait kebijakan Kabupaten Kukar didalam mewujudkan visi misi Kukar Idaman Terbaik,” jelasnya.

Turut hadir mendampingi Sekda Kukar tetsebut, Kabag Hukum Setkab Kukar Purnomo serta Kepala/perwakilan perangkat daerah terkait dilingkup Pemkab Kukar. (prokom05).

Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri memimpin Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan serta Penanggulan Dampak Kekeringan wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, bertempat di Command Center Diskominfo Kab. Kukar, Selasa (01/09/2026)

Rapat koordinasi tersebut digelar sebagai langkah strategis pemerintah daerah dalam memperkuat sinergi dan kesiapsiagaan seluruh unsur terkait dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan sekaligus dampak kekeringan yang terjadi di sejumlah wilayah.

Dalam arahannya, Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor, kesiapsiagaan personel, serta langkah pencegahan yang dilakukan secara terpadu. Menurutnya, penanganan Karhutla dan kekeringan tidak hanya menjadi tanggung jawab satu instansi, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh perangkat daerah, stakeholder terkait, aparat keamanan, dunia usaha, pemerintah kecamatan dan desa, serta masyarakat.
“Pencegahan harus menjadi prioritas. Kita perlu memastikan seluruh sumber daya dan personel siap bergerak apabila terjadi kebakaran maupun kondisi kekeringan di lapangan. Koordinasi dan komunikasi harus terus diperkuat agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat,” ujarnya

Selain membahas langkah antisipasi dan penanggulangan Karhutla, rapat juga membahas dampak kekeringan, khususnya terhadap ketersediaan air bersih, pertanian, perkebunan, serta aktivitas masyarakat. Pemerintah daerah mendorong agar pemetaan wilayah rawan dan kebutuhan masyarakat dilakukan secara berkala sehingga bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran.

Aulia juga meminta jajaran terkait untuk meningkatkan pemantauan di wilayah yang memiliki potensi rawan Karhutla dan kekeringan. Edukasi kepada masyarakat mengenai pencegahan pembakaran lahan serta penggunaan air secara bijak juga dinilai penting sebagai bagian dari upaya mitigasi.

Melalui rapat koordinasi ini, pemerintah daerah berharap terbangun komitmen bersama dan langkah konkret dalam menghadapi ancaman Karhutla serta dampak kekeringan. Dengan sinergi seluruh pihak, potensi bencana dapat ditekan dan masyarakat dapat memperoleh perlindungan serta pelayanan secara optimal.

Rapat tersebut dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perangkat daerah terkait, TNI/Polri, BPBD, instansi teknis, pemerintah kecamatan dan desa, serta unsur terkait lainnya (Prokom09)