Seminar Kajian Bantuan Langsung, Pemkab Berharap Kajian Ini Dijadikan Koreksi Secara Akademis

Tenggarong – Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Sunggono membuka seminar hasil kajian survei persepsi publik terhadap bantuan langsung di Kabupaten Kukar oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRID) Kukar bekerjasama dengan Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda. Bertempat di Aula Kantor Bappeda Kukar Lantai 2, Senin (31/8/2026).

Ditegaskan Sunggono, bahwa interfensi warga miskin itu dijadikan transparan atas bantuan langsung yang akan diberikan kepada masyarakat.

Masyarakat itu penerima bantuan harus dipastikan karena mereka telah terdata di Dinas Sosial Kabupaten yang berada di Desil 1 dan Desil 5.

“Kemudian diserahkan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) itu yang harus dipastikan, dan di interfensi oleh perangkat daerah,” tegasnya.

Selanjutnya, kata Sunggono dari arahan Bupati Kukar adalah beliau berharap supaya hasil kajian ini benar benar, bisa di jadikan koreksi (evaluasi). Serta pada saatnya nanti memunculkan kebijakan baru yang lebih bersesuaian secara akademis.

“Saya minta tim penyusun kajian tolong bisa juga mencermati dinamikan yang terjadi dilapangan. Bahwa bantuan langsung ini nilai dan jumlah serta intensitasnya itu lebih besar ketika sudah memasuki tahun tahun politik,” pintanya.

Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir tolong nanti pada saatnya jangan sungkan sungkan, dan jangan merasa ada jarak untuk memberikan masukan/ saran pendapat bahkan koreksi/klarifikasi.

Seandainya dari bahan kajian temuan Unmul atas kondisi faktual di lapangan bisa jadi, bahwa yang menjadi responden adalah memang orang orang yang penerima (orang orang bebas dari politik).

“Kita ingin forum ini pada saatnya nanti benar benar memberikan gambaran yang utuh, atas kebijakan yang sudah kita berikan. Karena Peraturan Bupati (Perbup) itu diterbitkan merupakan perubahan kedua yang sebelumnya tahun 2019, 2023, dan akan kita koreksi di tahun 2026,” demikian tegasnya.

Sementara itu, Kepala BRIDA Kukar Bahari Joko Susilo, mengstakan kajian persepsi publik terjadap bantuan langsung ini salah satu dari pada 19 kajian yang dilaksanakan oleh BRIDA. Kurang lebih sekitar 16 kajian sudah dilaksanakan mulai dari seminar pendahuluan/seminar profosal.

Kemudian, ada beberapa sudah dilaksanakan terkait dengan seminar hasilnya dan dibidang pemerintahan dan pengkajian regulasi itu ada 9 kajian, dan hari ini sudah terlaksana 8 kajian sudah diselesaikan. Dan tinggal kalau ini kita selesaikan hari ini berarti tinggal 1 saja yang belum kita aelesaikan.

“Mudah mudahan dari kajian kajian yang kita laksanakan di BRIDA nanti itu bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Terutama sekali didalam memberikan rekomendasi terkait kebijakan Kabupaten Kukar didalam mewujudkan visi misi Kukar Idaman Terbaik,” jelasnya.

Turut hadir mendampingi Sekda Kukar tetsebut, Kabag Hukum Setkab Kukar Purnomo serta Kepala/perwakilan perangkat daerah terkait dilingkup Pemkab Kukar. (prokom05).