TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kembali berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kaltim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2020.

Penyerahan predikat WTP dilakukan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kaltim Dadek Nandemar kepada Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima diruang Auditorium Lt.II Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kaltim, Samarinda, Senin (31/5/2021).

Ditemui setelah kegiatan, Wakil Bupati Kukar H Rendi Solihin mengatakan dirinya bersyukur atas pencapaian WTP yang telah diterima, menurutnya apa telah dicapai tersebut merupakan idaman seluruh kabupaten/kota se-Indonesia.

“Kita mesti bersyukur atas hatrick opini WTP ini (LKPD 2018,2019 dan 2020.red), karena hal ini merupakan Idaman seluruh kabupaten/kota seluruh Indonesia,” ucap H Rendi Solihin.

Lebih lanjut, terkait hasil WTP yang telah diterima Pemkab Kukar secara tiga tahun berturut-turut tersebut, dirinya berharap hal itu bisa menjadi penyemangat dan motivasi bagi seluruh jajaran di lingkungan Pemkab Kukar untuk terus melakukan pembenahan dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Kami ucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh tim atas kinerja yang telah dilakukan sehingga mencapai hasil yang diinginkan,” ujarnya.

Dirinya juga berharap hasil telah dicapai tersebut akan memotivasi seluruh jajaran dilingkungan Pemkab Kukar untuk terus melakukan pembenahan khususnya pada tata kelola keuangan sehingga kedepan pencapaian hasil WTP lima kali berturut-turut yang pernah diterima Pemkab Kukar terdahulu bisa kembali terwujud.

Hadir mendampingi Wakil Bupati Kukar pada tersebut diantaranya Wakil Ketua DPRD Kukar Didik Agung Eko Wahono, Sekda Kukar H Sunggono, Kepala BPKAD Kukar Sukotjo.

Untuk diketahui, pada LHP-BPK 2017 lalu, Kukar sempat turun dengan perolehan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan kembali menjadi WTP di tahun 2018, 2019 dan 2020.

Sebelumya, Kukar memiliki prestasi luar biasa dalam LHP-BPK yakni meraih WTP lima kali berturut-turut yakni untuk laporan keuangan 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016.

Simak Video: “Rakor Finalisasi RKPD Kukar Tahun 2022”

(Prokom07)

Tenggarong – Kejuaraan Kabupaten (Kejurkab) Tenis Meja bagi Senior, Kelompok Umur (Pemula, Kadet, Yunior) dan Ganda Veteran 100 Tahun Se Kabupaten Kukar, di Gedung Tenis Meja PTMSI Kukar, Tenggarong resmi berakhir dan ditutup oleh Wakil Ketua IV Koni Kukar Bidang Kesejahteraan Atlet, H. Awang Sakti, ST., MT yang ditandai dengan pemberian trophy, piagam penghargaan serta uang pembinaan. Sabtu (29/5/2021) sore.

Keluar sebagai juara umum yakni tim kecamatan Loa Jann. Para peraih trophy dalam Kejurkab tersebut di Kelas Pemula Putra juara I M. Azam A.H (Loa Janan), II M. Fahril P (Loa Janan) dan III bersama M. Nailul A (Loa Janan) dan Doni D.C (Muara Jawa).

Kelas Pemula Putri juara I Alifah N (Tenggarong), juara II Afifah U.K (Samboja) dan III bersama Aatina M (Tenggarong) dan Indah S (Loa Janan).

Kelas Kadet Putra juara I Abdi D.I (Sebulu), II Gibran N.M (Tenggarong) dan III bersama Bintang A (Loa Janan) dan Damar Putra H (Muara Jawa).

Kelas Junior Putra juara I M. Yusril (Anggana), II Faras P.K (Loa Janan) dan juara III bersama M. Raja A (Samboja) dan Bariq H.R (Tenggarong).

Kemudian, dikelas paling bergensi adalah Kelas Ganda Veteran 100 Tahun juara I Awang Mas’ud/H. Kardi W (Tenggarong), II Awang Sakti/Mawardin (Tenggarong) dan juara III bersama Zam’an A/M. Padli (Tenggarong) dan H. Suprapto/Hanafi (Sebulu).

Awang Sakti dalam sambutannya, menyampaikan ucapan selamat atas tim tenis meja dari Kecamatan Loa Janan yang keluar sebagai juara umum dalam kejurkab kali ini.

“Dan kepada tim tenis meja dari kecamatan lain yang belum meraih prestasi dalam kejurkab tahun ini, saya berharap jangan berkecil hati dan teruslah berlatih dan belajar karena kesempatan masih ada di tahun depan untuk meraih prestasi lebih baik lagi,” harapnya.

Awang Sakti yang juga Ketua Umum Pengkab PTMSI Kukar, mengingatkan kepada para atlet yang meraih juara I, II dan III bersama pada masing-masing kelas untuk mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi (TC) Kejuaraan Provinsi (Kejurprov) yang juga digelar tahun ini.

“Seleksi (TC) akan dilaksanakan oleh Pengkab PTMSI Kukar pada bulan Juni mendatang karena pelaksanaan Kejurprov Tenis Meja. Insya Allah digelar di bulan Juli 2021,” jelasnya.

Penyerahan tropy, piagam penghargaan dan uang pembinaan masing-masing diserahkan Wakil Ketua IV Koni Kukar Awang Sakti, Ketua II PTMSI Kukar Mustafa Akhmad, dan Sekum PTMSI Kukar Abdul Rahman kepada para pemenang yang juga disaksikan Plt Camat Sebulu Edy Fahruddin. (prokom05)

Tenggarong – Asisten I Bidang Pemetintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara Akhmad Taufik Hidayat melantik Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Jantur Selatan dan Anggota BPD Batuq Kecamatan Muara Muntai periode 2021-2027, di balai desa Jantur Selatan, Kamis (27/5/2021) siang.

Bupati Kukar Edi Damansyah dalam sambutan tertulis yang disampaikan Akhmad Taufik Hidayat, mengatakan pada masa tanggap darurat Covid-19, Desa diarahkan sesuai kewenangannya agar turut melaksanakan upaya-upaya pencegahan, penanganan serta penanggulangan dampak penyebaran Covid-19 baik dari aspek kesehatan, ekonomi maupun sosial.

Menurutnya, kampanye pencegahan dengan protokol kesehatan hendaknya menjadi kesadaran bersama seluruh warga desa yang diprakarsai oleh BPD bersama-sama Kepala Desa dan lembaga kemasyarakatan di desa.

Peran BPD pada masa tanggap darurat Covid-19 ini antara lain turut mengawal penganggaran program dan kegiatan melalui APBDes 2021 bersama Kepala Desa, melalui kegiatan pencegahan dan penanganan Covid-19 dan kegiatan penanggulangan dampak berupa pelaksanaan Padat Karya Tunai serta dana BLT-Dana Desa.

Adapun pada tahun 2021 ini, disampaikan Akhmad , prioritas penggunaan Dana Desa (DD) diarahkan untuk kegiatan percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa (SDG’s Desa) melalui
Pemulihan Ekonomi Nasional sesuai kewenangan desa,
Program Prioritas Nasional sesuai kewenangan desa, dan Adaptasi Kebiasaan Baru Desa.

“BPD sebagai mitra Pemerintah Desa, diharapkan mengawal penyusunan RPJM-Des, RKP-Des serta APB-Des dan pelaksanaannya, sekaligus mengingatkan kewajiban Pemerintah Desa untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPP-Des) kepada Bupati,” pungkasnya.

Turut mendampingi Asisten I dalam acara tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kukar Dafip Hariyanto, dan unsur Muspika Kecamatan setempat. (prokom05)

TENGGARONG – Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) H Rendi Solihin didampingi Kepala Inspektorat Kukar Heriansyah dan Perangkat Daerah terkait lainnya, mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah tahun 2021, secara virtual pada Kamis (27/5) di kantor Bupati Kukar.

Rakornas yang diikuti seluruh Gubernur, Wali Kota, Bupati, Kepala Kepolisian Daerah, dan Panglima Daerah Militer di Indonesia itu dibuka oleh Presiden Joko Widodo, di Jakarta.

Presiden Jokowi menegasakan bahwa peran utama pengawasan adalah menjamin tercapainya tujuan, baik tujuan pemerintah, program, dan menjamin tercapainya tujuan belanja negara yang akuntabel dan efisien.

Jokowi mengatakan bahwa mengikuti prosedur itu penting, namun menurutnya jauh lebih penting adalah tercapainya target-target. Karena yang di tunggu-tunggu oleh rakyat itu adalah hasilnya, yaitu manfaat dari setiap rupah yang dibelanjakan oleh pemerintah, dan pengawasan harus menjamin tidak ada serupiahpun disalahgunakan apalagi di kurupsi.

“Saya tidak akan memberikan toleransi sedikitpun terhadap penyelewengan anggaran, apalagi saat kondisi saat ini semuanya harus hemat untuk menghadapi pandemi,” tegasnya.

Presiden kemudian mengatakan bahwa 2021 adalah tahun percepatan pemulihan ekonomi nasional, pemerintah telah menyiapkan dana pemulihan nasional hampir 700 T.

“Ini harus direalisasikan secara cepat agar ekonomi kita bisa bangkit kembali, saya ngin mengaskan agar akuntabilitas, efektifitas, efisiensi untuk belanjahal yang sangat penting,” ujarnya.

Jokowi mengatakan, ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian badan Pemeriksa Keuangan dan seluruh jajaran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Diantaranya, percepatan belanja pemerintah agar terus dikawal dan ditingkatkan, tawarkan jalan keluar jika ada masalah.

“Kemudian kualitas perencanaan agar terus diitingkatkan, masih ada program yang tidak jelas sasarannya, saya tak ingin ini terjadi,” demikian ujarnya.

Rakornas diisi diskusi secara daring, membahas tentang kebijakan penanganan Covid-19 dan pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional.(prokom04)

Tenggarong – Wakil Bupati (Wabup) Kutai Kartanegara (Kukar) H Rendi Solihin, melantik anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kahala dan Kahala Ilir Kecamatan Kenohan periode 2021-2027, di balai Kecamatan setempat, Selasa (25/5).

Wabup mengatakan, berdasarkan UU No 6 tahun 2014 tentang Desa, atau yang lebih dikenal sebagai Undang – Undang Desa, BPD mempunyai tiga fungsi yakni, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Lebih lanjut di katakan Wabup bahwa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah menetapkan arah pembangunan Desa hingga tahun 2030 mendatang yang disebut dengan SDGs Desa.

SDGs sendiri merupakan singkatan dari Sustainble Depelopment Goals, merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan.

Lanjut Wabup, Pemkab Kukar melalui perangkat daerah terkait akan membantu dan melakukan fasilitas, agar potensi Desa dapat tergarap secara optimal dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat Desa.

“Harapan kami hal ini nantinya dapat ditindaklanjuti dengan sinergi antara Pemerintah Desa dengan perangkat daerah Kabupaten,”ucapnya.

Wabup juga mengajak seluruh stakeholders yang ada di kecamatan agar menjadi perhatian bersama yaitu, ambil peran sesuai kewenangan, tugas, fungsi, dan potensi masing – masing.

“Mari bersama – sama menjalin komunikasi yang baik dan sinergitas dengan seluruh pemangku kepentingan di dalam menciptakan kemajuan, kemandirian dalam pembangunan desa,”pungkasnya.(Prokom-02).