Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah, bersama Tim Penilai Lomba Bina Teritorial (Binter) TNI AD memanen tomat di Desa Tanjung Batu Kecamatan Tenggarong Seberang. Disela-sela peninjauan beberapa posko yang ikut dalam penilaian Lomba Binter, Selasa (31/8) di kompleks Desa Mandiri tersebut.

Awalnya, lahan yang ditanami tomat dan cabe tersebut merupakan lapangan sepak bola, namun karena kerap banjir, maka dialihkan menjadi lahan pertanian yang lebih produktif.

Bupati Edi Damanysah mengapresiasi keberhasilan masyarakat Tanjung Batu dengan memanfaatkan lahan tidak produktif, menjadi lahan pertanian.

“Saya bangga Desa Tanjung Batu ini telah ditetapkan sebagai Desa Mandiri kompleks Desa Hijau. Àpa yang dilakukan ini searah dengan prioritas pemerintah daerah Kukar, ” ujarnya.

Menurut Edi pembangunan pertanian berbasis kawasan, di Desa Tanjung Batu merupakan awal untuk mendorong Desa lainnya di Kukar menerapkan pertanian berbasis kawasan.

Pemkab Kukar menurutnya telah menetapkan lima titik kawasan strategis pertanian di Kukar, yaitu Tenggarong Seberang, Sebulu, Muara Kaman, Marang Kayu, Anggana, Loa Kulu, Loa Janan dan Samboja.

“Secara sistem ini sudah berjalan, sehingga nanti bagimana pola pengembangannya, infrastukturnya, sarana dan prasana yang menjadi kebutuhannya, ” ujarnya.

Selanjutnya Edi berharap pertanian berbasis kawasan di Tanjung Batu terus berlanjut, tetap hijau dan Pemkab akan mendukung.

“Kami dukung usaha pertanian dalam arti luas, diantaranya Pemkab Kukar punya program 120 km jalan usaha tani, 120 embung pada titik kawasan yang akan disinergikan dengan infrastruktur jalur usaha tani, dan saluran irigasi,” pungkasnya.(Prokom-02).

Tenggarong – Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) H Rendi Solihin mengikuti peluncuran atau Launching Pengelolaan Bersama Monitoring Centre for Prevention (MCP), sekaligus Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional (Rakorwasdanas) tahun 2021, serta launching aplikasi sistem informasi pengawasan inspektorat jenderal (Siwasiat) oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang digelar secara virtual, Selasa (31/8) di Kantor Bupati setempat.

Acara tersebut diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang sepakat menjalin kerjasama dalam pengelolaan MCP. Dengan tujuan untuk memperkuat kerjasama pencegahan tindak pidana korupsi (Tipikor).

Kegiatan itu, diikuti Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota se Indonesia, dengan harapan memperkuat aksi pencegahan korupsi, serta terbangunnya kesamaan persepsi dalam pengelolaan keuangan daerah. Sementara yang mendampingi Wabup Rendi Solihin mengikuti acara itu Kepala Inspektorat Kukar Heriansyah dan pejabat terkait lainnya.

Dalam amanatnya Tito menginginkan agar Gubernur melihat dengan jeli perencanaan APBD tingkat II agar betul-betul bisa paralel selain sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat di tingkat II masing-masing, juga paralel dengan program tingkat I dan Nasional.

Selanjutnya Tito menginstruksikan agar penganggaran harus tepat sesuai dengan program yang betul-betul menyentuh kepentingan masyarakat.

“Belanja aparatur jangan lebih besar daripada belanja yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat. Jadi alokasi dana yang memberikan manfaat bagi masyarakat harus lebih banyak,” demikian pesannya.

Untuk diketahui, aplikasi Siwasiat merupakan sistem informasi pengawasan yang dibangun oleh Inspektorat Jenderal Kemendagri untuk memenuhi kebutuhan pengawasan di era digitalisasi pemerintahan.

Acara tersebut, juga dilakukan sesi diskusi panel terkait pemantapan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.(prokom04)

Tenggarong – Kodim 0906/Tenggarong Kutai Kartanegara (KKR) menerima kunjungan Ketua tim Penilai Lomba Bina Teritorial (Binter) TNI-AD tingkat pusat 2021, Kolonel Inf Pranito Dwinarwan didampingi Danrem 091/ASN Brigjen TNI Cahyo Suryo Putro, di Makodim 0906, Senin (30/8/2021) di Tenggarong.

Kunjungan tersebut dalam rangka penilaian lomba Binter Satuan Komando Kewilayahan (Satkowil) tingkat Pusat dengan maksud untuk mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan program kerja TNI-AD Bidang Binter oleh Satkowil.

Rombongan disambut oleh Bupati Kukar Edi Damansyah bersama Dandim 0906/KKR Letkol Inf Charles Alling, Kapolres Kukar AKBP Arwin Amrih Wientama, Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid serta perwakilan Forkopimda Kukar lainnya dengan prosesi adat Kutai tempong tawar.

Rangkaian kegiatan, penilaian lomba diawali dengan penanaman bibit pohon buah-buahan, kemudian dilanjutkan berbagai giat satuan kerja dan bentuk kreasi Kodim 0906 dalam upaya penanganan dan penanggulangan Covid-19 di Kukar dengan menyesuaikan kearifan lokal karakteristik wilayah masing-masing.

Kemudian bergeser pada peninjauan kegiatan vaksin kepada masyarakat umum yang digelar di Kodim 0906, kemudian mempresentasikan berbagai upaya Kodim 0906 dalam peranannya pada bidang pendidikan (Perpustakaan), perikanan (Ikan Tawar), peternakan (Ayam dan Kambing), pertanian, perkebunan (Sayur mayur/buah) serta kemandirian pangan di Demplot IFS Kodim 0906.

Bupati Edi Damansyah, mengungkapkan karakteristik di wilayah Kabupaten Kukar ada tiga zona dengan berbagai sosial budaya masyarakatnya yang khas di masing-masing zona.

“Karena Kukar ini adalah miniatur Indonesia, yang bisa hidup rukun karena peran serta dari para Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, salah satunya adalah fungsi tugas TNI melalui Kodim 0906,” ujarnya.

Lebih lanjut Edi mangatakan, Desain-desain (Display) yang telah ditampilkan oleh Kodim 0906 dalam upaya penanganan pandemi Covid-19 di Kukar, adalah bukan sekedar display saja, namun sesuai dengan keadaan dan yang telah dilakukan selama ini di lapangan.

“Kalau tidak pandemi, semisal bencana banjir, longsor, kebakaran hutan maupun kebakaran rumah penduduk Kodim 0906 selalu aktif membantu. Dan yang ditampilkan display dengan rangkaian yang panjang, dan itu semua nyata dan bentuk kreatif dan kreasi yang dilakukan Kodim, sesuai dengan kenyataan di lapangan yang dibutuhkan serta menyesuaikan tuntutan masyarakat,” katanya.

Lomba Binter itu, Edi menilainya ada beberapa sasaran, tapi sasaran akhirnya ialah memberikan kebaikan dan memberikan manfaat kepada masyarakat.

“Untuk itu saya berharap, Kodim 0906 di bawah kepemimpinan pak Charles Alling mampu meraih prestasi yang terbaik dalam lomba Binter tahun ini,” harapnya.

Sementara itu, Danrem 091/ASN Brigjen TNI Cahyo Suryo Putro, mengatakan kegiatan lomba Binter ini memang sudah menjadi program TNI-AD, dan semua Kodim punya kesempatan yang sama untuk mengikuti lomba Binter.

Pada Korem 091/ASN, lanjut Cahyo ada 8 Kodim yang mengikuti. Setelah dilaksanakan penilaian di tingkat Korem, Kodim 0906 ini menjadi yang tertinggi predikatnya di tingkat Korem.

Kemudian, diajukan pada tingkat Kodam dimana pesertanya menyisakan 3 Korem dan masing-masing dari unggulan Korem di nilai oleh Kodam.

Selanjutnya, Kodam menunjuk Kodim 0906/KKR sebagai yang tertinggi di wilayah Korem 091/ASN. Sehingga Kodam menyiapkan Kodim 0906 untuk mengikuti penilaian tingkat AD secara berjenjang.

“Kami menekankan pada semua Dandim yakni lakukan sesuai program dan marilah berinovasi, agar karya kita bisa bermanfaat di wilayahnya,” ujarnya. Presentasi yang disampaikan Dandim 0906 pada hari ini, sangat luar biasa dan berhak mewakili Kodam VI/Mulawarman dalam lomba Binter TNI-AD 2021,” tambah nya. (prokom05)

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dalam hal ini diwakili Asisten I Setkab Kukar Akhmad Taufik Hidayat, mengikuti rapat kordinasi (Rakor) evaluasi implementasi pelaksanaan reformasi birokrasi 2021 wilayah Provinsi Kaltim secara virtual, di Kantor Bupati Kukar, Senin (30/8/2021).

Rakor yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan tersebut, juga diikuti peserta dari perwakilan kabupaten/kota lainnya yang berada di Kaltim.
Akhmad Taufik Hidayat saat memaparkan hasil pelaksanaan reformasi birokrasi Kabupaten Kukar, menyebutkan bahwa berdasarkan hasil 13 rekomendasi dari evaluasi tahun sebelumnya, saat ini telah dilaksanakan tindak lanjut dari rekomendasi tersebut, diantaranya telah dibentuknya tim teknis RB, tim Bekias (Bebaya Etam Kuatkan Kinerja Aparatur Sipil) Balitbangda hingga tim Bekias perangkat daerah. Hal tersebut menurutnya sebagai wujud komitmen dalam pembentukan agen perubahan yang berada di setiap perangkat daerah, agar tidak hanya bertugas mempromosikan perubahan di lingkungannya saja, namun juga mampu mendorong perubahan sesuai kebutuhan di unit kerjanya masing-masing, dan membangun sosial kontrol antar rekan kerja dalam upaya penguatan integritas.

Lebih lanjut, berkaitan dengan rekomendasi optimalisasi penerapan E-government di lingkungan Pemkab Kukar, berkaitan dengan penyusunan grand design pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta pengintegrasian beberapa aplikasi, menurut Akhmad sejak tahun 2019 Pemkab Kukar telah menyusun Blue Print E-government, dan direncanakan pada tahun 2022 akan disusun grand design pengembangan SPBE untuk data aplikasi yang telah dibangun dan diintegrasikan.

Ditambahkannya, adapun progres capaian hasil pelaksanaan RB yang telah dilakukan diantaranya Manajemen Perubahan saat ini proses pemantauan dan evaluasi RB melalui Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) telah dibuatkan aplikasi E-PMPRB, namun masih perlu pengembangan lebih lanjut, Deregulasi Kebijakan saat ini telah dilakukan proses identifikasi terhadap produk hukum yang tidak relevan lagi dan beberapa produk hukum telah dilakukan pencabutan. Sedangkan untuk Penataan dan Penguatan Organisasi saat ini penataan organisasi telah disusun rancangan peraturan kepala daerah tentang penyederhanaan struktur organisasi yang telah mendapatkan rekomendasi dari Kemendagri. Usulan penyertaan jabatan sudah disampaikan kepada gubernur dan Mendagri serta hasil identifikasi penyertaan jabatan sudah disesuaikan dengan Permenpan RB nomor 17 tahun 2021.

Diakhir paparannya, Akhmad Taufik Hidayat mengatakan dampak pandemi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi pada pemberian pelayanan publik dilakukan dengan penyesuaian layanan di masa pandemi, dengan menggunakan media elektronik berupa sistem online.

“Saat ini pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Kutai Kartanegara di masa pandemi Covid-19 bertransformasi menjadi digital,” ucap Akhmad Taufik Hidayat menutup paparannya.

Untuk diketahui, turut hadir mendampingi Assisten I Setkab Kukar pada kegiatan tersebut Plt Assisten II Setkab Kukar Wiyono serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemkab Kukar secara virtual.(prokom07)

TENGGARONG – Guna mengimplementasikan program strategis nasional Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kepala Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Samarinda Mangisi Raja Simarmata dan Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Kukar Susantrisiana menemui Bupati Kukar Edi Damansyah, Senin (30/8/21) di rumah jabatan Bupati.

Mangisi mengatakan, Pemerintah Pusat terus mengupayakan capaian cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC). Cakupan kesehatan semesta menjamin seluruh masyarakat mempunyai akses untuk kebutuhan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang berkualitas dan efektif. Adapun, target capaian UHC dalam Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) adalah 98 persen penduduk Indonesia.

Mangisi kemudian melaporkan tentang kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di Kabupaten Kukar, pelayanan, pelayanan fasilitas kesehatan (Faskes) maupun pelayanan di kantor BPJS sendiri.

“Salah satu fokus utama BPJS Kesehatan tahun 2021 ini yaitu meningkatkan kepuasan peserta melalui peningkatan kemudahan akses peserta ke Faskes dan perbaikan mutu layanan Faskes,” katanya.

Di Kukar sendiri, menurutnya ada sebanyak 34.263 jumlah penduduk belum memiliki JKN dari perhitungan capaian UHC 98 persen, sedangkan perhitungan untuk mencapai UHC 98 persen yang telah dicapai sebanyak 727.111 dan perhitungan penduduk belum terdaftar untuk mencapai UHC 98 persen yaitu 19.424 penduduk.

Edi Damansyah didampingi Kabag Protokol dan Dokumentasi Pimpinan Kabupaten Kukar Ismed menyambut baik apa yang disampaikan, Ia ingin data sebanyak 34.263 penduduk yang belum masuk JKN bisa disampaikan secara detail kepadanya, dari nama, NIK dan alamat.

“Dari data tersebut nanti bisa kita urai kembali siapa saja yang akan diprioritaskan masuk melalui program tanggung jawab sosial perusahaan yang pendaftarannya dari Pemkab Kukar,” jelas Edi.

Untuk pencapaian tersebut tambah Edi, Pemkab Kukar melalui Dinas Kesehatan menambahkan rencana anggaran pada anggaran perubahan APBD tahun 2021.

“Semoga program nasional yang bersinergi dengan program Pemkab Kukar Idaman bisa kita jalankan dengan baik dalam mewujudkan masyarakat Kukar yang sejahtera dan berbahagia,” ucapnya.

Sedang Susantrisiana menambahkan, untuk penambahan dana yang diperlukan dalam memenuhi target UHC 98 persen tersebut dengan anggaran kurang lebih 1 Milyar Rupiah.
Ia juga mengatakan, dalam rangka memprioritaskan pelayanan yang baik dan memberikan perlindungan kesehatan bagi peserta JKN serta tenaga kesehatan terhadap kemungkinan terjadinya penyebaran Covid 19 pada saat mengakses pelayanan kesehatan, pihaknya melakukan pelayanan melalui pelayanan konsultasi melalui mobile JKN, telepon, sms, whatsapp atau media sosial lainnya.(Prokom06).