Wabup Ikuti Launching MCP, Mendagri: Anggaran Untuk Kepentingan Masyarakat Harusnya Lebih Besar

Tenggarong – Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) H Rendi Solihin mengikuti peluncuran atau Launching Pengelolaan Bersama Monitoring Centre for Prevention (MCP), sekaligus Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional (Rakorwasdanas) tahun 2021, serta launching aplikasi sistem informasi pengawasan inspektorat jenderal (Siwasiat) oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang digelar secara virtual, Selasa (31/8) di Kantor Bupati setempat.

Acara tersebut diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang sepakat menjalin kerjasama dalam pengelolaan MCP. Dengan tujuan untuk memperkuat kerjasama pencegahan tindak pidana korupsi (Tipikor).

Kegiatan itu, diikuti Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota se Indonesia, dengan harapan memperkuat aksi pencegahan korupsi, serta terbangunnya kesamaan persepsi dalam pengelolaan keuangan daerah. Sementara yang mendampingi Wabup Rendi Solihin mengikuti acara itu Kepala Inspektorat Kukar Heriansyah dan pejabat terkait lainnya.

Dalam amanatnya Tito menginginkan agar Gubernur melihat dengan jeli perencanaan APBD tingkat II agar betul-betul bisa paralel selain sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat di tingkat II masing-masing, juga paralel dengan program tingkat I dan Nasional.

Selanjutnya Tito menginstruksikan agar penganggaran harus tepat sesuai dengan program yang betul-betul menyentuh kepentingan masyarakat.

“Belanja aparatur jangan lebih besar daripada belanja yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat. Jadi alokasi dana yang memberikan manfaat bagi masyarakat harus lebih banyak,” demikian pesannya.

Untuk diketahui, aplikasi Siwasiat merupakan sistem informasi pengawasan yang dibangun oleh Inspektorat Jenderal Kemendagri untuk memenuhi kebutuhan pengawasan di era digitalisasi pemerintahan.

Acara tersebut, juga dilakukan sesi diskusi panel terkait pemantapan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.(prokom04)