119 Penjabat Pengawas Dilantik, Bupati Kukar Tekankan Inovasi dan Pelayanan Publik Prima

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) resmi melantik sebanyak 119 penjabat pengawas dalam upaya memperkuat kinerja birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pelantikan oleh Bupati Kukar Aulia Rahman Basri, didampingi Wakil Bupati H. Rendi Solihin, Sekretaris Daerah H. Sunggono, serta dihadiri unsur Forkopimda, DPRD, dan kepala perangkat daerah. Kegiatan berlangsung di Taman Tanjong, Rabu (29/4/2026).

Dalam sambutannya, Bupati Aulia menegaskan bahwa para pejabat yang baru dilantik harus mampu menghadirkan inovasi di setiap lini tugasnya. Ia menekankan pentingnya inisiatif tanpa harus menunggu arahan, sebagai bagian dari reformasi birokrasi yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Pejabat pengawas harus berani berinovasi di jabatan barunya. Jangan menunggu perintah, tetapi ciptakan terobosan yang berdampak nyata,” tegasnya.

Lebih lanjut, Aulia mendorong agar inovasi yang dihasilkan tidak hanya berhenti pada implementasi internal, tetapi juga dapat dikompetisikan hingga tingkat nasional melalui ajang Innovative Government Award (IGA). Ia berharap Kukar dapat kembali meraih prestasi setelah sebelumnya absen dalam ajang tersebut.

“Kami menargetkan Kukar kembali masuk dalam jajaran daerah inovatif di tingkat nasional. Ini menjadi tugas bersama, termasuk dukungan dari Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida),” ujarnya.

Bupati juga menekankan bahwa pejabat pengawas merupakan garda terdepan dalam pelayanan publik. Oleh karena itu, ia meminta agar seluruh pejabat mampu menjaga etika pelayanan, meningkatkan responsivitas, serta membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat.

“Hadirkan pelayanan yang humanis dan profesional. Tunjukkan bahwa pemerintah hadir untuk melayani, bukan dilayani,” pesannya.

Selain itu, Aulia mengingatkan pentingnya kehadiran langsung pejabat di tengah masyarakat guna menyerap aspirasi dan memahami persoalan riil di lapangan. Pendekatan partisipatif dinilai menjadi kunci dalam merumuskan solusi yang tepat sasaran.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menyoroti pelaksanaan program “RT Ku Terbaik” yang menjadi salah satu program unggulan Pemkab Kukar. Ia meminta para pejabat, khususnya yang bertugas di bidang pemberdayaan masyarakat desa (PMD), untuk aktif mengawal jalannya musyawarah RT agar berlangsung transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan.

“Kami tidak ingin ada musyawarah RT yang ditinggalkan tanpa pendampingan. Pastikan program berjalan tepat sasaran, karena ini menyangkut penggunaan anggaran yang besar dan menyentuh langsung masyarakat,” tegasnya.

Sebagai bentuk pengawasan, Pemkab Kukar juga akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala guna memastikan seluruh program berjalan efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Pelantikan ini diharapkan menjadi momentum penguatan tata kelola pemerintahan di Kukar, sekaligus mendorong terciptanya birokrasi yang inovatif, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik.(Prokom06)