Sekda Hadiri Evaluasi Perubahan APBD

Tenggarong – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) H Sunggono hadiri Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang perubahan penjabaran APBD Tahun 2025, dipimpin oleh Kepala BPKAD Provinsi Kaltim A Muzakkir, di Hotel Midtown Samarinda, Jumat (17/10/25).

Dikatakan Sekda H Sunggono, dari evaluasi yang dilakukan oleh tim BPKAD Provinsi Kaltim, ada beberapa catatan koreksi baik dari sisi belanja ataupun pendapatan.

“Evaluasi yang dilakukan tadi sudah diklarifikasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kukar terkait beberapa yang menjadi catatan dari tim BPKAD Kaltim dan ini juga akan kami buatkan jawaban tertulis atas klarifikasi dimaksud untuk menjadi dasar proses RAPDB itu diDPRD pada saatnya nanti,”ungkapnya.

Ia berharap dari catatan beberapa koreksi akan menjadi evaluasi bagi Pemkab Kukar dan menjadi catatan penting dalam proses selanjutnya.

Sementara kata A Muzakkir ada perubahan signifikan pada struktur anggaran tahun 2026, terutama karena potensi pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Hal tersebut memaksa dilakukannya perombakan ulang struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Ada beberapa yang bersifatnya wajib akan berubah, sepertti infrastruktur yang tidak menjadi wajib,”katanya.

BPKAD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan DPRD Kaltim telah beberapa kali bertemu untuk membahas penyesuaian ini. Proses yang telah dilakukan meliputi, penandatanganan KUA – PPAS kesepakatan awal Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) telah ditandatangani, namun dengan catatan adanya potensi perubahan akibat kebijakan pusat. BPKAD juga melakukan verifikasi Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) tahun anggaran 2026, menyesuaikan kebutuhan barang dengan kondisi anggaran yang baru.

“Secara keseluruhan, BPKAD Kaltim akan menghadapi tantangan berat untuk menjaga stabilitas keuangan daerah di tengah penurunan pendapatan signifikan dari pemerintah pusat. Fokus akan beralih ke peningkatan pendapatan daerah mandiri dan efisiensi belanja,”tutupnya.(Prokom06)