Tenggarong – Setelah melakukan pengguntingan pita sebagai tanda diresmikannya ruang instalasi Magnetic Resonance Imaging (MRI) ddi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) AM Parikesit Tenggarong Seberang, Sekretarsi Daerah (Sekda) Kutai Kartanegara (Kukar) H Sunggono didaulat sebagai pasien pertama yang menggunakan pemeriksaan MRI, Senin (24/1) di ruang Instalasi MRI RSUD AM Parikesit.

Mengenakan pakaian untuk pemeriksaan, Sekda H Sunggono masuk ke ruang pemeriksaan MRI diantar dPlt Direktur RSUD AM Parikesit dr Martina Yulianti, Kepala Instalasi Radiologi dr Yucca Kristianawati dan dokter RSUD AM Parikesit. Pemeriksaan MRI sendiri berlangsung selama 15 menit.

MRI adalah teknik pemindaian radiologi yang menggunakan magnet, gelombang radio, dan komputer untuk menghasilkan gambar struktur tubuh. Mesin MRI berbentuk seperti tabung yang dikelilingi oleh magnet melingkar yang besar. Dalam pemeriksaan MRI, pasien ditempatkan di tempat tidur yang kemudian dimasukkan ke lubang magnet. Medan magnet yang kuat akan terbentuk dan menyelaraskan proton atom hidrogen yang kemudian terkena pancaran gelombang radio. Hasilnya berupa sinyal yang dideteksi oleh bagian penerima pada mesin MRI. Komputer lalu memproses informasi penerima dan menghasilkan gambar.

Gambar dan resolusi dari MRI cukup detail dan dapat mendeteksi perubahan kecil pada struktur di dalam tubuh. Dalam beberapa prosedur, bahan kontras seperti gadolinium digunakan untuk meningkatkan akurasi gambar.

Usai pemeriksaan, H Sunggono atas nama Pemkab Kukar mengucapkan selamat atas beroperasinya ruangan instalasi MRI dalam melakukan pelayanan kepada pasien yang membutuhkan pemeriksaan MRI. Ia menjelaskan bagaimana perasaannya selama berada didalam ruangan pemeriksaan MRI merasa nyaman berada disana.

“Secara umum saya rasakan nyaman berada disana, namun secara khusus jika kita berada disana dalam keadaan sakit mungkin kita akan merasa terganggu dengan suara – suara dari peralatan yang ada, kadang bising dan berdengung dan kalau kita sehat seperti saya sekarang ini dengan suara yang ada tersebut merasa tidak terganggu sama sekali,”ucapnya.

“Mudah – mudahan alat MRI ini bisa membantu dan bermanfaat bagi semua pasien RSUD AM Parikesit dan sekitarnya untuk membantu dokter melakukan pemeriksaan lebih dalam dan mengetahui lebih detail penyakit pasien,” harapnya. (Prokom06)

Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah menerima kunjungan kerja koordinasi Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Kusharyanto, sekaligus menerima penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik untuk Pemkab Kukar, Senin (24/01) di Ruang Arwana Rumah Jabatan Bupati Kukar.

Bupati Edi Damansyah mengatakan, sangat mengapresiasi pencapaian yang sudah diperoleh Pemkab Kukar saat ini, tentunya ini akan menjadi evaluasi dan terus melakukan perbaikan dalam memenuhi kriteria penerapan standar pelayanan publik, sehingga ke depan Kukar bisa peringkat 1.

Menurutnya, banyak hal yang menjadi pekerjaan rumah yang harus diperbaiki, walaupun masih ada beberapa kendala yang dihadapi dalam memberikan pelayanan terbaik, maka dari itu Edi berterima kasih atas semua kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sampai saat ini masih terus melakukan perubahan dan perbaikan terhadap pelayanan terbaik guna mewujudkan Kukar bisa mendapatkan peringkat 1 pelayanan publik.

Lebih lanjut Edi juga mengatakan Pemkab Kukar beserta seluruh OPD telah berkomitmen untuk bersikap profesional dan terus meningkatkan pelayanan publik.

“Selalu saya katakan di dalam setiap kesempatan, bahwa OPD harus menjunjung tinggi beberapa poin dalam meningkatkan kinerja, diantaranya yakni integritas, profesional dan pelayanan, selain itu kami juga terus melakukan kolaborasi dan inovasi untuk mewujudkan perubahan khusunya pelayanan yang lebih baik,” katanya.

Sementara itu perwakilan tim Ombudsman RI Perwakilan Kaltim Kusharyanto mengatakan, maksud dari kunjungan tersebut yaitu untuk terus meningkatkan silaturahmi serta menyampaikan informasi terkait survey penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik.

“Kami melihat upaya dan keseriusan Pemda Kukar dalam memberikan pelayanan kepada publik sudah maksimal, walaupun masih ada beberapa kendala atau pointer yang menjadi penilaian harus dilakukan perbaikan, sehingga penerapan pelayanan publik bisa lebih baik,” ujarnya.

Lebih lanjut Kusharyanto mengatakan sesuai dengan hasil Survei Kepatuhan Penerapan Standar Pelayanan Publik pada Tahun 2021 yang dilakukan pada Perangkat Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Puskesmas sampling seperti Puskesmas Rapak Mahang, Puskesmas Loa Ipuh dan Puskesmas Mangkurawang, maka Pemkab Kukar mengumpulkan nilai hasil 98,59 atau Predikat Hijau dengan peringkat 5 kategori Kabupaten.

“Selain menyerahkan hasilnya, kedatangan kami juga ingin terus mendorong kepatuhan terhadap standar pelayanan publik dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, tentunya dengan beberapa item yang kami sampaikan kiranya bisa dilakukan perbaikan guna meningkatan kualitas pelayanan publik,” ujarnya.

Turut hadir mendampingi Bupati Kukar Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil M Iriyanto, Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bambang Arwanto, Kadis Kesehatan dr Martina Yulianti, Kabag Organisasi Taufik dan perwakilan dari Puskesmas Rapak Mahang, Puskesmas Loa Ipuh dan Puskesmas Mangkurawang. (Prokom09)

Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah membuka sosialisasi Transformasi Digital Daerah menuju Digital Smart City, Senin (24/01) di Hotel Grand Elty Singgasana Tenggarong.

Kegiatan yang diprakarsai oleh Bankaltimtara tersebut turut dihadiri para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemkab Kukar diantaranya Kadis Perkebunan Kukar M Taufik, Kadis PU Kukar Wisnu Wardhana, Kadinsos Kukar Hamly, Plt Kadispora Kukar H Fida Hurasani, serta para Camat se Kukar dan Kepala Cabang Bankaltimtara Tenggarong Amuniantoyo.

Direktur Bisnis dan Syariah Bankaltimtara Hairuzzaman mengatakan, sosialisasi yang dilaksanakan tersebut merupakan upaya Bankaltimtara dalam membangun kolaborasi dan sinergitas bersama Pemkab Kukar, guna mendukung optimalisasi pendapat asli daerah (PAD) melalui pengembangan elektronik dan digitalisasi dalam rangka pengembangan Smart City di Kukar.

“Saat ini Bankaltimtara memiliki beberapa produk yang dapat menunjang rencana pengembangan elektronikfikasi dan digitalisasi dalam rangka pengembangan Smart City di Kukar,” ucap Hairuzzaman.

Ditambahkannya, melalui pengembangan elektronikfikasi dan digitalisasi di Kabupaten Kukar, kedepan akan berdampak pada peningkatan PAD Kukar.

Lebih lanjut, dirinya mengatakan transformasi digitalisasi dalam rangka menuju Smart City saat ini menjadi fokus utama pengembangan masyarakat di Indonesia. Dimana menurutnya wacana Smart City telah digaungkan Pemerintah sejak tahun 2017, ditahun 2024 diharapkan akan tumbuh sekitar 100 Smart City di Indonesia.

Sementara itu, Bupati Kukar Edi Damansyah mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Bankaltimtara tersebut, karena sejalan dengan strategi pembangunan Kukar Idaman 2021-2026 dalam Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisiensi Dan Melayani, dimana salah satu programnya adalah digitalisasi pelayanan publik.

“Apa yang telah kita lakukan ini adalah bagian dari upaya Pemkab Kukar dalam menjabarkan atau mengimplementasikan peraturan presiden nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE),” ucap Edi.

Ditambahkannya, guna menunjang implementasi kebijakan SPBE di Kukar, saat ini Pemkab Kukar telah membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dalam menyikapi keputusan presiden nomor 3 tahun 2021 tentang satuan tugas percepatan dan perluasan digitalisasi daerah.

“Jadi saya ingatkan para jajaran bahwa kebijakan secara nasionalnya telah ada Keputusan Presiden, kita turunkan ditingkat lokal kita Kabupaten Kukar ini juga telah masuk dalam RPJMD yang sudah ditetapkan dalam peraturan daerah nomor 6 tahun 2021 tentang RPJMD Kukar tahun 2021-2026,” ucapnya.

Menurutnya, selama ini Pemkab Kukar telah melaksanakan transaksi non tunai namun skalanya baru sampai di tingkat pelayanan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), namun dirinya berharap sejak tahun 2022 ini skalanya bisa ditingkatkan hingga Kecamatan, Kelurahan hingga Desa.

Diakhir arahannya, Edi berharap melalui kegiatan sosialisasi transformasi digitalisasi daerah, kedepan Kepala OPD hingga tingkatan bendahara bisa memahami kebijakan transformasi digitalisasi daerah tersebut, karena dirinya ingin nantinya pada tahun 2024 sesuai visi misi Kukar Idaman hal tersebut telah bisa terwujud.(prokom07)