Tenggarong – Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Kartanegara (Kukar) H Sunggono membuka Forum Group Discussion (FGD) Sustainable Development Goal’s (SDGs) dengan tema “Kontribusi Dunia Pertambangan Kukar Dalam Pencapaian SDGs (tujuan pembangunan berkelanjutan) 2030”, di Gedung Puteri Karang Melenu (PKM) Tenggarong Seberang, Sabtu (15/01).

Kegiatan yang dilaksanakan oleh forum pemuda SDGs Kukar tersebut dihadiri diantaranya Rektor Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) Ince Raden, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kukar Aulia Rahman Basri, Superintendent Comdev PT MHU Muslim Gunawan, Ketua DPD KNPI Kukar Eko Wulandanu, perwakilan manajemen perusahaan yang beraktivitas di wilayah Kukar, serta perwakilan mahasiswa.
Ketua Forum Pemuda SDGs Kukar Aspin Anwar mengatakan tujuan dari kegiatan tersebut guna memberikan pemahaman terhadap komunitas, kepemudaan terkait capaian yang telah dilakukan oleh SDGs 2030, dan guna mengetahui apa saja program yang telah ditetapkan oleh perusahaan tambang dalam SDGs pada poin satu, tiga, empat, delapan, sembilan, lima belas dan tujuh belas.

“Kegiatan ini juga bertujuan guna membantu peran Pemkab Kukar dalam pencapaian pembangunan daerah yang berkelanjutan,” ucap Aspin.

Ditambahkannya, mengingat masih dalam kondisi pandemi sehingga peserta acara itu dibatasi maksimal 60 orang, yang terdiri dari perwakilan intansi, akademisi, swasta, organisasi kepemudaan serta perwakilan kemahasiswaan.

Sementara itu, Bupati Kukar Edi Damansyah dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekda Kukar H Sunggono mengapresiasi forum pemuda SDGs Kukar yang telah menginisiasi terselenggara kegiatan tersebut, menurutnya apa yang telah dilaksanakan tersebut menjadi bukti nyata keikutsertaan para pemuda Kukar, dalam memberikan sumbangsih pemikiran permasalahan pembangunan dalam perspektif pencapaian SDGs.

“Hal ini menjadi gambaran bahwa pemuda-pemuda di Kabupaten Kukar telah hadir dan memberikan sumbangsih pemikiran, tenaga dan waktu untuk kemajuan Kukar yang lebih baik,” ujar Edi Damansyah dalam sambutannya yang dibacakan Sekda Kukar H Sunggono.

Lebih lanjut disampaikan, dalam perspektif pembangunan daerah pada hakekatnya menyasar pada lima hal pokok, diantaranya peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, peningkatan dan pemerataan kesempatan kerja, peningkatan dan pemerataan lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik serta peningkatan daya saing daerah.

Berkenan dengan itu, Sekda menyampaikan, lima hal pokok tersebut telah dijabarkan dalam kebijakan strategis perencanaan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kutai Kartanegara 2021-2026, dengan memperhatikan seluruh isu strategis daerah, nasional maupun global yang mana hal tersebut menurutnya dijadikan sebagai pedoman dalam proses pembangunan daerah yang lebih terarah.

Selanjutnya, melalui filosofi pembangunan Kukar Idaman, prioritas pembangunan di Kukar menyasar pada pencapaian tiga hal pokok yaitu Kutai Kartanegara Tumbuh, Kutai Kartanegara Berkeadilan dan Kutai Kartanegara Yang Lestari.

“Guna mencapai keseluruhan dari pencapaian tersebut, diperlukan kolaborasi dari lima stakeholders pembangunan yaitu pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas dan media dalam satu kesatuan sistem yang saling terkait dalam koridor sinergi dan harmoni, ” ujarnya.

Adapun tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs yang telah disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 25 November 2015 yang berlaku secara universal, dengan 17 tujuan dan 169 target SDGs secara umum telah linier dengan kebijakan pembangunan Pemkab Kukar dalam koridor Kutai Kartanegara Inovatif, Berdaya Saing dan Mandiri.

Berkaitan dengan pencapaian SDGs di Kukar, Sekda menyebutkan bahwa Kukar masih mengalami maslah yang cukup serius terkait dengan kemiskinan, berdasarkan data BPS pada tahun 2020 terdapat 7,3 persen. Namun hal tersebut menurutnya dapat dijelaskan, dimana salah satu indikator penyebabnya dikarenakan melemahnya kegiatan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19.

Berkaitan dengan kondisi kemiskinan tersebut, Pemkab Kukar dalam periode pembangunan 2021-2026 telah merumuskan beberapa program pengentasan kemiskinan berbasis potensi, wilayah maupun sektoral yang mengarah pada perbaikan taraf hidup masyarakat yang lebih layak, yang mana menurutnya program tersebut secara umum dibagi menjadi dua kelompok besar, yakni program yang bersifat pemberdayaan dengan mengarahkan pada akses masyarakat terhadap lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha. Kemudian, program yang bersifat bantuan langsung yang ditunjukan guna memfasilitasi terhadap ketersediaan layanan dasar dan standar hidup layak seperti Pendidikan, Kesehatan, Perumahan dan Pangan.

Bupati berharap, berdasarkan atas kebijakan tersebut kedepan secara kumulatif ditargetkan tingkat kemiskinan di Kukar pada tahun 2026 turun menjadi 6,35 persen.

Untuk diketahui, kegiatan FGD tersebut dibagi menjadi dua sesi, dimana sesi pertama membahas Peran Para Pemangku Kepentingan Terhadap Pencapaian SDGs pada Poin Satu (menghapus kemiskinan) dan poin Empat (pendidikan bermutu), dan untuk sesi kedua membahas Peran Perusahaan Tambang Dalam Menjalin Kemitraan Di Poin 17. (prokom07)

Penulis: Hendro
Editor: Heru

Tenggarong – Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Kabupaten (Setkab) Kutai Kartanegara (Kukar) Akhmad Taufik Hidayat, didampingi Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar Sy Vanesa Vilna, menerima kunjungan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) di ruang rapat lantai 2 Bappeda Kukar, Jum’at (14/1).

Turut hadir pada pertemuan tersebut perwakilan Perangkat Daerah Pemkab Kukar terkait, yang mendapatkan Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi Kaltim.
Banggar DPRD Kaltim pada kunjungan itu dipimpin Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun, didampingi anggota Banggar, yakni Sarkowi V Zahri, Saefuddin Zuhri, H Baba, Ely Hartati Rasyid, Baharuddin Demu, Sapto Setyo Pramono, Rusman Yaqub, Rima Hartati dan Veridiana Huraq Wang, ilmembahas mekanisme Bankeu yang diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Kaltim nomor 49 tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah, sekaligus menyerap aspirasi dari OPD di Kabupaten Kukar.

Ahmad Taufik mengatakan kunjungan Banggar DPRD Kaltim ini dalam rangka evaluasi kegiatan Bankeu provinsi Kaltim khususnya tahun 2021, selain itu juga menyerap aspirasi apa yang menjadi masalah dan persoalan yang terjadi di Kukar, untuk diusahakan dan dirumuskan solusi bersama, supaya di tahun 2022 bisa berjalan sebagaimana yang menjadi harapan, baik Provinsi maupun Kabupaten Kukar.

“Persoalan disini terkait Pergub nomor 49 tahun 2020 itu yang berkaitan dengan mekanisme bantuan keuangan yang secara teknis itu dalam konteks nilai anggaran yang ditetapkan minimal Rp 2,5 miliar, dan ini menjadi persoalan Kabupaten Kota di Kaltim, khususnya di Kukar, ” ujar Akhmad Taufik.

Oleh karena itu, dikatakan Akhmad, karena kegiatan sudah dilaksanakan, namun ada beberapa kegiatan anggarannya belum dibayarkan.
Ia berharap bantuan DPRD Kaltim bisa menindak lanjuti kegiatan yang sudah dilaksanakan agar bisa dianggarkan di 2022 oleh pihak Pemerintah Provinsi dan bisa dibayarkan Pemkab Kukar.

“Kami berharap bantuan dan dukungan DPRD Kaltim melalui Banggar terkait masalah ini, karena ini akan menjadi beban Pemkab Kukar,” harapnya.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun mengatakan, kunjungan ini terkait serapan Bankeu provinsi Kaltim untuk Kukar yang penyerapannya baru 65 persen.

“Kita ingin tau kendalanya ada dimana, dan tadi disampaikan kendalanya salah satunya adalah penyesuaian grouping yang dari paket kecil aspirasi masyarakat, sedangkan dari Pergub semula nilai 100 atau 200 juta itu masih bisa,” ujarnya.

Ditambahkannya, Pergub ini harus melalui proses grouping yang memakan waktu, sehingga Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) terakhir untuk Bankeu baru dikeluarkan di Bulan Agustus 2021 dan mau tidak mau pelaksanaannya menjadi lambat.

“Kalau ada yang bilang hal ini tidak ada kaitannya dengan Pergub tersebut saya pastikan ada, karena ini terkait dengan penyesuaian Pergub itu tadi. Dan dari hasil pertemuan ini kami sudah mendapatkan masukan-masukan dari kawan-kawan OPD dan kawan-kawan di Kabupaten terkait apa saja yang mau direvisi, contoh terkait dengan angka batasan nilai di Pergub,” ungkap Muhammad Samsun.

Lebih lanjut Ia menuturkan Pergub tentang Bankeu itu boleh dikeluarkan oleh Gubernur tapi seharusnya tidak menyebutkan angka Rp 2,5 miliar dan ini masalahnya, di daerah lain semua ada Pergub terkait Bankeu tapi tidak menyebutkan angka hanya nomenklatur untuk menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kepala Daerah.

“Persyaratan serapan progres untuk syarat pencairan Bankeu tidak harus 80 persen, tapi kita ingin 50 sampai 75 persen boleh dicairkan, aspirasi ini akan kita sampaikan dan akan kita kaji lebih lanjut, ” tuturnya.

Terkait hal ini, Samsun menjelaskan bahwa DPRD Kaltim sebelumnya bertemu dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi terkait dengan realisasi anggaran 2021 untuk bantuan keuangan yang penuh dengan dinamika, dan ini harus luruskan supaya kedepannya bisa lebih maksimal serapan anggarannya. (Prokom01)

Penulis: Margini
Editor: Heru

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) bersama tim gabungan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Kukar, melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah di wilayah Tenggarong, Rabu (12/1) lalu.

Kegiatan tersebut, dimaksudkan dalam rangka meninjau pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT) yang mulai diberlakukan pada bulan Januari 2022 atau semester dua tahun ajaran 2021/2022 oleh pemerintah.

Kunjungan yang dipimpin oleh Kepala Disdikbud Kukar Thauhid Afrilian Noor dan Sekretaris Dinas Kesehatan (Dinkes) Kukar Ismi Mufiddah itu, diawali di sekolah TK Pembina Jl. Lais, TK 02 Tenggarong Jl. Cut Nyak Dien, SMP 3 Depan Unikarta, SD 028 samping SMP 3, SMP 1 dan SD 002 Jl. KH Dewantara, serta SMP dan SD IT Nurul Ilmi Jl. Akhmad Dahlan.
Thauhid, mengatakan Disdikbud Kukar bersama tim gabungan Satgas dari Dinkes Kukar, Satpol Kukar, Bagian Kesra Setkab Kukar turun bersama-sama memantau perkembangan di lapangan (sekolah).

“Hal ini terkait surat yang telah kita edarkan kepada pihak sekolah terkait PTMT untuk melakukan pertemuan tatap muka 100 persen dengan siswa,” ujarnya.

Selanjutnya, kata Thauhid karena masih Pandemi Covid-19, memang harus di pantau perkembangannya di lapangan, yakni bagaimana penerapan Protokol Kesehatan (Prokes) di sekolah.

“Namun, dari pantauan kami secara umum sudah sangat bagus penerapan Prokes, tinggal bagaimana pihak dari sekolah untuk pengaturan dan ketertibannya di luar/dalam kelas. Karena yang namannya anak-anak apalagi jam masuk/pulang bersama-sama dan memang ini agak rumit,” katanya.

Thauhid juga, meminta kepada para orang tua siswa untuk selalu mengingatkan anak-anaknya supaya tetap menerapkan Prokes yaitu rajin mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan.

“Kemudian yang terpenting pagi adalah tidak berjabat tangan, dan sering mencuci tangan dengan sabun maupun hand sanitezer yang tersedia di sekolah,” pintanya.

Sementara itu, Sekretaris Dinkes Kukar Ismi Mufiddah menjelaskan secara tehnis, bahwa hasil tinjau tadi masih ada beberapa yang perlu di sesuaikan oleh pihak sekolah, yakni jaga jarak (meja/kursi), fentilasi ruangan karena masih pandemi lebih baik jendela dibuka supaya sirkulasi udara lebih lancar.

Untuk jam belajarnya, kata Ismi pihak sekolah sudah mengaturnya yang maksimalnya 6 jam menjadi 3 jam karena penerapan PTMT oleh pemerintah.

“Kami minta tolong kepada seluruh sekolah di Kukar untuk mematuhi semua surat edaran baik dari tim Satgas maupun Disdikbud Kukar, supaya dalam melaksanakan PTMP di Kukar berjalan baik,” pintanya.

Selanjutnya, Ismi kembali mengingatkan bahwa Kukar masuk dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level II, untuk itu dirinya berharap semua pihak mematuhi Prokes.

“Mari kita sama-sama menjaga karena yang menjaga itu bukan tim Satgas Covid-19 Kukar, tetapi kita semua. Kemudian yang terpenting lagi adalah Vaksinasi kalau memang ada siswa/tenaga pendidik yang belum vaksin untuk segera datang ke Vaksinasi Kesehatan (Vaskes) terdekat,” tegasnya. (Prokom05)

Penulis: Rahman
Editor: Heru

Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah bersama Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid, Kapolres Kukar AKBP Arwin Amrih Wientama dan Dandim 0906 Tenggarong Letkol Inf Charles Alling, menerima pimpinan perkumpulan adat Remaong Kutai Berjaya (RKB) yang mengatasnamakan sebagai masyarakat adat, dalam rangka rapat tindak lanjut permasalahan perubahan warna jembatan Kutai Kartanegara Tenggarong, pada Kamis (13/01) di ruang Tribrata Polres Kukar, Tenggarong.

“Saya sangat berterimakasih kepada masyarakat terutama Remaong Kutai Berjaya yang telah melakukan kontrol terhadap Pemkab Kukar dan jajaran,” ujar Bupati.

Edi Juga menjelaskan sebagai Putera Kutai yang hidup di pedalaman pasti akan menjaga kaidah-kaidah kearifan lokal yang ada.

“Ke depan sudah direncanakan setiap gedung-gedung yang dibangun dan diperbaiki akan ada simbol-simbol kearifan lokal, hal ini sudah disampaikan kepada Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura,” ujarnya.

Secara khusus melalui silaturahim ini, ia menegaskan bahwa rencana perubahan warna ini tidak ada kaitannya dengan urusan politik.

“Pergantian ini tak ada kaitannya dengan partai, semua berdasarkan pertimbangan aspek teknis yang sudah dijabarkan oleh Dinas PU berkaitan dengan faktor keselamatan pelayaran dan warna merah putih merupakan simbol negara kita,” ujar Edi.

Edi mengatakan sepakat untuk mencari solusi permasalahan perubahan warna jembatan itu, dan disisi lain Ia berharap kondisi seperti ini tidak dimuati dengan unsur-unsur kepentingan lain.

“Adat istiadat dan kearifan lokal memang harus dipertahankan, tetapi jangan sampai hal-hal tersebut dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan keberadaan Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura juga harus dijaga marwahnya,” tegasnya.

Selanjutnya, sebagai Ketua Satgas Penanganan Covid-19, Bupati mengingatkan agar mengutamakan Protokol Kesehatan. Walaupun ada jaminan pada saat berkumpul untuk tetap mengutamakan protokol kesahatan.

Sementara itu Kapolres Kukar AKBP Arwin Amrih Wientama mengatakan bahwa pertemuan ini dilandasi atas rencana aksi Damai yang akan dilakukan oleh Perkumpulan Adat Remaong Kutai Berjaya dalam rangka permasalahan perubahan warna jembatan Kutai Kartanegara.

“Saya meminta untuk terus mendukung program pemerintah dalam hal ini menjaga kondusifitas wilayah khusunya Kukar, jangan sampai nantinya ada oknum-oknum tertentu atau pihak-pihak yang akan mencoba memperkeruh suasana atau kondusifitas wilayah,” pinta Arwin.

Ia juga mengatakan, Pencegahan penyebaran Covid-19 atas varian baru bisa dilakukan dengan mengurangi kerumunan dalam jumlah besar seperti aksi damai yang akan dilakukan pIhak Remaong Kutai Berjaya.

Rapat ini diharapkan dapat mencegah pengerahan masa yang besar, karena potensi kerumunan dengan banyak orang maka akan berdampak pada penyebaran varian baru tersebut.

“Kukar sudah landai dan bisa saja ternodai dengan seringnya pengerahan masa pada jumlah yang besar,” ungkapnya mengakhiri. (prokom 08)

Penulis; Lina
Editor: Heru