Tenggarong – Sebagai ajang silaturahmi pehoby dan para breeder (peternak) ikan Guppy (Poecilia reticulata) di Kutai Kartanegara (Kukar), komunitas pecinta Guppy hias Kukar yang tergabung dalam Kutai Kartanegara Guppy Community (KKGC) akan menggelar Latihan Bersama (Latber) Kontes Guppy se Kukar.

Ketua Panitia event tersebut Sandy mengatakan, selain ajang silaturahmi dan lebih mempopulerkan Guppy di masyarakat Kukar, Latber Kontes Guppy yang pertama kalinya akan digelar di KKGC tersebut, juga sebagai ajang pembelajaran tentang bagaimana Guppy kontes sesuai dengan Standar Guppy Nasional Indonesia (SGNI).

“SGNI merupakan acuan atau standar kontes Guppy di Indonesia, jadi Latber ini tentunya kita belajar bagaimana ikan Guppy yang bisa masuk kategori kontes, serta bagaimana cara mencetak atau merawat Guppy sehingga menjadi bagus,” ujar Sandy didampingi Ketua KKGC Ridwan, Rabu (23/3).

Selain itu menurutnya, Latber tersebut dijadkan sebagai pembelajaran pihaknya untuk menyelenggarakan kontes Guppy dari skala regional.

“Disini kita belajar menyelenggarakan kontes, nanti kalau teman-teman sudah siap, kami berkeinginan menyelenggarakan kontes skala regional, dan jika sumberdaya memadai akan ditingkatkan jadi skala nasional,” ujarnya.

Disebutnya, kegiatan KKGC juga bagian dari mendukung program Kukar Idaman, yakni pertanian dalam arti luas yang termasuk didalamnya usaha perikanan, serta ekonomi kreatif.

Adapun terkait Latber Kontes Guppy KKGC tersebut, rencananya dijadwalkan pada April 2022 di Tenggarong. Dengan mempertandingkan 9 kategori, yakni Solid/Albino Solid, Tuxedo/Albino Tuxedo, Pattern/Albino Pattern, Juvenil Solid, Juvenil Tuxedo, Juvenil Pattern, Any Other Tail (AOT), Big Tail, serta Female Open.

Sedangkan jurinya adalah Ridwan (All Guppy Kukar), Hendro (Balikpapan), dan Rasyid (Ars Guppy Balikpapan). Pemenang Latber Kontes Guppy KKGC ini akan mendapatkan piala, sertifikat dan uang pembinaan.

Untuk pendaftaran Rp 35 ribu per ikan. Selain itu panitia juga membuka pendaftaran bagi siapa saja yang ingin memasang logo farm atau usaha yang bersangkutan sebagai sponsor atau dukungan terhadap Latber ini.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Panitia di nomor 0813 3960 8715 (Ridwan) FB; All Guppy Farm Tenggarong, dan 0812 5481 4256 (Sandy).

Sementara, Abdi salah satu breeder Guppy di Tenggarong menyambut baik dengan diadakannya Latber Kontes Guppy tersebut. Baginya, Latber tersebut bagus untuk memacu breeder dan pehoby Guppy hias di Tenggarong dan sekitarnya untuk semangat mencetak Guppy unggulan.

“Ya bagus ini, jadi kita para pecinta Guppy bisa semangat sekaligus berbagi pengalaman untuk menghasilkan ikan yang bagus, serta dapat melihat langsung suasana kontes untuk pembelajaran. Saya harap per-guppy-an di Tenggarong dan Kukar umumnya semakin maju, karena dengan Latber Kontes ini menurut saya sekaligus memperkenalkan indahnya Guppy ke masyarakat,” ujar pemilik FF Guppy Farm Tenggarong itu.

Guppy adalah salah satu ikan hias air tawar populer di dunia, yang biasanya sebagai peliharaan untuk Aquascape. Ikan berukuran kecil yang kadang disebut mirip dengan ikan cupang ini pada jantannya memiliki motif di tubuh, yaitu berupa bintik-bintik, garis-garis, atau motif tak beraturan dengan warna beragam. Beberapa jenis Guppy merupakan hasil budidaya dan persilangan sehingga memiliki sirip dan ekor berukuran besar, berkibar, dan motif sangat indah.
Ikan ini mudah berkembang biak dan menyesuaikan diri sehingga pemeliharaannya relatif tidak sulit. Beberapa peternak ikan pun menjadikan guppy sebagai komoditas budidaya. (prokom04)

Tenggarong – Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Totok Heru Subroto, buka sosialisasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) pajak di kalangan Pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkungan Pemkab Kukar, yang digelar Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tenggarong di Ruang Serbaguna Kantor Bupati Kukar, Rabu (23/3).

Kegiatan yang juga dilaksanakan secara virtual tersebut dihadiri diantaranya Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setkab Kukar Akhmad Taufik Hidayat, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tenggarong Arief Hartono beserta jajaran, serta beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemkab Kukar seperti Kepala BPBD Kukar Marsidik, Kadis Perikanan dan Kelautan Kukar Muslik, Kepala DLHK Kukar Alfian Noor.

Bupati Kukar Edi Damansyah dalam sambutannya yang dibacakan oleh Totok Heru Subroto mengucapkan terimakasih atas pelaksanaan kegiatan sosialisasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan tersebut, menurutnya perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam upaya peningkatan kesejahteraan, keadilan, dan pembangunan sosial. Dimana dalam kondisi defisit anggaran perlu dilakukan strategis konsolidasi fiskal dalam upaya untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian.

Disebutnya, banyak kebijakan yang terkait dengan perpajakan yang belum dipahami oleh para Wajib Pajak, sehingga menimbulkan stigma adanya ketidakpatuhan dari Wajib Pajak, yang mana menurutnya di Kukar sendiri para Wajib Pajak selain pelaku usaha, rata-rata ASN apabila sudah berurusan dengan perpajakan selalu menghindar dengan berbagai alasan seperti tidak mengerti, repot dan susah.

“Ayok etam umpati (mari kita ikuti.red) sosialisasi ini dengan serius, supaya bisa memahami apa yang dimaksud dengan pajak, dan tidak kerepotan lagi apabila disuruh bayar pajak, jangan sampai kena sanksi karena tidak melaporkan harta perolehannya,” ujarnya.

Diharapkan dengan adanya kegiatan tersebut mampu mendorong capaian yang menjadi tujuan dari Pemerintah, yaitu meningkatkankan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekoniman. Mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, Makmur dan sejahtera. Mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkapasitas hukum. Melaksanakan reformasi administrasi kebijakan perpajakan yang konsolidatif dan perluasan basis perpajakan, serta meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.

Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tenggarong Arief Hartono mengatakan program PPS adalah program yang memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui dua kebijakan.

Yaitu, Kebijakan kesatu ditujukan kepada wajib pajak badan atau orang pribadi peserta pengampunan pajak atas harta yang diperoleh hingga tahun 2015 yang belum dilaporkan dalam program pengampunan pajak. dan untuk kebijakan kedua ditujukan kepada wajib pajak orang pribadi yang memiliki harta dengan tahun perolehan 2016 sampai 2020 dan belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tahun pajak 2020.

Melalui kegiatan sosialisasi tersebut Arief Hartono berharap peran serta seluruh wajib pajak untuk untuk bersama-sama bergotong royong membangun negeri dengan cara membayar pajak dan melaporkan SPT tahunan dengan patuh.

“Kami berharap mari bersama-sama kita membangun negeri dengan membayar pajak dengan patuh dan melaporkan SPT tahunan dengan patuh,” ucap Arief Hartono.(prokom07)

Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah didampingi Camat Loa Kulu Adriansyah melakukan penyerahan sertifikat tanah kepada masyarakat Loa Kulu, hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Selasa (22/3) di balai Temu Karya Jawa Baru Desa Loa Kulu Kota.

Kades Loa Kulu Kota Mohamad Rizali dalam laporannya mengatakan bahwa sertifikat program PTSL yang merupakan tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat untuk memberikan jaminan rasa keamanan atas kepemilikan hak atas tanah. Selain itu, dengan adanya sertifikat, juga akan menghindari konflik yang terjadi atas sengketa tanah yang ada di desa.

Ia juga menyampaikan tujuan dari program PTSL adalah untuk membantu masyarakat agar dapat memanfaatkan sertifikat dengan baik. Terlebih dengan adanya Program Kukar Idaman dengan semboyan inovasi, berdaya saing dan mandiri diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan keberadaan sertifikat dengan baik, misalnya bisa digunakan sebagai agunan ke bank untuk mendapatkan modal usaha.

Mohamad Rizali juga melaporkan jumlah sertifikat yang sudah selesai.
“Jumlah warga kami yang ada di Desa Loa Kulu Kota sebanyak 7.650 jiwa, dengan 2.395 Kepala Keluarga dan yang mengajukan proses sertifikat sebanyak 556 persil. Yang sudah selesai saat ini sebanyak 175 sertifikat,” ujarnya.

Sementara , Bupati Kukar Edi Damansyah mengatakan bahwa progam PTSL adalah kebijakan dari Presiden RI dan merupakan program bersama antara Pemerintah Kabupaten Kukar dengan Kantor Agraria Badan Pertanahan Kukar dan program PTSL, tanpa dipungut biaya.

“Jangan sampai ada oknum yang bermain dalam pengurusan PTSL ini, tolong sampaikan dan laporkan kepada kami apabila ada oknum yang meminta biaya untuk kita berikan sanksi,” kata Edi.

Edi juga menjelaskan, setelah sertifikat diterima oleh warga agar segera menindaklajuti pengurusan BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kukar.

“Di sertifikat tertulis biaya BPHTB terhutang, ini agar segera diurus ke Bapenda,” serunya.

Lebih lanjut Edi menjelaskan bahwa tujuan pemberian sertifikat melalui program PTSL adalah untuk memberikan kepastian perlindungan hak kepemilikan atas tanah kepada warga masyarakat. Selain itu, juga dapat digunakan untuk memberikan akses permodalan usaha ekonomi bagi masyarakat dengan dijadikan sebagai agunan pinjaman di bank.

Akan tetapi, Edi memberikan alternatif pilihan lain kepada warga terkait permodalan usaha. Edi menjelaskan keberadaan Kredit Kukar Idaman yang diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro dan menengah.

“Kredit Kukar Idaman tidak ada agunan, tidak ada bunga dan dapat diurus di Bank Kaltimtara yang ada di Kecamatan Loa Kulu,” ujarnya.

Dengan adanya program Kredit Kukar Idaman, Edi mengimbau kepada warganya agar tidak lagi melakukan pinjaman kepada rentenir. (Prokom06)

Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah bersama Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kukar Sutikno, Camat Loa Kulu H Adriansyah dan Kepala Desa Loh Sumber Sukirno, melakukan penanaman padi perdana varietas Mekongga di agro wisata Mapantama Desa Loh Sumber Kecamatan Loa Kulu, Selasa (22/3).

Penanaman padi atas lahan 30 hektar itu dilakukan dengan menggunakan mesin rice transplanter.

Penanaman padi itu dimaksudkan dalam rangka kegiatan optimalisasi lahan pertanian yang ada di Desa Loh Sumber.

“Saat ini, kegiatan optimalisasi lahan pertanian sudah berjalan dengan baik, ” ujar Bupati.

Namun, diakui Edi para petani terkendala dalam mencari pasar. Maka, Bupati berpesan kepada para petani agar jangan terbebani fikiran mencari pasar, tapi para petani untuk fokus terhadap kegiatan produksi.

“Untuk masalah pemasaran ditangani oleh BUMDes (Badan Usaha Milik Desa. red), Bulog dan berbagai dunia usaha lain yang sudah mulai melirik sektor pertanian, ” ujarnya.

Seperti halnya yang sudah dilakukan BUMDes Sumber Purnama Desa Loh Sumber, yang memberikan dukungan pendampingan berkaitan dengan pembukaan lahan, membantu peralatan tanam dan membeli hasil dari para petani.

“BUMDes Sumber Purnama sudah mempunyai unit pengolahan yang memproduksi beras kemasan, hasil produksinya pun mempunyai kualitas yang bersaing,” ujar Edi.

Sementara, dalam pemanfaatan peralatan pertanian, Edi juga menyampaikan bahwa saat sekarang, Pemkab Kukar sedang melakukan perencanaan terhadap kebutuhan peralatan pertanian, sesuai dengan kondisi masing-masing Kecamatan yang ada di Kukar.

Lebih lanjut, Edi mengatakan bahwa Pemkab Kukar akan melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Gubernur Kalimantan Timur, terkait pola pembangunan pertanian antara Provinsi Kaltim dengan Kukar, agar lebih terencana dan terkonsep dengan baik sebagai penguatan apa yang sudah dilakukan Pemkab Kukar selama ini.

Pada kesempatan itu, Edi juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada PT MHU yang sudah membeli beras dari BUMDes Sumber Purnama Loh Sumber. Bupati kemudian berpesan kepada para petani agar terus menjaga dan mempertahankan kualitas. “Jaga kualitas, karena kita sedang membangun kepercayaan, Pemkab Kukar mendorong semua perusahaan yang ada di Kukar untuk membeli produk lokal dan ini sudah ditetapkan melalui Perbup,” tegasnya.

Ia mengatakan bahwa apa yang dikerjakan petani sudah berbasis pasar, dimana para petani akan menanam apa yang menjadi kebutuhan pasar.

Di akhir sambutannya, Edi berpesan kepada Kepala Desa agar selalu waspada, karena informasi yang ia dapatkan ada oknum tertentu yang mencoba memanfaatkan para petani. Oknum tersebut masuk ke kelompok tani dan menawarkan bantuan penyusunan proposal untuk mengajukan peralatan pertanian dan warga dipungut biaya.

“Tolong ini menjadi perhatian, agar dicermati dan diwaspadai oleh Kepala Desa dan warga nya, karena hal ini akan merusak citra Pemerintah, merusak citra Dinas Pertanian, Camat dan Kepala Desa. Informasi yang saya dapatkan, oknum ini sudah masuk ke salah satu desa yang ada di Kukar,” tegas Edi. (Prokom06)

Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah menyaksikan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman antara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kaltim dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kukar tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Pengembangan Manajemen dan Peningkatan Kinerja, Selasa (22/3) di Ruang Serbaguna Kantor Bupati.

MoU tersebut ditandatangani oleh Kepala BKPP Supriadi dan Direktur BUMD di Kukar, yang juga dihadiri Dewan Pengawas dan Komisaris BUMD, Sekretaris Daerah Kukar Sunggono, dan sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kukar.

Kerjasama tersebut merupakan tindak lanjut dari MoU antara Pemkab Kukar dengan BPKP Kaltim Nomor 180//MoU/28/HK/2018 dan Nomor MoU-9/PW17/3/2018 tentang Pengembangan Manajemen Pemkab Kukar khususnya tentang peningkatan kinerja Perusda/BUMD (good corporate governance).

Bupati mengapresiasi semua pihak atas terlaksananya MoU tersebut, karena merupakan suatu keinginan untuk menjadi lebih baik dalam menyelsaikan persoalan-persoalan perusahaan.

Dikatakannya, kerjasama tersebut sebagai bentuk perubahan tata kelola BUMD untuk kerah yang lebih baik.

“Perubahan ini memang sulit tapi bisa kita lakukan, ini merupakan komitmen, saya harap BPKP menegur kami jika ada yang tidak sesuai,” ujarnya.

Bupati mengatakan, perubahan yang dilakukan yakni perubahan pola pikir dan budaya kerja. Maka Edi mengingatkan kepada BUMD agar jangan berharap ada penyertaan modal dari Pemkab.

“Kami hanya memfasilitasi dengan regulasi menghubungkan dengan dunia usaha, maka jalankan dengan baik perusahaan daerah ini,” tegasnya.

semakin banyaknya tugas dan beban dalan menjalankan perusahaan, terkadang tidak terlepas dari permasalahan, misalnya masalah tata kelola dan akuntansi yang belum semestinya sehingga menjadi temuan auditor, maka hal tersebut tentu memerlukan advis dari para ahli.

Demikian juga dengan tuntutan akan pengembangan sumber daya manusia (SDM), managemen asset, bimbingan teknis (Bimtek) dan konsultasi, yang perlu dilakukan dalam upaya peningkatan kinerja maupun dalam upaya untuk pembenahan yang sesegera mungkin dilaksanakan untuk mencegah timbulnya masalah hukum.

“Maka diperlukan pengembangan kompetensi SDM BUMD melalui pendidikan dan pelatihan,” ujarnya.

Acara tersebut juga dirangkai dengan pembekalan tentang Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan yang Baik) dan tentang Mamajemen Risiko.

“Saya harapkan untuk diikuti dengan serius.yang penting untuk menambah pemahaman baik oleh Direksi, Dewan Pengawas/Komisaris, Satuan Pengawas Interen (SPI) maupun jajaran manajer atau kepala bagian,” harapnya.

Diharapkannya lagi, materi pembekalan itu akan memberikan wawasan yang lebih luas tentang bagaimana itu tata Kelola perusahaan yang baik maupun arti penting manajemen resiko sehingga dapat membantu memperlancar dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi. (prokom04)