Tenggarong – Menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) serentak pada tahun 2024 mendatang, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kukar melakukan sosialisasi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Acara yang digelar secara virtual itu dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar H Sunggono didampingi Asisten III Totok Heru Subroto, Kepala BKPSDM H Rakhmadi, Kesbangpol Kukar Sutrisno dengan peserta dari seluruh ASN pada OPD dilingkungan Pemkab Kukar, menghadirkan pembicara dari Bawaslu Kukar Yulia Parlina, di Ruang Vidcon lantai II Kantor Bupati Kukar, Kamis (16/6).

Dalam arahannya Sekda meminta agar pemahaman netralitas untuk diingat oleh ASN, dimana sebelumnya sudah diberikan pembelajaran dari sebelum diangkat menjadi ASN dan setelah menjadi ASN sudah dilakukan sumpah dan janji sebagai ASN. Kemudian dilakukannya penandatanganan fakta integritas dan ASN dituntut selalu netral menghindarkan diri dari konflik benturan kepentingan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela.

Dikatakannya, sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk selalu mengingatkan ASN nya agar bersikap netral pada saat pemilu baik Pilkada, Pilpres dan Pilkades. Karena beberapa waktu lalu masih ditemukan ASN yang melakukan pelanggaran terhadap netralitas ASN pada saat dilaksanakan Pemilu, dimana pada Pemilu lalu tercatat beberapa pelanggaran ASN Kukar.

“Tentu saja dalam pemberian sanksi dan lainnya, dilaksanakan berdasarkan rekomendasi dari komisi ASN setelah memperhatikan menganalisa laporan pemeriksaan yang dilakukan Bawaslu Kukar,” ujarnya.

Lebih lanjut katanya, posisi ASN sebagai pelayan masyarakat dan pelaksana jalannya pemerintahan tidak bisa dilepaskan dari sorotan publik karena mampu menggerakkan potensi dan sosial politik yang ada dilingkungan masing – masing.

“Seorang ASN harus bebas dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun,” ujarnya.

Disebutnya, birokrasi pemerintahan akan kuat jika ASN bersikap netral dari segala bentuk kepentingan dan pengaruh politis serta dapat mendukung iklim demokrasi yang sehat dalam Pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pelanggaran netralitas ASN akan berdampak dengan adanya diskriminasi layanan munculnya kesenjangan dalam lingkup ASN adanya konflik adanya kepentingan berdampak pada ASN yang tidak professional.

Maka, Pemerintah melalui Kementerian pemberdayaan ASN dan Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri, Komisi ASN dan Badan Kepegawaian Negara serta Bawaslu selalu melakukan sinergitas dan efektifitas koordinasi dalam pengawasan ASN.

“Kita berharap semoga Pemilu akan datang tidak ada lagi ASN yang akan mendapat hukuman disiplin karena dinyatakan tidak netral,” harapnya.

Dikatakan Sunggono Presiden telah meluncurkan Core Values “BerAKHLAK” dan Employer Branding ASN “Bangga Melayani Bangsa”, hal ini bertujuan untuk menyeragamkan nilai – nilai dasar yang ada didalam diri ASN di Indonesia dan secara khusus dalam hal ini ASN pemerintahan, diharapkan akan menjadi pondasi budaya kerja bagi ASN professional dan akan diterapkan di OPD masing – masing. ASN harus memihak kepada pemerintah yang sah tidak pada sosok dan pihak tertentu hal ini sebagai wujud nyata netralitas ASN dalam menjalankan tugas, fungsi dan perannya.

Selanjutnya Kepala BKPSDM H Rakhmadi mengungkapkan tujuan sosialisasi ini agar dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya netralitas bagi ASN di Pemkab Kukar, dan untuk memahami makna netralitas itu sendiri diharapkan pada saat Pemilu maupun Pilkada akan datang tidak ada ASN yang dijatuhi sanksi hukuman disiplin melanggar netralitas ASN.

Ketentuan netralitas ASN itu sendiri telah diatur undang – undang nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dimana disebutkan bahwa ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, pengawas pembangunan melalui pelaksanaan pelayanan publik yang professional bebas dari intervensi politik serta bersih dari KKN. Didalam pasal 5 huruf n peraturan pemerintah nomor 94 Tahun 2021 pengganti peraturan nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai bahwa PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden, Wakil Presiden, calon Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

“Oleh karenanya sosialisasi netralitas ASN pada hari ini perlu didukung sehingga kedepannya diharapkan tidak ada lagi terjadi pelanggaran netralitas yang dapat merugikan ASN sendiri,” pintanya.(Prokom06)

Tenggarong – Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kutai Kartanegara (Kukar) Maslianawati Edi Damansyah resmikan Gebyar Wisuda Vaksin bagi balita yang telah melakukan vaksin lengkap selama 2 tahun, Rabu (15/6) di Pendopo Odah Etam Tenggarong.

Acara ditandai dengan penyerahan sertifikat bagi balita yang telah melakukan vaksin selama 2 tahun oleh Ketua PKK Kukar dan Anggota DPRD Kaltim Ely Hartati Rasyid.

Maslianawati dalam sambutannya mengatakan, vaksin sangat penting bagi anak -anak
dalam tumbuh kembangnya, untuk mencegah stunting dan gizi buruk, untuk itu peran Pos pelayanan terpadu (Posyandu) sangat besar dalam vaksinasi.

“Posyandu sangatlah penting, maka keberadaan tim medisnya baik Dokter maupun Bidan setiap bulan harus rutin, keberadaan kader -kader Posyandu harus lebih gesit dan giat lagi,” ujarnya.

Diharapkannya, kader Posyandu senantiasa dapat menarik minat ibu ibu hamil, dan orang tua balita agar setiap bulannya dapat mengunjungi Posyandu.

Sementara, Atih Hayati Ketua Pokja PKK Kecamatan Tenggarong mengapresiasi para Kader Posyandu se Tenggarong yang telah memberikan vaksin lengkap kepada balita dan menjadi contoh bagi ibu-ibu disekitar lingkungan masing-masing, sehingga para orang tua antusias membawa balitanya untuk vaksin secara lengkap di Posyandu.

“Keberadaan kader Posyandu menjadi hal yang sangat strategis dan penting, sehingga pelayanan yang diberikan kemasyarakat dapat memberikan dampak yang positif,”imbuhnya

Acara Gebyar Wisuda Vaksin diikuti oleh kader Posyandu dan Puskesmas di Tenggarong. (Prokom-02)

Tenggarong – Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Totok Heru Subroto mengikuti secara virtual Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern (Wasin) Pemerintah tahun 2022, Selasa (14/6) di Kantor Bupati Kukar.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pusat itu dibuka oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo. Presiden mengintruksikan seluruh Kepala Daerah untuk seriusi percepatan pemulihan ekonomi nasional dengan mengoptimalkan produk dalam negeri.

Jokowi mengatakan, dalam rangka mengoptimalkan pemulihan ekonomi dalam negeri, maka seluruh kepala daerah dapat lebih serius dalam Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) sebagai perwujudan cinta produksi dalam negeri.

“Kawal terus secara konsisten produk dalam negeri untuk bangsa mandiri, jaga kepatuhan kementerian, lembaga, pemda (pemerintah daerah), BUMN, BUMD, agar memenuhi target belanja produk dalam negeri. Berikan sanksi yang tegas untuk ini” ujarnya.

Lebih lanjut Presiden juga mengingatkan kepada seluruh elemen bangsa untuk siap menghadapi berbagai ancaman. Menurutnya saat ini krisis pangan, energi, dan kenaikan inflasi menjadi ancaman utama di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian.

“Ancaman krisis pangan, krisis energi, dan kenaikan inflasi sedang dihadapi seluruh negara. Dan, ini baru awal-awal. Oleh sebab itu, kita semuanya harus lebih peka, aktif serta betul-betul harus menyiapkan diri mengenai hal ini,” katanya

Jokowi menekankan belanja pemerintah yakni belanja pemerintah pusat dan belanja pemerintah daerah itu harus memiliki tiga hal yang penting, yakni menciptakan nilai tambah. Yang kedua, bisa membangkitkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri, serta yang ketiga efisien.

Sementara itu Asisten III Setkab Kukar Totok Heru Subroto mengatakan Pemerintah Daerah siap melaksanakan intruksi atau arahan Presiden RI untuk lebih mengutamakan produk lokal guna mengoptimalkan pemulihan ekonomi dalam negeri.

“Pemkab Kukar siap melaksanakan apa yang diintruksikan Presiden guna melakukan pembenahan dan perubahan terhadap peningkatan dan pengoptimalan pemulihan ekonomi bangsa khususnya di Kabupaten Kukar,” ujarnya.

Tentunya sebut Totok, Pemkab Kukar bersama seluruh elemen masyarakat agar bisa bersama-sama mendukung dan bisa lebih peka, serta aktif terhadap semua peluang yang ada guna mengembangkan dan meningkatkan potensi pertumbuhan dan membangkitkan ekonomi yang ada.

Untuk diketahui Asisten III Setkab Kukar Totok Heru Subroto di dampingi oleh Kepala Inspektur Kukar Heri, dan beberapa perwakilan OPD terkait. (Prokom 09).

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Setkab, melaksanakan soialisasi dan bimbingin teknis belanja langsung pengadaan barang dan jasa melalui Marketplace/Mbizmarket, bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkungan Pemkab Kukar, yang dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) H Sunggono, di Ruang Serbaguna Kantor Bupati Kukar, Selasa (14/6).

Dalam laporannya, Kepala Bagian BPBJ Aspianur Sandi mengatakan kegiatan tersebut berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
Khusus kepada para Kepala Daerah, Gubernur, serta para Bupati/Wali Kota diinstruksikan agar menambahkan layanan pendaftaran bagi pelaku usaha sebagai penyedia barang/jasa pemerintah pada mall pelayanan publik daerah, termasuk layanan konsultasi pendaftaran sebagai merchant pada Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE). Kemudian mendorong percepatan produk dalam negeri dan/atau produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi pada masing-masing daerah untuk tayang dalam Katalog Lokal atau Toko Daring, serta memerintahkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk Belanja Produk Dalam Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi melalui Katalog Lokal atau Toko Daring.

Dikatakannya, Kukar sebenarnya sudah mempunyai Perbup nomor 74 tahun 2021 tentang gerakan bena dan beli produk daerah, jadi Kukar sudah mendahului gerakan tersebut untuk para pelaku UMKM.

Adapun tujuan dari Bimtek itu agar para pelaku pengadaan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan dan Bendahara maupun bendahara pembantu dan para pelaku UMKM, dapat mengimplementasikan amanat instruksi Presiden tentang percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk UMKM dalam rangka mensukseskan gerakan bangga menggunakan produk Indonesia.

Dikatakannya, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bekerjasama dengan Bankkaltimtara menjadi sponsor dengan sasaran agar para pelaku pengadaan PPK, Pejabat Pengadaan dan Bendahara maupun bendahara pembantu dan para pelaku UMKM dapat menggunakan aplikasi bila pengadaan yang difasilitasi oleh LKPP.

Bimtek itu diikuti 168 orang dari 56 OPD dan diikuti pelaku usaha lokal 89 orang, dan transaksi perdana akan dilakukan pada tanggal 20 Juni 2022.

“Jika ada OPD yang ingin lakukan transaksi pertama nanti silahkan untuk melakukan pendaftaran misalnya belanja ATK, makan minum dan suvenir,” ujar Sandi.

Sementara dalam sambutan Bupati Kukar Edi Damansyah yang disampaikan Sekda H Sunggono mengungkapkan saat ini Pemkab Kukar telah merespon terhadap Instruksi Presiden tersebut dengan membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), yang tugasnya yaitu melakukan koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pedoman penggunaan produk dalam negeri di lingkungan masing-masing instansi. Kemudian, menginstruksikan kepada OPD agar Wajib merencanakan, mengalokasikan dan merealisasikan paling sedikit 40% dari nilai anggaran belanja barang/jasa yang dikelolanya untuk penggunaan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi.

“Saya tambahkan untuk informasi yang dapat saya sampaikan bahwa berdasarkan data yang ada di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) untuk rencana barang dan jasa tahun 2022 itu rencana penggunaan produk dalam negeri kita 92,8 persen, sebenarnya komitment OPD untuk menggunakan produk UMKM sudah cukup tinggi. Selanjutnya untuk terus berlanjut komitmennya kali ini kita mempertemukan OPD dengan para pelaku usaha melalui media ini,” katanya.

Lebih lanjut katanya, untuk percepatan peningkatan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dilakukan dalam bentuk Program Kredit Kukar IDAMAN yaitu Fasilitas Kredit yang ditujukan kepada para pelaku UMKM khusus wilayah Kukar pada sektor Pertanian, Perikanan, Pengolahan, Perdagangan dan Jasa dengan Bunga 0,00% (nol persen), Biaya Rendah dan Proses Cepat.

Lembaga Jasa Keuangan yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Kukar sebagai penyalur Kredit Kukar Idaman tersebut adalah Bankaltimtara. Sejalan dengan Program Kredit Kukar IDAMAN yang ditujukan kepada para pelaku UMKM, maka untuk meningkatkan jumlah transaksi belanja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Lokal Pemkab Kukar melakukan bimbingan teknis kepada Pelaku Pengadaan dan Pelaku Usaha agar dapat memahami tata cara belanja pemerintah melalui PPMSE Toko Daring.

Kemudian Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah saat ini telah memfasilitasi penerbitan sertifikasi produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi, juga mempromosikan dan menyelenggarakan business matching antara Pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi sebagai supplier kepada Publik dan Organisasi Perangkat Daerah sebagai pembeli. Agar program UMKM Go Digital melalui Penyelenggaraan Perdagangan melalui Sistem Elektronik dapat berjalan sesuai harapan maka Dinas Komunikasi dan Informatika sudah memperkuat infrastruktur telekomunikasi yang tersebar di 18 Kecamatan.

Sementara, Pimpinan Divisi Pengembangan dan Digital Banking BanKaltimtara Bobby Daniyal mengatakan teknologi semakin berkembang dan banyak sekali merubah gaya hidup baik keseharian dirumah dan tempat aktivitas, sebagai salah satu solusi digitalisasi pengadaan barang dan jasa bisa dilakukan melalui platforn Mbiesmarket.

“Dalam hal ini Bankaltimtara hadir sebagai partner bagi semua untuk memberikan solusi pembayaran, jadi transaksi nanti dilakukan oleh pelaku usaha yang sudah memiliki rekening Bankaltimtara,” harapnya.

Acara tersebut menghadirkan pembicara Usran Masahere Trainer Mbizmarket, dan Muhammad Dipo Nugroho Account Executive Kaltim. Pelaksaan berlangsung dari tanggal 14 – 17 Juni 2022. (Prokom06)