Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kukar, yang berlangsung di Hotel Grand Elty Tenggarong, Sabtu (29/10 ).

Hadir dalam acara tersebut Ketua Pimpinan Daerah DMI Kukar H Muhammad Bisyron. Irianto Ketua Gannas Annar (Gerakan Nasional Anti Narkoba) Kutai Kartanegara, Ketua BAZNAS M Syafik, segenap pengurus DMI Kukar dan DMI Kecamatan se Kukar, Takmir Masjid Besar Kecamatan se Kukar, para Alim ulama, Tokoh agama, Tokoh masyarakat, Tokoh pemuda, Tokoh wanita serta sejumlah undangan lainnya.

Edi Damansyah mengatakan, keberadaan DMI Kukar telah memberikan sumbangan yang besar sebagai pemicu kebijakan Pemerintah Daerah dalam melakukan Verifikasi dan Validasi (Verivali) terhadap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang merupakan data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Data ini merupakan acuan dalam pemberian bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar.
Berkat dorongan yang dilakukan oleh DMI Kukar yang pada awalnya hanya dipergunakan untuk mendata Jamaah Sekitar Masjid dengan menggunakan aplikasi “eDI-MASJID” (Elektronik Data Informasi Masyarakat Sekitar Masjid), kemudian aplikasi ini ternyata dapat dipergunakan untuk melakukan Verivali DTKS yang hasilnya luar biasa, dapat menggambarkan kondisi sosial yang sesungguhnya dengan mengetahui akar masalah penyebab kemiskinan, sehingga memudahkan Pemerintah Daerah dalam melakukan intervensi secara terarah dan terukur.

Contoh nyata yang telah dilakukan oleh DMI diantaranya yaitu terobosan yang mampu memberikan inspirasi bagi Pemerintah Daerah untuk mempercepat Pembentukan Yayasan di setiap Masjid, mempercepat administrasi Perijinan Rumah Ibadah Khususnya Masjid seperti Sertifikasi dan IMB, membantu Pemerintah Daerah dalam membangkitkan semangat Pengurus Takmir Masjid untuk lebih peduli dengan Jamaah di sekitar Masjid.

Edi yakin ke depan banyak lagi yang bisa dilakukan oleh DMI dalam membantu program-program pemerintah.

“Kami mengapresiasi
tinggi Ketua DMI Kukar beserta jajaran yang telah menginfaqkan tenaga dan pikirannya, yang secara terus menerus mendorong Takmir Masjid agar mampu menjalankan fungsinya di bidang pemberdayaan masyarakat sekitar masjid,” ujarnya.

Kata Edi, tidak sekedar membangun fisik masjidnya semata. Akan tetapi lebih jauh dari itu semua ialah membangun, menghidupkan dan memakmurkan fungsi Masjid yang didirikan itu jauh lebih penting.

Sementara itu menurut Ketua panitia acara itu H Hardiansyah, Rakerda DMI ini diikuti 120 orang yang terdiri dari PW DMI Kaltim, seluruh pengurus Pimpinan Daerah DMI Kukar, Pengurus Cabang DMI se-Kukar,Takmir Masjid serta Bagian Kesra Setkab Kukar.

Sedangkan materi yang diberikan tentang kebijakan umum peran dan fungsi Dewan Masjid, Kebijakan Kementerian Agama dalam manajeman Masjid , review rencana strategis , program dan kegiatan,evaluasi kinerja DMI dua tahun terakhir, laporan kegiatan pengurus cabang DMI serta penyusunan program prioritas dan rekomendasi. ( Prokom 03 ).

Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah lakukan kunjungan kerja dan silaturahmi bersama masyarakat petani plasma, pengurus koperasi kemitraan, dan jajaran manajemen PT Tunas Prima Sejahtera (TPS) di Halaman Pabrik PT TPS Desa Kahala Kecamatan Kenohan, Jumat (28/10).

Edi Damansyah didampingi diantaranya Kadis Perkebunan Kukar M Taufik, Kadis Pertanian Kukar Sutikno, Camat Kenohan H Kaspul, jajaran Dinas Koperasi Kukar, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Kecamatan Kenohan dan Kecamatan Kembang Janggut.

Selain bersilaturahmi, pada kesempatan itu Edi Damansyah juga menyerahkan Surat Keputusan (SK) Calon Petani Plasma (CPP) Kemitraan dari PT TPS kepada koperasi plasma yang berada di Kecamatan Kenohan dan Kecamatan Kembang Janggut, serta Dana Talangan Plasma, dan penyerahan Corporate social responsibility (CSR) 30 ekor Sapi kepada Kecamatan Kenohan dan Kecamatan Kembang Janggut, serta penyerahan Surat Tanda Daftar Budidaya Tanaman Perkebunan.

Adapun koperasi penerima SK CPP ialah Koperasi Prima Indah Sejahtera Desa Genting Tanah, dan Koperasi Mitra Empang Bersatu Desa Kahala.

Edi Damansyah mengatakan atas nama Pemerintah Kabupaten Kukar menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada manajemen PT TPS, karena keberadaannya di Kecamatan Kenohan dan Kembang Janggut merupakan investasi jangka panjang di Kabupaten Kukar, khususnya dalam memberikan daya ungkit terhadap perkembangan pembangunan di Kecamatan Kenohan dan Kembang Janggut serta dalam memberikan perbaikan tarap hidup kepada masyarakat yang berada di areal wilayah kerja dari PT TPS itu sendiri.

Dikatakannya, mengapa dirinya menghadiri secara langsung kegiatan penyerahan SK CPP yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah tersebut, karena dirinya beranggapan apa yang dilakukan tersebut sangatlah penting khususnya terkait hajat hidup masyarakat banyak, sehingga dirinya pun berharap kegiatan tersebut tidak hanya menjadi kegiatan seremoni semata.

“Hari ini itu ada tiga agenda sangat penting di kabupaten, salah satunya paripurna penetapan APBD, tapi saya minta Wakil Bupati yang hadir, karena saya harus menghadiri kegiatan ini karena ini adalah kegiatan bersama kita untuk mengurusi rakyat, mengurusi kehidupan masyarakat banyak khususnya yang berkaitan dengan kebun plasma ini,” ujar Edi.

Lebih lanjut, Edi Damansyah mengatakan dalam proses penetapan nama-nama yang masuk didalam SK CPP tersebut sangat panjang prosesnya, karena di era kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Kukar H Rendi Solihin sangat berhati-hati dalam penetapan nama-nama yang masuk kedalam SK CPP tersebut berdasar data, fakta dan aturan yang berlaku, karena tidak ingin ke depan keberadaan dari SK CPP tersebut hanya menjadi kamuflase dari amanah yang diberikan oleh masyarakat kepada Pemerintah Daerah guna mengurusi persoalan perkebunan plasma tersebut.

“Di era kami, saya sangat berhati-hati dalam penetapan keputusan nama-nama calon petani plasma itu, karena saya tidak ingin, dan saya sudah gariskan kepada Kadis Perkebunan, saya tidak ingin amanah yang diberikan oleh masyarakat kepada kami ini kita hanya membuat kamuflase, kita hanya membuat kepura-puraan,” ujar Edi.

Lebih lanjut, Edi Damansyah mengatakan berkaitan dengan penetapan kemitraan plasma yang didasari oleh keputusan Kementerian Pertanian, dimana terkait pengelolaan minimal dua puluh persen dari plasma tersebut, Pemkab Kukar dalam menetapkan nama-nama dari masyarakat yang berhak masuk dalam penetapan surat keputusan tersebut ialah warga yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) berdomisili di Kukar khususnya yang berada di wilayah kerja perusahaan tersebut. Namun, menurutnya apabila ada masyarakat yang memiliki lahan namun tidak memiliki KTP Kukar, Pemda tidak akan menghalangi masyarakat tersebut untuk mengelola lahannya, namun menurutnya dalam sistem pengelolaannya menggunakan sistem pola kemitraan mandiri.

“Ini adalah bentuk komitmen dalam melindungi warga masyarakat Kutai Kartanegara setempat dan sekitar perusahaan itu berada,” ungkap Edi Damansyah.

Dirinya berharap kemitraan yang telah dibangun antara perusahaan dan koperasi bisa berjalan sesuai dengan sistem dan ketentuan yang berlaku sehingga ke depan apa yang telah dibangun tersebut berjalan dengan baik dan sehat. Berkenaan dengan hal tersebut dirinya meminta agar dilakukan keterbukaan informasi, dan kepala desa sebagai pembina koperasi tidak merangkap jabatan sebagai ketua koperasi apapun alasannya, karena menurutnya apabila ke depan terdapat permasalahan bisa dipastikan permasalahan tersebut tidak akan tuntas apabila Kades yang merupakan pembina koperasi, namun dirinya juga sebagai ketua koperasi, sehingga hal tersebut menempatkan posisi Kades tersebut dalam permasalahan yang ada, sehingga tidak ada pihak penengah yang berada di tengah-tengah antara kedua belah pihak yang lagi bertikai.

“Tidak boleh lagi ke depan Kades menjadi ketua koperasi apapun alasannya, apakah itu alasannya kehendak rakyat tidak ada lagi, karena aturan tidak memperbolehkan,” ucap Edi.

Pada kesempatan tersebut, Edi juga berharap kepada PT TPS terkait pola kemitraan tersebut tidak hanya sebatas kemitraan kebun plasma kelapa sawit semata, namun bagaimana sistem kemitraan-kemitraan lainnya juga bisa dikembangkan dengan melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dimiliki oleh pemerintahan desa yang berada di sekitar lokasi kerja dari PT TPS.

Berkenan dengan hal tersebut, dirinya menyarankan agar manajemen PT TPS untuk melakukan studi banding terkait sistem kemitraan-kemitraan yang telah dilaksanakan oleh PT Niaga Mas yang berada di Desa Sungai Payang Kecamatan Loa Kulu dengan BUMDes Desa Sungai Payang yang saat ini telah masuk TOP 45 nasional dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).(prokom07)

Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah serahkan Surat Keputusan (SK) Calon Petani Plasma (CPP) kemitraan dari PT Agro Bumi Kaltim (ABK), kepada koperasi plasma Kecamatan Kenohan, Jumat (28/10) di halam Kantor PT ABK di Desa Teluk Bingkai Kenohan.

Adapun SK CPP tersebut diserahkan kepada Koperasi Dayang Kencana Lestari Desa Lamin Pulut, Koperasi Telihan Bangkit Bersinar Desa Lamin Telihan dan Koperasi Sinar Kahala Sejahtera Desa Kahala.

Estate Manager PT ABK Maryo Marik mengatakan perusahan sawit PT ABK merupakan gabungan dari dua Perseroan Terbatas (PT), yang mana menurutnya dari dua PT tersebut tersebar menjadi 15 divisi dengan luas izin lokasi sekitar 11.600 hektar, dengan rincian 11 divisi merupakan kebun inti dan empat divisi merupakan kebun plasma.

Ditambahkannya, Saat ini PT ABK telah melaksanakan penanaman seluas kurang lebih empat ribu hektar, yang meliputi kebun inti kurang lebih seluas tiga ribu hektar dan kebun plasma seluas kurang lebih seribu hektar.

“Dari luas areal izin ini akan kami selesai hingga tahun 2025, Alhamdulillah hingga saat ini kita telah bisa menanam seluas 4.961 hektar yang meliputi kebun inti kurang lebih tiga ribu dan kebun plasma kurang lebih seluas 1.035 hektar atau setara 26 persen dari luasan kebun plasma bila dibandingkan dengan kebun inti,” ujar Maryo Marik.

Lebih lanjut, Maryo mengatakan saat ini CPP yang bermitra dengan PT ABK sebanyak 675 KK yang tersebar di tiga koperasi, yaitu Koperasi Dayang Kencana Lestari Desa Lamin Pulut sebanyak 135 KK CPP, Koperasi Telihan Bangkit Bersinar Desa Lamin Telihan sebanyak 486 KK CPP, dan Koperasi Sinar Kahala Sejahtera Desa Kahala sebanyak 55 KK CPP.

Sementara, perwakilan koperasi yang menerima SK CPP tepatnya Koperasi Telihan Bangkit Bersinar Desa Lamin Telihan Yohanes mengatakan, sangat bersyukur dengan adanya perusahaan kelapa sawit di desa yang ditempatinya, karena menurutnya perusahaan tersebut merupakan investasi jangka panjang yang tentunya akan berdampak pada perubahan perekonomian masyarakat yang berada di sekitar perusahaan itu sendiri.

Menurutnya, dengan telah terbitnya SK CPP tersebut kedepan akan membuat para petani dan koperasi akan semakin bersemangat lagi untuk bekerja, dirinya pun berharap dengan telah terbitnya SK CPP tersebut hubungan baik yang telah terjaga dengan baik selama ini bisa terus dipertahankan dan ditingkatkan lagi kedepannya.

“Harapannya kedepan dengan telah adanya SK CPP ini sama-sama kita semakin semangat, bukan hanya pihak tenaga kerjanya namun juga pihak perusahan,” ucap Yohanes.

Sementara itu, Bupati Kukar Edi Damansyah dalam arahannya mengatakan keberadaan PT ABK yang berinvestasi di Kukar bukan hanya memberikan pemasukan kepada negara dan daerah Kukar, tetapi juga juga memberikan daya ungkit terhadap perkembangan pembangunan di Kecamatan Kenohan dan sekitarnya, serta memberikan perbaikan taraf hidup masyarakat yang berada di areal wilayah kerja dari PT ABK itu sendiri.

Lebih lanjut, Edi Damansyah mengatakan berkaitan dengan penetapan kemitraan plasma yang didasari oleh keputusan Kementerian Pertanian, dimana terkait pengelolaan lahan minimal dua puluh persen dari plasma tersebut. Pemkab Kukar dalam menetapkan nama-nama dari masyarakat yang berhak masuk dalam penetapan surat keputusan tersebut ialah warga yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) berdomisili di Kukar, khususnya yang berada di wilayah kerja perusahaan tersebut. Namun, menurutnya apabila ada masyarakat yang memiliki lahan namun tidak memiliki KTP Kukar, dalam pengelolaan lahannya menggunakan sistem pola kemitraan mandiri.

“Kenapa kami mengambil langkah kebijakan ini, karena kami ingin memberikan perlindungan kepada warga setempat dan sekitar itu,” ungkap Edi Damansyah.

Dirinya berharap kemitraan yang telah dibangun antara perusahaan dan koperasi bisa berjalan sesuai dengan sistem dan ketentuan yang berlaku, sehingga ke depan apa yang telah dibangun tersebut berjalan dengan baik dan sehat. berkenan dengan hal tersebut dirinya mencontohkan agar kepala desa sebagai pembina koperasi agar tidak merangkap jabatan juga sebagai ketua koperasi, karena menurutnya apabila kedepan terdapat permasalahan bisa dipastikan permasalahan tersebut tidak akan tuntas karena kepala desanya yang juga ketua koperasi berada pada posisi didalam permasalahan tersebut.

“Saya garis bawahi, saya berharap kemitraan ini sehat kedua-duanya, Pak Maryo sehat (PT ABK.red), Kades sehat, pengurus koperasi sehat,” harap Edi Damansyah.

Dirinya pada kesempatan tersebut juga berharap kepada PT ABK terkait pola kemitraan sehat tersebut tidak hanya sebatas kemitraan kebun plasma semata, namun bagaimana ke depan sistem kemitraan-kemitraan lainnya juga bisa dikembangkan dengan melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dimiliki oleh pemerintahan desa yang berada di sekitar lokasi kerja dari PT ABK.

Berkenan dengan harapannya tersebut, dirinya menyarankan agar PT ABK melakukan studi banding terkait sistem-sistem pola kemitraan yang telah diterapkan oleh perusahaan PT Niaga Mas yang berada di Desa Sungai Payang Kecamatan Loa Kulu, yang mana menurutnya Bumdes Desa Sungai Payang tersebut saat ini telah masuk top 45 nasional.

“Jadi nanti apabila ada masyarakat yang tidak diterima di perusahaan bisa di terima melalui BUMDes sebagai tenaga kerja,” ujar Edi Damansyah.

Diakhir sambutannya, dirinya berpesan apa yang telah dibangun dan dilaksanakan di lokasi kerja PT ABK yang meliputi beberapa desa tersebut akan berhasil tergantung dari peran para kepala desa yang desanya ada dilokasi itu sendiri, berkenan dengan hal tersebut dirinya meminta untuk menutup lembaran lama dan membuka lembaran baru dengan sistem kemitraan yang sehat.

“Saya garis bawahi, apa yang telah dibangun dan dilaksanakan di lokasi kerja PT ABK yang meliputi beberapa desa ini akan berhasil tergantung dari peran para kepala desa itu sendiri,” pungkas Edi Damansyah.

Untuk diketahui, turut hadir pada kegiatan tersebut diantaranya Kadis Perkebunan Kukar M Taufik, Kadis Pertanian Kukar Sutikno, Camat Kenohan H Kaspul, jajaran Dinas Koperasi Kukar, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Kecamatan Kenohan serta para kepala desa yang desanya menjadi tempat koperasi tersebut berada.(prokom07).