Tenggarong – Car Free Day (CFD) di wilayah kelurahan Panji Kecamatan Tenggarong, yang biasanya diadakan setiap Minggu pagi, berganti menjadi Sabtu sore sekitar pukul 16.00 disekitar Taman Miana Kelurahan Panji.

Lurah Panji Isnaniah mengatakan kegiatan ini akan menjadi agenda rutin setiap Sabtu sore.

Isnaniah bersama pengelola Taman Miana juga turut mengundang seluruh warga Tenggarong dan club-club senam yang ada di Tenggarong utk bergabung melakukan senam bersama di Taman Miana.

Untuk Minggu pertama November ini, Isnaniah mengatakan CFD dihadiri kurang lebih 100 orang peserta, dan khusus Minggu pertama setiap bulannya akan menyediakan hadiah door prize.

Hadiah Minggu pertama November ini di berikan oleh anggota DPRD Provinsi Kaltim yang merupakan Warga dari kelurahan Panji.

Diakhir ia berharap kegiatan seperti ini bisa menjadi inspirasi bagi para donatur lain yg mau menyumbang dan kegiatan ini bisa diteruskan agar masyarakat Kukar khususnya kelurahan Panji.

“Terima kasih kami ucapkan untuk semua yang sudah membantu dan hadir dalam kegiatan hari ini sampai berjumpa di Sabtu depan,”ungkap Isnaniah mengakhiri.(Prokom08)

TENGGARONG – Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) melakukan sosialisasi pengawasan dan partisipasi pemilih dalam menyongsong pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 mendatang.

“Maksud dan tujuan diselenggarakannya sosialisasi untuk mendorong partisipasi masyarakat pada gelaran Pimilu pada 14 Pebriari dan pilkada 27 November serentak pada tahun 2024 meningkat,” kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Rinda Desianti, saat pembukaan workshop pengawasan dan partisipasi pemilih di Gedung BPU Desa Batu Kecamatan Muara Badak, Jumat (4/11/2022).

Suasana workshop pengawas dan partisipatif pemilih oleh Kesbangpol Kukar di Muara Badak. Credit Foto: Istimewa

Dikatakan Rinda, pemkab Kukar sangat mendukung penyelenggaraan pemilu yang telah dimulai dari tahapan-tahapan pemilu yang sudah berjalan hingga memasuki tahapan verifikasi keanggotaan partai pemilu.

“Saat ini kesbangpol sedang menyiapkan skema perekrutan kepala sekretariat dan bendahara untuk pengawas kecamatan yang harus selektif dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan,” katanya.

Tidak hanya itu, kata Rinda Desianti saat pemilu pemkab memastikan distribusi logistik berjalan dengan baik sesuai jadwal yang sudah ditentukan.  “Tidak kalah pentingnya yakni mensosialisasikan peraturan khususnya kepada para guru dan tokoh agama untuk mengantisipasi pelanggaran yang dilakukan oleh oknum Aparatur Sipil Negara (ASN),” ujarnya.

Ditambahkan Rinda, pihaknya juga telah mengantisipasi politikuang yang rentan dalam pelaksanaan pemilu dan sangat sulit dibuktikan. Untuk itu pentingnya pengetahuan terkait proses pemilu dan partisifatif masyarakat bersama-sama mencegah dan sukseskan pimilu serentak tahun 2024 mendatang.

“Saya berharap peserta workshop dapat memahami apa yang disampaikan oleh pemateri workshop terkait dengan penagwasan dan partisipasi pemilih sehingga pesta demokrasi berjalan dengan baik dan lancar,” harapnya.

Sementara itu Camat Muara Badak Arpan menyambut baik atas worskhop pengawasan dan partisipasi pemilih di Muara Badak.

“Saya menyambut baik atas apa yang disosialisasikan oleh Kesbangpol bersama Bawaslu terkait partisipasi pemilih sudah seharusnya menjadi kewajiban dalam bernegara dan berbangsa yang memiliki hak pilih sesuai dengan hati nurani masing-masing, khususnya masyarakat di kecamatan Muara Badak dan selalu menjaga keamanan dan ketertiban” katanya.

Diketahui, pemilu akan digelar pada tanggal 14 Pebruari 2024 untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi dan Kabupaten/kota. Dilanjutkan pada tanggal 27 November 2024 dilangsungkan pilkada yakni pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota seluruh Indonesia.

Turut hadir dalam workshop yang berlasngung selama dua hari tersebut Komisioner Bawaslu Kukar Sofyan, Dekan Fisipol Unmul (Narasumber) Dr Syaiful, Danramil, Kapolsek, Panwascam Muara Badan, Kades se-Muara Badak, Karang Taruna, OKP dan undangan lainnya. (Prokom10)

TENGGARONG – Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Totok Heru Subroto membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Se Kabupaten Kukar yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yang mengangkat tema “Dengan Transformasi Digital KitaTingkatkan Pelayanan Informasi Publik di Kabupaten Kukar”, berlangsung di Hotel Haris Samarinda, Kamis (03/11/2022).

Asisten III Setkab Kukar mengatakan pengelolaan informasi dan dokumentasi oleh badan publik seperti yang dimaksud dalam UU N. 14/2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah kewajiban yang harus kita laksanakan, sehingga dalam pelaksanaannya tentu saja harus didasarkan pada fondasi penataan arsip yang memiliki standard baku. Selain itu keterbukaan informasi pada era digital dengan perkembangan teknologi informasi serta gerakan reformasi yang terjadi di Indonesia. Maka tidak ada pilihan bagi kita selain mengikuti perubahan diantaranya dengan meningkatkan SDM yang berkualitas serta menciptakan karya dan inovasi baru dalam dunia teknologi digital saat ini.

“Pelaksanaan tupoksi pada sebuah institusi akan menghasilkan dokumen yang harus dikategori, disusun dan ditata, dan disimpan baik secara fisikal ataupun secara digital pada server atau cloud system. Oleh karena itu di masa digital seperti saat ini tentunya banyak pekerjaan yang semakin mudah dilakukan dengan prinsip efektifitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Tentu keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan dalam media digital adalah solusi konkrit yang sudah semakin familiar kita lakukan yakni dengan konstruksi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE yang menjadi platform pemerintahan kita,” ujarnya.

Lebih lanjut Totok juga mengatakan, sesuai permasalahan tentang pengoptimalan digitalisasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi oleh PPID pada badan publik atau OPD dapat dilaksanakan dengan baik sesuai standard pelayanan yang didasarkan pada perundang-undangan. Diawali pada proses digitasi dokumen yang akan meningkat dalam proses digitalisasi, audit digital dan akan berujung pada transformasi digital.

“Tidak mungkin kita dapat melaksanakan pengelolaan informasi dan dokumentasi yang dilaksanakan oleh PPID pada badan publik tanpa melalui pengelolaan arsip dan dokumentasi. Saya berharap kedua OPD tersebut dapat memberikan layanan helpdesk sebagai upaya percepatan pelaksanaan pelayanan informasi. Aplikasi Srikandi pada Diarpus Kukar dan Lobiku Diskominfo dapat diintensifkan dan jadi lumbung data informasi pelayanan publik yang berkualitas,” Katanya

“Saya juga berharap peserta bisa mengikuti dengan baik dan untuk aplikasi Srikandi dan Lobiku bisa memberikan informasi atau data yang benar kepada pimpinan dan juga masyarakat. Sehingga diharapkan masyarakat mampu memberikan saran yang tepat dan bagi pimpinan dan mampu mengambil keputusan yang akurat,” demikian harapnya. (Prokom09)