Tenggarong – Ketua Kelompok Wanita Tani (KWT) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Maslianawati Edi Damansyah melantik pengurus KWT Kecamatan Muara Muntai, di Gedung Sri Muntai, Rabu (8/2), ditandai penyerahan bendera KWT dan penandatanganan berita acara pelantikan.

Adapun Ketua Pengurus KWT Kecamatan Muara Muntai periode 2023 – 2028, yaitu Agustinawati Murjani yang juga istri dari Camat Muara Muntai Murjani.

Maslianawati meminta para anggota dan pengurus KWT Kecamatan Muara Muntai untuk memanfaatkan pekarangan rumahnya sebagai demplot.

“Kita tidak perlu lahan yang luas untuk membuat demplot atau bercocok tanam, pekarangan rumah pun bisa kita manfaatkan,” ujarnya.

Maslianawati berharap dengan kepengurusan KWT yang jumlahnya banyak dan melibatkan seluruh desa di Muara Muntai, nantinya akan terbentuk kepengurusan KWT ditingkat desa.

“Kami harapkan dengan merekrut pengurus sampai ketingkat desa ini, nanti apabila KWT tingkat desa terbentuk ibu – ibu yang jadi pengurus ini bisa jadi pembina di desa masing-masing,” harapnya.

Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) H Sunggono, saat membacakan sambutan Bupati yang juga Ketua Kontak Tani Nalayan Andalan (KTNA) Kukar Edi Damansyah mengatakan visi Kutai Kartanegara yaitu mewujudkan masyarakat Kutai Kartanegara yang sejahtera dan bahagia, ada berbagai program pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia.

Dikatakannya pada butir ketiga misi Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 – 2026 bertujuan untuk Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Tergambar jelas bahwa Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki komitmen untuk memperkuat ekonomi rakyat melalui sektor pertanian yang sangat besar peluangnya, untuk dikembangkan dan dimajukan.

“Hal ini sangat jelas sekali karena bagaimana pun, pertanian sangat erat hubungannya dengan pemenuhan kebutuhan pokok hidup manusia di manapun, siapapun dan kapanpun, yaitu makanan,” ujarnya.

Sebagai salah satu kelembagaan petani yang anggotanya terdiri atas wanita yang berkecimpung dalam kegiatan pertanian, Kelompok Wanita Tani (KWT) menjadi wadah bagi masyarakat, khususnya kaum wanita untuk mengelola serta mengekspresikan berbagai pemikiran dibidang pertanian serta sebagai sarana memperoleh ilmu pengetahuan dan wawasan bagi anggota kelompoknya.

Selain itu, keberadaan KWT adalah guna menjamin ketahanan pangan warga Kabupaten Kutai Kartanegara di tengah kondisi wilayah perkotaan yang minim, serta meningkatkan keikutsertaan kalangan perempuan/ibu rumah tangga dalam upaya peningkatan perekonomian keluarga.

“Oleh karena itu dengan terbentuknya KWT Muara Muntai ini, saya berharap dapat menjadi supporting system bagi keluarga petani, agar semakin bersemangat dan berdaya saing tinggi dalam menghasilkan produk-produk pertanian yang berkualitas, serta kuantitas yang semakin meningkat dan mampu mendorong ekonomi masyarakat secara signifikan kearah yang positif, selaras dengan misi Kabupaten Kutai Kartanegara” harapnya.

Usai melantik pengurus KWT, ketua KWT Kukar Maslianawati Edi Damansyah didampingi sekda H. Sunggono dan Camat Muara Muntai Murjani meninjau dan membeli produk UMKM hasil produksi para anggota dan pengurus KWT Muara Muntai. (Prokom01)

Tenggarong – Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Akhmad Taufik Hidayat menerima audiensi Tim Kantor Staf Presiden (KSP) Republik Indonesia terkait pemantauan dan verifikasi lapangan program percepatan penurunan stunting, di Ruang Serbaguna Kantor Bupati Kukar, Rabu (8/3/2023).

Kunjungan diawali dengan meninjau beberapa desa di Kecamatan Loa Janan yang nantinya ditetapkan menjadi desa percontohan program percepatan penurunan stunting, dalam peninjauannya tim KSP RI didampingi Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kukar Adinur, Satgas Stunting Kaltim, Satgas Percepatan Penurunan Stunting (PPS) Kabupaten Kukar.

Sementara, Tenaga Ahli Utama Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak KSP RI Brian Sri Prahastuti mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas sambutan dan dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kukar.

Dirinya menyambut baik beberapa program percepatan penurunan stunting yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kukar, khususnya program Gerakan Keluarga Peduli Pencegahan dan Atasi Stunting (Raga Pantas) yang telah berjalan dengan baik selama ini.

“Mungkin ini juga sebabnya yang membuat provinsi Kaltim tidak termasuk kedalam 12 provinsi prioritas,” ujar Brian Sri Prahastuti.

Lebih lanjut, Brian Sri Prahastuti mengatakan apa yang dilaksanakannya bersama tim tersebut tidak lain guna menerjemahkan apa yang diinginkan oleh Kepala Staf Presiden RI Purn Moeldoko yaitu bagaimana Ibu Kota Nusantara (IKN) kedepannya nanti harus menjadi kota layak anak yang diakui dunia, dengan tidak ada stunting dan gizi buruk di IKN nantinya, serta penanganan stunting dan gizi buruk harus dilakukan secara masif, yang utamanya dimulai dari kawasan penyangga IKN.

Sementara itu, Asisten I Setkab Kukar Akhmad Taufik Hidayat menyambut baik audensi yang dilakukan oleh tim KSP RI terkait percepatan penurunan stunting di Kukar.

Melalui kunjungan audiensi Tim KSP RI tersebut terdapat beberapa rekomendasi yang nantinya akan segera ditindaklanjuti oleh tim PPS Kabupaten Kukar, diantaranya berkaitan dengan peran fungsi keberadaan posyandu, intervensi penganggaran bagi peningkatan gizi anak, dan peningkatan koordinasi dan kolaborasi antar organisasi perangkat daerah yang ada.

“Tim ini (KSP RI-red) awalnya meninjau beberapa desa yang terdapat di Kecamatan Loa Janan, hal ini sangat penting bagi tim satgas PPS Kukar karena ada beberapa rekomendasi yang diberikan semacam penguatan yang harus dilakukan,” ucap Akhmad Taufik Hidayat.

Akhmad Taufik Hidayat berharap kedepan program Raga Pantas yang telah dianggap baik oleh tim KSP RI tersebut khususnya dalam melaksanakan percepatan penurunan stunting tetap dipertahankan baik melalui sisi Sumber Daya Manusia (SDM), penganggaran hingga dari sisi infrastrukturnya.(prokom07)

Tenggarong – Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) H Rendi Solihin membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kecamatan Samboja Barat Tahun Anggaran (TA) 2024, di Ĺamin Etam Ambors Desa Tani Bhakti, Selasa (7/3/2023).

Ketua Panitia Budianto dalam laporannya mengatakan, kegiatan itu di merupakan Musrenbang yang pertama kali untuk kecamatan Samboja Barat setelah pemekaran baru-baru ini. Musrenbang ini sangat spesial sekali bagi masyarakat Kecamatan Samboja Barat, karena kegiatan ini langsung dihadiri oleh Wakil Bupati H Rendi Solihin, dan tentunya ini akan menjadi bagian sejarah dalam perjalanan Kecamatan Samboja Barat.

“Kami sangat berharap dengan kehadiran Wakil Bupati akan mempercepat pembangunan Samboja Barat,” ujarnya.

Dikatakan Budi maksud dan tujuan dari Musrenbang tingkat kecamatan ini adalah, mendorong peran dan partisipasi masyarakat ikut merumuskan pengambilan keputusan bersama pemerintah dalam perencanaan pembangunan, mendapatkan masukan – masukan informasi dan klarifikasi dari berbagai unsur yang akan menjadi pedoman dalam rangka menyusun prioritas pembangunan, membahas dan menyepakati program dan kegiatan berdasarkan hasil Musrenbang tingkat Desa dan Kelurahan, maupun yang belum tercakup dalam usulan Musrenbang tingkat Desa dan Kelurahan untuk menjadi usulan prioritas di tingkat Kecamatan.

Sementara itu, Wabup Kukar H Rendi Solihin mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh masyarakat Kukar khususnya masyarakat Samboja Barat yang telah mengawal dan menjaga kondusifitas daerah, serta berkontribusi dalam pelaksanaan program Kukar Idaman, yang mana menurutnya berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun pertama, telah banyak kemajuan yang telah dirasakan.

Dikatakan Rendi, Samboja Barat dibentuk berdasarkan Perda No 6 tahun 2020, sebagai bagian dari upaya untuk
percepatan pembangunan wilayah dan peningkatan kualitas dan jangkauan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan.

“Pada hari ini kita bersama – sama menorehkan catatan bersejarah dalam proses pembangunan kecamatan Samboja Barat yang didahului dengan proses partisipatif,” ucapnya.

Lebih lanjut dikatakan Wabup, sebagai dampak dari kebijakan pembangunan daerah yang didasari atas RPJMD Kutai Kartanegara tahun 2021 – 2026 dapat disampaikan beberapa hal yakni pencapaian pembangunan ekonomi Kukar tahun 2022 mencapai 3,71 persen tertinggi selama 3 tahun terakhir. Pencapaian pembangunan pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan tahun 2022 tumbuh mencapai 1,91 persen, lebih tinggi dibanding tahun 2021 1,09 persen.

Untuk pencapaian pembangunan pariwisata tumbuh sebesar 3,74 persen lebih tinggi dari target RPJMD yakni sebesar 2 persen, pencapaian pembangunan ekonomi kreatif tumbuh sebesar 6,96 persen lebih tinggi dibanding dengan target RPJMD yakni sebesar 6,11 persen, serta pencapaian penurunan kemiskinan sebesar 0,03 persen.

Untuk program 25 ribu nelayan produktif, Rendi Solihin mengatakan saat ini sebanyak 16 ribu nelayan Kukar telah merasakan bantuan Pemkab Kukar, dimana dirinya optimistis pada tahun 2024 program 25 ribu nelayan produktif akan terealisasi seluruhnya.

Adapun Musrenbang tingkat Kecamatan Samboja Barat mengambil tema “Pengembangan Ekonomi Unggulan Daerah Berbasis Desa dan Kecamatan.”

Turut hadir dalam acara tersebut Plt Kepala Bappeda Kukar Syarifah Vanessa, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kaltim Muhammad Samsun, anggota DPRD Kukar Dapil empat Samboja dan sekitarnya, Kadis PMD Kukar Arianto, Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Kukar Slamet Hadi Raharjo, Kadis Perindag Boma Arfan Pratama,Camat Samboja Damsik, Camat Samboja Barat Burhanuddin, perwakilan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Kecamatan Samboja Barat, para Lurah dan Kepala Desa yang berada di Kecamatan Samboja Barat, perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Kukar, serta para tokoh masyarakat, ormas, perwakilan masyarakat dan para pimpinan perusahaan yang beroperasi di sekitar Kecamatan Samboja Barat.

Musrenbang diakhiri dengan penandatanganan berita acara hasil kesepakatan usulan Musrenbang RKPD TA 2024 Kecamatan Samboja Darat yang diawali oleh Wabup Kukar H Rendi Solihin dan dilanjutkan perwakilan para peserta yang hadir.(Prokom -02)

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dalam hal ini Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejehteraan Rakyat Akhmad Taufik Hidayat bersama Kepala Perangkat Daerah terkait, mengikuti secara virtual Penyampaian Paparan Capaian dan Rencana Aksi Strategi Nasional (Stranas) Pencegahan Korupsi (PK), Rabu (8/3/2023) di ruang konferensi vidio Kantor Bupati Kukar.

Acara itu dilanjutkan dengan Penandatanganan Komitmen Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024, oleh Kementerian dan Lembaga di RI, serta Pemerintah Daerah se Indonesia termasuk Pemkab Kukar yang diwakili Asisten I, disaksikan Menkum HAM Yasonna Laoly, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Abdullah Azwar Anas, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) RI Moeldoko, baik secara langsung maupun virtual.

Ketua KPK selaku Koordinator Stranas PK, mengatakan bahwa Stranas PK adalah arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia.

Stranas PK berada di bawah Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK selaku Koordinator Pelaksana Stranas PK. Dibantu 2 koordinator harian dan tim professional yang ahli di bidangnya masing-masing, Stranas PK merumuskan aksi pencegahan korupsi yang terfokus, terukur, dan berdampak bersama 5 kementerian dan lembaga negara yakni KPK, Kemendagri, KemenPANRB, Kementerian PPN/Bappenas, dan KSP.

“Ada tiga fokus Staranas PK yakni Perizinan dan tata niaga, Keuangan Negara, serta Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi,” ujarnya.

Fokus ini terbagi dalam sejumlah aksi yakni, Penyelesaian Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang melalui Pendekatan Kebijakan Satu Peta. Penguatan Pengendalian Ekspor dan Impor. Peningkatan Kualitas Data Pemilik Manfaat/Benecial Ownership serta Pemanfaatan untuk Perizinan, Pengadaan Barang/Jasa, dan Penanganan Perkara. Reformasi Tata Kelola Pelabuhan. Percepatan Proses Digitalisasi Sertikasi Badan Usaha dan Profesi Pendukung Kemudahan Berusaha.

Aksi selanjutnya yaitu, Integrasi Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan untukSinergi Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrim 2023 dan 2024. Perbaikan Kinerja Belanja Pembangunan melalui Peningkatan
Efektitas Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Penguatan Tata Kelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Komoditas Mineral dan Batubara. Mengurangi Risiko Kebocoran Pendapatan Negara melalui
Penataan Aset Tetap Pemerintah Pusat. Optimalisasi Interoperabilitas Data Berbasis NIK untuk Program Pemerintah. Penguatan Tata Kelola Partai Politik dalam Pencegahan Korupsi.

Kemudian, aksi Penguatan Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam Pengawasan Program Pembangunan, Penguatan Integritas Penanganan Perkara Pidana. Penguatan Pengawasan Badan Usaha Pemerintah
(BUMN dan BUMD). Serta Penguatan Sistem Informasi Kepegawaian Berbasis Merit.

“Dengan aksi-aksi tersebut, mari kita bersama menyelamatkan bangsa dari tindak korupsi,” ajaknya.

Rakor tersebut diikuti Kementerian, Lembaga Negara, serta Pemerintah Daerah se Indonesia. (prokom04)