Tenggarong – Menteri Dalam negeri (Mendagri) M Tito Karnavian mengintsruksikan Kepala Daerah untuk meningkatkan pemberian Bantuan Sosial pada Ramdhan ini.

“Kita genjot Bansos di bulan Ramadhan ini untuk membantu masyarakat prasejahtera,” ujar Tito saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri RI), baru-baru ini yang juga diikuti Pemkab Kukar di Ruang Konferensi Vidio Kantor Bupati Kukar.

Hal tersebut menurutnya, untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional yang berdampak pada pengendalian inflasi, karena dengan turunnya bantuan maka daya beli menjadi bagus.

Selanjutnya, Tito juga mempersilakan dan menyarankan agar Kepala Daerah untuk buak puasa bersama kaum duhafa dan yatim piatu, jadi bukan buka puasa bersama pejabat atau ASN.

Mendagri meminta buka puasa duafa dan yatim piatu tersebut hendaknya lebih utama dilakukan di tempat-tempat warga prasejahtera tersebut.

“Silakan berbuka puasa bersama warga pra sejahtera di tempat mereka, jadi pejabat pemerintah yang mendatangi mereka sekaligus memberikan bantuan,” ujarnya.

Hal tersebut kata Tito tentunya akan sangat menyentuh masyarakat yang membutuhkan, dan jauh lebih bernilai dimata masyarakat.

“Hal ini akan saya buatkan edarannya, saya tau ada anggaran berbuka puasa bersama jadi gunakan untuk masyarakat yang membutuhkan,” demikian tegasnya.

Apa yang diinstruksikan Mendagri tersebut juga telah dan tengah dilakukan Pemkab Kukar. Bupati – Wakil Bupati Kukar Edi Damansyah dan Rendi Solihin di bulan Ramadahan ini meningkatkan silaturahmi ke kecamatan-kecamatan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang pantas menerimanya.

“Apa yang kami lakukan ini merupkan bentuk perhatian kami Pemkab Kukar kepada masyarakat, kami hadir di tengah-tengah masyarakat selain menyerahkan bantuan juga mendengarkan keluhannya,” ujar Edi dalam beberapa kesempatan bertemu dengan warganya. (prokom04)

Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024 di ruang Martadipura lantai I Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar, Selasa (4/4/23).

Musrenbang diawali penyampaian paparan oleh Pelaksanaan Tugas (Plt) Kepala Bappeda Sy Vanessa Vilna, penyampaian pokok – pokok pikiran oleh Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid serta paparan dari para narasumber.

Bupati Edi Damansyah mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi seluruh elemen masyarakat Kukar yang terus berproses untuk membangun sinergisitas dan kolaborasi dalam peningkatan kualitas pembangunan daerah yang lebih baik.

Edi berharap momentum Musrenbang harus dioptimalkan menjadi forum bersama, untuk membangun kesepahaman dan kesepakatan terhadap arah kebijakan pembangunan daerah melalui pendalaman gagasan, pandangan, sehingga harapan yang digambarkan dalam rangkaian rencana program dan kegiatan Pemerintah Daerah tahun 2024.

“Untuk itu saya berharap kegiatan Musrenbang RKPD Tahun 2024 ini, dapat berjalan dengan penuh kebersamaan yang diselimuti semangat saling menghargai, kolaboratif dan produktif,” harapnya.

Bupati meminta setelah Musrenbang ini agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk turun langsung ke lapangan, sehingga dapat memahami dan mengikuti prosesnya tanpa mendelegasikan tugas ke bawahannya.

Ia juga mengingatkan bahwa kerja saat ini harus terbuka karena telah berbasis data, sehingga apa yang memenuhi indikator kinerja utama dapat diketahui masyarakat.

“Harapan saya setelah proses Musrenbang ini Bappeda terus melakukan verifikasi yang baik untuk menetapkan skala-skala prioritas sesuai tema, karena tema Musrenbang ini adalah penguatan pembangunan yang berbasis potensi desa dan kecamatan,” harapnya lagi.

Selain mendorong penguatan pembangunan daerah berbasis potensi desa dan kecamatan, bupati memastikan kebijakan nasional yang telah ditetapkan mandatory spendingnya akan menjadi perhatianna, termasuk dengan pengentasan kemiskinan dan penanganan stunting yang menjadi program prioritas Pemkab Kukar.

Sementara Sekda Kukar Sunggono mengatakan dalam Musrenbang ini terdapat kurang lebih 12 ribu usulan, dan yang dapat diakomodir sekitar 9 ribu usulan serta sekitar 3 ribu masih dikembalikan karena perubahan indikasi.

“Jadi ada 3 ribu usulan dianggap tidak bisa direalisasikan, karena masih harus diubah proses perencanaannya. Misalnya ada usulan yang tidak jelas alamatnya, usulan yang tidak dilengkapi dengan proposal dan lain sebagainya,” ujarnya.

Pada Musrenbang kali ini selain mengundang para stakeholder, juga menghadirkan narasumber dari berbagai pihak terkait, yaitu Anang Budi Gunawan Koordinator Kalimantan II Kementerian PPN/ Bappenas, Baihaqi Hazami Kepala bidang insfratruktur dan kewilayahan Bappeda Kaltim, dan Prof. Eko Prasojo Ahli Reformasi Birokrasi dari Universitas Indonesia (UI) yang hadir secara virtual, dan juga dihadiri seluruh kepala OPD dan Camat, dan unsur Forkopimda.

Musrenbang diakhiri penandatanganan notulen oleh oleh Bupati Edi Damansyah dan beberapa perwakilan stakeholder. (Prokom01).

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Wiyono bersama sejumlah Kepala Perangkat Daerah terkait dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah mengikuti secara virtual Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri RI), Selasa (4/4/2023) di Ruang Konferensi Vidio Kantor Bupati Kukar.

Acara itu diikuti Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Indonesia, juga Kementerian serta Lembaga Negara terkait, yang dipimpin oleh Inspektur Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir.

Kemendagri menginstruksikan Pemerintah Daerah bersama Satgas Pangan untuk melakukan pengawasan dalam pengendalian harga barang di bulan Ramadhan terlebih menjelang Idul Fitri, khsusnya komoditas yang berpotensi mengalami lonjakan harga.

Adapun yang memberikan andil tertinggi dalam kenaikan inflasi Maret 2023 yakni tarif angkutan udara, bensin, beras, cabai rawit, rokok kretek filter dan bawang putih.
Selain itu, juga perlu diperhatikan yakni Beras, cabai, bawang putih, daging ayam dan telur ayam ras, meski inflasi beras melemah karena sudah memasuki panen raya.
Juga patut diperhatikan harga kedelai dan jagung. Kenaikan harga jagung memicu kenaikan ayam ras dan telur ayam ras, hal ini perlu diatasi bersama.

Sedangkan untuk ketersediaan bahan pokok penting, sesuai laporan bahwa stoknya tahun ini diperkirakan cukup, namun ada kenaikan musiman karena adanya kebutuhan musiman seperti menjelang Idul Fitri ini.

Ia minta Satgas Pangan hingga tingkat Daerah bantu Tim Penanggulangan Inflasi Daerah (TPID) laksanakan Operasi Pasar dan cek stok ke gudang.

“Satgas Daerah ini harus bergerak untuk memastikan bahan kebutuhan pokok tersedia dengan baik dan harga yang stabil,” ujarnya.

Untuk itu, Kemendagri minta Kepala Daerah turun ke lapangan untuk mengecek langsung komoditas di pasaran juga menegcek di distributor, khususnya barang yang rawan naik menjelang Idul Fitri ini. (prokom04)

Tenggarong – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Komite II bersama tim terdiri dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian ATR/BPN, Kementerian ESDM, Kementerian PPN/ Bappenas kunjungi Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan Undang – undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan, yang disambut oleh Sekda Kukar H Sunggono didampingi Kadis Perkebunan Kaltim, Kadis Kelautan dan Perikanan Kukar Muslik, Kadis Perkebunan Kukar Muhamad Taufik, Kepala DLHK Kukar Alfian Noor, Camat dan Akademisi di bidang kehutanan, diRuang Serba Guna Kantor Bupati Kukar, Senin (3/4/23).

Bupati Kukar Edi damansyah dalam sambutannya yang disampaikan H Sunggono mengucapkan selamat datang di Kukar yang memiliki sejarah panjang, yang dimulai dari Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Matadipura, Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu dari 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, memiliki luas wilayah 27.263,10 km². Pada tahun 2022, jumlah penduduknya mencapai 734.485 jiwa dengan sebaran penduduk 28 jiwa/ km².

RPJMD Kabupaten Kukar menerapkan suatu konsep pembangunan dengan nama Kukar Idaman, secara harfiah adalah Inovatif, Daya saing dan Mandiri.
Kukar Idaman adalah satu mainstream pembangunan yang mengoptimalkan seluruh potensi daerah, dengan mendorong kreatifitas dan inovasi seluruh pelaku pembangunan, yang didasari semangat kolaborasi dan sinergisitas antara pemerintah kabupaten, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat untuk mewujudkan Kular yang lebih baik.

Sebagaimana diketahui berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kabupaten Kukar sudah tidak memiliki kewenangan lagi mengenai kehutanan, hanya mengelola Keanekaragaman Hayati dan Plasma Nuffah serta Taman Hutan Raya (Tahura). Luas Hutan di Kabupaten Kukar menurut Tata Guna Hutan Kesepakatan Kabupaten/Kota tahun 2015, Hutan Lindung seluas 214.017 ha, hutan suaka alam dan wisata seluas 133.512 ha, hutan produksi terbatas 492.286 ha, hutan produksi tetap seluas 756.279 ha, hutan tetap total 1.248.565 ha, hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 22.763 ha. Sedangkan areal HTI seluas 357.367,2 ha. Selain itu, terdapat pula Cagar Alam Muara Kaman – Sedulang 62.000 ha, dan Hutan Raya Bukit Suharto 73.850 ha.

Flora dan Fauna yang ada sebagian besar hutan ditumbuhi oleh berbagai pohon kayu yang bersifat ekonomis seperti Ulin, Kapur, Meranti, Tengkawang, dan Benuang. Selain itu, terdapat berbagai jenis pakis, rotan, bambu, anggrek, dan beraneka ragam buah-buahan.

Pemkab Kukar dan rakyat Kukar sangat mendukung program Perhutanan Sosial (perhutsos) dan Tanah Reforma Agraria (TORA) untuk menciptakan keadilan sosial, dan pemerataan pembangunan yang memberikan akses pengelolaan kepada masyarakat di dalam dan di sekitar hutan, yang diwujudkan melalui hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat (HTR), kemitraan kehutanan dan hutan adat
Pada tahun 2022 Kabupaten Kukar mendapatkan 25 SK. Perhutanan Sosial, seluas 33.398,30 ha, yang memberikan hak kelola hutan untuk kepentingan masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup mereka di sekitar hutan. Beberapa desa lainnya sudah mengajukan kawasannya sebagai hutan desa dan tinggal menunggu penetapan. Beberapa desa sudah mulai memanfaatkan hutan desanya sebagai kawasan wisata yang menawarkan wisata pengalaman menjelajah hutan.

“Kami meminta, setiap desa untuk mengelola hutan ini secara lokal dengan kearifan lokal yang dimiliki. Artinya harus dipertahankan alaminya.Sejumlah desa mengubah status kawasan hutan menjadi hutan desa. Hutan desa adalah hutan yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan demi kesejahteraan desa. Hutan desa ini dikelola untuk menyelamatkan ekosistem sumber mata pencaharian warga setempat. Cara ini dianggap jitu untuk memastikan tidak ada hutan yang dirambah,”katanya.

Salah satu contoh hutan desa adalah Desa Genting Tanah, Kecamatan Kembang Janggut. Desa ini berhasil mengubah status hutan di sekitar desa menjadi hutan desa. Banyak ditemukan lahan-lahan potensial mengalami tumpang tindih dalam peruntukannya. Misalnya, antara pertanian, perkebunan, kehutanan dengan pertambangan bahkan dengan lahan transmigrasi. Beberapa kasus tumpang tindih lahan yang terjadi bukanlah persoalan ringan, bahkan memunculkan permasalahan yang cukup rumit yang melibatkan masyarakat sekitar hutan dalam hal tuntutan ganti rugi dan lain sebagainya. Jika lahan kehutanan rusak atau bahkan beralih fungsi menjadi tambang maka multifungsi tersebut akan hilang.

Ditambahkan H Sunggono terkait dengan Kukar masuk sebagai wilayah Ibu Kota Negara (IKN) luas wilayah sebanyak kurang lebih 199 km² dan itu wilayah potensial bagi Kukar ada di 4 Kecamatan, diharapkan kedepan ada kebijakan agar Kukar tidak dirugikan dan sebagai mitra Kukar agar tidak ditinggal pembangunannya.

Selanjutnya Wakil Ketua Komite II H Bustani Zainudin menjelaskan Kunker Tim Komite II DPD RI berkaitan dengan pengawasan Undang – undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan pemberantasan kerusakan hutan tersebut untuk memastikan bahwa keberadaan IKN yang nantinya akan ada di Kaltim betul – betul kemanfaatannya bagi lingkungan sekitar IKN. Seperti di Jakarta keberadaan kabupaten/kota disekelilingnya menerima manfaatnya berupa pembangunan infrastruktur dan apalagi Kukar wilayahnya masuk dalam IKN tersebut. Pengawasan tentang pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan ini dilakukan dalam bentuk kunjungan kerja di 2 kelompok, diantaranya kunjungan keProvinsi Aceh dan Kaltim khususnya Kukar dipilihnya kedua wilayah ini karena 2 daerah ini memiliki potensi hutan yang dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan kesejahteran dan kemakmuran rakyat, namun terjadi pengrusakan hutan yang disebabkan oleh pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.

“Masih ada tambang yang tidak berijin, oleh karena itu DPD RI komite II ingin mendapatkan masukan yang lebih konfrehensip tentang penyelenggaraan pencegahan pengrusakan hutan. Kunker ini bertujuan untuk melakukan dialog dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya khususnya desa – desa terkait,” ujarnya.

Kukar sebagai mitra IKN harus bisa mengelola hutan dengan baik karena hutan adalah anugerah yang patut disyukuri, dikelola dan dimanfaatkan dengan baik secara optimal dan dijaga kelestariannya bagi kemakmuran rakyat sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan harus dilaksanakan secara tepat dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan fungsi ekologis, social dan ekonomis untuk menjaga keberlanjutan bagi kehidupan saat ini dan kehidupan generasi akan datang. Pembangunan hutan berkelanjutan merupakan upaya yang sungguh – sungguh, dimana sekarang sering terjadi kejahatan kehutanan seperti pembalakan liar, penambangan tanpa ijin dan berijin yang tidak mengikuti ketentuan yang berlaku. Kejahatan tersebut telah menimbulkan kerugian Negara dan merusak lingkungan hidup yang sangat besar hingga meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu internasional, regional dan internasional.

“Mari kita bersama – sama berdiskusi , kami akan menerima masukan – masukan dari semua dan akan dicatat sebagai hasil pengawasan dimana kami hadir sebagai jembatan aspirasi daerah dengan pusat,”tutupnya.

Acara ditutup dengan dialog bersama antara Pemkab Kukar dan tim DPD RI Komite II yang dimoderatori oleh Aji Mirni Mawarni perwakilan dari DPD RI Kaltim dan penyerahan cinderamata.(Prokom06)