Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah menyerahkan secara simbolis bantuan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) kepada Kelompok Tani beberapa Kecamatan di Kukar, Selasa (8/8/23) yang dipusatkan di Balai Benih Induk Padi Rempanga Loa Kulu.

Alsintan yang diserahkan diantaranya sejumlah traktor roda 2 dan roda 4, serta cultivator.

Edi Damansyah mengatakan bantuan itu bisa terwujud berkat kerjasama Eksekutif dan Legislatif Kukar.

Bantuan itu diharapkan bisa diandalkan dan digunakan, dipelihara dengan sebaik-baiknya, untuk menambah produktivitas, baik itu hortikultura, pasi sawah dan lainnya.

“Jadi harus ada bedanya sebelum dan setelah miliki alat. Harus ada peningkatan hasilnya,” harap Edi.

Lebih lanjut disebutkannya, bantuan Alsintan itu sebagai upaya menjadikan pertanian Kukar ter-Mekanisasi, sehingga produktivitasnya meningkat.

Selain itu, Pemkab Kukar juga akan mendorong permodalan melalui Kredit Kukar Idaman. Hal itu agar Kukar terus menjadi salah satu pemasok terbesar bahan pangan di Kaltim.

“Ini akan kita dorong terus bagaimana pertanian Kukar terus meningkat,” demikian ujarnya. (Prokom04).

Tenggarong – Wakil Bupati (Wabup) Kutai Kartanegara (Kukar) H Rendi Solihin mengikuti Rapat kerja teknis (Rakernis) Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi dan Kabupaten/kota se Kalimantan Timur (Kaltim) dalam Sharing session dengan TPPS Propinsi Bali dan Kota Denpasar, di hotel Harper Kuta Bali, Senin (7/8).

Rakernis diikuti TPPS kabupaten/ kota se Kaltim, dibuka Asisten Administrasi Umum Propinsi Kaltim H Riza Indra Riadi, dengan narasumber antara lain Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra.

Rendi ditemui usai mengikuti Rakernis mengatakan bahwa besarnya alokasi anggaran merupakan salah satu variabel utama yang sangat menentukan keberhasilan suatu daerah dalam upaya percepatan penurunan stunting, sebagaimana yang terjadi di Bali maupun di Kota Denpasar.

“Sebagaimana yang disampaikan tadi baik dari propinsi Bali maupun Kota Denpasar penganggaran yang besar menjadi salah satu variabel keberhasilan mereka dalam menurunkan angka stunting,” ujarnya.

Lebih lanjut Rendi menjelaskan tidak hanya faktor ekonomi saja yang menjadi penyebab rendahnya penurunan stunting, tetapi faktor lain juga menentukan, antara lain faktor geografis dan luas wilayah.

“Kita hari ini banyak belajar dari propinsi Bali maupun Kota Denpasar, bahwa langkah preventifnya atau pencegahannya dari hulu ke hilirnya tadi dijelaskan semua, cukup banyak yang bisa kita implementasi di Kukar walau secara geografis kita sangat jauh berbeda” lanjutnya.

Disebutkannya kedepan akan dilakukan langkah strategis sebagai upaya meningkatkan percepatan penurunan angka stunting di Kukar, selain menambah kebutuhan anggaran juga meningkatkan operasional bagi para petugas pedamping, karena ini juga sangat menentukan.

“Di anggaran perubahan 2023 dan dianggaran murni 2024 nanti orientasi kita tidak bisa dari hulu dulu, Bali sendiri kalau kita lihat penjelasannya tadi mereka kerja dari hilir dulu, karena memang untuk menurunkan secara signifikan dari hilir langsung, balita yang terindikasi stunting harus ditangani terlebih dahulu, dan itu harus kerja kolaboratif dan melibatkan semua OPD yang ada” jelasnya.

Diketahui Kukar masih cukup tinggi, maka di tahun 2024 harus bisa jauh berkurang.

“Minimal di 2024 kita bisa menyamai Provinsi Kaltim angka penurunannya, karena di Bali saja dengan menaikan anggarannya 10 kali lipat dan intervensi ke hilirnya langsung hanya bisa naik 2 persen, kita dengan banyak faktor tentunya bukan pekerjaan yang mudah, tetapi kita akan upayakan dengan kerja keras dan kolaboratif akan terjadi penurunan yang signifikan,” pungkasnya.(Prokom01).

TENGGARONG – Bupati Kukar Edi Damansyah menghadiri Rapat koordinasi (Rakor) pemantapan strategi percepatan pelaksanaan program kegiatan perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 yang berlangsung di Aula Kantor Bappeda Kukar di Tenggarong, Senin ( 7/8 ). Kegiatan ini dipandu oleh Sekretaris Daerah Dr Sunggono diikuti oleh seluruh SKPD Kukar baik langsung maupun secara daring.

Edi Damansyah mengatakan, penguatan manajemen pelaksanaan proyek pada P-APBD 2023 yaitu meliputi rendahnya pemahaman ASN, terbatasnya jumlah personil,overload pekerjaan, lemahnya koordinasi internal dan eksternal serta conflict of interest. Untuk itu agar menjadi perhatian semua Kepala OPD agar melakukan tahapan persiapan penjelasan pekerjaan detail kepada pejabat pelaksana, perkuat kolaborasi dengan lembaga pemerintah maupun non pemerintah, manajemen personil dan waktu pelaksanaan oleh pimpinan, agendakan pertemuan pelaksanaan proyek secara berkala, laksanakan kegiatan sesuai dengan koridor peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Edi Damansyah juga berharap kepada Perangkat daerah pendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan agar melakukan langkah – langkah strategi dengan mempersiapkan dan memperkuat personil serta meningkatkan koordinasi dalam penyediaan daya dan informasi, melalukan perubahan terhadap budaya kerjanya, ia optimis pencapaian kinerja yang diharapkan akan kita capai dengan baik.

Sementara itu, menurut Plt Kepala Bappeda Syarifah Vanesa Vilna mengatakan, latar belakang dilaksanakan kegiatan ini sesuai Peraturan Bupati Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, Nomor 26 Tanggal 3 Agustus 2023 dengan waktu pelaksanaan efektif 3 ( tiga ) bulan Kalender. Adapun Penambahan Anggaran belanja sebesar 4,2 Triliyun Rupiah atau bertambah sebesar 54,56%. Penyerapan Anggaran Semester I , masih di bawah 50% atau sebesar 23,67%.

Ia juga mengatakan, maksud dilaksanakannya kegiatan ini dalam rangka pemantapan strategi dan a selerasi pelaksanaan Perubahan RKPD 2023, sedangkan tujuannya yaitu membangun pola kerja yang efektif, kolaboratif, bijak dan penuh dengan kehati-hatian sekaligus mengoptimalkan potensi pendapatan daerah dalam akselerasi program pembangunan daerah.

Adapun mekanisme rapat koordinasi yaitu penyampaian gambaran Umum P-RKPD 2023 (Bappeda), penyampaian Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Program/Kegiatan P-RKPD 2023 , penyampaian komitmen dan strategy Kepala Perangkat Daerah terhadap Penyelesaian Program /Kegiatan terhadap efektifitas efisiensi anggaran dalam pencapaian target RPJMD yang masing – masing disampaikan oleh Soekotjo Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Wiyono Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kukar, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Aspianur Sandi.

Syarifah Vanesa Vilna juga menambahkan bahwa arahan Kebijakan belanja perubahan RKPD Tahun yaitu pencapaian Target RPJMD, pemenuhan belanja wajib mengikat (Tambahan Gaji dan Pembayaran Utang Tahun 2022) dan Penyertaan Modal ke Bankaltimtara, Pemenuhan belanja mandatory (Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur) dan SPM, Pemenuhan belanja pendukung pelaksanaan tahapan pemilu 2024. Peningkatan kapasitas fiskal pemerintahan desa, peningkatan kualitas layanan dasar (air bersih, jalan lingkungan, drainase dan persampahan), perluasan cakupan sasaran program pertanian, kemiskinan dan stunting. Sedangkan Tema RKPD Kutai Kartanegara 2023: “Peningkatan Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Untuk Mendukung Transformasi Ekonomi Yang Inklusif”. ( Prokom 03 ).

TENGGARONG – Isu mengenai kelautan dan perikanan dalam pelaksanaan PENAS Petani dan Nelayan XVI Tahun 2023 di Sumatera Barat menjadi perhatian serius Wakil Bupati Kukar H Rendi Solihin untuk dapat mendukung pembangunan kelautan perikanan dengan konsep ekonomi biru atau Blue Economy. Hal tersebut disampaikannya saat silaturahmi bersama para petani dan nelayan di Muara Jawa, Sabtu (5/8/2023) di Terminal Handil II Muara Jawa Ulu.

“Salah satu isu mengenai kelautan dan perikanan dalam pelaksanaan PENAS Petani dan Nelayan XVI tahun 2023 di Sumatera Barat ialah penerapan pembangunan kelautan perikanan ekonomi biru (Blue Economy). Ini adalah program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam mendukung pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia,” katanya.

Menurut Rendi, konsep Blue Economy dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan ialah menjamin pembangunan yang dijalankan secara seimbang antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan secara ekologis dan sosial.

KKP telah menetapkan lima program prioritas untuk mengimplementasikan Blue Economy tersebut, yakni: 1) Penambahan luas kawasan konservasi laut; 2) Penangkapan ikan secara terukur berbasis kuota; 3) Pengembangan budidaya laut, pesisir dan darat yang ramah lingkungan; 4) Pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil; serta
5) Pengelolaan sampah plastik di laut.

Pemkab Kukar juga telah menetapkan tiga fokus pada sektor perikanan dalam kebijakan RPJMD tahun 2021-2026 sebagai platform “Kukar Idaman” dalam kaitan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat sektor perikanan serta budidaya ikan, yaitu: 1) Peningkatan produksi perikanan dan budidaya ikan; 2) Hilirisasi produk perikanan; serta 3) Pengawasan dan pengendalian mutu produk perikanan.

Hal tersebut menurut Rendi sangat potensial dalam pengembangan sektor perikanan dan budidaya ikan sehingga berkontribusi langsung terhadap pendapatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di daerah. Dalam upaya meningkatkan produksi perikanan dan budi daya ikan.

Pemkab Kukar melalui DKP telah membuat program prioritas yaitu: 1) Program Nelayanku Hebat bagi Perikanan Tangkap atau nelayan yang berada di perairan laut; dan 2) Program Ikanku Lestari bagi Budidaya Ikan agar nelayan pembudidaya ikan dapat mandiri dalam kesiapan pakan dan benih.

:Pengembangan budidaya ikan ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan benih dari luar Kukar dengan upaya memaksimalkan fungsi Unit Pembenihan Rakyat (UPR) agar ke depan kebutuhan benih bisa terpenuhi dan keberlangsungan program yakni memberikan fasilitas bagi 25 ribu nelayan dan pembudidayaan perikanan berupa sarana prasarana untuk meningkatkan produksi dan pemasaran hasil ikan,” demikian jelasnya. (Prokom10)