Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah mengingatkan generasi muda Kukar untuk mengikuti pendidikan. baik itu pendidikan formal maupun pelatihan untuk meningkatkan kemampuan.

“Jangan sampai ada anak-anak atau pemuda Kukar yang tak menjalani pendidikan,” ujarnya baru-baru ketika bertemu dengan pemuda Kukar..

Edi berharap generasi muda yang telah atau sedang mengikuti pendiidkan untuk mejadi duta di lingkungan masing-masing, dalam rangka mengajak orang-orang di sekitarnya untuk mengikuti pendidikan.

Pemkab Kukar terus berupaya agar SDM Kukar unggul, berakhlak mulia dan berbudaya. Hal ini juga tak terlepas dari pdmblajaran agama. “Ikuti pembinaan keagamaan, jika spiritual baik hal lain akan ikut baik,” pesdannya.

Diantara upaya yang dilakukan Pemkab Kukar dalam peningkatan SDM, selain melalui Beasiswa Kukar Idaman, juga bekerjasma dengan sekolah atau universitas unggul di tanag air.

Melalui program dedikasi Beasiswa Kukar Idaman dan Kukar Siap Kerja, Pemkab Kukar berupaya untuk memberikan dukungan penuh terhadap berbagai upaya peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia, lebih-lebih terhadap keberlanjutan pendidikan anak-anak Kukar.

“Saya senantiasa berkeyakinan bahwa pendidikan merupakan kunci utama dalam meraih berbagai keberhasilan, termasuk dalam ikhtiar bersama mewujudkan Kutai Kartanegara IDAMAN,” demikian ujarnya. (prokom04)

TENGGARONG – Wakil Bupati Kutai Kartanegara H Rendi Solihin secara simbolis menyerahkan sertifikat kecakapan nelayan ( Cerficate of Proficiency of fisher), yang diberikan kepada 50 nelayan yang berada di Desa Muara Badak Ulu Kecamatan Muara Badak. Sertifikat itu dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

Menurut Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara Fadli mengatakan, sertifikasi kecakapan nelayan ini merupakan salah satu upaya mencegah terjadinya illegal fishing dan untuk mengetahui kapal-kapal yang tidak berizin.

Hal ini merupakan salah satu bukti Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berkomitmen agar nelayan mempunyai kompetensi dan mendapatkan izin bekerja di laut. Sesuai dengan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI.

Untuk itu, Dinas kelautan dan Perikanan Kabupaten Kukar juga rutin melakukan sosialisasi atau bimtek kepada para nelayan di Kukar baik yang ada di laut ataupun sungai bekerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI tentang cara penangkapan ikan yang baik, budidaya ikan serta larangan larangan dan sebagainya.

Ke 50 orang nelayan itu dinilai telah menyelesaikan pendidikan, pelatihan atau bimbingan teknis, dan lulus evaluasi berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Indonesia Nomor 33 Tahun 2021, Bab V tentang tata kelola pengawakan kapal perikanan. Serifikat tersebut telah ditanda tangan an Direktur Jenderal Perikanan Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan BPPP Ahmad Ridloudin,ST,MP.

Sementara itu, H Rendi Solihin mengucapkan selamat kepada para nelayan yang telah mendapat sertifikat kecakapan nelayan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

“Semoga dengan adanya sertifikat kecakapan bagi nelayan ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan para nelayan tentang penangkapan ikan ataupun larangan – larangan yang harus dipatuhi dalam menjalankan aktivitas dilaut,” harapnya. ( Prokom 03 ).

Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah akan merencanakan peningkatan jalan masuk Kampung Rajak Desa Kedang Murung Kecamatan Kota Bangun.

Hal itu ia ungkapkan saat kunjungan ke kampung Rajak dalam rangka peresmian listrik PLN, Senin (14/8/2023) malam.

Edi mengatakan dalam kunjungannya bersama jajarannya merasakan betapa beratnya medan jalan untuk bisa masuk ke Kampung Rajak itu, sehingga perlu dilakukan peningkatan jalan.

“Kami tadi sudah menyelusuri jalan masuk kesini, nanti kita rencanakan untuk peningkatan jalannya, diagregat dulu tidak dicor,” ujarnya.

Bupati merasa heran dengan kondisi jalan masuk Kampung Rajak, karena dari 193 desa yang telah dikunjungi tidak ada kondisi seperti itu.

“Tadi dalam perjalanan saya heran koq masih ada kondisi jalan seperti itu, saya sudah berkeliling di 193 desa, hampir tidak ada saya temukan yg seperti itu, ternyata di Desa Kedang Murung masih ada simpanan Pak Kades yang seperti itu,” candanya.

Edi berharap porsi Anggaran Dana Desa (ADD) lebih besar diberikan ke Kampung Rajak, dan akan dikolaborasikan dengan beberapa kegiatan prioritas seperti : air bersih desa atau Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas).

“Saya berharap kebutuhan dasar masyarakat bisa terpenuhi di Kampung Rajak ini, sementara ini kebutuhan dasar listrik sudah terpenuhi yang lainnya menyusul” harapnya (Prokom01).

TENGGARONG – Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Kartanegara Dr. H. Sunggono menerima kunjungan Prof.Dr.Phil Poltak Partogi Nainggolan dari Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) didampingi Anders Kirstein Moeller, PhD Candidate in Urban Geography at National University of Singapore di Ruang Rapat Sekda, Kantor Bupati, Tenggarong, Kamis (10/8/2023).

Kunjungan tersebut dalam rangka pelaksanaan penelitian rumah Program Call for Strategic Research Inisiative Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Dalam pertemuan tersebut Prof.Dr.phil Poltak Partogi Nainggolan melalukan wawancara dengan Sekda H Sunggono dengan mengambil topik riset “Model Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Ibu Kota Nusantara, Studi di Kabupaten Kutai Kartanegara”, yang diharapkan memberikan masukan bagi Pemerintah Otorita IKN dalam rangka melaksanakan pembangunan IKN.

Dijelaskan Sunggono, wilayah deliniasi IKN kurang lebih 256 km2, 199 km2 wilayahnya ada di Kutai Kartanegara terdiri dari 5 (Lima) Kecamatan, 34 Desa/Kelurahan.

“Masyarakat Kukar berdekatan wilayah IKN ada 3-4 kecamatan, sisanya berada pada wilayah pengembangan dengan jarak antara titik Nol IKN sekitar 20–30 km,” katanya.

Dikatakan Sunggono, sejak penunjukkan IKN di Kalimantan Timur, Pemkab Kukar tidak pernah dilibatkan secara langsung, secara informatif dilibatkan dengan harapan partisipasi dalam pembangunan IKN. Pembangunan infrastruktur yang ada di IKN memerlukan sertifikasi yang dimiliki oleh para pekerja, namun pada saat implementasinya masyarakat Kukar yang mengikuti proses pelatihan guna mendapatkan sertifikasi ternyata tidak sesuai dengan honor yang didapat yaitu 75.000 per hari.

“Oleh karena itu banyak masyarakat yang tidak mau mengambil sertifikasi tersebut, dimana kuota untuk masyarakat Kukar adalah sebanyak 2000-3000 orang,” katanya.

DR H Sunggono menambahkan pada saat rekrutmen pejabat di IKN, secara khusus untuk PNS Kukar tidak mendapatkan kuota prioritas, sehingga tidak dapat memberikan kontribusi untuk IKN.

Bahkan, wilayah deliniasi yang berkurang berdampak pada penduduk yang berkurang sehingga berefek negatif pada pengurangan anggaran sebesar 74,6% yang berasal dari Dana Bagi Hasil pada 5 Kecamatan tersebut. Infrastruktur dan asset yang sudah banyak dibangun, sampai saat ini belum ada pembahasan lebih lanjut oleh pemerintah pusat, apakah nantinya akan dikonversi atau dikompensasi.

Sementara itu, Prof.Dr.phil Poltak Partogi Nainggolan menuturkan jika masyarakat sampai saat ini masih belum dilibatkan dalam proses pembangunan IKN. Hal ini tampak dari berbagai keluhan yang disampaikan ke media, masyarakat memiliki perbedaan pandangan antara pemerintah dan masyarakat terkait peran serta masyarakat dalam pembangunan IKN.

“Model partisipasi aktif diciptakan untuk meningkatkan dialog warga dengan pemegang kekuasaan untuk memfasilitasi keterwakilan warga negara dalam proses partisipasi dan untuk meningkatkan interaksi antara warga negara dengan administrator. Penelitian ini nantinya diharapkan memperkaya khasanah teori partisipasi masyarakat dalam pembangunan, khususnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan IKN,” sambungnya.(prokom03)