TENGGARONG – Ketua Umum E-Sport Indonesia (ESI) Cabang Kabupaten Kutai Kartanegara Edi Fahruddin melantik kepengurusan E-Sport Indonesia Se-Kutai Kartanegara, Priode 2022 – 2026, Minggu ( 13/8 ) malam.

Tampak menyaksikan pelantikan tersebut Bupati Kukar Edi Damansyah, Wakil Bupati Kukar H Rendi Solihin, Sekda Kukar Dr H Sunggono, Ketua E-Sport Provinsi Kaltim Brigjen TNI Hardani Lukitanta Adi, beserta jajaran pengurus Kaltim, Forkopimda Kukar, Perangkat Daerah dan sejumlah undangan lainnya.

Acara pelantikan ditandai dengan penyerahan pataka oleh Ketua Umum ESI Kukar Edi Fahruddin kepada perwakilan pengurus Kecamatan yang dilantik.
Pelantikan kepengurusan ESI ini berasal dari 20 Kecamatan yang ada di Kutai Kartanegara, dan bertindak selaku dewan penasehat sekaligus pembina adalah Camat dimasing – masing kecamatan.

Edi Fahruddin berpesan kepada pengurus yang baru dilantik dapat menjalankan tugas dengan sebaik – baiknya.

Pelantikan pengurus Esport Indonesia di tingkat kecamatan inipun menjadi momentum untuk cabang olahraga E-Sport kearah positif serta membawa kemajuan dibidang olahraga Esport seluruh Indonesia khususnya di tingkat kecamatan.

Jajaran pengurus ESI Kukar akan terus melakukan pembinaan maupun turnamen , Kita ingin atlet-atlet kita tidak kekurangan wadah untuk mengasah kemampuanya melalui turnamen. Dan kita juga berharap bakal lahir atlet baru yang siap diorbitkan hingga ke tingkat nasional dan menjadi player profesional, harap Edi Facruddin. ( Prokom 03 ).

TENGAGRONG – Sekretaris daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Dr H Sunggono mengapresiasi atas keaktifan para Tenaga Harian Lepas (THL) dilungkungan Pemkab Kuakr khususnya di sekretariat daerah yang terus semangat dalam mengabdikan dirinya di pemerintahan. Hal tersebut disampaikannya saat apel pagi, Senin (14/8/2023) di Halaman Kantor Bupati, Tengagrong.

“Saya mengapresiasi atas keberadaan para THL khususnya di sekretariat daerah yang terus aktif dan semangat dalam bekerja seperti terlihat di apel pagi. Kabar gembrianya, kontrak THL diperpanjang hingga tahun depan,” apresiasi Sunggono.

Dikatakannya, patut disyukuri dari kebijakan pemerintah bahwa THL masih dipertahankan dan diperpanjang kontrak kerjanya dengan pertimbangan kinerja dan kebutuhan pada setiap bagian.

“Saya minta teruslah bekerja dengan baik, pemkab terus mengupayakan agar bisa diangkat jadi ASN dan baru disetujui pengadaan ASN sebanyak 3000 dengan rincian 1.500 bagi tenaga Guru dan 1.500 tenaga kesehatan,” ujarnya.

Bahkan jelas Sunggono banyak pertanyaan kenapa hanya tenaga kesehatan dan guru yang diprioritaskan untuk diangkat jadi ASN? dikatakan Sunggono, pemkab Kukar telah berusaha untuk mengajukan formasi diluar itu, namun pemerintah pusat baru menyetujui guru dan tenaga kesehatan.

Pemerintah pusat menyebutkan tiga aspek yang jadi pertimbangan yakni; 1). Plus Group merupakan jumlah pegawai yang bisa bertambah, 2). Zero Group yakni tidak boleh ada penambahan jumlah pegawai.

“Tetapi bagi pegawai administratif misalnya berjumlah 30 orang dan 5 diantaranya memasuki masa pensiun, maka hanya boleh diganti dengan 5 orang ASN artinya hanya bertambah 5 orang saja, selebihnya tidak boleh ada penambahan,” ujar Sunggono mencontohkan.

Kemudian Minus Group yakni harus berkurang termasuk tenaga administrasinya, misal ada 5 orang yang pensiun dan ternyata tidak dibutuhkan lagi kedepannya, maka secara bertahap akan berkurang.

“Untuk itu, saya belum bisa memastikan sampai kapan THL di sekretariat daerah ini bisa diangkat jadi ASN, itulah masalahnya perekrutanya merupakan kebijakan dari pemerintah pusat,” demikian jelas Sunggono.

Sebelumnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Abdullah Azar Anas mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor: B/1527/M.SM.01.00/2023 terkait status dan kedudukan Eks THK-2 dan Tenaga Non ASN. Didalamnya disampaikan seluruh PPK Instansi Pusat dan Instansi Daerah agar mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan Tenaga Non ASN yang sudah terdaftar dalam pendataan Tenaga non ASN dalam basis data BKN.

Prinispnya tidak mengurangi pendapatan yang diterima oleh Tenaga Non ASN selama ini dan PPK dan Pejabat lainnya dilarang mengangkat pegawai non PNS dan/atau non PPPK untuk mengisi jabatan ASN atau Tenaga Non ASN lainnya. (Prokom10)

Tenggarong – Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kutai Kartanegara (Kukar) Totok Heru Subroto menyampaikan bahwa Pemerintah Kukar terus mendorong generasi penerus untuk menempuh pendidikan.

Hal tersebut, kata Totok merupakan penjabaran dari Program Kukar IDAMAN (Inovatif, Berdaya saing dan Mandiri), yakni untuk menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berakhlak Mulia, Unggul, dan Berbudaya.

Salah satu upaya yang dilakukan Pemkab Kukar dalam peningkatan SDM yakni menyekolahkan calon Taruna – Taruni yang telah lolos seleksi untuk menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta.

Melalui program dedikasi Beasiswa Kukar Idaman dan Kukar Siap Kerja, Pemkab Kukar berupaya untuk memberikan dukungan penuh terhadap berbagai upaya peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia, lebih-lebih terhadap keberlanjutan pendidikan anak-anak Kukar.

“Saya senantiasa berkeyakinan bahwa pendidikan merupakan kunci utama dalam meraih berbagai keberhasilan, termasuk dalam ikhtiar bersama mewujudkan Kutai Kartanegara IDAMAN,” ujar Totok meyampaikan sambutan Bupati Edi Damansyah saat melepas Taruna – Taruni asal Kukar yang akan melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta, Senin (14/8/23) di Ruang Serbaguna Kantor Bupati.

Ia percaya dalam prosesnya, anak-anakku sekalian, Para Taruna Taruni ini akan mampu meningkatkan kualitas diri, menjadi manusia terdidik, terampil, berintegritas, berpengetahuan, bertanggungjawab, serta berakhlak mulia. (prokom04)

TENGGARONG – Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 baru mencapai 35,3 persen atau Rp2,7 Triliun dari pagu APBD 2023 sebesar Rp7,7 Triliun dan sisa yang belum terealisasi sebesar Rp5 Triliun.

“Update terakhir Jumat (11/8) Realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 baru mencapai 35,3 persen dari pagu anggaran APBD 2023 sebesar Rp7,7 Triliun dan sisanya 64,7 persen atau Rp5 triliun belum terealisasi,” ujarnya

Untuk itu, kata Sunggono mendorong agar realisasi anggaran disekretariat daerah yang masuk tiga besar yakni Bagian Umum, Kesra dan Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokompim) serta bagian lainnya, terus dipacu penyelesain kegiatan, sehingga penyerapan anggaran segera diselesaikan.

“Saya minta realisasi anggaran ini dapat diselesaikan sesuai dengan kegiatan masing-masing dan APBD-Perubahan akan disahkan pada tanggal 28 Agustus 2023 dan saat ini sudah dapat dilakukan penginfutan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA),” ujarnya.

Ditambahkan Sunggono, hasil rapat pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Perubahan Perioritas dan Plafon Angaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2023 dengan Tim Anggaran Pemerintah daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kukar memproyeksikan anggaran mencapai Rp19 Triliun.

“Angka tersebut melebihi dari APBD Provinsi Kalimantan Timur, untuk itu perlu kerja keras bersama-sama merealisasikan kegiatan masing-masing sehingga apa yang sudah diprogramkan dapat terealisasi dan dirasakan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat,” demikian jelasnya. (Prokom10)