Tenggarong – Pemerintah Kabupaten (Pemkab,) Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Ngapeh Hambat (obrolan pagi) terkait strategi Percepatan Pembangunan melalui optimalisasi perencanaan dan penyerapan Anggaran Belanja Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2023.
Ngapeh hambat tersebut dipimpin oleh Bupati Kukar Edi Damansyah, didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar H Sunggono, dan dihadiri seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri yaitu Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Dr. Agus Fathoni, M.Si.
Turut hadir dalam acara tersebut Asissten ekonomi dan pembangunan Wiyono, asisten administrasi dan umum Totok Heru Subroto, serta Kepala Badan Pengelola keuangan dan aset Daerah (BPKAD) Kaltim Fahmi Prima Laksana, dan kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim Ismiati

Agus Fathoni dalam paparannya tentang Realisasi APBD TA 2022 dan TA 2023 hambatan dan kendala serta upaya peningkatan penyerapan APBD Se Kalimantan Timur, mengapresiasi pencapaian Kutai Kartanegara menjadi kabupaten yang realisasi pendapatan APBD tahun 2022 masuk tiga besar se Indonesia, dan tertinggi kabupaten/kota se Kalimantan Timur dengan prosentase 128,25%.
“Kita patut bangga dengan pencapaian ini pak bupati, walaupun tetap harus dilakukan perbaikan – perbaikan agar lebih meningkat lagi” ujar mantan Pjs. Gubernur Sulawesi Utara itu
Disebutkan Fathoni untuk realisasi belanja APBD tahun 2022, Kutai Kartanegara menempati urutan ke 5 tingkat kabupaten/kota se Kaltim dengan prosentase 81,76%.
“Tidak usah takut dalam penggunaan anggaran, yang penting kita pahami dan taati aturan serta ketentuan – ketentuan atau regulasi yang berlaku” tegasnya.
Ia mengungkapkan Kutai Kartanegara merupakan kabupaten yang begitu populer sejak otonomi daerah yang memiliki potensi yang bagitu besar dengan APBD yang juga sangat besar.
“Kalau kita lihat APBD yang dimiliki Kukar kalo dibandingkan dengan propinsi – propinsi bahkan kabupaten – kabupaten dan kota lain tentu kita bisa lihat betapa potensinya sangat – sangat besar” ungkapnya.
Ia juga menyebutkan APBD Kukar saat ini sekitar Rp. 7,7 trilyun dan akan meningkat menjadi Rp. 10 Trilyun dalam waktu yang tidak lama lagi.
“Mudah – mudahan, kita harus banyak berdoa ya agar ini bisa terealisasi” sebutnya.

Sementara Bupati Edi Damansyah bersyukur karena Kukar walau dari segi pendapatan didominasi dari bagi hasil, namun terjadi peningkatan yang signifikan.
Bupati Edi Damansyah menginginkan percepatan pengesahan APBD Perubahan pada tahun anggaran 2023, itu nanti teknisnya bagaimana, namun disisi lain ada norma – norma yang diatur oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang berkaitan proses dan perencanaan yang sudah menetapkan waktu – waktunya.
“Ini yang kami mintakan solusinya kepada pak Dirjend dan jajaran bagaimana solusi terhadap kondisi seperti ini” ujarnya
Lebih lanjut Edi juga menginginkan optimalisasi terhadap kegiatan pada tahun anggaran berjalan, namun disisi lain proses perencanaan terdapat kelemahan – kelemahan.
“Sehingga ini tidak bisa berjalan sesuai yang kita harapkan” ujarnya lagi
Edi Damansyah mengungkapkan permasalahan yang dihadapi selama ini berkaitan dengan penyerapan APBD masih minim, maka dari itu harus dioptimalkan sehingga penyerapan APBD bisa terealisasi dengan baik.
“Komitmen kita bagaimana terus bekerja dengan baik, cepat dan tetap memperhatikan norma norma perundang undangan yang menjadi pedoman, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan mandatori spending,” pungkasnya
Ia berharap dengan ngapeh hambat yang mendatangkan Dirjend Bina Keuangan Daerah ini bisa mencarikan solusi – solusi terhadap kondisi yang ada.

“Semoga apa yang disampaikan oleh Dirjen Bina Keuangan dapat menambah keyakinan, wawasan kepada jajaran lingkungan Pemkab Kukar. Dalam hal ini inti dari forum ini adalah percepatan realisasi kegiatan yang sudah ditetapkan pada 2023, dan juga untuk menyusun kembali kebijakan dengan perubahan” harapnya. (Prokom01).