Tenggarong – Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemerintah Kutai Kartanegara (Kukar) Akhmad Taufik Hidayat didampingi Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kukar Adianur, menghadiri Rapat kerja daerah (Rakerda) program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana), serta Percepatan Penurunan Stunting (PPS) Provinsi Kaltim Tahun 2023 yang digelar oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Jumat ( 8/3 ) di Hotel Grand Senyiur Balikpapan.

Acara itu dibuka Gubernur Kaltim Isran Noor dihadiri Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, Kepala BKKBN Perwakilan Kaltim Sunarto, Bupati dan Wali Kota se-Kaltim, serta unsur Forkopimda Kaltim .

Isran Noor menggunakan, berdasarkan hasil pendataan keluarga tahun 2022 lalu, pelaksanaan Bangga Kencana di Kaltim telah memberikan hasil yang cukup menggembirakan. Rata – rata jumlah anak dilahirkan di Kaltim telah mencapai 2,16 sedikit lebih tinggi dari nasional sebesar 2,14. Namun angka prevalensi stunting pada tahun 2022 lalu berdasarkan data SSGI telah mencapai 23,9 persen, ada kenaikan 1,1 persen dari tahun 2021 sebesar 22,8 persen.
Pemerintah Provinsi Kaltim tengah menggencarkan komunikasi, edukasi dan informasi kepada pasangan usia subur khususnya yang termasuk dalam kategori unmet need agar dapat mendapatkan akses pelayanan keluarga berencana. Untuk itu, ia sangat berharap program Bangga Kencana dapat terlaporkan secara tepat waktu.
Serta mengimplementasikan rencana aksi percepatan penurunan stunting dari tingkat desa/kelurahan secara konsistem. Terkait percepatan aksi nasional penurunan stunting di Provinsi Kaltim agar mampu menurunkan prevalensi menjadi 12,83 persen pada tahun 2024 nanti.
Isran mengimbau kepada seluruh Bupati hingga Walikota agar mengoptimalkan peran TPPS di berbagai level mulai dari TPPS Kabupaten/Kota, Kecamatan, serta Kelurahan/Desa.

“Dengan demikian aksi nyata penurunan stunting dapat berjalan terpadu dengan hasil yang maksimal,” katanya.

Sementara itu, Asisten I Akhmad Taufik Hidayat mengatakan, Rakerda ini dalam rangka meningkatkan komitmen Pemerintah Pusat, provinsi, kabupaten dan kota di Kaltim serta para mitra dalam mendukung program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting, sekaligus membuat rumusan rencana kerja atau rencana aksi kegiatan prioritas, pencapaian sasaran baik sasaran program bangga kencana maupun percepatan penurunan stunting di Kaltim.

Kegiatan ini diikuti 125 peserta dari 10 kabupaten Kota Se-Kaltim yang terdiri dari mitra BKKBN mulai TNI, Polri organisasi perangkat daerah, hingga instansi vertikal.Melalui rakerda ini ada optimalisasi atau kolaborasi terutama kepada mitra BKKBN mulai dari TNI, Polri, organisasi perangkat daerah, hingga instansi vertikal.

Optimalisasi atau kolaborasi itu tentunya melalui berbagai program-program yang akan dikembangkan kemudian.

Selaku narasumber yaitu Kepala BKKBN Pusat Hasto Wardoyo, mantan Bupati Kulon Progo yang juga pernah bertugas lama di Kecamatan Kenohan Kutai Kartanegara.

Rakerda tersebut juga dirangkai dengan penyerahan anggaran dana alokasi khusus fisik dan non fisik sub bidang KB kepada 10 kabupaten/kota Se Kaltim.

“Alhamdulillah Kutai Kartanegara telah menerima dan menjalankan beberapa program tersebut, dan hari ini baru diserahkan secara simbolis,” ujar Akhmad Taufik Hidayat. (Prokom03).

Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah didampingi kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Dafip Haryanto menerima audiensi Radio Republik Indonesia (RRI) Samarinda di rumah jabatannya, Jum’at (10/3/2023).

Kepala RRI Samarinda Arlin Setyaningsih menyampaikan maksud dan tujuan audiensi itu dalam rangka menjalin kerjasama dalam program RRI Menyapa, yang akan menyiarkan program – program Pemkab Kukar, dimana saat ini pemkab Kukar sedang giat-giatnya dalam pembangunan di segala bidang tak terkecuali bidang pertanian dalam arti luas.

Program yang sudah terlaksana antara RRI Samarinda dan Pemkab Kukar yaitu Kelompok pendengar, pembaca, dan pemirsa (Kelompencapir) Reborn yang sudah dua kali dilaksanakan.

“Ini nanti akan jadi program rutin, jadi nanti Pak Bupati yang bicara terkait program- program pembangunan di Kukar,” ucap Arlin.

Selain menyiarkan program – program pembangunan, Arlin juga menyampaikan keinginan RRI untuk menggandeng Pemkab Kukar dalam Pekan Tilawatil Qur’an (PTQ) Tingkat Nasional yang akan digelar di Kendari.

“Kami ingin Kukar ini bisa mengirimkan kafilah nya di ajang pekan Tilawatil tersebut, mudahan Pak Bupati berkenan,” ujarnya.

Menurut Arlin, di Kaltim Kukar menjadi barometer pembangunan bidang keagamaan, dengan ditorehkannya juara MTQ tingkat provinsi sebanyak 5 kali berturut.

“Inilah pak yang mendorong kami menggandeng Kukar untuk ikut dalam pekan Tilawatil Qur’an Tingkat Nasional garapan RRI, kami ingin Kukar bisa bicara banyak di tingkat PTQ nanti,” harapnya.

Menurut Arlin, kafilah yang juara dalam PTQ Tingkat Nasional nanti akan diambil oleh istana negara untuk acara Nuzulul Qur’an.

Sementara itu Bupati Edi Damansyah menyambut baik rencana RRI Samarinda untuk menggandeng Pemkab Kukar, sebagai salah satu upaya penyebarluasan informasi hingga ke pelosok, karena jangkauan RRI hingga ke desa – desa.

Terkait rencana Kukar mau diikutkan dalam PTQ RRI, Edi sangat mendukung dan siap mengikutsertakan para kafilahnya, selain itu juga akan mensupport dalam hal yang lain.

Edi berharap cabang – cabang yang dilombakan nanti merupakan unggulan kafilah Kukar, sehingga bisa bicara lebih banyak di tingkat nasional nanti.

“Mudahan – mudahan cabang yang dilombakan nanti sesuai keunggulan kami,” harapnya.

Bupati Edi Damansyah juga menjelaskan pembinaan yang dilakukan Pemkab Kukar terhadap para kafilah melalui Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) sehingga Kukar bisa menjadi juara umum MTQ tingkat provinsi Kaltim 5 kali berturut – turut.

“Jadi kami juga mengirimkan para kafilah untuk menimba ilmu di luar daerah, untuk lebih memperdalam ilmunya,” tuturnya.

Selain itu pengembangan bidang keagamaan juga melalui program Gerakan Etam Mengaji (Gema), dan program Dai masuk desa dengan tujuan menciptakan satu desa satu Hafiz Al-Qur’an. (Prokom01).

Tenggarong – Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) H Rendi Solihin mengimbau masyarakat wajib pajak di seluruh wilayah Kukar untuk segera memvalidasi Nomor Induk Kependudukan (NIK)- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak tahunan.

“Ayo laporkan SPT pajak anda sebelum tanggal 31 Maret 2023,” ujar Rendi saat menerima Suyanto, Kasi Pelayanan KPP Pratama Tenggarong, Kamis (9/3/2023) di rumah jabatannya, dalam rangka pekan panutan pelaporan SPT tahunan dan validasi NIK-NPWP.

Wabup mengatakan, pajak merupakan tulang punggung utama dalam pembiayaan pembangunan negara, sehingga dengan patuh pajak upaya pembangunan di Kutai Kartanegara dapat dilaksanakan dengan maksimal.

“Mari kita bersama-sama untuk taat pajak, guna pembangunan daerah yang kita cintai ini,” imbaunya lagi.

Suyanto, Kasi Pelayanan KPP Pratama Tenggarong, mengatakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) akan menjadi nomor pokok wajib pajak (NPWP) akan berlaku pada 2024. NPWP akan bisa digunakan hingga 31 Desember 2023.

Ada konsekuensi sendiri yang akan didapat wajib pajak jika tidak melakukan validasi NIK sebagai NPWP, diantaranya bisa kesulitan mengakses seluruh layanan pajak secara online.

Maka dari itu, validasi ini justru bisa memudahkan akses untuk layanan digital pajak.

Langkah-langkah mudah melakukan validasi NIK dan NPWP yaitu; Masuk ke laman pajak.go.id, lalu login dengan data yang diminta seperti NIK/NPWP, kata sandi, dan kode keamanan.
Selanjutnya lihat pada menu profil yang menunjukkan status validitas data utama anda. Di sana tertulis perlu update atau perlu konfirmasi sehingga perlu diverifikasi.
Pada menu itu juga terdapat data utama dan kolom NIK/NPWP yang harus diisi dengan 16 digit. Kolom itu dapat anda isi dengan nomor NIK dan setelahnya tinggal klik validasi.
Selanjutnya sistem memverifikasi data yang dikumpulkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Kedudukan Sipil (Dukcapil)
Jika data telah berhasil divalidasi, sistem akan menampilkan pemberitahuan informasi bahwa data telah ditemukan. Setelah itu masuk ke laman DJP Online tinggal memanfaatkan nomor NIK. (Prokom04)

Tenggarong – Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) kabupaten Kutai Kartanegara Hj Yulaikah Sunggono resmi melantik Pengurus Dharma DWP Unsur Pelaksana Satuan Polisi Pamong
Praja (Satpol PP) Kukar masa bhakti 2019 -2024, Kamis (9/3/2023) di Ruang Serba Guna Kantor Bupati Kukar.

Acara dihadiri Penasihat DWP Kukar Maslianawati Edi Damansyah, Kepala Satpol PP sekaligus Penasihat DWP UP Satpol PP Heldiansyah beserta jajarannya, serta pengurus DWP Kukar.

Yulaikah Sunggono mengucapkan selamat kepada pengurus yang baru dilantik, dan berharap bisa berkontribusi untuk anggota DWP.

Diharapkannya, dukungan para suami untuk bisa mengizinkan para isteri, karena anggota DWP itu adalah suka isteri dari Aparatur Sipil Negara (ASN), dan menjadi kewajiban bagi para isteri ASN untuk mengembangkan organisasi DWP.

“Kami harap dukungan para suami, karena sejak jadi isteri ASN secara otomatis menjadi anggota Dharma Wanita,” harap Yulaikah.

Sementara H Heldiansyah mengucapkan selamat kepada pengurus yang baru saja dilantik, diharapkan dapat menjalankan amanah yang dipercayai dan ikhlas berdaya dan berhasil guna.

Heldiansyah berharap DWP bisa ikut aktif dan berperan nyata sebagai motivator di lapangan.

“Sebagai Isteri dari ASN sangatlah penting dalam membantu pelaksanaan program -program pemerintah, sehingga misi dan visi Pemkab Kutai Kartanegara dapat terwujud,” imbuhnya.(Prokom-02)

Tenggarong – Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kutai Kartanegara (Kukar) Akhmad Taufik Hidayat melantik Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Menamang Kiri periode 2023-2029, di halaman Kantor Desa Menamang Kiri Kecamatan Muara Kaman, Kamis (9/3/2023).

Kegiatan diawali dengan pengambilan sumpah jabatan, pembacaan berita acara pelantikan, dan penandatanganan Surat Keputusan jabatan oleh Asisten I Setkab Kukar Akhmad Taufik Hidayat disaksikan seluruh tamu undangan yang hadir.

Bupati Kukar Edi Damansyah dalam sambutannya yang dibacakan oleh Akhmad Taufik Hidayat mengatakan anggota BPD yang baru dilantik akan mengemban fungsi, tugas, kewenangan, serta hak dan kewajiban sesuai amanat undang-undang desa beserta peraturan turunannya.

Dirinya juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada kepala desa beserta jajaran yang dibantu panitia pemilihan BPD beserta para masyarakat, sehingga dalam proses pemilihan sampai penetapan anggota BPD terpilih berjalan lancar dan sukses.
Pemerintah Kabupaten Kukar menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas pengabdian dan kontribusi anggota BPD periode yang lalu dan selamat kepada para anggota BPD yang baru dilantik.

“Kami ucapkan selamat atas pelantikan anggota BPD Menamang Kiri dan selamat bekerja,” ucapnya.

Lebih lanjut, disampaikannya sebagaimana amanat undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, BPD memiliki tiga fungsi yakni, Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa. dan Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Untuk menjalankan fungsi BPD tersebut, maka diharapkan seluruh anggota BPD dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, bilamana tugas BPD telah dijalankan sesuai yang diamanatkan maka dapat mendukung berjalannya pemerintahan desa dengan baik pula.

Lebih jauh dikatakannya, BPD juga berperan dalam mendorong terselenggaranya pemerintahan desa yang lebih efektif dalam rangka mewujudkan visi-misi kepala desa serta mendukung visi-misi Bupati-Wakil Bupati Kutai Kartanegara yaitu KUKAR IDAMAN yang tertuang dalam RPJMD Kukar tahun 2021-2026, yakni Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara Yang Sejahtera Dan Berbahagia.

Dalam mempercepat pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah Kabupaten Kukar pada tahun 2022 telah mengalokasikan bantuan keuangan khusus desa. Hal tersebut menurutnya merupakan bukti komitmen pemerintah daerah dalam mendorong percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, bantuan tersebut berupa bantuan keuangan berbasis RT dengan besaran Rp 50 juta per RT, yang akan tetap dianggarkan melalui APBD Kabupaten Kukar pada tahun 2023 ini.

Edi juga berharap, kedepan adanya komitmen yang kuat dari para anggota BPD dan Kepala Desa untuk bersinergi dengan Pemkab, dalam mengatasi persoalan-persoalan seperti penanggulangan kemiskinan melalui program bedah rumah minimal tiga rumah per desa, dan memperluas akses pendidikan usia dini, membantu upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan stunting, peningkatan infrastruktur dan kegiatan bersekala lokal desa lainnya, termasuk upaya penanganan dan pencegahan penyebaran virus covid-19 beserta dampaknya.

Turut hadir pada kegiatan tersebut diantaranya Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar Arianto, Kabag Tata Pemerintahan Setkab Kukar Witontro, Camat Muara Kaman Hj Barliang, Kades Menamang Kiri Jainuddin, Kepala Sub Koordinator Dokumentasi Pimpinan Setkab Kukar Hendri Aripianto, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Kecamatan Muara Kaman serta para tokoh masyarakat Desa Menamang Kiri.(prokom07)