Tenggarong – Dalam rangka penyelesaian pembangunan fisik Rumah Produksi Bersama (RPB) Tahun 2022 di tiga lokasi yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan Kabupaten Minahasa Selatan yang rencanannya akan diresmikan oleh Presiden RI, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Republik Indonesia melalui Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah, menggelar rapat koordinasi yang dilaksanakan secara daring melalui aplikasi zoom meeting, Jumat (24/2/2023) yang diikuti Pemkab Kukar di Ruang Zoom Metting lantai II Kantor Bupati Kukar.

Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia melalui Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah Hanung Harimba Rachman mengecek progress dan kesiapan dari pembangunan fisik RPB masing-masing daerah yaitu pembentukan koperasi sebagai pengelola RPB, dukungan Pemda terkait sarana dan prasarana penunjang RPB dan proses produksi serta pembiayaan.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kukar Tajuddin mengatakan untuk pembangunan RPB berupa pengelolaan jahe di Kukar secara fisik sudah mencapai seratus persen. Terkait status lahan, Tajuddin menjelaskan bahwa RPB Kukar memanfaatkan 2 (dua) jenis kepemilikan lahan, yaitu hibah dari warga desa yang saat ini proses hibahnya sudah selesai. Dan yang kedua adalah lahan yang masuk dalam kawasan Hak Pengelolaan (HPL) Transmigrasi yang saat ini masih berproses.

“Untuk lahan yang masuk dalam HPL Transmigrasi, saat ini surat permohonan Kepala Daerah kami ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi dalam proses penandatangan Bupati. Sesuai kesepakatan rapat yang digelar 6 Februari lalu, Pemkab Kukar diminta membuat permohonan kepada Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi terkait lahan tersebut,” ujarnya.

Terkait, sarana dan prasarana produksi RPB, Tajuddin mengatakan ada beberapa peralatan yang harus diimport dari luar yaitu Tiongkok. Masalah jalan, Tajuddin menyampaikan bahwa akses jalan menuju RPB yang dibangun Kukar cukup baik. Sedangkan untuk instalasi listrik, Tajuddin menyampaikan masih perlu dilakukan perubahan atau penambahan daya dari pemakaian rumah tangga menjadi kebutuhan industri.

“Untuk jaringan internet, kami sudah berkoordinasi dengan pihak Telkom dan segera akan dilakukan penyambungan dan untuk koperasi juga sudah terbentuk yaitu Koperasi Anugerah Jonggon Lestari (Anjeli),” ujarnya.

Asisten Deputi Pengembangan Kawasan dan Rantai Pasok Kementerian Koperasi dan UKM RI, Ali memberikan masukan untuk RPB Kukar agar konsen pada pengelolaan minyak jahe. Sedangkan untuk koperasi yang sudah dibentuk, perlu pendampingan lebih jauh terhadap pengelolaannya. Selain itu, Ali juga mengingatkan terkait masalah pemasaran (market).

“Posisi market sangat penting, agar hasil dari rumah produksi jahe ini jelas pemasarannya,” ujar Ali mengingatkan.

Untuk diketahui, Kukar menjadi salah satu daerah yang dipilih untuk kegiatan Major Project Sentra UMKM berupa pembangunan Rumah Produksi Bersama (RPB) melalui Kementerian Koperasi dan UKM RI. Untuk Kukar, kegiatan yang dilakukan adalah pembangunan RPB pengelolaan jahe yang dibangun di Desa Jonggon Jaya Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kukar.

Hadir mendampingi Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kukar Tajudin pada kegiatan zoom meeting tersebut Kepala Bidang Pengembangan Desa dan Kawasan Transmigrasi Dinas Transmigarasi dan Naker Kukar Hendra Wardana , Kabag Perekonomian Haryo Martani, Kabid Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam Bappeda Syaiful Bahri. (Prokom06)

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah selesai menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 kepada Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Kaltim di Samarinda,yang berlangsung di Auditorium setempat,Jumat (24/2).

Penyampaian laporan pengelola keuangan daerah LKPD, merupakan tugas rutin pemerintah daerah,lembaga atau badan setiap tahunnya sebagai bentuk pertanggung jawabkan pengelolaan keuangan Negara. Pemkab Kukar selalu menunjukkan ketaatan dalam penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Penyerahan LKPD Pemkab Kukar dilakukan satu bulan lebih cepat dari batas akhir penyerahan sesuai Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004, jelas Edi Damansyah disela – sela penyerahan LKPD Pemkab Kukar Tahun Anggaran 2022. Hal ini juga merupakan salah satu bentuk dorongan dan motivasi dari BPK Perwakilan Kaltim sehingga laporan keuangan itu bisa diserahkan tempat waktu sesuai aturan yang berlaku. Pemkab Kukar telah berkomitmen agar laporan keuangan bisa secepat mungkin disampaikan sebagai pertanggung jawaban, karena masih banyak tugas tugas lain yang harus dikerjakan.

Edi juga menambahkan dari tahun ke tahun Pemkab Kukar terus berusaha melakukan pengelolaan keuangan dengan baik. Dan kerjasama dengan BPKP Kaltim selama ini sudah berjalan dengan baik. Salah satunya dalam pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (Simda). Simda merupakan sistem yang dibangun oleh BPKP dan saat ini sudah diterapkan di lingkungan Pemkab Kukar “Mudah-mudahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI nanti, kita bisa kembali meraih opini WTP.

Setelah penyerahan LKPD Kukar 2022 ini, Pemkab Kukar akan menyiapkan semua hal yang berkaitan dengan audit BPK terhadap LKPD tersebut. Saya meminta kepada jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup Pemkab Kukar untuk berperan aktif terhadap proses audit yang akan dilakukan BPK RI Kaltim terhadap LKPD tahun anggaran 2022 ini.
Dan yang menjadi catatan bagi Pemkab Kukar yaitu kita harus aktif karena nanti saat proses audit rinci BPK banyak membutuhkan data data, membutuhkan penjelasan dan membutuhkan klarifikasi . Untuk itu, Edi Damansyah sangat berharap hasilnya lebih baik, dan kepada seluruh organisasi perangkat daerah di Kukar untuk mempersiapkan segala sesuatunya dan jangan ada yang meninggalkan tempat saat adanya audit BPK RI, tegasnya. ( Prokom 03 ).

Tenggarong – Sekretaris Daerah (Sekda) yang juga Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Kutai Kartanegara (Kukar) H Sunggono, menutup Pelatihan, Seleksi dan Sertifikasi Dewan Hakim – Pelatih Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) se Kukar tahun 2023, yang berlangsung sejak tanggal 20 Februari lalu, di Grand Elty Singgasana Tenggarong, Kamis (23/2) malam.

Sunggono menyampaikan terimakasih, mengapresiasi kepada seluruh peserta pelatihan, Dewan hakim dan pelatih sebanyak 194 orang, dengan tekun mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir penutupan.

Hal itu, menunjukkan bahwa pengurus LPTQ, Dewan Hakim dan Pelatih serta seluruh pemaangku kepentingan LPTQ Kukar telah memiliki komitmen yang tinggi untuk secara bersama-sama memberikan yang terbaik pada kemajuan prestasi MTQ, khususnya dan kemajuan pembinaan Al-qur’an bagi masyarakat Kukar pada umumnya.

Berdasarkan laporan dari panitia, antusiasme peserta sangat tinggi untuk memperdalam pengetahuan di bidang Perhakiman dan Kepelatihan. Gambaran ini membuktikan adanya keinginan yang tinggi dari semua pihak untuk memperoleh prestasi yang tertinggi selain meraih juara Umum yang ke enam kalinya pada MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tahun 2023 di Balikpapan nanti. Juga sama-sama kuat keinginan untuk menjadi yang terbaik pada MTQ tingkat Nasional dengan meraih juara 1 dari Cabang manapun.

“Sebagaimana yang telah saya sampaikan pada saat pembukaan, ada 12 Kode Etik Dewan Hakim yang harus dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas sebagai Dewan Hakim MTQ nantinya. Komitmen dan integritas yang tinggi dalam melaksanakan tugas, saya yakin hasilnyapun akan sangat menggembirakan kita semua,” tegasnya.

Selanjutnya, kata Sunggono langkah-langkah nyata yang telah dan akan dilakukan oleh pengurus LPTQ saat ini dan yang akan datang perlu terus dukungan, dan terus berikan saran dan masukan yang positif untuk lebih baik dalam melaksanakan pembinaan ke depannya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa prestasi peserta MTQ dari Kukar telah menunjukkan perkembangan yang luar biasa, hal ini dibuktikan Kafilah Kukar telah meraih Juara Umum MTQ tingkat Provinsi Kaltim lima kali berturut-turut.

Para pelatih yang didatangkan, telah memberikan semua ilmunya kepada peserta, seluruh Cabang Lomba seperti bidang Tilawah dan Qiroah, bidang Tahfidz, Tafsir dan Hadits, bidang Fahmil, Syarhil dan KTIQ, serta bidang Kaligrafi.

“Sekarang kembali kepada Ustaz-Ustazah sekalian, bagaimana dalam mengimplementasikan ilmu-ilmu yang telah diberikan tersebut untuk anak-anak kita sebagai peserta MTQ,” demikian pungkasnya.

Di penghujung acara tersebut, dilanjutkan foto bersama Sekda, para narasumber dan panitia bersama para peserta dari 18 kecamatan.

Sebagai informasi dari panitia, bahwa hasil kelulusan/ujian peserta dari pelatihan ini akan disampaikan kepada masing-masing LPTQ kecamatan.

Turut hadir dalam acara tersebut, Kepala Kemenag Kukar H Nasrun, Ketua Panitia H Harunu Rasyid, Sekretaris Panitia H Tulus Sutopo, dan para narasumber dari LEMKA Sukabumi dan PTQI Jakarta yaitu H Didin Sirojuddin AR, H Abdurrahim Hasan, H Ahmad Dahuri, H Masrur Ihwan, dan H Taufiqurrahman. (prokom05)

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) mendapatkan kunjungan dari kelompok Tenaga Ahli Jerman Tim Transmigration Area Development (TAD) Project, yang diterima oleh Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Wiyono, di ruang Eksekutif Kantor Bupati, Kamis (23/2/2023).

Turut mendampingi Asisten II, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Alfian Noor, Kepala Dinas Perkebunan M Taufik, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Muslik, perwakilan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) dan perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar.

Sementara itu Tim TAD yang dipimpin Dr Benhard May didampingi Anita Moritz sebagai Tenaga Ahli Manajemen TAD Jerman, Heiko Fähnel sebagai Koordinator TAD Jakarta, Christiane Kalle, Liaison Officer TAD Jakarta, serta RainerTippelt Sander sebagai Tenaga Ahli Pertanian, Dr Rainer Opferkuch, Ulrike Schneiberg, dan Ernst Zehrfeld yang merupakan Tenaga Ahli Pengembangan Pengorganisasian.

Selain itu Tenaga Ahli Pertanian TAD Hedda Küster, Holger Neuweger serta hadir pula Dr Winfried Wiederhold selaku Tenaga Ahli Kesehatan TAD.

Asisten II Wiyono menyambut baik dan mengapresiasi kunjungan dari Tim TAD untuk melihat secara langsung hasil – hasil yang sudah dikerjakan TAD pada periode 1977 sampai 1991.

Wiyono juga menjelaskan bahwa struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kukar saat ini banyak bergantung pada sektor minyak dan gas (migas).

“Sekitar 60 persen didominasi oleh sektor tambang dan penggalian, yang lain – lainnya pertanian dalam arti luas,” jelasnya.

Disebutkannya pada visi misi pembangunan Kukar Idaman 2021 – 2026 diprioritaskan pembangunan bidang pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif.

“Kenapa pertanian, karena ini yang bisa diperbaharui, sementara pertambangan menunggu waktu dan itu juga akan habis,” sebutnya.

Ditambahkannya dengan adanya Ibukota Negara (IKN) bisa menjadi peluang dan tantangan, bagaimana Pemkab Kukar bisa mempersiapkan diri untuk bisa berkontribusi.

Wiyono berharap dari kunjungan Tim TAD ini kedepannya bisa terjalin kerjasama dalam hilirisasi di bidang perkebunan, misalnya pembangunan pabrik – pabrik.

“Semoga ke depan ada kerjasama investasi pada proyek hilirisasi semacam pembangunan pabrik minyak kelapa sawit, karena daerah kita termasuk produsen kelapa sawit,” harapnya.

Sementara, itu Dr Benhard May selaku pimpinan Tim TAD merasa bahagia bisa diterima dan kembali mengunjungi Kukar, setelah kurang lebih 40 tahun yang lalu bekerja di wilayah Kukar.

Ia mengemukakan kunjungan ini untuk melihat kembali hasil yang sudah dikerjakan TAD kurang lebih 40 tahun yang lalu.
“Jadi ini seperti napak tilas,” ujarnya.

Diketahui, TAD merupakan proyek kerjasama antara Republik Federasi Jerman dengan Pemerintah Republik Indonesia yang disebut kerja sama teknis pada saat itu.

Kerjasama Pemerintah Jerman dan Pemerintah lndonesia di wilayah Mahakam Tengah, dulu termasuk Kabupaten Kutai, Provinsi Kalimantan Timur, dari tahun 1977 sampai tahun 1986 dilaksanakan Proyek Pengembangan Wilayah Transmigrasi atau yang biasa disebut Transmigration Area Development, atau lebih dikenal dengan singkatan TAD.

TAD berada dalam pembinaan Kementerian Transmigrasi yang berdasarkan kebijakan pemerintah, pada tahun 1986 dalam pembinaan proyek yang dialihkan ke Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah. Dengah nama baru, yaitu Technical Cooperation for Area Development, namun dengan tetap menggunakan singkatan TAD, proyek itu diteruskan sampai tahun 1991.

Usai pertemuan Tim TAD akan mengunjungi beberapa wilayah di Kukar, dimana pada kisaran tahun 1977 hingga 1991 TAD melaksanakan kegiatan disana. (Prokom01)