Jakarta – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) H Sunggono didamping Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kukar, Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Kukar, menghadiri rapat Pembahasan Batas Daerah Kota Balikpapan, Kabupaten Kukar dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) khususnya yang bersinggungan dengan batas Ibu Kota Nusantara (IKN) yang diselenggarakan oleh Diroktorat Jenderal Batas Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang berlangsung di Hotel Orchardz Jayakarta, Jakarta, Rabu (31/01/24).

Kepala Subdirektorat Batas antar Daerah wilayah II pada Direktorat Toponimi dan Batas Daerah Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Heny Ernawati didampingi Analis Kebijakan Ahli Madya Subdirektorat batas antar Daerah wilayah II Direktorat Toponimi dan Batas Daerah Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Teguh Subarto, pada saat membuka kegiatan rapat mengatakan, kegiatan tersebut dilaksanakan untuk menyamakan persepsi terhadap IKN, baik bentuk pemerintahannya maupun cakupan wilayah administrasi (kecamatan, kelurahan atau desa). Keberadaan IKN akan merubah batas daerah dari Kota Balikpapan, Kabupaten Kukar dan juga Kab. PPU.

“Kami sangat mengharapkan masukan dari Pemerintah Daerah (Pemda) terkait batas daerah ini, agar segera bisa ditindaklanjuti,” ujarnya.

Dikatakan Teguh Subarto, dengan adanya IKN, batas-batas daerah yang telah ditetapkan perlu dilakukan revisi dan permasalahannya bukan hanya terkait batas daerah tetapi termasuk permasalahan lain seperti Dana Bagi Hasil (DBH) dan permasalahan lain yang perlu pembahasan.

“Pihak Kemendagri telah melakukan mitigasi permasalahan dan akan disampaikan ke masing-masing Pemda agar pemda dapat melakukan pembahasan dalam rapat internal untuk penyelesaian permasalahan tersebut,” imbuhnya.

Sementara itu, perwakilan dari Badan Otorita IKN Rizal mengatakan pihaknya akan menampung masukan dari Pemda terkait dengan perubahan deliniasi. Dari IKN sendiri ada beberapa fokus yang akan dikaji terutama pada revisi Perpres Nomor 64 Tahun 2022 terkait dengan dampak perubahan deliniasi terhadap pola ruang dan struktur ruang yang ada di IKN utamanya dengan Wilayah Perencanaan (WP) yang ada di IKN, WP yang berada di luar IKN tetapi bersinggungan dengan IKN antara lain WP Sangasanga, sekitar Muara Jawa dan WP Maridan di PPU.

“Struktur ruang yang saat ini sedang dikaji perubahannya adalah terkait jalan tol, sedang terkait pola ruang berfokus pada persimpangan 2 WP yaitu Sangasanga dan Maridan,”kata Rizal.

Sekda Kukar H Sunggono menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih dari Pemda Kukar yang telah diundang dan diajak bicara terkait pembahasan batas daerah ini. Sungguno juga menyampaikan bahwa daerah yang paling berdampak adalah Kab. Kukar karena wilayahnya sangat banyak yang berkurang. Ada sebanyak 6 (enam) kecamatan yang terdampak, yaitu 2 (dua) kecataman yang seluruhnya masuk IKN dan beberapa desa di 4 (empat) kecamatan.

Lebih jauh Sunggono menjelaskan permasalahan yang dihadapi Kukar dimana pada saat yang bersamaan yaitu tahun 2023 Pemda diminta menetapkan RT-RDTR terhadap wilayah-wilayah yang bersinggungan dengan IKN dan ada 6 (enam) RT-RDTR yang sudah diselesaikan.

“Pada Undang-Undang terdahulu ada wilayah kami yaitu Kelurahan Tamapole Kecamatan Samboja masuk wilayah IKN sehingga tidak kami masukkan ke dalam RDTR Perda kami yang ditetapkan pada 23 November 2023. Dalam perkembangannya, ternyata wilayah tersebut terkoreksi tidak masuk ke wilayah IKN sehingga kami perlu melakukan review terhadap Perda kami agar Kelurahan Tamapole dimasukkan kembali ke dalam wilayah Kukar,” jelas Sunggono.

Sunggono meminta komitmen yang jelas dan tegas dari kementerian/lembaga bagaimana kebijakan ke depan bagi Pemda dengan adanya IKN ini. Contoh lain yang disampaikan Sunggono bahwa sampai tahun 2024 ini Pemda Kukar masih mengalokasikan anggaran untuk wilayah-wilayah yang secara regulasi masuk IKN dan suatu saat apabila IKN berjalan maka aset-aset yang telah dibangun Pemda di sana akan hilang. “Kami sudah menyampaikan data jumlah aset yang akan masuk IKN yaitu + 7 Trilyun seperti Sekolah, Rumah Sakit, Masjid dan kami harapkan kementerian/lembaga serius untuk mendiskusikan permasalahan ini,” ujarnya.

Masalah lain yang tidak kalah pentingnya disampaikan Sunggono terkait Aparatur Sipil Negara (ASN). Pemerintah pusat mengamanatkan kepada Pemda Kukar melalui UU ASN untuk pengangkatan Non ASN. Dari + 4.239 Non ASN di Kukar, 40% berada di wilayah 6 (enam) kecamatan yang terdampak IKN.

“Apabila direkrut tahun ini, beban penganggarannya seperti apa,” tanya Sunggono.

Dia berharap adanya komitmen Pemerintah Pusat dengan adanya IKN untuk memikirkan dampak apa saja kedepannya bukan hanya masalah batas wilayah namun seperti apa menindaklanjuti permasalahan didalamnya.(Prokom06)

Tenggarong – Pemerintah Kutai Kartanegara (Kukar) terus berupaya meningkatkan akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satunya, dengan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Serta Manajemen Risiko.  Adapun SPIP dan Manajemen Risiko bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintahan daerah patuh pada peraturan perundang-undangan.

Upaya peningkatan akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik oleh Pemkab Kukar tersebut telah meraih Panji Keberhasilan dari Pemprov Kaltim yang diberikan pada awal Januari 2024 tadi, yakni pada bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Pemkab Kukar telah melakukan kegiatan Pembekalan Pelaksanaan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP serta Manajemen Risiko. Maka, Bupati berharap kepada seluruh jajaran Pemkab Kukar untuk mendukung dan berkomitmen dalam penyelenggaraan SPIP dan Manajemen Risiko.

Bupati Kukar Edi Damansyah dalam beberapa kesempatan ketika berkumpul jajarannya mengajak untuk bersama-sama membangun pemerintahan yang akuntabel dan tata kelolanya baik, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Sebagai Aparatur Pemerintah, kita dituntut untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, untuk itu akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan dari masyarakat yang memang harus kita layani sebaik-baiknya,” demikian ujarnya. (prokom04)

Tenggarong – Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Dr H Sunggono, bersama para Asisten dan Kepala Bagian (Kabag) melakukan, Penandatanganan Perjanjian Kinerja Di lingkungan Sekretariat Daerah tahun 2024, di ruang serbaguna Batara Agung Dewa Sakti Kantor Bupati Kukar, Kamis (1/2/2024) sore.

Para Asisten yang melakukan penandatangan berita acara itu adalah Asisten I H Akhmad Taufik Hidayat, Plt. Asisten II Wiyono, dan Plt Asisten III H Dafip Haryanto.

Kemudian, para Kabag itu diantaranya Kabag Prokompim Ismed, Ortal Fipin Indera Yani, Keuangan Aji Hendrette Nadia Norani, Kesra Dendy Irwan Fahriza, Sumber Daya Air Muhammad Reza, Pengadaan Barang dan Jasa Aspianur Sandy, Umum Rahma Handaya, dan Pembangunan Etty Sumarni. Sementara Kabag Hukum, Perekonomian, Kerjasama, dan Pemerintahan berhalangan hadir dikarenakan urusan kedinasan.

Sunggono, mengatakan perjanjian kinerja Sekretaris Daerah tahun 2024 ada 42 Indikator Kinerja yang menjadi tolak ukur keberhasilan/ kegagalan Sekretariat Daerah. 10 Indikator merupakan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah, dan sisanya adalah Indikator Kinerja Tambahan.

Untuk itu para pejabat Sekretariat Daerah tidak hanya melihat jumlah indikator kinerja yang sangat banyak, tetapi fokus dalam upaya pencapaian tujuan dan target kinerja bersama, setiap kegiatan maupun aktivitas harian harus mengacu pada perjanjian kinerja yang telah di tandatangani bersama hari ini.

Setelah ini, Sekda memerintahkan para Asisten dan Kabag menyusun Matrik Pembagian Peran dan Hasil, matrik ini untuk memastikan setiap strategi pencapaian hasil kerja telah diintervensi oleh individu pegawai jika dilaksanakan secara mandiri maupun oleh tim kerja.

Matrik ini untuk mengidentifikasi peran hasil setiap Pegawai untuk mendukung pencapaian hasil kerja Pimpinannya dan harus mencerminkan pencapaian (hasil). Setiap pegawai di unit kerja, harus mendapat tugas dan peran, karena itu akan dijadikan dasar dalam menilai kinerja yang bersangkutan dalam menentukan besaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang akan diterimanya.

“Saya meminta pada proses pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja Pegawai yang meliputi pendokumentasian kinerja, pemberian Umpan Balik Berkelanjutan, dan pengembangan kinerja Pegawai, harus terekam secara lengkap, yang semua itu akan menjadi bukti dukung atas kinerja pegawai,” pintanya.

Semua proses diatas akan menjadi dasar dalam penilaian kinerja Pegawai yang meliputi evaluasi kinerja Pegawai.

Evaluasi kinerja pegawai dilakukan terhadap Hasil Kerja dan Perilaku Kerja Pegawai, dan tindak lanjut hasil evaluasi kinerja Pegawai akan menjadi dasar dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

“Melalui kegiatan ini, saya berharap komitmen kita semua, seluruh jajaran dilingkungan Sekretariat Daerah, sama-sama berupaya untuk Meningkatkan Kinerja Sekretariat Daerah, memperbaiki Pengelolaan Kinerja Pegawai dan terus berkomitmen dalam proses perbaikan berkelanjutan,” harap Sunggono.

Turut hadir dalam acara tersebut, seluruh Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional di Lingkungan Sekretariat Daerah (prokom05)

Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Kukar, menghadiri Forkopimda Mendengar dan Rapat Koordinasi (Rakor) Forkopimda dalam rangka kesiapan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024, yang dirangkai penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan, di ruang serbaguna Batara Agung Dewa Sakti Kantor Bupati Kukar, Kamis (1/2/2024).

Kegiatan diawali penandatangan perjanjian kerjasama tersebut yang dilakukan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kukar Rinda Desianti dan Kepala BPJAMSOSTEK Kantor Cabang Samarinda Agus Dwi Fitriyanto, disaksikan Bupati Kukar dan Forkopimda Kukar, dan Kapolres Bontang dan Kasdim 0908/BTG.

Bupati Edi, memberikan beberapa penekanan untuk di pedomani bersama dalam menghadapi hari pelaksanaan pemungutan suara Pemilu serentak pada 14 Februari 2024.
Yaitu, para Camat, Lurah dan Kepala Desa sebagai kepala wilayah harus memberikan dukungan penyelenggaran Pemilu dan memahami potensi-potensi kerawanan yang dapat menganggu jalan pesta demokrasi dimasing-masing wilayahnya.
Jalin sinergitas antara unsur Pemerintah, TNI-Polri, dan seluruh komponen masyarakat guna mewujudkan keamanan dan kelancaran pelaksanaan tugas.
Segera kenali, cari, temukan dan atasi serta netralisir potensi kerawanan agar tidak berkembang dan menggangu penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024. Tindak tegas sesuai aturan hukum yang berlaku tehadap pihak-pihak yang mencoba mengganggu kelancaran Pemilu Serentak Tahun 2024.

Para Camat, Lurah dan Kepala Desa harus mampu ikut serta menenangkan masyarakat agar tidak resah dengan menyebarnya berita-berita hoax serta menguatnya politik identitas yang dapat menggerus disintegrasi bangsa.
Berkoordinasi dengan tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda serta tokoh masyarakat untuk memberikan rasa tenang kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dengan aman.

Kemudian para pimpinan perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Kukar, saya berharap manajemen perusahan dapat memberikan kesempatan dan membantu mobilisasi karyawan-karyawan untuk menggunakan hak pilihnya.

“Camat, Lurah dan Kepala Desa berkoordinasi dalam penanganan hal ini. Sehingga pelaksanaan Pemilu serentak di wilayah Kabupaten Kukar, bisa berjalan lancar tanpa gangguan yang berarti dan partisipasi pemilih meningkat sesuai dengan target yang ditetapkan,” harap Edi.

Kepala Badan Kesbangpol Kukar, Rinda Desianti dalam laporannya mengatakan bahwa maksud dan tujuan Rakor Forkopimda hari ini, dimaksudkan untuk mensinergikan seluruh pemangku kepentingan dalam persiapan penyelenggaraan pengamanan Pemilu serentak tahun 2024.

Kemudian, maksud dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama antara Pemkab Kukar dengan BPJS Ketenagakerjaan ini adalah memberikan perlindungan jaminan sosial ketenaga kerjaan bagi penyelenggaraan dan pengawas Pemilu tahun 2024 di Kabupaten Kukar.

“Dan tujuannya adalah agar seluruh stakeholder dalam mengambil peran menciptakan kondusifitas memasuki tahapan Pemilu serentak tahun 2024. Sehingga terjaganya kondusifitas di Kukar,” kata Rinda.

Untuk diketahui, peserta Rakor hari ini adalah seluruh unsur Forkopimda Kukar, Polres dan Kodim Bontang, KPU, Bawaslu, dan kepala OPD dilingkup Pemkab Kukar serta pimpinan Perusahaan di wilayah Kabupaten Kukar.

Kemudian, untuk para Camat, Kapolsek, Danramil, Lurah dan Kades se Kabupaten Kukar diikuti secara daring melalui Zoom Meeting. (prokom05)