Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah bertindak selaku Inspektur Upacara Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) 2024 di Halaman Kantor Bupati setempat, Senin (20/5) pagi.

Membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Budi Arie Setiadi, Bupati menyampaikan bahwa pada 20 Mei 1908, lahir organisasi Boedi Oetomo, yang di masa itu telah menumbuhkan bibit bagi cita-cita mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Hari berdirinya Boedi Otomo inilah yang kelak menjadi simbol dari Hari Kebangkitan Nasional yang dirayakan hari ini.

Boedi Oetomo menjadi awal mula tempat orang belajar dan berdebat tentang banyak hal, seperti pentingnya pendidikan barat bagi rakyat Hindia Belanda serta penyebaran pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang priayi atau bukan. Dari sana timbul pula pemikiran tentang pentingnya memperluas keanggotaan yang mencakup seluruh rakyat Hindia Belanda.

Apa yang telah dirintis Boedi Otomo dilanjutkan oleh banyak organisasi lain yang muncul belakangan. Nasionalisme Jawa khas Boedi Oetomo diperluas menjadi nasionalisme yang mencakup keseluruhan orang-orang di Hindia Belanda. Pendidikan yang hanya ditujukan pada priayi Jawa diperluas menjadi pendidikan untuk seluruh rakyat Bumiputera. Perjuangan memajukan kebudayaan Jawa diperluas menjadi perjuangan politik mengusir penjajahan Belanda. Perluasan dari cita-cita yang telah ditumbuhkan oleh Boedi Oetomo mencapai titik puncaknya pada proklamasi kemerdekaan.

Sebelum Boedi Oetomo, adalah Kartini, perempuan dari kota kecil Jepara, yang mengawali lahirnya gagasan kemerdekaan, kebebasan, kesetaraan, keadilan, persaudaraan dan kemajuan, melalui tulisan-tulisannya yang tersiar ke penjuru dunia. Ia telah memberikan inspirasi penting bagi sumbu-sumbu kecil, yakni para kaum muda “embrio bangsa”, yang perlahan menjadi nyala berkobar yang kemudian kita kenal sebagai pergerakan kebangkitan nasional.

Embrio Indonesia lahir dari kemajuan modern dan pencerahan, dari kaum muda berpendidikan yang tidak kehilangan identitas ke-Indonesiaannya. Embrio Indonesia lahir dari keragaman pikiran para “kaum muda” sebagai “embrio bangsa”. Di tangan kaum muda terdidik inilah cita-cita kemerdekaan dan kebebasan dirumuskan dan diperjuangkan. Alam kemerdekaan hanya bisa dicapai jika manusia setara dan bebas. Manusia yang bebas dan setara hanya dimungkinkan jika manusia tersebut terpelajar dan berpendidikan.

“Dari merekalah semangat kebangkitan nasional lahir. Kebangkitan nasional adalah penanda lahirnya zaman baru. Pencetus cara berpikir baru. Semangat kebangkitan nasional merumuskan kemerdekaan sebagai wahana memperjuangkan kedaulatan dan kemuliaan manusia,” ujarnya.

Apa yang digagas Boedi Oetomo, Kartini dan para embrio bangsa, kemudian dirumuskan Bung Karno sebagai “jembatan emas” yang akan membawa bangsa Indonesia menikmati kehidupan sejahtera lahir dan batin di atas tanah sendiri. Bung Karno juga menekankan bahwa di ujung “jembatan emas” akan selalu ada kemungkinan yang dapat membawa Indonesia menuju kebaikan ataupun sebaliknya, yang dalam bahasa Bung Karno “bahagia bersama atau menangis bersama”.

“Di sinilah Bung Karno mengingatkan kita pentingnya “momen” agar mengambil keputusan yang tepat dan cermat untuk membawa kita pada jalan yang mengarah kepada kebaikan bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakannya, saat ini Indonesia berada pada fase kebangkitan kedua, melanjutkan semangat kebangkitan pertama yang telah dipancangkan para pendiri bangsa. Berbeda dengan perjuangan yang telah dirintis lebih dari seabad yang lalu, kini menghadapi beragam tantangan dan peluang baru. Kemajuan teknologi menjadi penanda zaman baru.

“Banyak kesulitan yang berhasil disolusikan oleh teknologi. Adagium di zaman ini jelas, dia yang menguasai teknologi, dia pula yang akan menguasai peradaban. Di titik ini, gambarannya makin jelas, penguasaan atas teknologi merupakan keniscayaan bagi kita untuk menyongsong Indonesia Emas,” ujarnya.

Upacara tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Sekda, Staf Ahli, para Asisten, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, diikuti barisan Aparatur Sipil Negara, TNI, POLRI, Satpol PP, Damkar Kukar. (prokom04)

Tenggarong – Event Balap Ketinting di Desa Embalut Tenggarong Seberang 2024 mampu memberikan efek berganda kepada perekonomian. Hal tersebut terbukti dengan meningkatnya omset para pedagang yang memanfaatkan keramaian tersebut.

Salah satunya Winadi, pria paruh baya itu menggelar dagangannya tak jauh dari lokasi acara.
Dari makanan ringan, minuman hingga mainan anak-anak dijajakan di lapaknya.

Menurutnya, hasil berjualan di lokasi balap ketinting sejak Sabtu (18/5) terbilang jauh lebih tinggi dari hari-hari biasa.

“Alhamdulillah, lumayan pak hasilnya yang pasti lebih banyak dari hari-hari biasa,” ujar warga Separi I Tenggarong Seberang itu saat ditemui disela-sela kesibukannya melayani pembeli, Ahad (19/5).

Winadi berharap acara serupa lebih sering dilaksanakan, sehingga pedagang seperti dirinya dapat memanfaatkan keramaian dan meningkatkan pendapatannya.

Kepala Desa Embalut Yahya mengatakan bahwa lomba ini disambut gembira dan antusias oleh pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan pedagang.

“Mereka (pedagang.red) mengakui dapat meningkatkan pendapatannya, karena ada sekitar tiga ribu orang yang hadir pada event ini,” ujarnya melaporkan kepada Bupati Edi Damansyah.

Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah mengapresiasi event Balap Ketinting di Desa Embalut Tenggarong Seberang mampu memberikan efek berganda kepada perekonomian setempat.

“Ini lah yang kita harapkan dari kegiatan seperti ini, pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat memanfaatkan keramaian untuk meningkatkan ekonomi,” ujarnya saat menghadiri event tersebut, Ahad (19/5) di Embalut Dusun Tulak Tepen Desa Embalut, Kecamatan Tenggarong Seberang.

Bupati juga menginformasikan bahwa lomba ketinting akan dilaksanakan juga saat pesta adat seni budaya Erau mendatang.

“Karena banyaknya permintaan dan peminatnya luar biasa, insyaAllah Erau nanti kita gelar Balap Ketinting,” demikian ujarnya.(Prokom04)

Tenggarong – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Dr. H Sunggono membuka rapat kerja optimalisasi pengisian kertas kerja dan laporan pemantauan pengelolaan risiko pemerintah daerah dan perangkat daerah triwulan kesatu tahun 2024 bertempat di Hotel Ibis Samarinda, Jumat (17/5/2024).

Kegiatan Bagian Administrasi Pembangunan (Adbang) Setdakab Kukar tersebut diikuti para peserta yang merupakan asesor dari 12 bagian di lingkungan Sekdakab Kukar dan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, dengan menghadirkan narasumber dari Inspektorat Kukar Mukhlis Haji Pannusu dan Riza Baihaki.

Kabag Adbang Setdakab Kukar Ety Erma Sumarni dalam laporannya mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Bupati Kukar nomor 13 tahun 2022 tentang pedoman pengelolaan risiko dilingkungan Pemkab Kukar, dimana dalam struktur pengelolaan risiko semua asisten berperan sebagai unit kepatuhan internal yang memiliki fungsi diantaranya melakukan pemantauan pelaksanaan, penilaian risiko, dan penyusunan rencana triwulan selanjutnya.

Adapun tujuan dari kegiatan itu menurutnya diantaranya guna mengoptimalkan peran unit kepatuhan internal pengelolaan risiko pemerintah daerah dalam memantau unit pemilik risiko pemerintah daerah dan perangkat daerah dalam pelaksanaan penilaian risiko, penyusunan dan pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) pada triwulan pertama tahun 2024.

Serta untuk meningkatkan kapabilitas tim unit kepatuhan internal yang dibentuk oleh sekretariat daerah dalam menjalankan tugas unit kepatuhan dalam memantau pengelolaan risiko yang dilaksanakan perangkat daerah.

Dan memantau kepatuhan unit pemilik risiko perangkat daerah dan jajaran pejabat Unit Pemilik Risiko (UPR) tiga dan empat pada perangkat daerah membuat risk register, menyusun dan melaksanakan Rencana Tindak Pengendalian (RTP), dan menyusun laporan hasil pengelolaan risiko.

“Unit kepatuhan dapat menyusun laporan pemantauan triwulan satu yang selanjutnya akan disampaikan kepada bupati melalui sekretaris daerah,” ucap Ety Erma Sumarni.

Sementara, Bupati Kukar Edi Damansyah dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekda Kukar Dr. H Sunggono mengatakan pengisian kertas kerja dan penyusunan laporan pemantauan risiko menjadi aktivitas yang tidak hanya rutin, tetapi juga harus dilakukan dengan cermat dan teliti.

Berkenaan dengan hal tersebut, Edi Damansyah menekankan beberapa poin penting yang perlu menjadi fokus pada rapat kerja tersebut. Seperti, kualitas data dan informasi dalam pengisian kertas kerja dan laporan pemantauan. karena menurutnya data yang akurat dan konsisten akan menjadi dasar yang kuat untuk analisis risiko yang tepat dan pengambilan keputusan yang efektif.

Selanjutnya, yang berkenaan dengan peningkatkan kapasitas dan kompetensi seluruh aparatur dalam memahami dan mengelola risiko. yaitu melalui raker dan workshop yang berkelanjutan, sehingga aparatur dapat lebih mahir dan sigap dalam mengidentifikasi, menganalisis serta merespon berbagai resiko yang mungkin timbul.

Lebih lanjut, dirinya juga berharap ke depannya dalam proses pengisian kertas kerja dan pelaporan memanfaatkan teknologi informasi, karena menurutnya dengan pemanfaatan sistem informasi manajemen risiko akan membantu dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi.

Serta, penggunaan standarisasi prosedur pengisian dan pelaporan di seluruh perangkat daerah, karena menurutnya dengan adanya standar yang jelas dan terstruktur dapat memastikan bahwa semua pihak bekerja dengan cara yang sama dan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Terakhir, Edi meminta agar adanya kolaborasi dan koordinasi antar perangkat daerah, dalam berbagai informasi, praktik baik, dan sumberdaya, sehingga akan memperkuat upaya dalam mengelola risiko secara komprehensif dan efektif.

“Dengan semangat kerjasama dan komitmen yang kuat, saya yakin kita dapat mencapai tujuan dalam mengoptimalkan pengisian kertas kerja dan laporan pemantauan pengelolaan risiko,” ujar Edi Damansyah dalam sambutannya.

Diakhir sambutannya, Edi Damansyah meminta seluruh peserta rapat kerja untuk menjadikan momentum tersebut untuk memperkuat kapasitas dan meningkatkan kinerja pengelolaan risiko dilingkungan Pemkab Kukar.(prokom07).

Tenggarong – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Dr. H. Sunggono membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Kepegawaian Teknis Kepegawaian dalam rangka Mewujudkan ASN Profesional, Unggul dan Berbudaya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kukar, Kamis (16/5/2024) di ruang serbaguna lantai I kantor Bappeda Kukar setempat.

Kegiatan diawali tarian Begenjoh Mahakam dari Sanggar Gubang Kumala Tenggarong, dan dilanjut penyerahan penghargaan Indeks Profesionalitas ASN perangkat daerah kepada Dinas, Badan, dan Kantor.

Kemudian, pemberian penghargaan Indeks Profesionalitas ASN perangkat daerah kepada Kecamatan. Penghargaan pengelolaan Indeks Profesionalitas ASN kepada Dinas, Badan, dan Kantor serta penghargaan Indeks Profesionalitas ASN Kecamatan. Dan pemberian cenderamata oleh Sekda kepada para narasumber.

Bupati Kukar Edi Damansyah dalam arahannya yang disampaikan oleh Sekda Kukar berharap agar dapat
memahami dengan baik kebijakan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, merumuskan strategi dan langkah-langkah yang tepat untuk melaksanakan kebijakan pengangkatan PPPK di Kabupaten Kukar. Serta, menyamakan persepsi dan koordinasi antar instansi terkait dalam pelaksanaan kebijakan pengangkatan PPPK.

Lebih lanjut, ia mengatakan kebijakan pengangkatan PPPK merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengelolaan sumber daya manusia yang lebih fleksibel dan profesional di Kabupaten Kutai Kukar.

Kebijakan ini diharapkan akan membawa perubahan yang signifikan dalam struktur kepegawaian Kukar, memberikan peluang bagi tenaga honorer dan profesional lainnya untuk berkontribusi lebih dalam kepada masyarakat melalui skema yang lebih terstruktur dan jelas.

Pengangkatan PPPK berdasarkan atas dasar hukum, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Tujuan Pengangkatan PPPK adalah Memenuhi kebutuhan pegawai ASN yang profesional, efektif, dan efisien, Meningkatkan kualitas pelayanan publik, Mewujudkan pemerintahan yang baik Implementasi dari pengangkatan PPPK ini tidaklah sederhana.

“Kita memerlukan koordinasi yang kuat antara semua dinas dan badan, pemahaman mendalam tentang regulasi yang berlaku, serta sensitivitas yang tinggi terhadap dinamika sosial dan kebutuhan lokal. Oleh karena itu, rakor ini menjadi sangat strategis untuk memastikan bahwa seluruh stakeholder memiliki pemahaman yang sama dan siap untuk melaksanakan kebijakan ini dengan sebaik-baiknya,” harapnya.

Selanjutnya, ia mengatakan dimana dalam dalam Surat Pertanggung Jawaban Mutlak oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Nomor : B-319/BKPSDM/PPI.2/810/10/2022 tanggal 27 Oktober 2022, yang di tanda tangani oleh Bupati Kukar selaku Pejabat Pembina Kepegawaian, bahwa data honorer yang masuk dalam database BKN sebanyak 6.766 Orang, yang kemudian di tahun 2023-2024 telah dilaksanakan pengadaan PPPK dari tenaga Khusus dan Umum sebanyak 2.303 yang dinyatakan lulus dan telah menerima SK PPPK nya, sehingga dari jumlah 6.766 diatas di kurangi dari jumlah yang lulus PPPK 2023 yang masuk database BKN, didapatkan usulan untuk pengadaan PPPK tahun 2024-2025 sebanyak 4.906 orang dan telah ditandatangi Persetujuan Prinsip dan Kebutuhan Pegawai ASN di Lingkungan Pemkab Kukar oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Proses Pelaksanaan seleksi pengadaan PPPK untuk Kukar akan diadakan pada bulan Juni tahun 2024 dengan Jumlah kebutuhan formasi yang diusulkan sebanyak 4.906 Orang, pelaksanaan seleksi akan diadakan dengan 3 tahap sesuai jadwal yang di tentukan.

“Dalam pelaksanaannya, kita harus menjamin transparansi dan keadilan. Setiap proses seleksi PPPK harus dijalankan dengan sistem yang fair, kompetitif, dan akuntabel, sesuai dengan prinsip meritokrasi yang kita anut. Saya mengharapkan dukungan penuh dari semua pihak untuk bersama-sama mengawasi jalannya proses ini, sehingga hanya kandidat yang benar-benar memenuhi kriteria yang dapat lolos seleksi,” ujarnya.

Kepada BKPSDM, ia minta untuk secara aktif mensosialisasikan segala informasi terkait pengangkatan PPPK kepada masyarakat luas, khususnya kepada para pelamar, agar setiap orang yang berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengikuti seleksi. Ia juga meminta dukungan dari BPKAD dan dinas-dinas terkait lainnya untuk memastikan pembiayaan dan fasilitas yang dibutuhkan tersedia dan memadai.

Mari gunakan kesempatan ini untuk berdiskusi, bertukar pikiran, dan menyempurnakan strategi kita dalam menghadapi tantangan baru kepegawaian ini. Saya percaya, dengan komitmen dan kerjasama yang baik, kita dapat melaksanakan kebijakan ini dengan sukses dan membawa manfaat yang besar bagi kemajuan Kabupaten Kukar.

Khusus bagi tenaga Honorer yang mengikuti seleksi PPPK nanti, ia sarankan, Siapkan diri Anda dengan mempelajari berbagai informasi terkait proses seleksi PPPK, seperti jenis tes yang akan diujikan dan materi yang perlu dipelajari.

“Lakukan latihan soal-soal PPPK untuk meningkatkan kemampuan anda, dam Lengkapi persyaratan yang diperlukan sedini mungkin serta ikuti seluruh tahapan seleksi dengan cermat dan teliti,” pintanya.

Dengan dilaksanakannya Rakor Kepegawaian ini, diharapkan seluruh instansi terkait dapat memahami dan melaksanakan kebijakan pengangkatan PPPK dengan sebaik-baiknya.

Pengangkatan PPPK diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan pemerintahan yang baik di Kukar.

“Saya yakin bahwa dengan semangat kebersamaan dan kerja sama yang solid dari seluruh pihak, kita akan mampu melaksanakan kebijakan pengangkatan PPPK ini dengan sukses dan bermartabat,” ujarnya.

Kepada seluruh instansi terkait, ia minta agar dapat bekerja sama dengan baik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Kepada seluruh tenaga honorer yang memenuhi syarat, saya harap agar dapat mengikuti proses seleksi PPPK dengan sebaik-baiknya.

Kepada seluruh peserta Rapat Koordinasi Kepegawaian Teknis Kepegawaian, diharapkan agar dapat mengikuti rapat ini dengan seksama dan penuh semangat. Marilah kita jadikan rapat ini sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas manajemen kepegawaian di Kabupaten Kukar, sehingga dapat mendukung terwujudnya visi dan misi pembangunan daerah,” demikian tegasnya.

Untuk diketahui, kegiatan ini diikuti Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), dan Jabatan Fungsional (Eselon IV) se Kabupaten Kukar. Dengan narasumber Sekda Kukar, Kepala BKN Regional VIII Banjarmasin, dan Kepala PT. Taspen Samarinda. (prokom05)