Tenggarong – Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Kartanegara (Kukar) meresmikan Launching (peluncuran) Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) Kukar, Jumat (29/11/24) di Hotel Mercure, Samarinda. Ditandai penyerahan secara simbolis KPPD dari Bankaltimtara kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kukar Sukotjo.

Hadir pada acara itu Plh Direktur Jenderal Bina Keuda Kemendagri Dr Horas Maurits Panjaitan, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Timur, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, Direktur Utama Bankaltimtara, Asisten dan Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Kukar.

Dalam sambutannya Sekda mengatakan Perangkat Daerah dan ASN Kukar termotivasi dengan program Kukar Idaman sala satunya DISAPA (Digitalisasi Pelayanan Publik), maka hampir semua kebijakan pemerintah pusat terkait digitalisasi direspon positif dan langsung bisa “berlari”.

Penggunaan KKPD adalah langkah nyata menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah. KKPD merupakan bentuk inovasi pemerintah dalam menjawab tuntutan perkembangan teknologi maupun digitalisasi yang kian pesat, serta sebagai bentuk upaya Pemerintah dalam mendukung pergeseran perilaku transaksi masyarakat dari konvensional (tunai) menjadi cashless (nontunai).

Penggunaan KKPD dalam pelaksanaan APBD sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, memiliki beberapa tujuan yaitu meningkatkan efisiensi biaya administrasi, meningkatkan keamanan bertransaksi, mengurangi Cost of Fund/Idle Cash, mengurangi potensi fraud dari transaksi secara tunai dan memudahkan Pejabat Pelaksana APBD untuk belanja barang/jasa melalui e-payment dalam mendukung percepatan penggunaan Produk Dalam Negeri.

“Implementasi KKPD menjadi salah satu kendali dalam pengelolaan anggaran keuangan daerah agar lebih transparan dan akuntabel. Implementasi KKPD juga merupakan bagian dari proses digitalisasi dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya saat menyampaikan sambutan Bupati Edi Damansyah.

Dilanjutkannya, dalam implementasi KKPD, pemda diwajibkan menggunakan kartu kredit minimal 40 persen dari Uang Persediaan (UP) dalam pembayaran pengadaan barang/jasa, dengan memprioritaskan Produk Dalam Negeri. Penggunaan KKPD menjadi prasyarat dalam evaluasi rancangan peraturan daerah terkait APBD provinsi dan kabupaten/kota tahun anggaran 2024. Oleh karena itu, Kementerian Dalam Negeri mendorong Pemerintah Daerah untuk aktif menggunakan KKPD dan melakukan monitoring evaluasi dalam implementasinya.

“Semoga peluncuran Kartu Kredit Pemerintah Daerah ini dapat menjadi solusi percepatan dan mendorong inovasi, mempercepat dan memperluas pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), dan mampu menambah kekuatan perekonomian daerah dari berkembangnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah,” demikian harapnya.(Prokom04)

TENGGARONG – Asisten III Bidang Administrasi Umum Pemerintah Kutai Kartanegara (Kukar) Dafip Haryanto bertindak selaku pembina pada Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) yang ke-53 yang berlangsung di Halaman Kantor Bupati Kukar di Tenggarong, Jumat ( 29/11 ).

Tampak hadir dalam acara tersebut Para Kepala Dinas instansi, Barisan Korpri dan Pasukan Marching Band Satpol PP Kukar.
Acara diawali menyanyikan lagu Indonesia Raya, mengheningkan cipta, pembacaan UUD 1945, Prasetya Korpri, menyanyikan Mars Korpri yang diikuti seluruh peserta apel.

Presiden RI Prabowo Soebianto dalam amanat tertulisnya dibacakan Dafip Haryanto mengatakan, Momen penting ini menjadi ajang refleksi dan perayaan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia. Korpri, sebagai organisasi resmi yang mewadahi ASN, terus berkomitmen dalam memperkuat jiwa kebangsaan, memajukan pelayanan publik, serta menjadi motor Pembangunan Nasional.

Korpri dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 dan telah menjadi institusi penting dalam mendukung jalannya pemerintahan dan pembangunan. Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) dibentuk dengan tujuan untuk mempererat hubungan antar pegawai negeri sipil, serta untuk meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sejak didirikan, Korpri terus berkembang menjadi organisasi yang mengutamakan profesionalisme, integritas, dan semangat gotong royong dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai organisasi yang telah mengabdi selama lebih dari lima dekade, Korpri tetap berdiri teguh sebagai motor penggerak birokrasi pemerintahan. Kini, di usia yang masih muda namun penuh semangat ini, Korpri memiliki peran yang semakin vital dalam mendukung visi Indonesia maju. Melalui penguatan nilai-nilai pelayanan publik yang berkualitas, sebagai anggota Korpri diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan negara yang lebih baik
Pada peringatan tahun ini, Korpri kembali menegaskan komitmennya melalui tema khusus yang diusung untuk HUT ke-53, yaitu “Korpri untuk Indonesia”. Tema ini mencerminkan semangat ASN dalam melayani negara dan masyarakat dengan penuh dedikasi, profesionalisme, dan integritas.

Korpri diharapkan dapat terus menjadi pilar yang mempersatukan bangsa serta penggerak utama inovasi di segala bidang pemerintahan. Makna dari tema tersebut adalah mendorong seluruh anggota Korpri untuk memberikan pelayanan terbaik, menjaga integritas dalam menjalankan tugas, dan terus berinovasi untuk menjawab tantangan zaman. Dengan tema ini, Korpri ingin menunjukkan bahwa keberadaan ASN tidak hanya untuk institusi, tetapi juga untuk seluruh rakyat Indonesia.\

Upacara peringatan HUT Korpri Ke 53 Tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara ditandai juga dengan penyerahan bantuan kepada Aparatur Sipil Negara ASN yang purna tugas, meninggal dunia/tertimpa musibah.

Dafip Haryanto mengatakan bantuan itu merupakan wujud kepedulian pemrintah dalam hal ini pengurus berdasarkan SK Pengurus Korpri Nomor.P-20/KORPRI/DPK.4/5/2023 Anggota KORPRI Tanggal 25 Mei 2023 tentang penetapan besaraniuran bulanan Anggota KORPRI serta pedoman penggunaan dan pengelolaan hasil iuran Anggota KORPRI Kabupaten Kukar Tahun 2023. ( Prokom 03 ).

Tenggarong – Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Sunggono di dampingi Kapolres Kukar AKBP Heri Rusnyaman, Dandim 0906 Letkol CZI Damai Adi Setiawan, KPU Kukar Rudi Gunawan, Bawaslu Teguh Wibowo, Kepala Kesbangpol Rinda Desianti didampingi Sekretaris Sutrisno dan Rini Dafip Haryanto, Kabag Tata Pemkab Kukar Yani Wardana beserta dinas instansi terkait mengikuti Zoom Meeting dengan Pj Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik dalam rangka mendengarkan laporan Kabupaten / Kota tentang Pilkada Serentak Tahun 2024 di Wilayah Kalimantan Timur yang berlangsung di Ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar, Rabu (27/11).

Sunggono ditemui usai kegiatan tersebut mengatakan zoom meeting ini diikuti 10 kabupaten kota Se- Kaltim . Sunggono melaporkan situasi dan kondisi Pilkada di Kukar berjalan aman, tertib dan lancar.

Adapun jumlah pemilih tercatat 562.469 yang terdiri laki laki 287.725 sedangkan perempuan 264.744 dengan jumlah TPS sebanyak 1.447 yang tersebar di 20 kecamatan 237 / 44 kelurahan dan 193 desa.

“Alhamdulillah Pilkada berjalan lancar dan sesuai dengan asas demokrasi langsung, umum, bebas, jujur, rahasia, dan adil,” ujarnya.

Sunggono atas nama Pemkab Kukar mengucapkan Terima kasih kepada semua masyarakat Kukar yang telah ikut berpartisipasi menyukseskan jalannya Pilkada Kukar.

“Apapun hasilnya, baik yang menang maupun yang kalah, harus menerima dengan lapang dada. Kukar yang terdiri dari beragam suku, agama, dan adat, menjadi contoh harmoni kehidupan berbangsa yang damai,” ujar Sunggono (Prokom 03).

Samboja – Wakil Bupati (Wabup) Kutai Kartanegara (Kukar) H Rendi Solihin bersama istri Fety Puja Amelia dan kedua orang tua dari Wabup Kukar H Abu dan Hj Kurdia, datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 8 Kelurahan Kuala Samboja Kecamatan Samboja pukul 08.00 Wita, Rabu (27/11/2024).

Kedatangan orang nomor dua di Kabupaten Kukar bersama keluarga tersebut, untuk menggunakan hak pilihnya pada Pilkada serentak 2024 Gubernur/Wakil Gubernur Kaltim dan Bupati/Wakil Bupati Kukar periode 2024-2029.

Untuk diketahui, TPS No. 8 Kuala Samboja, Samboja tersebut tidak jauh dari kediaman Wabup Kukar, hanya menyebrang jalan. (prokom05)

Tenggarong – Menjelang pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) ke 45 tahun 2024 di Kecamatan Samboja Barat pada tanggal 2-8 Desember mendatang, berbagai persiapan sudah dilakukan oleh kecamatan Samboja Barat.

Persiapan pelaksanaan MTQ tingkat Kabupaten Kukar itu, disampaikan Camat Samboja Barat sekaligus Ketua Panitia MTQ Burhanuddin dalam kegiatan Expose Persiapan MTQ tingkat Kabupaten Kukar ke 45 tahun 2024 di Kecamatan Samboja Barat, sekaligus Pelantikan Dewan Pengawas dan Tim Verifikasi di Pendopo Wakil Bupati Kukar, Tenggarong, Senin (25/11).

Kegiatan dihadiri Ketua Umum LPTQ Kabupaten Kukar Sunggono, didampingi Ketua I Nasrun, Ketua II Dendy Irwan Fahriza, Ketua III Rahmadi, Ketua IV Supriyanto, dan Sekum LPTQ Fairuz Khalil.

Burhanuddin dalam paparannya, menjelaskan mulai dari deskripsi elemen design MTQ Kukar ke 45 Samboja Barat sudah, yakni ada Burung Enggang, Kubah dan Bulan Sabit, Al Quran, Batu Bara, Perahu, Gelombang dan Api serta Daun Hijau dan Emas.

Design panggung lukis setinggi 10 meter dan lebar 30 meter, air bersih (PDAM), pemondokan menggunakan listrik PLN, kelistrikan arena utama 4 genset (lighting, sound, tenda dan cadangan. 11 arena lainnya listrik yang ada ditunjang dengan genset cadangan di setiap arena.

Transportasi disediakan untuk kafilah kecamatan dan panitia 60 mobil dan 60 motor masing-masing 2 mobil dan 2 motor.

Selanjutnya, lokasi arena yang dipakai berjumlah 12 lokasi arena yang terletak di 4 Kelurahan dan Desa.

Yaitu arena utama lapangan gelora remaja Margomulyo (mtq gol remaja, dewasa, tuna netra). Arena 2 Masjid Hayatul Mubarokah Tani Bhakti (Tartil al quran, mtq gol anak anak).

Arena 3 Masjid Al Mujahidin Margomulyo (tahfidz 20-30 juz, tafsir bahasa arab, indonesia, inggris). Arena 4 Masjid Jami’al Hikmah Margomulyo (tahfidz 1, 5, 10 juz).

Arena 5 gedung BPU Amborawang Darat (Musabaqah Syarhil Quran/MSQ), arena 6 gedung BPU Tani Bhakti (Musabaqah Fahmil Quran/MFQ). Arena 7 Masjid Al Hidayah Amborawang Darat (Qira’at Mujawwad).

Kemudian, arena 8 Masjid Al Qodri Sungai Merdeka (Qira’at Murattal). Arena 9 SMPN 2 Amborawang Darat (Musabaqah Khattil Quran/MKQ). Arena 10 SDN 007 Margomulyo (Musabaqah Karya Tulis Al Quran/KTIQ dan Karya Tulis Ilmiah Hadits/KTIH).

Arena 11 SDN 011 Sungai Merdeka (musabaqah hafalan 100/500 hadits), dan arena 12 SDN 039 Tani Bhakti (Pildacil).

“Alhamdulillah, mulai dari desain hingga arena lomba semuanya sudah siap,” jelas nya.

Selanjutnya, kata Camat Samboja Barat terkait dengan pemondokan ada 65 pemondokan terdiri dari, 40 kafilah kecamatan dan 15 tim lembaga dan kabupaten.

Pemondokan, dewan hakim 6 rumah, dewan pengawas dan verifikasi 3 rumah, tim musabaqah 1 rumah, dan tim kabupaten dan vip 5 rumah (forkopimda, protokol/media, tim kerja, satpol pp/dishub).

“Alhamdulillah, pemondokan ini dilengkapi dengan kamar mandi, toilet dan siap untuk ditempati,” demikian pungkasnya.

Sunggono yang juga Sekretaris Daerah Kukar dalam arahannya, mengatakan kegiatan expose ini sebagai sarana evaluasi secara menyeluruh atas pelaksanaan MTQ sebelumnya dengan memperhatikan kekurangan dan kelebihannya, seperti pelaksanaan MTQ ke 44 di Kecamatan Kota Bangun Darat 2023, tidak ada temuan sama sekali oleh BPK dalam administrasi pertanggung jawaban kegiatannya.

“Untuk itu, adanya kekurangan hari ini harus segera diperbaiki dan kelebihan tentunya, kita tingkatkan lagi agar bisa lebih baik lagi,” ujarnya.

Sunggono juga menegaskan kepada 20 kecamatan untuk melaksanakan MTQ tingkat kecamatan setiap tahunnya. Hanya dengan melaksanakan MTQ tersebut akan diperoleh calon-calon peserta untuk mengikuti MTQ tingkat Kabupaten.

Ke Depan, katanya tidak ada lagi kecamatan yang tidak melaksanakan MTQ/STQ tingkat kecamatan karna itu syarat untuk mengikuti MTQ tingkat Kabupaten Kukar.

“Saya percaya dan yakin kepada Camat (pembina LPTQ) dan Sekcam (ketua LPTQ) di kecamatan akan mampu melaksanakan itu semua. Hal ini dirasakan memang sulit tetapi pasti bisa, selagi ada kemauan yang kuat untuk memberikan yang terbaik bagi LPTQ,” pintanya.

Ia berpesan agar Camat mengajak semua pemangku kepentingan diwilayahnya, mulai dari Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa yang mendukung kekuatan swasta dan masyarakat, dengan semangat Betulungan Etam Bisa, saya yakin pekerjaan ini akan menjadi lebih mudah untuk dilaksanakan.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Camat, Ketua LPTQ, dan KUA se Kukar, Dewan Pengawas, Tim Verifikasi MTQ ke 45 tingkat Kabupaten Kukar di Samboja Barat, dan pengurus LPTQ Kukar.(prokom05)