Surabaya – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) meraih penghargaan terbaik I Championship Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) 2024 Wilayah Kalimantan. Penghargaan dari Kementerian Koordinator (Menko) Perekonomian RI itu diserahkan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar Sunggono, pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pusat dan Daerah Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) 2024 dengan tema “Digitalisasi Transaksi Pemerintah Daerah untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah”, di
Dyandra Convention Center Surabaya, Kamis (7/11).

Sementara, terbaik II diraih Kabupaten Kubu Raya, dan III Kabupaten Bulungan.

Kegiatan yang yang juga dihadiri Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi dan Kabupaten/Kota se Indonesia itu, dibuka oleh Asisten Deputi Perekonomian Daerah dan Sektor Riil, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Puji Gunawan

Dalam kesempatan itu, Sunggono mengungkapkan syukur atas kerja sama semua teman-teman khususnya yang tergabung dalam TP2DD Kukar. Piagam penghargaan dari Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian RI itu terkait kerjasama kolaborasi stakeholder yang sudah dilakukan, sehingga bisa mewakili Kalimantan sebagai TP2DD terbaik I.

“Dimana baik Perbankan juga Pelaku Usaha dan terutama teman-teman OPD itu bisa bersinergi, sehingga kinerja kita mampu meningkatkan kualitas pengolahan pendapatan keuangan daerah, yang pada saatnya nanti bisa 100 persen Berbasis Digital,” ujarnya.

Sekda menjelaskan, sebagaimana paparan yang disampaikan para narasumber sangat banyak, dan menjadi PR Kukar ke depan.

Untuk itu, ia memastikan bahwa Digitalisasi sektor pengolahan keuangan daerah khususnya pendapatan bisa di optimalkan lagi.

“Sekali lagi selamat dan terima kasih kepada teman- teman yang bergabung dalam TP2DD di Kabupaten Kukar, yang telah bekerja keras untuk pencapaian ini. Mari kita pertahankan dan kita tingkatkan lagi untuk tahun-tahun yang akan datang dan semangat terus,” demikian pintanya.

Turut hadir mendampingi Sekda Kukar tersebut, Kaban Bapenda Bahari Joko Susilo (BJS), Sekban Bapenda Muhammad Jafar, dan Pimpinan Bankaltimtara Cabang Tenggarong Eryuni Ramli Okol. (prokom05)

Asisten III bidang Administrasi Umum Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) Dafip Haryanto buka Rapat Koordinasi Bidang Organisasi se-Kabupaten Kutai Kartanegara 2024 dan meresmikan peluncuran Aplikasi Sistem evaluasi kelembagaan dan analisis jabatan ( SEKEJAB), Rabu (6/11/24) di Grand Ballroom Hotel MAXONE Balikpapan.

Dalam sambutannya Asisten III bidang Administrasi dan Umum Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) Dafip Haryanto mengatakan bahwa Penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) memiliki peranan yang sangat penting dalam tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.

Menurutnya melalui ANJAB, dapat mengidentifikasi secara jelas tugas, tanggung jawab serta kompetensi yang diperlukan untuk setiap posisi di perangkat daerah. Hal ini tidak hanya membantu dalam menentukan jumlah dan kualitas pegawai yang dibutuhkan tetapi juga memastikan bahwa setiap jabatan diisi oleh individu yang tepat sesuai dengan kebutuhan organisasi.
Dengan demikian tambahnya, penyusunan ANJAB menjadi dasar untuk perencanaan sumber daya manusia yang akurat, meningkatkan produktivitas dan pada akhirnya mendukung pelayanan publik yang optimal di lingkungan pemerintah daerah.
Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dilaunchinglah aplikasi SEKEJAB untuk memberikan kemudahan bagi semua dalam menyusun Anjab dengan menyediakan sistem informasi yang menyajikan kondisi kebutuhan jabatan dan pemangku jabatan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

“Saya menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap aplikasi SEKEJAB karena Kehadiran aplikasi ini memberikan kemudahan proses penyusunan Anjab,” ujarnya.

Dengan SEKEJAB, proses penyusunan Anjab menjadi lebih sistematis dan akurat serta akan mempermudah perangkat daerah dalam menyelaraskan kebutuhan pegawai berdasarkan kondisi faktual di lapangan.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga berharap agar perencanaan kinerja dapat dilaksanakan dengan baik dan tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sehingga target kinerja yang telah ditetapkan dapat dicapai secara optimal.
Selain itu, Dafip meminta perhatian khusus terhadap hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) agar dapat segera melakukan perbaikan dan menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang terdapat dalam Laporan Hasil Evaluasi SAKIP. ” Harapan kita bersama adalah agar Kabupaten Kutai Kartanegara dapat meningkatkan predikat SAKIP menjadi BB”harap Dafip.
Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menjadi sarana bertukar pikiran dan pendapat dalam rangka berkolaborasi dan kerja sama untuk mewujudkan kinerja pemerintah daerah yang semakin baik dan berorientasi pada kepuasan masyarakat serta apa yang menjadi visi misi Kabupaten benar-benar dapat terserap dengan baik. (Prokompim08)

TENGGARONG – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kutai Kartanegara siap dan berkomitmen menyamakan persepsi dengan jajaran Dukcapil pusat dan daerah, dalam mendukung akurasi data kependudukan untuk suksesnya Pilkada Serentak 2024. Mendorong upaya percepatan transformasi digital nasional serta turut serta meningkatan kualitas layanan Administrasi Kependudukan di Kutai Kartanegara, sesuai arah dari Menteri Dalam Negeri RI dalam pesan tertulisnya dibacakan Plh Dirjen Dukcapil Kemendagri RI DR Handayani Ningrum saat menutup Rakornas II Dukcapil di Ballroom Rinjani Hotel Raya Lombok Mataram, Rabu ( 6/11 ). Demikian dikatakan Kepala Disdukcapil Muhammad Iryanto usai mengikuti kegiatan tersebut.

Muhammad Iryanto mengatakan, Rapat Koordinasi Nasional II Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 4 s.d. 6 November 2024 di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan tema “Akurasi Data Kependudukan untuk Dukung Suksesnya Pilkada Serentak 2024 dan Percepatan Transformasi Digital Nasional”, diikuti oleh seluruh Kepala Biro/Dinas yang menangani Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota, Pejabat Administrator yang membidangi pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan pemanfaatan data kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Bertujuan untuk menguatkan peran data kependudukan. Selama ini data kependudukan lebih banyak digunakan untuk verifikasi dan validasi identitas, oleh karena itu mulai tahun 2025 perlu adanya: perluasan pemanfaatan data kependudukan untuk perencanaan pembangunan dari internal Kementerian Dalam Negeri, Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah, dan kalangan pengguna data kependudukan lainnya sekaligus sebagai dasar penghitungan alokasi anggaran DAU, DAK, Dana Desa, dan Dana Otsus. Mendukung Arah Kebijakan Pengembangan Statistik Hayati, yaitu tersedianya statistik hayati yang akurat dan dapat diakses oleh Kementerian/Lembaga, daerah dan publik serta termanfaatkannya statistik hayati untuk perencanaan pembangunan dan pelayanan publik. Piloting pemanfaatan data kependudukan secara komprehensif yang lokasinya nanti akan dilakukan pencermatan dan kesiapan daerah mana yang paling siap sehingga diharapkan kedepannya dapat diterapkan secara nasional. Mempedomani Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Daerah Tahun Anggaran 2025, khususnya Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pemerintah daerah wajib menganggarkan infrastruktur jaringan intra pemerintah daerah, memiliki dan menerapkan standar keamanan dengan prioritas standar nasional Indonesia bidang informasi/keamanan siber sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuan rakornas juga dalam rangka turut dukung Pilkada serentak 2024 Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Dukcapil provinsi dan kabupaten/kota berkomitmen untuk mendukung suksesnya pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2024 melalui langkah-langkah yaitu Ditjen Dukcapil : a. Menyiapkan dan menyerahkan DAK2, DP4, dan terus menerus updating datanya; b. Sinkronisasi data pemilih dengan data penduduk melalui proses pemadanan data; c. Menjamin ketersediaan insfrastruktur, jaringan komunikasi data, dan blangko KTP-el secara terus menerus sampai dengan hari H Pilkada Serentak yaitu 27 November 2024. d. Terus meningkatkan kegiatan jemput bola utamanya untuk menuntaskan perekaman pemilih pemulas sampai hari H Pilkada Serentak 2024.
Ditambahkannya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota wajib melakukan pelayanan pada hari H Pilkada Serentak yaitu 27 November 2024 serta tetap menjaga netralitas ASN sebagai abdi negara. Untuk percepatan transformasi digital nasional Dalam tata kelola SPBE, data kependudukan diperankan sebagai core data dan IKD dikembangkan sebagai Single Sign On dalam portal nasional (INA Digital). Ditjen Dukcapil telah memberikan akses untuk verifikasi data kependudukan pada saat pendaftaran aplikasi INA Pas baik melalui verifikasi demografi maupun biometrik wajah dalam mendukung Alpha Release dan Beta Release dengan kapasitas yang diminta sebanyak 25.000 hit sampai dengan 31 Desember 2024 untuk melakukan uji ASN sebanyak 40.000 Pengguna.

Terkait dengan percepatan transformasi digital nasional: Ditjen Dukcapil terus menerus melakukan penguatan infrastruktur IT yang meliputi: a. Penguatan server, storage dan perangkat jaringan b. Penguatan Jaringan Komunikasi Data (Jarkomdat) c. Penguatan Cyber Security Penguatan insfrastruktur IT tersebut mendukung SPBE dan wajib selesai pada tahun 2025. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil provinsi dan kabupaten/kota diminta untuk meningkatkan capaian target aktivasi IKD tahun 2024 (30% dari total perekaman di daerah), melalui program kegiatan yang terstruktur dan terukur. Sedangkan untuk pencapaian target aktivasi IKD, maka Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil provinsi dan kabupaten/kota perlu mengoptimalkan semua potensi sumber daya (SDM, anggaran, maupun political will).

Rumusan hasil Rakornas telah disepakati dan ditandatangani oleh pihak Kementerian Dalam Negeri, Peserta dari Provinsi dan Peserta dari Kabupaten/Kota untuk dilaksanakan secara sungguh–sungguh. Berikut hasil Rakornas II Tahun 2024 dengan memperhatikan pengarahan Menteri Dalam Negeri, Dirjen Dukcapil dan materi para Narasumber serta hasil diskusi, dirumuskan, dan disepakati hal-hal sebagai berikut: a. akurasi data kependudukan data kependudukan yang akurat sangat berperan untuk pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, dan penegakan hukum dan pencegahan kriminal, sebagaimana diamanatkan Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil bersama-sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di provinsi dan kabupaten/kota wajib terus menerus melakukan akurasi data kependudukan melalui: 1. Peningkatan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan di seluruh Indonesia: pastikan setiap pelayanan mempedomani regulasi yang berlaku. Jaga integritas diri dan lembaga dengan tidak melakukan hal-hal dan tindakan yang tidak terpuji yang akan merusak citra Dukcapil. 2. Peningkatan cakupan pelayanan Administrasi Kependudukan: a. Pada tahun 2025 Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan kapasitasi daerah untuk peningkatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pemutakhiran data penduduk, khususnya di 9 (sembilan) provinsi yaitu Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan. Diharapkan dapat mengejar ketertinggalan dan meningkatkan capaian target nasional. b. Dilakukan Gerakan Nasional Peningkatan Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pemutakhiran Data Kependudukan. c. Segera mewujudkan koneksitas data dengan Kementerian/Lembaga, baik di pusat maupun daerah. ( Prokom 03 ).

Tenggarong – Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Kartanegara (Kukar) Sunggono membuka kegiatan Penilaian/Pemetaan Kompetensi dan Potensi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan metode Computer Assessment Competency Test (CACT), Rabu (6/11/24) di Gedung Serbaguna Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kukar.

Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kukar Rokip melaporkan bahwa, kegiatan ini digelar bekerjasama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN), dilaksanakan di Kukar karena merupakan mitra Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Tujuannya menyediakan basis data kompetensi yang diperlukan dalam proses promosi, mutasi dan penempatan pegawai secara tepat. Kompotensi yang digali pada penilaian ini diantaranya manajerial, sosiokultural, hingga kompetensi berbasis digital.

Peserta 4 ribu PNS terdiri dari Pejabat Administrator sebanyak 125 orang, Pejabat Pengawas sebanyak 412 orang, Pejabat Fungsional Ahli Madya dan Ahli Muda sebanyak 1.120 orang, Pejabat Fungsional Ahli Muda Kesehatan dan Guru sebanyak 619 orang, Pejabat Fungsional Terampil, dan mahir sebanyak 30 orang, Pejabat Pelaksana golongan IV dan Golongan III sebanyak 1.694 orang.Pejabat Administrator, Pengawas, Fungsional, Fungsional Kesehatan dan Guru, Pejabat Fungsional terampil, Pelaksana.

Metode yang digunakan untuk penilaian Computer Assessment Competency Test (CACT) disediakan oleh IKN. Kegiatan dilaksanakan 6-14 November 2024.

Sementara Sekda Kukar Sunggono mengatakan Assessment melalui CACT ini merupakan program strategis nasional yang menyasar kepada daerah penyangga/mitra Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Kita sangat bersyukur sekali Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi salah satu daerah Mitra IKN yang mendapatkan kesempatan ini,” ujarnya.

Selaku Ketua Tim Penilaian Kinerja ASN, Sekda mengaku kesulitan mendapatkan data kompetensi ASN Kukar. Untuk itu dengan kegiatan ini, dapat membantu mendapatkan data kompetensi para ASN. Juga mengetahui potensi individual ASN dari data potensi itu digunakan untuk penempatan posisi jabatan. Maka, Sunggono meminta peserta dapat mengikuti dengan baik CACT itu.

Assessment CACT yang ini merupakan salah satu upaya untuk memperoleh data potensi dan kompetensi ASN untuk mendukung pengelolaan SDM yang berbasis kompetensi di lingkungan Pemkab Kukar. Mendukung perencanaan pengembangan karier yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan kemampuan masing-masing pegawai. Mendorong peningkatan kinerja dan profesionalisme ASN melalui pengembangan yang sesuai dengan hasil assessment. Menyediakan basis data kompetensi yang diperlukan dalam proses promosi, mutasi, dan penempatan pegawai secara tepat.

Asesmen ini merupakan kesempatan bagi ASN Kukar untuk menunjukkan kemampuan dan potensi yang dimiliki. Hasil asesmen ini akan menjadi bahan evaluasi bagi masing-masing individu dan organisasi untuk melakukan pengembangan diri dan peningkatan kinerja.

“Oleh karena itu saya mengajak kepada seluruh peserta untuk mengikuti asesmen ini dengan sungguh-sungguh. Terus tingkatkan kinerja dan disiplin, guna memberikan kontribusi yang positif terhadap pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara,” demikian ujarnya.

Hadir pada acara itu Ketua Tim Pelaksana kegiatan itu Diana Restiani beserta Tim BKN, jajaran BKPSDM Kukar. (prokom04)

Samarinda – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Sunggono membuka Pelatihan Pertanian Bahan Olah Ramah Lingkungan bagi Penyuluh Pertanian Swadaya (PPS) se Kabupaten Kukar 2024, di UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Senin (4/11) yang ditandai penyematan secara simbolis tanda peserta oleh Sekda Kukar kepada Rili PPS dari Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Loa Janan dan Hamzah Al Fauzi PPS dari BPP Muara Jawa.

Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kukar, Muhammad Taufik dalam laporannya mengungkapkan kegiatan ini digelar oleh Distanak Kabupaten Kukar bekerjasama dengan UPTD BPPSDMP dan Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Kaltim, dan terbagi dalam dua tahap pelaksanaan yaitu tahap pertama 4-8 November 2024 dan tahap kedua 11-15 November 2024 dengan jumlah peserta 109 PPS dari BPP 20 kecamatan di Kukar.

Ia mengatakan, melalui kegiatan ini, tentunya diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan kompetensi para PPS di Kukar.

“Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) menjadi salah satu Garda Terdepan dan Ujung Tombak dalam pembangunan pertanian di Kukar,” harap Taufik.

Sunggono dalam arahannya bahwa fungsi dan peran Strategis PPL menjadi salah satu faktor penentu utama dalam keberhasilan pembangunan pertanian menuju Pertanian yang Maju, Mandiri, Moderen dan Sejahtera.

Ia menjelaskan, fungsi dan peran Strategis PPL itu adalah Penyuluh sebagai Fasilitator, penyuluh senantiasa memberikan jalan keluar/kemudahan-kemudahan, baik dalam menyuluh/proses belajar mengajar, maupun fasilitas dalam memajukan usaha taninya. Dalam hal menyuluh, penyuluh memfasilitasi dalam hal : kemitraan usaha, berakses saprodi, pasar, permodalan dan sebagainya.
Penyuluh sebagai Inisiator, penyuluh senantiasa selalu memberikan gagasan/ide-ide baru. Penyuluh sebagai Motivator, penyuluh senantiasa meningkatkan rasa ingin tahu, kemauan dan kemampuan petani.
Kemudian, Penyuluh sebagai Agen Perubahan, penyuluh senantiasa harus dapat mempengaruhi sasarannya (petani) agar dapat merubah dirinya ke arah kemajuan dengan memberikan contoh (kebun demplot – pilot project).

Selanjutnya, kata Sekda terkait dengan komitmen pemerintah daerah terhadap pembangunan pertanian dalam arti luas, di tegaskan kembali bahwa pemerintah daerah akan fokus dan sungguh-sungguh dalam mengawal kebijakan pembangunan pertanian di Kukar.

“Yaitu dalam Visi dan Misi, Cita KUKAR IDAMA Program Prioritas/Unggulan dan Program Dedikasi yang salah satu fokusnya adalah Pertanian dalam Arti Luas melalui Program Pembangunan Pertanian dalam Arti Luas Berbasis Kawasan dan Program Hilirisasi Produk Pertanian,” demikian tegasnya.

Turut hadir dalam acara tersebut, Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kaltim, Siti Farisyah Yana, Dekan Fakultas Pertanian Unmul Samarinda, Kepala UPTD BPPSDMP Provinsi Kaltim serta perwakilan kepala OPD terkait lainnya. (prokom05)