‎Tenggarong – Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dr. Aulia Rahman Basri sampaikan nota penjelasan Pemkab Kukar terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2024 pada Rapat Paripurna (Rapar) di Ruang Sidang Utama DPRD Kukar, Senin (30/6/2025).
‎
‎Kegiatan Rapar yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani, didampingi Wakil Ketua Satu Abdul Rasyid, Wakil Ketua Dua Junadi, Wakil Ketua Tiga Aini Farida, itu juga turut dihadiri diantaranya Wabup Kukar Rendi Solihin, Kapolres Kukar AKBP Dody Surya Putra, Dandim 0906/KKR Letkol (CZI) Damai Adi Setiawan, Sekda Kukar Dr. H Sunggono, anggota DPRD Kukar, perwakilan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kukar, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemkab Kukar, para kepala desa, perwakilan organisasi kemasyarakatan (Ormas), serta tokoh agama, tokoh masyarakat, dan para akademisi.
‎
‎dr. Aulia Rahman Basri dalam laporannya mengatakan Laporan Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 kepada DPRD dilakukan dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Penyampaian Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
‎
‎Menurutnya, Laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 yang disampaikan terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), LO, LPE dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang telah diaudit oleh BPK RI.
‎
‎”Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun anggaran 2024,” ujar Aulia Rahman Basri.
‎
‎Lebih lanjut, Aulia menyampaikan opini WTP tersebut adalah WTP yang keduabelas kalinya diperoleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Atas perolehan opini itu, dirinya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak legistlatif dan seluruh kepala OPD yang telah memberikan dukungannya, sehingga Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mampu mempertahankan opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
‎
‎Ditambahkannya, Pemerintah Daerah menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada anggota dewan yang terhormat, yang telah menerima rancangan peraturan daerah pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun 2024 guna mendapatkan persetujuan dan penetapan menjadi peraturan daerah.
‎
‎Diakhir laporannya, dirinya berharap hubungan kerja yang telah terjalin dengan baik antara Pemkab Kukar bersama DPRD Kukar tersebut bisa terus terjaga, dengan harapan kedepan melalui hubungan kerja yang baik itu terwujudnya laporan keuangan pemerintah daerah yang transparan dan akuntabel sesuai dengan dengan standar akuntansi pemerintahan dalam upaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian pada tahun pelaporan yang akan datang.
‎
‎”Serta pada akhirnya berdampak pada pembangunan berkeadilan dan tepat sasaran untuk mewujudkan masyarakat Kukar yang sejahtera dan berbahagia sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kukar pada Program KUKAR IDAMAN,” pungkasnya.
‎
‎Sebagai informasi, kegiatan diakhiri dengan penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) oleh Bupati Kukar dr Aulia Rahman Basri kepada Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani disaksikan seluruh peserta dan tamu undangan rapat paripurna yang hadir. (Prokom07).
‎

SAMARINDA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara diwakili Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Ahyani Fadianur Diani menghadiri acara pengukuhan dan serah terima jabatan (Sertijab) Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kaltim oleh Gubernur Kaltim H Rudi Masud yang berlangsung di Pendopo Odah Etam Kantor Gubernur Kaltim, Senin (30/6).

Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Kaltim yang baru dikukuhkan yaitu Edy Suharto,AK.M.M menggantikan Dr Felix Joni Darjoko, Ak,M.EcDex.CIA yang menjabat Direktur Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan Kaltim.

Atasnama Pemerintah Kabupaten Kukar Ahyani mengatakan bahwa Pemkab Kukar mengucapkan selamat atas pengukuhan ini, diharapkan jalinan kerjasama antara Pemkab Kukar dengan Kepala BPKP Propinsi Kaltim yang baru dilantik lebih meningkat lagi, lebih mudah dalam berkoordinasi dan berkolaborasi serta bersinergi lagi kedepannya. Ahyani juga mengucapkan terima kasih kepada Dr Felix Joni Darjoko Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kaltim yang lama, yang telah menjalin komunikasi dan kontribusi besar di Kukar selama ini.

Sementara itu Gubernur Kaltim H Rudi Masud dalam sambutannya mengatakan, bahwa peran BPKP Kaltim dalam pendampingan Pemprov Kaltim dirasa sangat baik. Terkait dengan hasil evaluasi dan pengawasan Alhamdulillah berkat kerjasama dan kolaborasi antara Pemprov Kaltim dan BPKP Propinsi Kaltim, Pemprov Kaltim selama 12 tahun berturut – turut meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Dengan pemerintahan yang baru ini, Gubernur berharap agar mampu menjalankan tugas,tanggung jawab yang optimal dalam mendampingi Pemprov Kaltim maupun Kabupaten/ Kota Se-Kaltim. H Rudi Masud juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi – tingginya kepada Dr Felix Joni Darjoko atas pengabdian yang telah diberikan selama ini. Dan selamat datang dan selamat bertugas kepada Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Kaltim yang baru Edy Suharto,AK.M.M .

Ia juga menambahkan, tugas BPKP adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengawasan keuangan negara / daerah dan Pembangunan Nasional. BPKP berperan sebagai apparat pengawasan intern Pemerintah APIP yang bertanggung jawab kepada Presiden. Tugas utamanya mencakup pengawasan, audit dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan negara dan program Pembangunan serta memiliki peran penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan serta pembangunan di daerah. ( Prokom 03 )

Tenggarong – Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) yang juga Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Kabupaten Kukar, Sunggono membuka Training Centre (TC) Kafilah Musabaqah Tilawatil Qur’an Kabupaten Kukar, di Aula Sekretariat Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Jl. Jelawat Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong, Sabtu (28/6/2025) malam.

Kegiatan ini, digelar oleh LPTQ Kabupaten Kukar dalam rangka persiapan mengikuti, MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) pada Juli 2025.

Ditemui usai acara, Sunggono mengatakan LPTQ memulai pelaksanaan pemusatan latihan (TC) tahap II. Karena sebelumnya LPTQ juga telah melaksanakan TC tahap I pada bulan April yang lalu.
Diharapkan Kafilah MTQ Kukar sampai sebelum keberangkatan pada 10 Juli nanti ke Kabupaten Kutim, baik itu peserta, pelatih, official, dan rombongan kafilah Kukar lainnya dalam keadaan sehat wal afiat.

“Alhamdulillah dengan cara seperti itu, anak-anak kita tetap terjaga kualitasnya seperti yang telah sudah kita lakukan sebelumnya,” ujarnya.

Kata Sunggono ada 3 Kecamatan yang menyelenggarakan MTQ tingkat kecamatan yang bersamaan dengan pembukaan TC ini.
Sehingga masih ada beberapa peserta yang belum bisa hadir karena mewakili kecamatannya masing-masing, insyaallah besok sudah bisa hadir dan begitu juga dengan para pelatih karena kelapangan memantau serta mengikuti pelaksanaan kegiatan MTQ tingkat Kecamatan.

Perlu diketahui bersama, bahwa di Kukar tidak ada satupun kecamatan yang tidak melaksanakan MTQ, karena persyaratan mereka bisa mengikuti MTQ tingkat Kabupaten harus menyelenggarakan MTQ tingkat Kecamatan.

“Dengan cara seperti itu, alhamdulillah di Kukar benar-benar hanya mengupayakan, dan mempertandingkan anak-anak yang ikut di MTQ, baik tingkat Provinsi/Nasional betul-betul seluruhnya putra/putri Kukar,” tegasnya.

Karena yang dibina secara berjenjang, bertahap sejak mereka melaksanakan MTQ di masing-masing kecamatan. “Mudah-mudahan ini tetap bisa kita pertahankan, dan yang terpenting Kukar bisa mempertahankan predikat Juara Umum untuk ke 7 kalinya,” ujarnya. (prokom05).

Tenggarong – Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Kartanegara (Kukar) Joko Sampurno menutup kegiatan Jambore dan Musyawarah Besar Bunda PAUD Tahun 2025 Kukar di Landasan Pesawat Kecamatan Kota Bangun.

Sambutan Bupati Kukar Aulia Rahman Basri yang dibacakan oleh Sekretaris Disdikbud Kukar Joko Sampurno mengatakan, tidak terasa semua aktivitas yang dilakukan selama tiga hari (27-29 Juni 2025) akan segera berakhir, tentu tiada harapan terbaik untuk disampaikan kecuali doa agar kegiatan Jambore dan Musyawarah Besar Bunda PAUD tahun 2025 Kabupaten Kukar tersebut mendapat hasil terbaik dalam upaya Pembangunan PAUD yang berkelanjutan di Kukar.

“Jambore dan Musyawarah Besar ini menjadi wadah penting untuk meningkatkan mutu PAUD di Kukar, tentu melalui kegiatan ini, kita bersama-sama memperkuat komitmen memberikan pendidikan terbaik bagi generasi penerus sejak di usia dini, sebagaimana Musyawarah Besar PAUD yang telah dilaksanakan ini juga menjadi momen penting untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam mewujudkan wajib belajar 13 tahun, dengan minimal satu tahun di PAUD. Ini tentu bermanfaat bagi masa depan anak-anak Kukar yang lebih cerah” Ujarnya

Lanjut Joko mengatakan kehadiran Bunda PAUD dibutuhkan di setiap jenjang pemerintahan, dari tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, hingga Desa/Kelurahan. Bunda PAUD berperan sebagai garda terdepan, bekerja sama dengan guru dan tenaga kependidikan PAUD yang profesional dalam membina layanan PAUD.

“Melalui kemitraan yang lebih solid, kita dapat mengoptimalkan program-program peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, saling berbagi modul pelatihan maupun narasumber, serta hal ini menjadi pengalaman terbaik akan mempercepat peningkatan kualitas pengajaran di seluruh satuan PAUD. Selain itu, kolaborasi ini akan memungkinkan kita untuk menyusun advokasi kebijakan yang lebih kuat, memperjuangkan hak dan kesejahteraan para pendidik dan tenaga kependidikan, maupun menyuarakan bantuan fasilitas PAUD yang lebih memadai” Katanya

Tambah Joko mengatakan dalam pelaksanaan Jambore dan Musyawarah Besar PAUD kali ini, Saya berharap ada upaya memperkuat sinergi antara seluruh pemangku kepentingan. Urgensi kolaborasi dengan berbagai organisasi profesi yang memiliki peran sentral dalam ekosistem PAUD di Kukar.

“Melalui kesempatan ini, saya juga berharap ada upaya bersama untuk mengembangkan inovasi pembelajaran yang lebih relevan, bertukar ide dan praktik baik untuk menciptakan metode yang menarik, efektif, serta sesuai dengan kebutuhan anak-anak di Kukar. Kerja sama ini akan memperkuat jaringan komunikasi dan informasi, memastikan setiap pihak yang terlibat dalam pengembangan PAUD dapat memperoleh keuntungan bersama” Tutupnya

Kegiatan ditutup dengan penyerahan piala juara Umum kepada Kecamatan Loa Janan dan piagam kepada seluruh pemenang (Prokom09)

TENGGARONG – Guna menjamin kesehatan masyarakat dalam mengkonsumsi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang aman dan bermutu, serta terhindar dari risiko kesehatan yang mungkin ditimbulkan oleh Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dinas Ketahanan Pangan Kukar ( Dinas Ketapang ) meluncurkan program Aksi Perubahan “SiPeSAT” yaitu Strategi Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan.

Strategi pengawasan keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) secara Pre Market (pengawasan keamanan PSAT sebelum produk PSAT beredar di pasaran/on farm) khususnya produsen / petani hortikultura, yang telah dilaksanakan dengan jejaringan keamanan pangan dan stakeholders terkait dalam hal ini Koordinator Penyuluh Pertanian dan Penyuluh Pertanian . Kegiatan ini sudah melakukan sosialisasi “SiPeSAT di 5 (lima) yaitu Tenggarong, Loa Kulu, Marang Kayu Muara Kaman dan Kecamatan Sebulu . Ada 97 petani hortikultura dari 5 kecamatan dan 293 sampel sayur dan buah yang di uji rapid residu pestisida dari 97 petani hortikultura. kelima kecamatan ini menjadi prioritas pertanian dalam jangka waktu pendek telah dilaksanakan, karena tugas pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan bukan hanya tanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan saja namun adalah tanggung jawab kita bersama dalam hal ini beberapa stakeholders yang terkait dalam Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT), pengawasan keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) ini demi kepentingan masyarakat umum dan khususnya pembangunan generasi emas sesuai tujuan Asta Cita dari Presiden Prabowo.

Demikian makalah test and profer test yang disampaikan oleh Reformer : Aji Deni HM selaku Kepala Bidang Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara selaku salah satu peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan I Tahun 2025 oleh Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia di Samarinda.
Diklat PIM III angkatan I Tahun 2025 di mulai dari tanggal 24 Februari 2025 sampai dengan tanggal 4 Juli Tahun 2025.

Dengan adanya pengawasan keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang ketat dan terstruktur, diharapkan masyarakat dapat mengkonsumsi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dengan aman dan bermutu, serta terhindar dari risiko kesehatan yang mungkin ditimbulkan oleh Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang tidak aman, jelas Aji Den HM.. ( Prokom 03 ).