Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah melantik Penjabat (Pj) Kepala Desa Sungai Mariam Kecamatan Anggana, bertempat di BPU Desa Sungai Meriam Kecamatan Anggana, Kamis (19/06/2025)

Edi Damansyah dalam sambutannya meminta agar Pj Kades segera melaksanakan tugas dengan melanjutkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah tertuang di dalam APBDesa Sungai Mariam Tahun 2025, menyelenggarakan pelayanan publik bagi warga desa serta pelaksanaan seluruh proses administrasi pemerintahan dan pembangunan yang akan dilaksanakan di desa, pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan sekaligus menjalankan agenda penyusunan perencanaan untuk keberlanjutan program/kegiatan desa pada tahun 2026 yang akan datang.

“Selamat atas pelantikan Sdr. Wahyu Eka Trisnawan, SP., MM. selaku Penjabat (Pj.) Kepala Desa Sungai Mariam yang akan mengemban tugas selama paling lama satu tahun ke depan untuk menggantikan Kepala Desa definitif terdahulu atas nama Sdr. (Alm.) H. Nurjali, SH. yang diberhentikan dari jabatan Kepala Desa dikarenakan meninggal dunia. Semoga Almarhum diterima semua amal ibadahnya serta mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah SWT. Aamiin.Dengan momentum kegiatan pada hari ini, maka tugas, wewenang, hak dan kewajiban Kepala Desa telah melekat pada diri Saudara Pj. Kepala Desa. Semua amanah itu harus dipertanggungjawabkan dengan baik kepada seluruh masyarakat Desa Sungai Mariam, Pemerintah Kabupaten dan Tuhan Yang Maha Kuasa,” Katanya.

Lanjut Edi mengatakan disamping itu terdapat tugas khusus yang harus difasilitasi dan dikoordinasikan oleh Saudara Pj. Kepala Desa. Yakni bersama-sama dengan BPD Sungai Mariam memfasilitasi dan mempersiapkan penyelenggaraan Musyawarah Desa, dengan agenda utama Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (Pilkades Antar Waktu). Hal tersebut mengingat periode masa jabatan Kepala Desa Sungai Mariam saat ini menjadi 8 (delapan) tahun sehingga periode jabatan adalah dari tahun 2019 hingga tahun 2027. Masih tersisa lebih dari 2 (dua) tahun masa jabatan, dan sesuai ketentuan harus dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu untuk memilih Kepala Desa definitif pada sisa masa jabatan periode 2019-2027.

“Hal ini sesuai amanat Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 beserta perubahannya tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, yang tercantum pada Pasal 74 ayat (1) (2) dan (3) dan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2). Bahwa sesuai ketentuan tersebut, pelaksanaan Pilkades Antar Waktu dilaksanakan paling lambat 6 bulan sejak pemberhentian Kepala Desa definitif. BPD yang akan membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, yang ditetapkan melalui SK BPD. Adapun untuk anggaran kegiatan Pilkades Antar Waktu akan difasilitasi oleh Pemerintah Desa menyesuaikan dengan kondisi APB Desa yang sedang berjalan” Ujarnya

Tambah Edi mengharapkan agar Saudara Pj. Kepala Desa dapat segera mengkonsolidasikan dan mengkoordinasikan semua hal berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, termasuk mempersiapkan agenda utama Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dalam waktu sesegera mungkin. Agar Pj. Kepala Desa bersama-sama BPD dapat mempedomani dengan baik seluruh ketentuan regulasi yang mengatur mengenai Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

“Pj. Kepala Desa dalam mempersiapkan penyelenggaraan Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu, serta penyelenggaraan pemerintahan desa pada umumnya, agar membina hubungan yang baik dan harmonis dengan BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa seperti, LPM, RT, PKK, Posyandu dan Karang Taruna, Lembaga Adat, tokoh-tokoh masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan di Desa Sungai Mariam, agar tercipta kondisi pemerintahan desa yang baik, aman, nyaman serta kondusif” Tutupnya

Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut Kepala DPMD Kukar Arianto, Camat Anggana Rendra Abadi dan stakeholder terkait lainnya (Prokom09)

TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah menghadiri Rapat Paripurna Istimewa ke-11 masa Sidang III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kukar dengan agenda peresmian pengangkatan Ketua DPRD baru untuk sisa masa jabatan 2024–2029 yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kukar,Kamis ( 19/6).

Dalam rapat tersebut, Ahmad Yani ditetapkan menjadi Ketua DPRD definitif menggantikan almarhum Junaidi yang meninggal dunia pada akhir tahun 2024 lalu. Peresmian dan Pengangkatan ini sesuai dengan Keputusan Gubernur Kaltim nomor 100/1.4.2/ 48/B.POD/II/2024. Pengucapan sumpah / janji peresmian pengangkatan pengganti Ketua DPRD Kukar sisa Masa Jabatan 2024 – 2029 yang dilakukan Ketua Pengadilan Tinggi Tenggarong Ben Ronald P.Situmorang yang dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara sumpah.

Hadir dalam acara tersebut
Gubernur Kalimantan Timur yang di Wakili Asisten III Setprov Kaltim Riza Indra Riadi, Ketua DPRD Provinsi Kaltim;
Wakil Ketua DPRD Prov. Kaltim (Ananda Emira Moeis); Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura;. Ketua DPRD Kabupaten/Kita Se-Kaltim, Para Wakil Ketua dan segenap DPRD Kab. Kukar;
Jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kab. Kukar; Sekretaris Daerah Kab. Kukar Dr H Sunggono, Asisten III Setkab Kukar H Dafip Haruanto, Staf Ahli, dan seluruh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Kukar; Bupati Kukar Terpilih dr Aulia Rahman, Awang Yacub Lukman Mantan Ketua DPRD Kukar;
Para Camat, Perwakilan Lurah, Kepala Desa dan BPD se Kab. Kukar;
Pimpinan dan Anggota KPU dan Bawaslu Kab. Kukar;
Para Pimpinan Partai Politik, Organisasi Profesi, Organisasi Kemasyarakatan, dan Organisasi Paguyuban;
Para Pimpinan BUMN/BUMD serta Perusahaan-perusahaan Swasta;
Rektor, para Dekan, para Ketua Sekolah Tinggi dan seluruh akademisi;
Para tokoh agama, tokoh masyarakat.

Edi Damansyah atas nama pribadi, Pemkab Kukar, dan mewakili seluruh masyarakat menyampaikan ucapan “Selamat dan Sukses” kepada Ir. H. Ahmad Yani, ST, SE, M.Si, IPM selaku Ketua DPRD Kabupaten Kukar yang hari ini dilantik melalui Peresmian Pengangkatan Pengganti Ketua DPRD untuk sisa masa jabatan tahun 2024-2029. Pelantikan ini bukan sekadar prosesi seremonial, melainkan sebuah amanah besar yang dititipkan oleh rakyat. Ia menaruh harapan yang tinggi di pundak untuk dapat memimpin lembaga legislatif ini dengan bijaksana, amanah, dan penuh dedikasi, serta membawa aspirasi masyarakat Kukar menjadi kebijakan yang nyata dan bermanfaat.

Edi Damansyah berterima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Plt. Ketua DPRD Junadi. A.Md. yang telah tuntas menunaikan amanah pelaksanaan tugas Ketua DPRD sebelumnya H. Junaidi, S.Sos., M.Si. (Almarhum). Atas segala dharma bakti, pengabdian, dan kerja keras yang telah dicurahkan selama menjabat.

Pemkab dan DPRD adalah dua lembaga mitra sejajar. Kemitraan strategis antara eksekutif dan legislatif ini menjadi kunci bagi keberhasilan pemerintahan dalam pembangunan daerah. Tidak ada visi besar yang bisa tercapai tanpa sinergi dan kolaborasi yang solid di antara keduanya. Oleh karena itu, Edi Damansyah mengajak kepada Ketua DPRD yang baru beserta seluruh jajaran pimpinan dan anggota dewan yang terhormat, untuk semakin mempererat jalinan kerja sama yang telah terbina. Mari kita optimalkan tiga fungsi utama DPRD: legislasi, anggaran, dan pengawasan, sebagai pilar untuk mengakselerasi pencapaian pembangunan Kabupaten Kukar.

Tantangan pembangunan daerah ke depan, tentu tidaklah ringan. Dinamika pembangunan, tuntutan kesejahteraan masyarakat, serta posisi strategis kita sebagai mitra Ibu Kota Nusantara (IKN) menuntut kita untuk bekerja lebih keras, lebih cerdas, dan lebih responsif. Kita harus pastikan agar setiap program, setiap anggaran yang kita setujui bersama, benar-benar tepat sasaran dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat di 20 kecamatan.

Keberhasilan pembangunan sejatinya bukanlah hasil kerja satu lembaga saja, melainkan kolektivitas yang ditenun dari sinergi berbagai pihak. Dalam era yang penuh tantangan ini, mustahil bagi pemerintah daerah maupun DPRD untuk berjalan sendiri-sendiri. Kehadiran lengkap seluruh pemangku kepentingan pada hari ini: mulai dari jajaran FORKOPIMDA, dunia usaha, para akademisi dari berbagai perguruan tinggi, hingga para tokoh agama dan organisasi kemasyarakatan, adalah bukti nyata dari semangat kebersamaan. Ini tentu bukan sekadar kehadiran fisik melainkan penegasan komitmen dan rasa memiliki yang mendalam terhadap masa depan daerah. Semangat ini menjadi modal sosial tak ternilai harganya untuk menghadapi segala tantangan dan meraih setiap peluang yang terbentang.

Ia mengajak segenap elemen strategis masyarakat untuk terus mengambil peran aktif dalam perjalanan pembangunan ini.
Kepada jajaran FORKOPIMDA, harap dukungan penuh dalam menjaga stabilitas dan keamanan sebagai fondasi utama.
Kepada para pelaku dunia usaha, kami membuka pintu kolaborasi selebar-lebarnya untuk menggerakkan roda perekonomian.
Kepada para akademisi, menantikan sumbangsih pemikiran dan inovasi sebagai pedoman kebijakan.

Kepada para alim ulama, tokoh agama, serta pimpinan organisasi kemasyarakatan, kami memohon bimbingan untuk senantiasa menjaga harmoni sosial.

“Teruslah berikan dukungan, masukan, dan kontrol yang konstruktif, karena kritik yang membangun adalah vitamin bagi pemerintahan yang sehat. Mari kita rawat kondusivitas daerah ini dengan segenap jiwa, karena hanya dengan bersatu padu, kita dapat bersama-sama membangun Kukar yang kita idam-idamkan,” harap Edi Damansyah. ( Prokom 03)

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Sunggono, menyampaikan tanggapan Pemkab Kukar terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pembentukan Tujuh Desa, pada Rapat Paripurna DPRD Kukar Ke-9, di ruang sidang utama DPRD Kukar, Rabu (18/06/2025).

Rapat yang dipimpin Ketua Sementara DPRD Kukar Junadi itu dihadiri 25 anggota DPRD dan juga dihadiri Asissten Ekonomi dan Pembangunan Ahyani Fadianur Diani, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Arianto serta perwakilan OPD dilingkup Pemkab Kukar.

Sekda Sunggono saat membacakan sambutan Bupati Edi Damansyah mengucapkan terimakasih dan apresiasi kepada DPRD Kukar yang telah mendukung usulan Pemkab Kukar atas pembentukan tujuh Desa di Kukar.

Ke tujuh desa tersebut yaitu Desa Badak Makmur Kecamatan Muara Badak, Desa Sungai Payang Ilir Kecamatan Loa Kulu, Desa Kembang Janggut Ulu Kecamatan Kembang Janggut, Desa Tanjung Barukang Kecamatan Anggana, Desa Jembayan Ilir Kecamatan Loa Kulu, Desa Loa Duri Seberang Kecamatan Loa Janan, dan Desa Sumber Rejo Kecamatan Tenggarong Seberang.

“Atas nama Pemerintah daerah Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua Fraksi di DPRD Kukar yang mendukung usulan Pemerintah Daerah atas pembentukan 7 Desa di Kukar,” ujar Sunggono.

Ia mengatakan, Pemkab Kukar menyikapi catatan sebagai masukan bersama yang nantinya akan menjadi materi yang penting untuk dibicarakan dalam proses pembahasan dan menjadi bahan konsultasi ke instansi pembina guna peyempurnaan rancangan peraturan daerah tersebut. Walaupun demikian pemerintah berpandangan ada beberapa catatan yang tetap perlu ditanggapi.

“Dengan mempertimbangkan bahwa seluruh Fraksi telah mendukung pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan, dan tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada masing-masing Fraksi yang telah memberikan catatan, maka tanggapan atas pemandangan umum Fraksi-Fraksi akan disampaikan secara garis besarnya, ” ucapnya.

Ia mengungkapkan, proses untuk pembentukan Desa telah dilakukan dengan mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa, mengatur bahwa pembentukan desa dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten.

“Bahwa sebelum Rancangan Peraturan Daerah ini diajukan, Pemerintah Daerah telah membentuk desa persiapan yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati. pembentukan desa persiapan tersebut adalah untuk memfasilitasi adanya aspirasi masyarakat dari masing-masing desa untuk dimekarkan, sehingga dari awal masyarakat sudah terlibat dalam pembentukan desa. Masing-masing desa juga telah melakukan musyawarah desa guna menyepakati pemekaran desa dan mengusulkannya kepada Bupati, ” tuturnya.

Ia menyebutkan pelibatan masyarakat telah terverifikasi oleh BAPEMPERDA DPRD KUKAR, yang telah juga mengundang Kepala Desa, BPD, tokoh masyarakat dalam rapat-rapat persiapan sebelum pembahasan rancangan peraturan daerah ini dilakukan, bahkan telah juga melakukan kunjungan ke salah satu desa untuk memastikannya.

Selanjutnya, pemerintah juga telah melakukan kajian dan verifikasi terhadap persyaratan desa persiapan melalui tim penataan desa dibawah koordinasi Dinas Pemberdayaan Desa dan Masyarakat (DPMD). hasil dari kajian dan verifikasi tersebut telah tertuang dalam laporan kajian (telah disampaikan bersamaan dengan nota Bupati perihal pengajuan Rancangan Perda tanggal 4 februari 2025). kajian dan verifikasi tersebut salah satunya juga dilakukan untuk memastikan bahwa persyaratan untuk membentuk desa persiapan telah terpenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Setelah terbentuknya desa persiapan, Pemerintah daerah juga telah melakukan evaluasi perkembangan desa persiapan tersebut. hal ini untuk menentukan bahwa desa persiapan yang telah dibentuk memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi desa definitif. dari hasil evaluasi yang telah dilakukan disimpulkan bahwa 7 (tujuh) desa persiapan tersebut layak/sangat layak untuk ditetapkan menjadi Desa Definitif. hasil evaluasi tersebut juga dapat menjawab catatan-catatan yang diberikan oleh masing-masing Fraksi yang telah disampaikan dalam Pemandangan Umum Fraksi, dan secara rinci akan dipaparkan oleh Tim Evaluasi (dibawah koordinasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Badan Riset Daerah) pada saat proses pembahasan nantinya, ” terangnya.

Ditambahkannya terkait batas wilayah tidak bersinggungan dengan wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN). Peraturan Bupati Kutai Kartanegara yang menetapkan 7 desa persiapan telah mengatur batas-batas wilayah masing-masing desa persiapan serta dilengkapi dengan peta wilayahnya. penentuan wilayah dan batas-batasnya tersebut sebelumnya telah dikonsultasikan kepada masing-masing desa dan telah dipastikan tidak bersinggungan dengan wilayah yang bukan wilayah administrasi Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga terhadap wilayah 7 desa yang akan dibentuk tidak termasuk dalam wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Walaupun dipastikan bahwa tidak ada wilayah desa yang akan dibentuk termasuk dalam wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN), namun catatan terkait dengan ini akan menjadi masukan bersama dalam pembahasan nantinya dan menjadi salah satu materi yang layak dikonsultasikan ke Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) serta instansi pembina, ” ujarnya.

Kemudian terkait ketentuan mengenai masyarakat adat dan hak-haknya. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa, Mengatur Tentang Pembentukan Desa Dan Desa Adat. Dalam rancangan Peraturan Daerah ini yang dibentuk adalah Desa (Bukan Desa Adat), sehingga materi dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut disesuaikan dengan kontekstual pembentukan Desa (Bukan Desa Adat). (Prokom01).

TENGGARONG – Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kutai Kartanegara (Kukar) Dafip Haryanto membuka Rapat Penilaian Arsip Usul Musnah Tahun 2025 di lingkungan Sekretariat Daerah Kukar, di Ruang Rapat Aji Imbut Lantai III Sekretariat Daerah Kukar, Rabu ( 18/6 ).

Kegiatan ini digelar oleh Unit Pengelola Layanan Operasional dan Pengelola Data Bagian Umum Setkab Kukar yang diikuti seluruh anggota Unit Kearsipan ( UK ) Sekretariat Daerah serta seluruh anggota Unit Pengolah Pencipta Arsip ( UPPA ) yang berasal dari 12 ( dua belas ) bagian dilingkungan Setkab Kukar dengan menghadirkan narasumber Varia Fadillah Kepala Bidang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, serta Siti Noergaimah, ( Arsiparis Ahli Muda Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kukar).

Dafip Haryanto mengatakan, Arsip memiliki berbagai manfaat, di antaranya adalah sebagai sumber informasi, bukti hukum, sumber sejarah, dan sumber ilmu pengetahuan. Arsip juga membantu dalam pengambilan keputusan, pengawasan kegiatan, dan pelestarian informasi penting sekaligus dapat digunakan sebagai alat pengawasan dan kontrol terhadap kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi atau individu.
Dengan adanya arsip yang terdokumentasi, pimpinan dapat memantau dan mengevaluasi kinerja, penggunaan anggaran, serta pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Arsip yang dikelola dengan baik dapat mendukung terwujudnya tata kelola yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam organisasi. Arsip yang terdokumentasi dengan baik dapat menjadi bukti atas tindakan yang dilakukan, serta memudahkan proses audit dan pengawasan. Dengan demikian, arsip memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam konteks individu, organisasi, maupun masyarakat luas.

“Saya berharap peran serta seluruh Kepala Bagian di lingkungan Setkab Kukar, khususnya anggota Unit Kearsipan serta seluruh anggota Unit Pengolah Pencipta Arsip untuk aktif melaporkan kegiatan kearsipannya. Akan ada tindakan tegas kepada pihak pengelola arsip di tiap – tiap bagian yang lalai atau tidak mengindahkannya,” jelas Dafip.

Sementara itu, menurut Varia Fadillah Kepala Bidang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kukar mengatakan, tujuan dari Pemusnahan Arsip adalah melakukan penghematan ruang atas penyimpanan dokumen yang berlebih melakukan efisiensi dengan menekan laju pertumbuhan arsip dan mencoba menyederhanakan ruang penyimpanan, sehingga dokumen penting lainnya lebih mudah diketahui. Prinsip pemusnahan arsip dapat terlaksana untuk dokumen yang termasuk: Dokumen expired atau telah melampaui jangka waktu simpan / retensi yang tercantum dalam jadwal retensi. Sudah dianggap tidak benilai tambah bagi perusahaan. Sudah dianggap tidak benilai guna bagi kepentingan nasional.

Pasal 63 (1) Pejabat atau pelaksana di dalam atau di luar lingkungan Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 9, Pasal 11 ayat (2), Pasal 32 ayat (2), Pasal 39 ayat (1), dan Pasal 41 ayat (5) dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis. (2) Apabila selama 6 (enam) bulan tidak melakukan perbaikan, pejabat dan/atau pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif berupa penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun. (3) Apabila 6 (enam) bulan tidak melakukan perbaikan, pejabat dan/atau pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenai sanksi administratif berupa penurunan pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun. (Perda Kukar 02 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan Bab XII Pasal 63 Ayat 1.

Adapun syarat Arsip Usul Musnah yaitu menyerahkan arsip oleh Unit Kearsipan kepada Arsip Nasional atau Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) Arsip ini disebut Arsip Statis, LKD Melaksanakan Jenis layanan jasa kearsipan meliputi: penyusunan pedoman kearsipan, konsultasi dan asistensi, penelitian dan penelusuran, pembenahan dan penataan arsip, penggandaan dan Alih Media Arsip, peminjaman arsip, penyimpanan arsip, perawatan, reproduksi dan restorasi arsip dll. Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama di bidang kearsipan dengan: Pasal 5 Perka ANRI No. 25 Tahun 2012. Prosedur pemusnahan arsip di Lembaga Negara, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, BUMN/BUMD, Perusahaan Swasta, serta Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta. ( Prokom 03 )

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Asisten Administrasi Umum Dafip Haryanto, mengajukan tujuh Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembentukan (pemekaran wilayah) Desa Baru dalam Rapat Paripurna
Penyampaian Nota Penjelasan Pemkab Kukar, serta Pandangan Umum Fraksi terhadap ketujuh Raperda tersebut, di Ruang Sidang Utama Anggota DPRD Kukar, Tenggarong, Senin (16/6/2025) siang.

Dafip, mengatakan langkah ini dilakukan oleh pemkab Kukar untuk mendorong percepatan layanan pemerintahan, dan kesejahteraan masyarakat di wilayah yang berkembang pesat.

Ketujuh desa yang diusulkan untuk menjadi desa definitif itu adalah Desa Jembayan Ilir dan Sungai Payang Ilir Kecamatan Loa Kulu, Loa Duri Seberang Kecamatan Loa Janan, Sumber Rejo Kecamatan Tenggarong Seberang, ⁠Badak Makmur Kecamatan Muara Badak,
Tanjung Barukang Kecamatan Anggana, dan Kembang Janggut Ulu Kecamatan Kembang Janggut.

Aspek legalnya, kata Asisten III ini sudah sangat jelas, bahwa ketujuh desa ini sudah ditetapkan sebagai desa persiapan melalui Peraturan Bupati (Perbup). Sekarang tinggal ditingkatkan statusnya melalui persetujuan DPRD dalam bentuk Perda,” ujarnya, usai menghadiri rapat paripurna tersebut.

Dijelaskan Dafip, rencana pembentukan desa ini sejatinya telah masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2024. Namun karena keterbatasan waktu, pengajuan Raperda diundur ke Prolegda 2025.

Pemkab Kukar menilai pembentukan desa definitif sangat penting untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan. Hal ini akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan yang lebih merata.

“Urgensinya jelas, ini untuk mendekatkan pelayanan dan mempercepat kesejahteraan masyarakat. Semua persyaratan administrasi sudah terpenuhi sesuai ketentuan,” jelasnya.

Dafip berharap, proses pembahasan di DPRD berjalan lancar dan tidak mengalami penundaan. Jika ada kekurangan, akan dibahas lebih lanjut dalam pembahasan Pansus DPRD terhadap masing-masing Raperda.

“Kami berharap, terjalin sinergi antara Pemkab Kukar dan DPRD Kukar agar harapan masyarakat, di wilayah-wilayah tersebut bisa segera terwujud,” harapnya.

Turut hadir dalam acara tersebut, Kepala/Perwakilan OPD, Dinas, Instansi, Badan, Lembaga, dan Kantor dilingkup Pemkab Kukar. (prokom05)