TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri membuka Forum Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD ) Tahun 2025-2029 yang berlangsung di Lantai I Aula Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah BAPPEDA Kukar di Tenggarong, Selasa ( 29/7 ).
Kegiatan ini dihadiri Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani, Wakil Ketua DPRD Abdul Rasid, beserta jajaran Anggota DPRD Kukar, Sekretaris Daerah Dr H Sunggono, Asisten II Setkab Kukar Ahyani Fadianur Diani , Asisten III Dafip Haryanto, Direktur Pembangunan Indonesia Barat, Bappenas Republik Indonesia, Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, Kemendagri, Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, Seluruh Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Tokoh Masyarakat, Ketua Organisasi Masyarakat, Ketua Organisasi Profesi, Perwakilan Kelompok Masyarakat/Petani/Nelayan, Kelompok Perempuan dan Forum Disabilitas,Ketua Lembaga Swadaya Masyakarat dan Lembaga Donor Internasional, Seluruh Kepala Desa, lurah dan Forum RT di seluruh Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Menurut Plt Kepala Bappeda Kukar Syarifah Vanesa Vilna S.Is mengatakan, maksud kegiatan ini untuk memberikan partisipatif dan transparansi kepada masyarakat dan seluruh pemangkukepentingan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Bertujuan untuk menyampaikan dokumen perencanaan jangka menengah kepada publik untuk memperoleh masukan dalam rangka penyampaian dokumen, menampung aspirasi, masukan dan saran dari masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan serta menyepakati beberapa hal diantanya terkait kesalahpahaman bersama terhadap permaslahan dan isu strategis harapan dan kebutuhan masyarakat sekaligus upaya untuk mewujudkan visi dan tujuan sasanan Rencana Awal RPJMD, yang diikuti 150 peserta baik luring maupun daring terdiri dari unsur Pemkab Kukar, Unsur DPRD, akademisi, BUMN,BUMD,perwakilan tokoh masyarakat,organisasi keagamaan, asosiasi profesi, organisasi dunia usaha dan masyarakat, Tim Pemenangan Bupati dan Wakil bupati Kukar 2025- 2030,
Sementara itu, Bupati Kukar dr Aulia Rahman Basri,M.Kes mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi terselenggaranya kegiatan ini dalam rangka membangun komitmen bersama untuk membawa Kutai Kartanegara lebih sejahtera dan bahagia periode 2025-2030, Agenda Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD Kukar 2025-2029. Di era pembangunan yang kompleks dan penuh tantangan saat ini, Pemkab Kukar harus dapat bekerja lebih cerdas, dengan standard basis data dan informasi yang lebih akurat, sebagai bagian dari upaya membangun satu kesatuan langkah untuk menyukseskan pembangunan nasional maupun regional..Adapun prioritas adalah, pertama, 2025-2029 tahap pertama atau fondasi pelaksanaan transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola menuju Indonesia Emas, kedua, Asta Cita sebagai prioritas pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN, menetapkan arah kebijakan pembangunan pada tiga fokus pembangunan yakni, Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan, Penurunan Kemiskinan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia. Berdasarkan atas kebijakan pembangunan tersebut, Pemkab Kukar telah menyusun langkah-langkah strategis yang disesuaikan dengan kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakan nasional secara terstruktur dan berjenjang.
Adapun kebijakan tersebut disusun secara konseptual dalam sebuah filosofi Pembangunan Kutai Kartanegara yang tertuang dalam Visi-Misi dan Program Dedikasi tahun 2025-2030, yang dirumuskan atas potensi dan permasalahan pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah, yakni: pertama, peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kedua: peningkatan dan pemerataan kesempatan kerja dan lapangan berusaha, ketiga: meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik, dan keempat: meningkatkan daya saing Daerah.
Dalam perspektif pencapaian tujuan pembangunan tersebut, telah dilakukan evaluasi pembangunan periode sebelumnya, adapun permasalahan yang menjadi konsentrasi kita untuk lima tahun kedepan, adalah :
Pertama : Tingkat Kesejahteraan, Kondisi Kemiskinan Kutai Kartanegara sampai dengan saat ini masih cukup tinggi, dengan angka sebesar 7,28% atau masih diatas Provinsi Kalimantan Timur. Kedua daya saing tenaga kerja, Angka pengangguran terbuka yang masih tertahan dikisaran angka 4%, diharapakn menuju angka 3% tahun 2030. Ketiga Ketergantungan sektor ekstraktif, proporsi distribusi ekonomi Kutai Kartanegara diupayakan bergerak dari sektor ekstraktif secara bertahap ke sektor industri pengolahan, sektor perdagangan dan jasa serta kerentanan terhadap degradasi lingkungan dan resiko bencana; hal ini menjadi hal pokok untuk menjaga ketahanan daerah agar terus kuat dan meningkat, sebagai modal dalam keseimbangan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

1. Ketahanan sosial dan pelestarian budaya yang belum optimal; hal ini menjadi perhatian pokok, mengingat ketahanan sosial akan terbangun dengan baik, jika didukung dengan penguatan nilai-nilai budaya daerah sebagai jati diri masyarakat Kutai Kartanegara.
2. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan; hal ini menjadi penting mengingat lokomotif pembangunan berada pada kapasitas dan kualitas birokrat yang harus terus ditingkatkan
Berdasarkan atas enam isu strategis tersebut, visi, misi dan program dedikasi yang telah tertuang di dalam Rancangan Awal RPJMD Kutai Kartanegara 2025-2029 sebagai pemikiran dasar pembangunan dalam pendekatan politis, yang selanjutnya dijadikan sebagai arah pembangunan kita bersama untuk pembangunan Kutai Kartanegara yang lebih terarah.

Visi : Kutai Kartanegara Idaman Terbaik yaitu ”Terwujudnya fondasi pusat pangan, pariwisata dan industri hijau yang maju, sejahtera dan berkelanjutan”. Dalam upaya memastikan visi tersebut dapat berjalan dengan baik maka ditetapkan lima misi, yakni: Terbaik dalam mewujudkan pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial, Terbaik dalam mewujudkan pengembangan hilirisasi sektor pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai fondasi ekonomi baru non ekstraktif, Terbaik dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur sipil negara;yaitu Terbaik dalam mewujudkan pengembangan pendidikan karakter dan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal, Terbaik dalam mewujudkan pengembangan dasar pembangunan kewilayahan yang berkeadilan.
Visi dan Misi tersebut selanjutnya di turunkan dalam bentuk program dedikasi yang ditujukan untuk memastikan pencapaian pembangunan daerah yang lebih fokus dan berkesinambungan, terdapat 17 Program Dedikasi, yang dikelompokkan dalam 3 pokok visi, yakni Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan. Kukar Maju, terdapat 9 Program dedikasi, dengan sasaran utama pada perbaikan ekonomi, infrastruktur, dan tata kelola. Sedangkan dalam Kukar Sejahtera, terdapat 4 Program Dedikasi, dengan sasaran utama pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang diperkuat dengan pelestarian budaya daerah. Kukar Berkelanjutan, terdapat 4 Program Dedikasi, dengan sasaran utama memperkuat pendidikan karakter dan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal, jelas Aulia Rahman.

Aulia Rahman Basri juga menyadari seluruh kebijakan tersebut akan berjalan dengan optimal, jika seluruh stakeholders di Kabupaten Kutai Kartanegara, dapat memahami, mendukung dan menjalankan secara kolaboratif, untuk itu langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah menyamakan persepsi dan membangun rasa memiliki yang kuat terhadap program-program prioritas tersebut, sehingga segala proses pelaksanaannya dapat diawasi dan dikawal sesuai dengan tujuan dan cita-cita kita bersama. Atas dasar tersebut Forum Konsultasi Publik Ranwal RPJMD Kutai Kartanegara 2025-2029 yang kita laksanakan hari ini, menjadi sangat penting dan strategis, untuk menggali saran dan masukan dari seluruh komponen masyarakat, sebagai bekal bagi kami pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam merumuskan dan menyempurnakan strategy dan arah kebijakan yang dituangkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan pada RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029. Acara ditandai juga dengan penandatangan kesepakatan bersama rencana awal RPJMD.( Prokom 03 ).