TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara dr Aulia Rahman Basri menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Bidang Pertanahan dan Tata Ruang bersama Gubernur dan Bupati/walikota se-Kalimantan Timur yang berlangsung di Pendopo Odah Etam Kantor Gubernur Kaltim, Jumat (24/10).

Rakor dibuka langsung Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid. Didampingi Penasihat Utama Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan, Jhoni Ginting, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kaltim, Deni Ahmad Hidayat beserta Forkopimda Kaltim.
Menteri Nusron dalam sambutannya menegaskan bahwa penyelesaian konflik pertanahan harus mengedepankan pendekatan kemanusiaan, bukan semata-mata hukum. Menurutnya, penyelesaian berbasis hukum sering kali berujung pada posisi kalah-menang, sementara yang diharapkan adalah solusi adil bagi semua pihak.

“Kami mencari solusi yang berbasis kemanusiaan, tidak berbasis hukum. Karena kalau berbasis hukum itu kalah-menang, benar-salah. Kami tidak menggunakan rumus ini. Rumus yang kami pakai adalah rumus kemanusiaan supaya win-win solution . Rakyatnya tidak dirugikan, tapi negara tetap mencatatkan bahwa itu tetap adalah aset negara,” ujarnya.

Selain persoalan tumpang tindih lahan, Menteri Nusron juga menyoroti masih rendahnya kepatuhan perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dalam memenuhi kewajiban penyediaan plasma minimal 20% bagi masyarakat sekitar. Berdasarkan laporan dari pemerintah daerah, masih banyak perusahaan di Kaltim yang mengabaikan ketentuan tersebut. Ia juga menambahkan bahwa praktik alih fungsi kawasan hutan menjadi kebun sawit tanpa izin dan anggapan keliru terkait sumber lahan plasma akan ditertibkan oleh pemerintah.

Diakhir sambutannya Menteri Pertanahan dan ATR mengatakan bahwa koordinasi erat antara ATR/BPN dan pemda menjadi kunci keberhasilan dalam pengelolaan pertanahan dan tata ruang. Dengan sinergi yang lebih kuat, target pertanahan dan tata ruang bukan sekedar angka diatas kertas, tetapi menjadi realitas yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat perekonomian daerah. Prinsip kerja : kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, ujar Nusron.

Sementara itu Bupati Kukar dr Aulia Rahman Basri dalam sesi dialog dan tanya jawab menyampaikan paparan mengenai kondisi umum pertanahan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Aset tanah Pemerintah Daerah jumlah total aset tanah Pemkab: 2.912 bidang, Telah bersertifikat: 478 bidang (16,4%), Belum bersertifikat: 2.436 bidang (83,6%) . Jika tanpa percepatan, diperlukan lebih dari 120 tahun untuk menuntaskan sertifikasi seluruh aset . Kondisi ini menjadi temuan BPK RI dan catatan KPK dalam Monitoring Center for Prevention (MCP) Area 5 – Aset Daerah. Sedangkan kendala utama di lapangan banyak aset tidak memiliki atas hak yang lengkap, sebagian aset berada di kawasan transmigrasi dan kawasan hutan, data aset belum berbasis spasial (digital map) . Beberapa aset telah dikuasai pihak lain atau digunakan tanpa izin , Eks-HGB dan HGU tidak produktif di lapangan menjadi sumber konflik baru dengan Masyarakat, Keterbatasan SDM teknis dan koordinasi lintas instansi
Aulia juga menyampaikan dampak terhadap pembangunan dan kepastian hukum, Lahan Eks-Transmigrasi Banyak fasilitas umum Pemkab (kantor desa, sekolah, jalan, puskesmas) berdiri di atas lahan eks-transmigrasi, namun status tanah masih atas nama Kementerian Desa PDTT. Pemda tidak bisa melakukan pembangunan atau rehabilitasi karena tidak “clear and clean” . Sertifikasi aset dan pencatatan aset daerah terhambat ,program nasional seperti DAK Fisik tidak dapat dilaksanakan. Lahan dalam Kawasan Hutan Sebagian besar kecamatan di Kukar masih berada dalam kawasan hutan produksi atau konservasi. Banyak pemukiman dan fasilitas publik berdiri di atas tanah berstatus kawasan hutan. Akibatnya: proyek pembangunan, rehabilitasi, dan bantuan masyarakat tertunda. Tidak dapat dilakukan sertifikasi maupun legalisasi asset. Eks-HGB dan HGU tidak produktif di beberapa wilayah, terdapat lahan HGU dan HGB perusahaan yang sudah tidak produktif atau tidak dimanfaatkan sesuai izin peruntukannya. Sebagian bahkan telah dikuasai kembali oleh masyarakat lokal karena lama terbengkalai. Kondisi ini menimbulkan konflik penguasaan, batas wilayah, dan ketegangan sosial di lapangan, Beberapa HGU habis masa berlakunya, namun belum dikembalikan ke negara secara administratif maupun fisik. Diperlukan kebijakan penataan ulang dan pemanfaatan kembali terhadap lahan-lahan eks-HGU dan HGB ini agar memberi manfaat sosial-ekonomi bagi masyarakat setempat, harap Aulia Rahman.

Untuk itu Pemda Kukar memohon kepada Menteri Agrara dan tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk membuka program prioritas percepatan sertifikasi aset Pemda di Kutai Kartanegara, terutama: Fasilitas umum, sosial, pendidikan, dan Kesehatan.Tanah eks-transmigrasi yang telah digunakan pemerintah daerah melakukan peninjauan dan audit terhadap lahan HGU dan HGB yang tidak produktif atau habis masa berlaku untuk dikembalikan kepada negara sesuai peraturan. Memberikan dukungan penetapan tanah negara hasil eks-HGU/HGB untuk redistribusi kepada masyarakat dan kepentingan umum. Menyinkronkan data pertanahan Pemda dengan sistem One Map Policy dan basis data nasional BPN, ujar Aulia Rahman Basri.
Permasalahan pertanahan di Kutai Kartanegara bukan hanya soal administrasi, tetapi berkaitan langsung dengan keberlanjutan pembangunan dan stabilitas sosial masyarakat. Untuk itu Kami memohon dukungan Gubernur Kalimantan Timur dan para Menteri terkait untuk bersama menyelesaikan: Lahan eks-transmigrasi, Lahan kawasan hutan yang digunakan masyarakat dan Pemda, Eks-HGU dan HGB tidak produktif yang menimbulkan konflik sosial.
Aulia Rahman Basri juga mengatakan, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara siap menjadi lokasi percontohan (pilot project) untuk: Percepatan sertifikasi aset pemerintah daerah, Penataan kembali eks-HGU/HGB tidak produktif, dan Integrasi data pertanahan berbasis spasial di Kalimantan Timur.

“Nusron Wahid mengucapkan terima kasih atas masukan Bupati Kukar, pada prinsipnya Kementerian ATR/BPN siap mendukung pertemuan tindak lanjut antara Pemkab Kukar dengan Kementerian Transmigrasi dan Desa tertinggal untuk membahas lahan eks transmigrasi , lahan Kawasan hutan yang digunakan Masyarakat dan Pemda “,ujar Nusron.( Prokom 03)

TENGGARONG- Usai dilantik sebagai Ketua Dewan Hakim pada kegiatan MTQ Ke 46 Tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 yang dilaksanakan di Kecamatan Tenggarong Haji Supriyanto langsung melakukan Pembaitan kepada 156 Dewan Hakim yang terlibat pada kegiatan MTQ Ke 46 Tingkat Kabuparen Kukar di Tenggarong yang dilaksanakan dari Tanggal 24 Oktober hingga 31 Oktober 2025.

Adapun Susuanan Pengurus Dewan Hakim pada MTQ Ke 46 ini yaitu Ketua Dewan Hakim H Supriyanto, Wakil Ketua : Ariyadi F dan H Fairuz Khalil, Sekretaris H Ihsanul Karim, Wakil Sekretaris Bahrudin dan Muhammad Ihsan.

Menurut Ketua Dewan Hakim terpilih Haji Supriyanto mengatakan dalam kegiatan MTQ Ke 46 Tingkat Kabupaten Kukar ini , ada 8 ( delapan ) Cabang Tilawah yang dilombakan, yaitu Tilawah golongan dewasa, remaja, cacat netra dan tartil tuna netra, Cabang Tilawah golongan tartil dan tilawah anak -anak, Cabang Tahfizh Al-Quran golongan 1 juz dan tilawah 10 juz, Cabang Tahfizh Al-Quran golongan 5 juz dan tilawah, 20 juz dan 30 juz, Cabang Tafsir Al Quran golongan Bahasa Arab, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, Cabang Murattal, Cabang Qiraát Mujjawwad, serta Cabang Fahmil Quran, jelas Haji Supriyanto.

Ke 156 ( Seratus Lima Puluh Enam ) Dewan Hakim tersebut sudah melakukan Pembaitan atau sumpah janji yang dipimpin oleh Ketua Dewan Hakim Haji Supriyanto yang akan sungguh sungguh menegakkan kejujuran , keadilan, dan profesiomalisme dalam melaksanakan tugas sebagai dewan hakim, sebagai sekertaris, dan panitra dalam menilai karya ilmiah umat Islam dibidang seni baca, hapalan, pemahaman dan pengamalan Al-Quran. Kemudian berjanji akan menilai secara obyektif, jujur, amanah tanpa dipengaruhi kepentingan pribadi, golongan dan atau tekanan dari pihak manapun. Kami juga berjanji akan menjaga Marwah, dan kehormatan dewan hakim, kehormatan sekretaris, kehormatan panitra serta menjunjung tinggi nilai nilai akhlakkul karimah dalam setiap ucapan, sikap dan perbuatan apabila kami melanggar janji ini kami siap menerima segala konsekwensi baik moral maupun pertanggung jawababan di hadapan Allah SWT, jelas Haji Supriyanto. ( Prokom 03 ).

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terima kunjungan kerja (Kunker) Pansus I DPRD Kabupaten Luwu Timur. Rombngan yang dipimpin oleh Ketua Pansus I DPRD Luwu Timur, Sarkawi Hamid, diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Kukar, H Sunggono, di Ruang Serba Guna Kantor Bupati Kukar, Jumat (24/10/25).

Menyampaikan sambutan Bupati Kukar Aulia Rahman Basri, Sekda H Sunggono mengucapkan selamat datang keKabupaten Kukar. Dimana sesungguhnya Kabupaten Kukar dan Kabupaten Luwu Timur merupakan dua kabupaten yang memiliki karakteristik yang hampir sama atau mirip. Yang pertama adalah sama-sama kabupaten yang penghasilannya ditopang secara dominan oleh sumber saya alam tak terbarukan.

“Bedanya kalau kami ditopang oleh pertambangan batu bara dan minyak, sementara Luwu Timur oleh pertambangan nikel. Dan karena itu, saya yakin bahwa kita saat ini sama-sama dibuat pusing oleh pemangkasan TKD yang bersumber dari DBH kita. Dan dalam kesempatan bersilaturahmi ini, kita bisa saling berbagi pengalaman dan informasi yang mungkin saja bisa kita jadikan pelajaran bersama untuk bagaimana kita mensiasati keadaan efisiensi anggaran yang kita alami saat ini,”katanya.

Bukan mustahil, kunjungan kerja ini menjadi langkah awal bagi upaya untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan untuk daerah masing-masing. Dengan berbagi data dan informasi hari, sangat mungkin ada hal-hal spesifik yang bisa ditindaklanjuti dalam bentuk penjajakan kerjasama antar kedua daerah.

“Berkaitan dengan relasi kami di Eksekutif dengan saudara-saudara kami di Legislatif, perlu kami sampaikan bahwa saat ini ada 2 pekerjaan besar yang sedang kami bahas bersama. Pertama adalah pembahasan Raperda RPJMD Kabupaten Kukar 2025-2029 dan yang kedua adalah RAPBD Kabupaten Kukar Tahun 2026,”jelas Sunggono.

Ia berharap dua agenda besar yang sekarang sedang digarap dan dibahas bersama dengan DPRD Kabupaten Kukar bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan target waktu yang sudah ditetapkan. Perlu dijelaskan bahwa keterlambatan rangkaian proses RPJMD, dikarenakan kukar salah satu dari kabupaten di Indonesia yang oleh Putusan MK diperintahkan melakukan PSU secara menyeluruh. Sehingga, Bupati dan Wakil Bupati terpilih baru dilantik pada bulan Juni yang lalu.

“Semoga kunjungan kerja DPRD Kabupaten Luwu Timur ini, menjadi momentum untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman, sehingga kemudian kita sama-sama bisa mengambil pelajaran untuk kita jadikan sebagai saran dan masukan, untuk terus berbenah dan menjadi lebih baik lagi ke depannya bagi daerah kita masing-masing dan silaturahmi hari ini bukanlah yang pertama sekaligus yang terakhir, melainkan hanya sebagai awal untuk membuka peluang kerjasama antar kedua daerah di masa-masa mendatang. Sehingga pada akhirnya, memberikan dampak positif bagi kemajuan kedua daerah yang bermuara pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh baik di kabupaten Kukar maupun Kabupaten Luwu Timur,”harapnya.

Sementara Sarkawi menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sekarang mengelola blok pertambangan bersama PT Pongkeru Utama Mineral melalui sistem joint venture. Pemerintah daerah memiliki saham sebesar 27 persen yang akan dikelola oleh Perseroda Luwu Timur Gemilang.

“Kami sedang menyusun Perda penyertaan modal. Awalnya hanya sekitar Rp10 miliar, tetapi sekarang kami ingin menambah jumlahnya agar lebih besar lagi. Kami datang ke Kukar untuk belajar bagaimana penerapan penyertaan modal yang efektif dan bisa dipertanggungjawabkan,” kata Sarkawi.

Disebutkannya penyertaan modal tersebut direncanakan berlangsung hingga tahun 2028, dengan total mencapai Rp221 miliar. Dari kerja sama tersebut, pihaknya berharap bisa memperoleh dividen sebesar Rp900 miliar lebih sesuai dengan rencana yang telah disusun.

“Kami juga ingin mengetahui sejauh mana perencanaan bisnis inti (core business) BUMD di Kukar, termasuk bagaimana mekanisme permodalannya dan pengawasan melalui Perda,” tambah Sarkawi.

Ia menilai Kukar menjadi daerah yang relevan untuk dikunjungi karena memiliki karakteristik geografis dan potensi sumber daya yang mirip dengan Luwu Timur.

Acara kunjungan dirangkai dengan diskusi bersama dan ditutup dengan tanya jawab.(Prokom06)

Samarinda – Sekretaris Daerah Kutai Kartanegara (Kukar) Dr. Sunggono, membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Persampahan Kukar, bertempat di Hotel Midtown , Samarinda, Kamis (23/10/2025) sore.

Kegiatan yang digelar oleh Bidang Pengelolaan Persampahan dan Bahan Berbahaya Beracun (B3) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kukar itu, diikuti para Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Dinas Instansi, Kantor, Badan, Lembaga, Bagian, Camat, Lurah serta Kepala Desa.

Dengan menghadirkan para narasumber dari, Rektor Universitas Kutai Kartanegara, Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Kalimantan Kementerian Lingkungan Hidup.

Selanjutnya, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kaltim Kementrian PUPR, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kaltim, Badan Pendapatan Daerah Kukar, dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan.

Kepala DLHK Kukar Slamet Hadi Raharjo, menegaskan permasalahan sampah bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga persoalan tata kelola dan kesadaran kolektif. Oleh sebab itu, DLHK Kukar berkomitmen untuk memperkuat sinergi antara pemangku kepentingan melalui kebijakan yang terintegritas/kolaboratif.

Tema “Akselerasi Pelaksanaan Program Dedikasi Jaga Lingkungan Lestari Wujudkan Kukar Idaman Terbaik”. Tema ini merupakan wujud dari komitmen daerah dalam mempercepat langkah konkret terhadap pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

“Program dedikasi jaga lingkungab lestari menjadi langkah strategis dalam membangun budaya bersih dan ramah lingkungan. Dalam konteks ini, penyusunan kebijakan pengelolaan sampah sangat penting, agar program ini dapat diperkuat dengan dukungan dan keterlibatan semua pihak,” jelas Slamet.

Lebih lanjut, Slamet mengatakan bahwa DLHK Kukar memfokuskan beberapa hal dalam kegiatan ini.

Diantaranya, membangun kolaborasi antar instansi dan antar sektor, termasuk sektor potensi kemitraan dengan pihak swasta dan masyarakat dalam pengelolaan persampahan terpadu.

Memetakan peran dan kontribusi masing masing pihak, agar pelaksanaan program berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran.

“Kemudian, merumuskan kebijakan daerah yang responsif dan adaptif, sesuai dengan kondisi lokal serta perkembangan regulasi nasionak,” demikian pungkasnya.

Bupati Kukar dr. Aulia Rahman Basri melalui Sunggono, menyampaikan dalam pengelolaan sampah di Kukar sampai ini telah terbit peraturan dan ketentuan. Diantaranya Peraturan Daerah No.04/2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga maupun Peraturan Bupati.

Surat Keputusan dan Surat Edaran Bupati terkait pengelolaan sampah yang memberikan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab, kewenangan Pemerintah Daerah dan peran masyarakat serta dunia usaha, sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara profesional, efektif dan efisien.

Selain itu, telah terbit Peraturan Bupati berkaitan dengan Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik dan Kesadaran Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah, yang memerlukan peran serta masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

“Serta Peraturan Daerah dalam upaya optimalisasi peningkatan pendapatan asli daerah pada sektor retribusi pelayanan kebersihan. Ini perlu dan penting kiranya untuk disampaikan, dalam kegiatan ini sehingga dapat segera terealisasi secara maksimal,” demikian tegasnya. (prokom05).

TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri didampingi Kepala Dinas Peternakan dan Pertanian (Dispertan) M. Taufik meninjau lahan pertanian di kawasan Rapak Rabau, Kelurahan Loa Ipuh, pada Kamis (23/10/2025).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Anggota DPRD Kukar Fadlun Nissa, Asisten II Setkab Kukar Ahyani Fadianur Diani, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Muslik, Camat Tenggarong Sukono, serta sejumlah perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Peninjauan ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat mengenai lahan pertanian yang terendam air dan tidak bisa digarap akibat rusaknya sistem irigasi yang sudah lama tidak terpelihara. Kondisi tersebut telah berlangsung cukup lama, membuat petani kesulitan untuk menanam dan menyebabkan sebagian lahan menjadi terbengkalai.

“Dari laporan masyarakat, lahan di sini sekitar 200 hektare tidak bisa ditanami karena banjir terus. Maka harus ada intervensi agar aliran air bisa mengarah ke sungai. Hari ini kami tinjau langsung, dan memang kondisinya butuh penanganan segera,” ujar Bupati Aulia Rahman Basri

Bupati Aulia menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari program Kukar Idaman Terbaik, yang menitikberatkan pada penguatan sektor pertanian dan ketahanan pangan daerah.

Disebutkannya Pemkab Kukar berkomitmen untuk mengoptimalkan lahan pertanian yang sudah ada dengan memperbaiki sistem pengairan serta membangun infrastruktur pendukung seperti jalan usaha tani agar hasil panen lebih mudah diangkut.

“Dari total 17 ribu hektare lahan sawah di Kukar, baru sekitar 13 ribu hektare yang aktif. Sisanya, termasuk 200 hektare di Rapak Rabau, belum optimal. Kami sudah sepakat dengan OPD terkait untuk segera intervensi. Tahun depan (2026) akan kami tindaklanjuti dengan anggaran sekitar Rp8 hingga Rp10 miliar di Dinas PU,” jelas bupati Aulia.

Lebih lanjut, Aulia menegaskan bahwa Pemkab Kukar akan terus berupaya menjaga produktivitas pertanian melalui kolaborasi lintas sektor. Selain memperbaiki infrastruktur, juga akan menyiapkan program pendampingan bagi petani agar lahan yang telah diperbaiki dapat segera dimanfaatkan kembali.

“Kalau jaringan irigasi sudah bagus, petani bisa mulai menanam lagi. Kita ingin lahan-lahan tidur ini bangkit dan menjadi sumber ekonomi masyarakat,” pungkasnya. (Prokom01).