Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) dr Aulia Rahman Basri melantik Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pergantian Antar Waktu (PAW) Desa Pulau Harapan Periode 2021-2029 atas nama Akhmad Saiful Bahri, yang dilanjutkan dengan Silaturahmi dengan Kepala Desa (Kades) dan Pengurus RT Se-Kecamatan Muara Muntai dalam rangka Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Keuangan Rp. 50 Juta, Senin (13/10) di Balai Kecamatan setempat.

Aulia mengucapkan selamat kepada Akhmad Saiful Bahri yang baru saja dilantik dan berterima kasih kepada Fathur Rachman atas dedikasi dan pengabdiannya sebagai anggota DPD selama kurang lebih 3 tahun. Keberadaan BPD dengan segala tugas dan fungsinya sangat penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di desa. Oleh karena Ia berpesan baik kepada anggota BPD yang baru dilantik maupun anggta BPD yang sudah bekerja sebelumnya, bahwa kerjasama dan harmonisasi antara anggota BPD dengan Kepala Desa sangatlah penting, karena itu akan sangat membantu dan mendukung jalannya pemerintahan dan pembangunan di desa.

Saat ini Pemkab Kukar tengah menyusun dan membahas Rancangan Awal RPJMD 2025-2029. Di dalam Rancangan Awal RPJMD tersebut, jelas bahwa Visi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara atau Visi Kukar Idaman Terbaik adalah “Terwujudnya Fondasi Pusat Pangan, Pariwisata dan Industri Hijau Yang Maju, Sejahtera dan Mandiri”. Dari rumusan visi tersebut, terkandung tiga rumusan pokok yaitu Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan. Terkait komitmen Pemerintah Daerah untuk mengembangkan sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, pariwisata dan industri berbasis sumber daya lokal yang dikelola secara berkelanjutan, maka Ia berpesan kepada BPD agar turut membantu Pemerintah Desa dalam mengembangkan potensi desa sehingga setiap desa memiliki produk unggulan.

Aulia menegaskan berkomitmen untuk mengantarkan dan membawa Kukar ini pada kemajuan, kesejahteraan dan kebahagiaan. Oleh karena itu Ia sepenuhnya menaruh harapan agar Pemerintah Desa bersama dengan BPD-nya mampu mewujudkan pembangunan desa yang lebih baik, lebih maju, lebih mandiri dan berdaya saing.

Dalam forum silaturahmi dengan para Kades dan Pengurus RT diharapan muncul ide-ide dan gagasan menarik dalam upaya bersama mengevaluasi dan memperbaiki implementasi program bantuan keuangan Rp. 50 juta/RT, yang nanti akan ditingkatkan dengan program Rp.150 juta/RT.

“Keberhasilan implementasi dari program ini nantinya, Insyaa Allah akan berkontribusi bagi kemajuan pembangunan di desa,” demikian ujarnya.

Setelah acara tu, Bupati meninjau jalan longsor di Desa Batuq Kecamatan Muara Muntai. (prokom04)

Tenggarong – Ketua Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Andi Deezca Pravidhia Aulia Rahman didampingi Camat Samboja Damsik menerima kunjungan Tim Verifikasi Lomba Posyandu Enam SPM (Standar Pelayanan Minimal) Provinsi Kalimantan Timur di Posyandu Nusa Indah, Kelurahan Handil Baru Darat, Kecamatan Samboja, Senin (13/10/2025).

Adapun Tim Verifikasi Lomba Posyandu 6 SPM Provinsi Kaltim terdiri dari unsur Dinas Pengampu Enam SPM di tingkat provinsi, yakni Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMD) Kaltim, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Permukiman, serta Satpol PP Kaltim.

Dalam sambutannya, Andi Deezca menyampaikan ucapan selamat datang kepada rombongan tim penilai Provinsi Kaltim sekaligus rasa bangga atas terpilihnya Posyandu Nusa Indah sebagai tiga besar Posyandu terbaik dalam Lomba Posyandu Enam SPM tingkat provinsi.

“Saya ucapkan selamat datang kepada Tim Penilai Lomba Posyandu Enam SPM Provinsi Kaltim. Kami sangat bangga karena Posyandu Nusa Indah Kelurahan Handil Baru Darat berhasil masuk tiga besar lomba tingkat provinsi. Ini merupakan hasil kerja keras seluruh kader dan Tim Pembina Posyandu di Samboja,” ujar Andi Deezca.

Ia menambahkan, capaian ini merupakan bukti sinergi dan komitmen bersama antara pemerintah kecamatan, kelurahan, serta masyarakat dalam mewujudkan layanan dasar yang lebih luas melalui Posyandu enam SPM.

“Struktur kelembagaan Posyandu 6 SPM sudah terbentuk dari tingkat kecamatan hingga desa. Konsep ini merupakan inovasi untuk memperluas fungsi Posyandu, tidak hanya di bidang kesehatan ibu dan anak, tetapi juga meliputi enam bidang pelayanan dasar, yakni kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan, sosial, serta ketentraman dan ketertiban umum,” jelasnya.

Lebih lanjut, Andi Deezca menjelaskan bahwa tujuan pengembangan Posyandu 6 SPM adalah untuk menciptakan pusat layanan masyarakat yang komprehensif di tingkat kelurahan dan desa, agar kebutuhan dasar warga dapat terpenuhi secara terpadu.

“Program ini merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Posyandu. Kami berharap inovasi ini dapat menjadi motor penggerak pelayanan dasar yang lebih dekat dan menyeluruh kepada masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Roslindawati, Ketua Tim Verifikasi Lomba Posyandu enam SPM Provinsi Kaltim, menyampaikan apresiasinya atas kesiapan dan semangat kader Posyandu di Kukar, khususnya di Kecamatan Samboja.

“Kami berharap kegiatan ini dapat semakin meningkatkan pemberdayaan masyarakat di sekitar Posyandu, memperkuat layanan kesehatan bagi ibu, bayi, balita, remaja, dan lansia. Selain itu, lomba ini juga menjadi motivasi bagi para kader untuk terus meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan masyarakat,” tutur Roslindawati.

Di tempat yang sama, Camat Samboja Damsik melaporkan bahwa terdapat 57 Posyandu di wilayah Kecamatan Samboja yang seluruhnya telah melaksanakan program 6 SPM.

“Khusus di Kelurahan Handil Baru Darat, terdapat tiga Posyandu enam SPM, dan salah satunya—Posyandu Nusa Indah—berhasil menjadi yang terbaik di tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara,” ungkap Damsik.

Ia juga mendorong agar seluruh Posyandu di Samboja terus aktif dan berpartisipasi dalam lomba tingkat kabupaten maupun provinsi sebagai bentuk peningkatan kapasitas kader dan pelayanan masyarakat. (Prokom01).

TENGGARONG – Ketua Tim Pembina Pos Pelayanan terpadu( Posyandu) Kabupaten Kutai Andi Deezca Pravidhia Aulia Rahman menerima rombongan Tim Verifikasi Lomba Posyandu 6 ( Standar Pelayanan Minimal ) SPM Provinsi Kaltim di Posyandu Anggrek Suka Damai Kecamatan Muara Badak, Senin(13/10).

Tampak mendampingi dalam acara tersebut Camat Muara Badak Arpan, Forkopimcam Muara Badak, Sekretaris DPMD Yusran, Ketua Tim Pembina Posyandu Muara Badak Valeria Arfan, para Perangkat Daerah Pemangku 6 SMP, para kades dan sejumlah undangan terkait lainnya.

Andi Deezca Pravidhia Aulia Rahman, mengucapkan selamat datang kepada rombongan Tim penilai Lomba Posyandu 6 SPM Provinsi Kaltim yang telah mempercayakan Posyandu Anggrek Desa Suka Damai masuk 3 (tiga) besar dalam lomba Posyandu SPM Tingkat Provinsi Kaltim. Andi Deezca Pravidhia Aulia Rahman mengapresiasi kerja keras Tim Pembina Posyandu Desa dan Pengurus Posyandu Anggrek sehingga masuk 3 (tiga) besar lomba Posyandu Tingkat Provinsi Kaltim semoga menjadi yang terbaik.

Andi Deezca Aulia Rahman juga melaporkan bahwa jumlah lembaga Posyandu di Kukar saat ini berjumlah 827 (delapan Ratus Dua Puluh Tujuh) lembaga Posyandu dengan jumlah kader sebanyak 8.620 kader dan pengurus berjumlah 7.359 orang.
Ia juga menambahkan bahwa struktur kelembagaan Posyandu 6 SPM sudah terbentuk di level kecamatan hingga desa. Posyandu 6 SPM (Standar Pelayanan Minimal) adalah inovasi Posyandu yang memperluas layanannya tidak hanya kesehatan ibu dan anak menjadi enam bidang pelayanan dasar yang mencakup kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan, sosial, serta ketentraman dan ketertiban umum. Tujuannya adalah untuk menciptakan pusat layanan yang lebih komprehensif di tingkat kelurahan atau desa guna memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat. Program ini merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Posyandu.

Saat ini ketua Tim Pembina Posyandu sudah melakukan pendaftaran ke Direktorat Jendral Bina Pemerintahan Desa untuk mendapatkan nomor registrasi atau nomor induk Posyandu. Adapun tindak lanjut dalam rangka memperkuat pelaksanaan bagi Posyandu yang dilakukan oleh Tim Pembina Posyandu Kabupaten yaitu : penyamaan persepsi perangkat daerah pengampu 6 (enam) SPM . Melakukan rakor Tim Pembina Posyandu dan Penguatan Tim Pembina Posyandu, menyusun program kerja Tim Pembina Posyandu semua jenjang/tingkatan. Optimalisasi peran tim pembina Posyandu, pendanaan operasional Tim Pembina Posyandu, lokasi khusus (Lokus) Posyandu 6 SPM, melanjutkan penyelesaian Perbup bersama Perangkat daerah Pengampu 6 SPM, melakukan pembinaan, monitoring, supervisi pelaksanaan Posyandu 6 SPM, peningkatan kapasitas pengurus & kaderisasi Posyandu, pengembangan sarana dan prasarana Posyandu, serta penyiapan penganggaran pelaksana Posyandu ( pengurus dan kader)

Sementara itu, menurut Tim verifikasi lomba Posyandu Provinsi Kaltim Roslindawati berharap melalui penilaian ini dapat meningkatkan pemberdayaan Masyarakat disekitar kita, meningkatkan Kesehatan ibu,bayi dan balita, remaja serta para lansia. Sekaligus memberikan motivasi kepada kader kader posyandu Kabupaten/kota bagaimana untuk meningkatkan gizi dan Kesehatan bagi Masyarakat.Tim terdiri dari Dinas Pengampu 6 SPM Tingkat Provinsi yaitu DPMD Kaltim, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perkim dan Satpol PP, Kaltim
Acara dilanjutkan dengan mendengarkan paparan Ketua Tim Posyandu Selviani yang memaparkan tentang beberapa inovasi yang telah mereka lakukan diantaranya berfokus pada penjemputan lansia secara door-to-door (Ojek Lansia/Cap Jempol), penyediaan makanan tambahan (PMT) dari hasil kebun lokal (Kolam Balitaku), serta program penyuluhan remaja dan perayaan ulang tahun balita. Inovasi Makan Ati ( Kolam ikan untuk pencegahan stunting), Kabar Hanaya ( Gerakan tanaman obat keluarga sehat dan berdaya),Inovasi cemilan ( cegah kehamilan dini ),

Program-program ini bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat, memastikan tidak ada warga yang terlewat dari layanan kesehatan, dan mempererat kedekatan emosional dengan posyandu. Alhamdulillah banyak prestasi yang sudah diraih dan berhasil meraih predikat posyandu terbaik tingkat Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2025 dan mewakili Kaltim ke tingkat nasional. Ini semua tidak terlepas dukungan dari Pemkab Kukar, Pemerintah Kecamatan Bersama dinas instansi terkait dan seluruh kader posyandu semangatnya luar biasa untuk mengedukasi lingkungan. Zaman dulu posyandu jadi kunci di masing-masing desa. Dari posyandu, informasi cepat, seperti anak dengan gizi buruk, dan lainnya,ujar Selviani. Acara dilanjutkan dengan penilaian dimasing masing kelompok kerja Pokja Posyandu. ( Prokom 03 ).

Kendari – Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Sunggono, menghadiri pembukaan Seleksi Tilawatil Qur’an dan Hadist (STQH) tingkat Nasional ke-28, di halaman Masjid Raya Al Kautsar Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), Sabtu (11/10/2025) malam.

Kegiatan nasional yang diikuti sebanyak 38 provinsi se Indonesia itu, dibuka secara resmi oleh Menteri Koordinator (Menko) bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Pratikno didampingi Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar yang ditandai pemukulan Beduk bersama Forkopimda Sultra.

Sunggono yang juga Ketua Umum (Ketum) Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Kabupaten Kukar ini, mengatakan dari 23 orang kafilah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang menjadi duta provinsi Jaltim, 7 orang diantaranya adalah putra/putri asli dari Kukar.

“Mari kita doakan anak-anak kita (Kukar) semoga mereka selalu sehat wal afiat, sehingga bisa tampil maksimal dan memberikan yang terbaik untuk kafilah Kaltim, dan khususnya membawa harum nama kabupaten Kukar di kancah Nasional,” ujar Sekda yang didampingi Sekretaris Umum (Sekum) LPTQ Kabupaten Kukar, Fairuz Khalil.

Untuk diketahui, pelaksanaan STQH tingkat nasional di provinsi Sultra, Kendari tersebut dari 11-19 Oktober mendatang. (prokom05).

Tenggarong – Selain melakukan peninjauan untuk memastikan pelayanan dasar masyarakat terpenuhi, Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri melaksanakan pertemuan dengan para Ketua dan Pengurus RT se-Kecamatan Kenohan di Balai Pertemuan Umum (BPU) Desa Kahala, Sabtu (11/10/2025).

Pertemuan tersebut juga dihadiri para Kepala desa se-Kecamatan Kenohan, serta sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Kukar. Turut mendampingi Bupati, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Arianto, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan M. Taufik, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Muslik, Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) M. Aidil, serta Camat Kenohan Kaspul Anwar.

Dalam kesempatan itu, Bupati Aulia menyampaikan bahwa pertemuan bersama para Ketua RT dan Kepala Desa ini dilakukan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan berbasis RT, termasuk penggunaan bantuan keuangan yang selama ini telah diberikan sebesar Rp 50 juta per RT.

“Kita ingin melihat sejauh mana program pembangunan berbasis RT ini berjalan, apa yang menjadi kendala di lapangan, dan bagaimana manfaatnya bagi masyarakat,” ujar Bupati Aulia.

Lebih lanjut, Bupati Aulia mengungkapkan bahwa pemerintah kabupaten akan menaikkan besaran bantuan keuangan bagi setiap RT dari Rp50 juta menjadi Rp150 juta per tahun.

“Insya Allah bantuan keuangan RT akan kita naikkan menjadi Rp150 juta. Kenaikan ini kita harapkan bisa meningkatkan kinerja RT dalam melayani masyarakat dan mempercepat pemerataan pembangunan di tingkat paling bawah,” jelasnya.

Tak hanya itu, Bupati juga menyampaikan bahwa bersama kenaikan bantuan keuangan tersebut, pihaknya akan menyesuaikan peningkatan honor atau gaji Ketua RT dan pengurus RT sebagai bentuk apresiasi atas kerja mereka yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.

“RT adalah ujung tombak pelayanan dan pelaksana pembangunan di lingkungan masyarakat. Maka wajar jika kesejahteraan mereka juga kita perhatikan,” ungkap Aulia.

Bupati berharap peningkatan bantuan ini dapat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat serta memperkuat sinergi antara pemerintah desa, RT, dan Pemkab Kukar dalam membangun daerah.

Selain pemaparan program, kegiatan juga diisi dengan sesi dialog terbuka antara Bupati Aulia dengan para Ketua RT dan Kepala Desa. Dalam forum tersebut, sejumlah peserta menyampaikan berbagai usulan, masukan, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan di wilayah masing-masing.

“Kita ingin semua aspirasi masyarakat tersampaikan langsung. Dari forum seperti inilah pemerintah bisa mengambil kebijakan yang tepat dan berpihak pada kebutuhan warga,” pungkas Bupati Aulia. (Prokom01).