TENGGARONG – Plh Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) H Rendi Solihin menyampaikan Nota Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kukar pada acara Rapat Paripurna Ke-23 Masa Sidang I DPRD Kukar, terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2026,yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kukar, Jumat (7/11).

Sidang Paripurna dibuka oleh Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani yang diikuti 36 orang Anggota DPRD dari 45 Anggota dewan terhormat. Tampak hadir juga dalam acara tersebut Asisten II Setkab Kukar Ahyani Fadianur Diani, Kepala BPKAD Sukotjo, Kepala Bapenda Bahari Jokosusilo, para Kepala dinas instansi dan sejumlah undangan lainnya.

H Rendi Solihin dalam laporannya mengatakan, Nota Keuangan RAPBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2026 ini merupakan perwujudan komitmen kita bersama guna melanjutkan pembangunan daerah dan menggambarkan arah kebijakan fiskal pemerintah daerah, proyeksi pendapatan dan rencana belanja serta pembiayaan. Penyusunan RAPBD merupakan tindak lanjut proses perencanaan. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 17 ayat (2), yang menyebutkan bahwa “Penyusunan RAPBD berpedoman pada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara”, jelas Rendi Solihin.

Ia juga menambahkan, dalam penyusunan RAPBD setiap tahunnya didasarkan pada berbagai pertimbangan strategis, antara lain: penyusunan RAPBD merupakan tindak lanjut proses perencanaan. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 17 ayat (2), yang menyebutkan bahwa “Penyusunan RAPBD berpedoman pada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara”.

Dalam penyusunan RAPBD setiap tahunnya didasarkan pada berbagai pertimbangan strategis, antara lain: kondisi ekonomi makro dan keuangan daerah. Pemkab senantiasa memperhatikan dinamika ekonomi makro baik nasional maupun daerah yang akan mempengaruhi penerimaan dan pengeluaran daerah. Kebutuhan Pembangunan Daerah. Prioritas pembangunan yang sudah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tetap menjadi acuan utama dalam penyusunan RAPBD. Aspirasi Masyarakat. melalui berbagai mekanisme partisipasi publik, seperti Musrenbang dan reses DPRD, aspirasi dan kebutuhan masyarakat menjadi bahan penting dalam menyusun RAPBD. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan. Semua tahapan penyusunan RAPBD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
Mencermati tantangan dan agenda pembangunan serta upaya fiskal yang komprehensif, maka postur RAPBD 2026 secara ringkas H Rendi Solihin menjelaskan, sebagai berikut :
A. Pendapatan.
Proyeksi pendapatan daerah tahun 2026 sebesar 7,35 Triliun atau mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pendapatan daerah terdiri dari: Pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 737,49 Miliar, terurai : Pajak Daerah sebesar 277,50 Miliar, Retribusi Daerah sebesar 356,31 Miliar. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 80,04 Miliar. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar 23,62 Miliar. Sedangkan untuk pendapatan transfer yang merupakan kebijakan Pemerintah sebesar 6,53 Triliun, terurai : Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar 5,68 Triliun, terdiri atas dana bagi hasil (DBH) baik yang bersifat umum. Pendapatan Transfer antar Daerah sebesar 850 Miliar yang masih berasal dari dana bagi hasil pajak.
B. Belanja.
Belanja daerah diproyeksikan sebesar 7,50 Triliun, dengan rincian sebagai berikut: Belanja Operasi sebesar 5,20 Triliun, Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari. Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, antara lain terdiri atas : Belanja pegawai sebesar 2,44 Triliun, Termasuk didalamnya belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD. Belanja Subsidi sebesar 150 juta, dialokasikan untuk meringankan operasional transportasi angkutan orang dan barang.
Belanja Hibah sebesar 55,82 Miliar, dialokasikan diantaranya untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja Bantuan Sosial sebesar 2,86 Miliar. Digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu berkelanjutan. Belanja Modal sebesar 1,45 Triliun dan terurai antara lain atas belanja modal tanah, belanja modal Gedung dan bangunan, serta belanja modal jalan,jaringan dan irigasi. Belanja Tidak Terduga sebesar 27,82 Miliar. Belanja ini dialokasikan untuk keadaan darurat atau keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Alokasi belanja ini penting untuk mengantisipasi kemungkinan adanya kebutuhan mendesak yang dapat menimbulkan kerugian besar jika ditunda.
Belanja Transfer sebesar 818,17 Miliar. Belanja ini merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya atau kepada pemerintah desa berupa belanja bantuan keuangan baik bersifat umum ataupun khusus. Secara total, belanja juga menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya. Namun belanja daerah yang dialokasikan tetap diarahkan mendukung mendukung berbagai program strategis guna mendukung tema Pembangunan yaitu, antara lain: – Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.
Dengan memperkuat sarana dan prasarana, serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. – Pengembangan Infrastruktur: melanjutkan pembangunan infrastruktur yang menunjang pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan konektivitas antar wilayah. – Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata: Sebagai upaya diversifikasi ekonomi dan peningkatan pendapatan daerah, serta mengurangi ketergantungan pada sektor ekstraktif. Peningkatan Kesejahteraan Sosial: Melalui program-program yang mendukung pengentasan kemiskinan, peningkatan lapangan kerja, dan pemberdayaan masyarakat.

C. Surplus/(defisit)
Selisih antara anggaran pendapatan dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit. Berdasarkan data tersebut, RAPBD TA. 2026 diperkirakan masih terjadi defisit sebesar 150 miliar. Namun masih dapat ditutup/didanai dari penerimaan pembiayaan daerah, salah satunya (SiLPA).
Sebagai informasi tambahan, dengan telah dipublikasikannya informasi berkenaan rancangan transfer ke daerah dan desa (TKDD) Tahun 2026, dimana terdapat penurunan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar 1,2 Triliun dan terdapat program dedikasi bupati dan wakil bupati yang belum terakomodasi di dalam RAPBD TA. 2026, maka RAPBD yang telah disusun ini besar kemungkinan akan disesuaikan Kembali.

Selesai menyampaikan nota penjelasan tersebut Rendi Solihin selanjutnya menyerahkan dokumen nota keuangan tersebut kepada Ketua DPRD Kukar untuk selanjutnya untuk di bahas dalam rapat penganggaran DPRD Kukar. ( Prokom 03 )

‎Tenggarong – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Dr.  H Sunggono membuka pelatihan ketahanan pangan tahun 2025 di Hotel Five Premiere Samarinda, Jumat (7/11/2025).
‎
‎Kegiatan bertemakan ”Budidaya Ayam Petelur Omega Dan Produk Turunan” itu diikuti peserta dari beberapa lembaga desa yang ada di Desa Loa Duri Ilir, dimana kegiatan diselenggarakan mulai tanggal 7 sampai 10 November 2025.
‎
‎Sunggono dalam arahannya atas nama Pemerintah Kabupaten Kukar menyambut baik dan mengapresiasi atas inisiasi dan pelaksanaan kegiatan pelatihan tersebut. Melalui pelatihan itu, tentunya diharapkan selain peserta memperoleh pengetahuan, keterampilan dan edukasi, juga diharapkan dapat meningkatkan kompetensi peserta dalam percepatan pencapaian target ketahanan pangan.
‎
‎Menurutnya, inovasi dan terobosan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Loa Duri Ilir dan seluruh stakeholders, tentunya harus menjadi percontohan (role model-red) bagi desa-desa lain yang berada di Kabupaten Kukar.
‎
‎”Keberhasilan ini diraih berkat inovasi badan usaha milik desa yang mengintegrasikan berbagai usaha, seperti peternakan ayam petelur, budidaya kambing, hingga pertanian jagung, ” ujarnya.
‎
‎Lebih lanjut, Sunggono mengatakan Komitmen Pemkab Kukar terhadap pembangunan pertanian dalam arti luas sangat besar dan menjadi salah satu program prioritas utama dalam kebijakan pembangunan daerah.  Kebijakan itu katanya merupakan salah satu strategi  transformasi ekonomi Kabupaten Kukar dari ekonomi yang bertumpu atau bergantung pada sumber daya alam yang tidak terbarukan (unrenewable resources-red) khususnya dari sektor pertambangan minyak bumi, gas dan batubara ke ekonomi yang terbarukan melalui pembangunan pertanian dalam arti luas, pariwisata dan ekonomi kreatif.
‎
‎”Komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pembangunan pertanian dalam arti luas,  akan lebih dipertajam, diperluas dan difokuskan lagi melalui Program Kukar Idaman Terbaik, ” ungkapnya.
‎
‎”Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat dan mendorong percepatan pencapaian ketahanan pangan dan penurunan angka kemiskinan di Desa Loa Duri Ilir. Kepada seluruh peserta, kami harapkan agar mengikuti kegiatan ini dengan serius dan penuh kesungguhan,  sehingga dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kompetensinya, ” pungkasnya. (Prokom07).

Tenggarong – Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Andi Deezca Pravidhia Aulia Rahman, melakukan kunjungan kerja dalam rangka Road Show Sosialisasi Kelas Parenting PAUD 20 Kecamatan, yang kali ini dilaksanakan di kecamatan Muara Badak dan Marangkayu, dan kegiatan tersebut dipusatkan di Balai Pertemuan Umum (BPU) Desa Sebuntal, Marang Kayu, Kamis (6/11/2025).

Setibanya di halaman BPU desa Sebuntal, rombongan Bunda PAUD Kabupaten disambut Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Muara Badak dan Marang Kayu, para Bunda PAUD kecamatan, dan Bunda Desa.

Dilanjutkan, pengalungan kalung manik dari Bunda PAUD Marangkayu (istri Camat Marang Kayu Ambo Dalle), dan tarian selamat khas Sulawesi dibawakan para pelajar SD Marangkayu.

Kemudian, Bunda PAUD Kabupaten/rombongan memasuki ruang BPU, dan langsung disambut para kepala sekolah SD, TK, guru PAUD, TK, SD, dan para tamu undangan yang memenuhi gedung BPU desa Sebuntal.

Menariknya, panitia tidak hanya menampilkan tarian selamat datang tetapi, juga menampilkan tarian pembuka yang dibawakan grup, dari PAUD, TK, dan SD Marang Kayu/Muara Badak, dan tepukan gemuruh dari Bunda PAUD Kabupaten/para tamu undangan yang hadir.

Yang dilanjutkan, pemberian bingkisan kepada anak anak Paud, TK, dan SD sebagai bentuk penghargaan mereka menari, serta penyerahan simbolis kartu KTP anak anak oleh Bunda Kabupaten.

Kegiatan yang dibuka oleh Bunda PAUD Kabupaten Kukar tersebut, juga di hadiri Plt. Sekretaris Disdikbud Pujianto, Ketua Pokja PAUD Kabupaten Maria Ester, para Kades, Korwil/UPT Pendidikan, Kepal Sekolah SD, Guru guru TK, SD serta orang tua anak.

Andi Deezca Aulia Rahman melalui Maria Ester menjelaskan, bahwa tema parenting PAUD ini adalah
“Wajib Belajar 13 Tahun, Fasilitasi PAUD Holistik dan Integratif (Hi), dan Transisi PAUD ke Sekolah Dasar (SD)

Berbicara dengan wajib belajar 13 tahun ada dua pokok permasalahan yaitu Pertama, wajib PAUD sebelum SD. Dalam program pemerintah ini minimal 1 tahun sebelum masuk ke SD anak anak wajib di PAUD. Maka dari itu dihadirkan 2 bidang sekolah, yaitu PAUD dan SD pada kegiatan ini.
Untuk SD dihadirkan Guru guru kelas 1-2 bersama dengan Kepala Sekolah. Karena anak anak sejak usia SD kelas 1-2 masih di kategorikan anak usia dini.

“Kami mohon kepada bapak ibu kepala sekolah SD dan guru guru kelas 1-2 SD mohon nantinya, ketika Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di tahun ajaran baru, ada anak anak yang mau mendaftar ke SD tolong yang belum punya Ijazah PAUD di syaratkan untuk ke PAUD dulu,” jelasnya.

Selanjutnya, usianya apabila masih usia PAUD dan belum punya ijazah PAUD silahkan di syaratkan untuk sekolah di PAUD juga, dan usianya sebelum 7 tahun.
Tetapi apabila usianya 7 tahun yang mendaftar ke SD bapak ibu guru wajib di terima, walaupun tidak punya ijazah PAUD.
Maka dari itu, Ditegaskan kepada yang hadir melalui Kades, Bunda PAUD, orangtua dan melalui seluruh yang hadir hari ini, agar disampaikan/informasikan kepada warga, sanak saudara yang mempunyai anak usia PAUD, untuk di sekolahkan PAUD sebelum masuk ke SD.

“Karena ini sudah ada program yang turun langsung dari Pemerintah Pusat, yaitu Wajib Belajar 13 Tahun,” pungkasnya.

Kedua, urgensi dari wajib belajar 13 tahun adalah masih banyaknya warga Kukar yang sampai saat ini anak usia sekolah, yaitu anak usia 7-24 tahun/7-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikannya sampai jenjang SMA.

Apabila masih banyak yang belum menyelesaikan ini dan katagorinya tidak bersekolah, maka program wajib belajar 13 tahun di Kukar pasti bisa terhambat.
Maka dari itu, banyaknya anak tidak sekolah, anak butuh sekolah, anak yang tidak punya ijazah sampai jenjang SMA, dan ini merupakan kewajiban semua untuk mendorong mereka, agar mau bersekolah kembali.

“Apabila di sekolah formal tidak bisa kami sudah menyediakan Pendidikan Non Formal (PNF) di Muara Badak, yaitu ada sekolah non formal PKBN dan SKB yang sekarang sudah proses pembangunan,” ungkapnya.

Dengan tujuan, agar warga Muara Badak dan Marang Kayu bisa tertampung dan mau kembali ke sekolah, melalui jalur non formal kerena kita mau tarik ke formal biasanya susah. (prokom05)

Tenggarong – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Sunggono membuka Forum Group Discussion (FGD) Evaluasi Kinerja Aparatur se-Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025, yang diselenggarakan di Hotel Grand Jatra Balikpapan, Kamis (5/11/2025).

Kegiatan ini menjadi sarana konsolidasi dan penguatan manajemen kinerja serta pengembangan kapasitas sumber daya aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kukar.

Kegiatan FGD ini menghadirkan dua narasumber utama, yaitu Kepala Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara (BKN) Banjarmasin, Soni Sultana, serta Auditor Manajemen ASN Ahli Madya, Hospita Gloria Situmorang. Keduanya memberikan pemaparan terkait penguatan sistem merit, pengelolaan talenta, serta peningkatan profesionalitas dan integritas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kukar juga menyerahkan piagam penghargaan kepada ASN terbaik kategori Nilai Indeks Profesionalitas (IP) Sangat Tinggi Tahun 2024 sebagai bentuk apresiasi bagi aparatur yang telah menunjukkan kinerja unggul, dedikasi, dan integritas dalam melaksanakan tugas.

Sekda Kukar Sunggono dalam sambutannya menegaskan bahwa peningkatan kualitas sumber daya aparatur merupakan aspek strategis dalam mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pelayanan publik.

“Kegiatan ini bukan hanya forum diskusi, tetapi bagian dari komitmen bersama untuk membangun budaya kerja yang produktif, profesional, dan berintegritas. Kinerja aparatur harus dapat diukur secara objektif, dihargai dengan tepat, dan terus ditingkatkan melalui pembinaan dan pengembangan kompetensi,” tegasnya.

Sunggono juga menggarisbawahi pentingnya peran pimpinan perangkat daerah dalam pembinaan kinerja pegawai.

“Pimpinan harus hadir tidak hanya sebagai pengarah, tetapi juga sebagai pembina, mentor, dan fasilitator dalam pengembangan talenta ASN. Manajemen talenta harus dipahami, diterapkan, dan diinternalisasikan dalam manajemen organisasi,” tambahnya

Melalui penyelenggaraan FGD ini, Sunggono berharap terbentuk kesepahaman dan komitmen bersama dalam memperbaiki sistem kinerja aparatur serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Kutai Kartanegara.

“Kinerja ASN adalah wajah pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Dengan komitmen bersama, kita dapat mewujudkan aparatur yang profesional, akuntabel, dan berdaya saing,” tutup Sunggono.

Sementara itu, Ketua Panitia sekaligus Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan ASN BKPSDM Kukar, Ahmad Zais, menyampaikan bahwa Kutai Kartanegara terpilih sebagai pilot project penerapan sistem informasi kinerja oleh Direktorat Kinerja ASN BKN.

“Kegiatan ini untuk memperkuat sistem merit dan mendorong implementasi manajemen talenta. Selain itu, menjadi forum koordinasi antara pemerintah daerah dan BKN dalam menyelaraskan kebijakan nasional dengan pelaksanaannya di daerah,” jelasnya.

FGD juga dihadiri Asisten I Akhmad Taufik Hidayat, Asisten III Dafip Haryanto, para kepala OPD, camat se-Kukar, serta diikuti kurang lebih 130 peserta dari seluruh perangkat daerah. (Prokom01).