JAKARTA – Drs. Edi Damansyah, M.Si Bupati Kutai Kartanegara periode 2021-2025 dan Dr. H. Sunggono, meraih penghargaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting 2025 (Genting 2025) peringkat Gold kategori perorangan yang diserahkan langsung oleh Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) Dr. Wihaji, S.Ag., M.Pd dalam acara Genting Collaboration Summit (GCS) tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kemendukbangga/BKKBN di Jakarta pada Rabu (10/12/2025).

Acara GCS 2025 bertema “Sinergi untuk Negeri, Wujudkan Indonesia Bebas Stunting “ merupakan apresiasi kepada mitra pentahelix yang telah mendukung Program Genting.

Plt. Deputi Bidang Penggerakan dan Peran Serta Masyarakat Maria Ernawati dalam laporannya katakan, bahwa acara tersebut dilaksanakan sebagai salah satu dari 5 (lima) Quick Wins Kemendukbangga/BKKBN, yang telah genap 1 (satu) tahun sejak diluncurkan secara resmi pada bulan Desember 2024 lalu. Dimana program GENTING telah membentuk Tim Pengendali GENTING di Tingkat Provinsi sebanyak 38 Provinsi dan Tim Pengendali GENTING (TPG) di Tingkat Kabupaten/Kota sebanyak 512, sehingga dalam pelaksanaannnya Program GENTING telah merata ke seluruh Indonesia.

Sementara itu, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Dr. Wihaji, S.Ag., M.Pd dalam sambutannya katakan, Kemendukbangga/BKKBN selalu melakukan monitoring kepada semua pihak yang telah berkontribusi, seperti BUMN, BUMD, Individu/Perorangan, LSM/Komunitas, Perguruan Tinggi/ Akademisi, Media yang dalam hal ini berperan sebagai Orang Tua Asuh (OTA) dalam mensukseskan penanggulangan stunting di Indonesia.

“Saya memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada beberapa perwakilan dari 301.000 orang tua asuh yaitu 140 yang terdiri dari media, korporasi swasta, BUMN, personal, serta dari berbagai keterlibatan pentahelix itulah hadirnya orang tua asuh yang mengasuh KRS (Keluarga Risiko Stunting),” tuturnya.

Ia berkeyakinan, jika bergotong royong bersama sama, tidak ada lagi stunting di Indonesia. Dengan menyelamatkan 1 keluarga sama dengan menyelamatkan 1 generasi. “Bapak/ibu adalah malaikat yang membantu 1,5 juta masyarakat yang hidupnya kurang beruntung. Sekali lagi terimakasih atas kontribusi bapak/ibu semua, mari kita lanjutkan program ini,” ungkapnya.

Ditambahkannya, apresiasi ini sekaligus sebagai langkah awal penguatan pelaksanaan program GENTING di tahun 2026 yang akan datang.

Ditemui usai acara, Sekda Kukar H. Sunggono didampingi Kabid pengendalian penduduk DP2KB Kukar H. Surya Admaja katakan, penghargaan ini kami dedikasikan kepada rekan rekan di DP2KB kabupaten Kutai Kartanegara yang telah bersama sama memastikan bahwa program penanganan stunting di kutai kartanegara on track dan sesuai yang kita inginkan bersama.

“Terimakasih baik kepada tim DP2KB, para camat, lurah melalui leding sektor DP2KB kabupaten kutai kartanegara mampu bersama sama mampu menurunkan angka prevalensi stunting di tahun lalu, dan kedepan kami optimistis dengan kerja bersama DP2KB bisa lebih menurunkan stunting untuk masa depan kutai kartanegara yang baik di masa yang akan datang, sukses untuk kutai kartanegara mengatasi stunting “, pungkasnya.(menk)

Tenggarong – Asisten III bidang Administrasi Umum Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) DAfip Haryanto membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Tata Kelola Perangkat Daerah, di Hotel Grand Senyiur, Balikpapan, Rabu (10/12/2025).

Acara ini dihadiri para Staf Ahli, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta jajaran pejabat di lingkungan Setdakab Kukar.

Dalam sambutan Bupati Kukar Aulia Rahman Basri yang disampaikan Dafip menegaskan pentingnya rakor sebagai momentum evaluasi akhir tahun sekaligus langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah.

“Rakor ini menjadi wadah sinergi seluruh perangkat daerah dalam penataan kelembagaan, analisis jabatan, analisis beban kerja, tata laksana, pelayanan publik, serta peningkatan kinerja dalam rangka reformasi birokrasi,” ujarnya.

Ia menyoroti pentingnya analisis jabatan (Anjab) dan analisis beban kerja (ABK) sebagai instrumen utama dalam menyesuaikan kebutuhan sumber daya manusia dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Relasi antara penataan kelembagaan dengan Anjab dan ABK akan berpengaruh besar terhadap perbaikan struktur organisasi sesuai perkembangan dan kebutuhan daerah.

Ditekankan juga bahwa tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas semakin tinggi. Pelayanan publik, menurutnya, harus memenuhi prinsip kemudahan, kecepatan, ketepatan, dan keterjangkauan biaya tanpa mengurangi mutu layanan.

Untuk itu, ia mendorong perangkat daerah agar memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam mempercepat dan mempermudah pelayanan.

“Penggunaan teknologi adalah kunci untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Dengan teknologi, kita bisa memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat,” tegasnya.

Bupati juga menegaskan bahwa reformasi birokrasi bukan sekadar slogan, melainkan tuntutan nyata yang harus dijalankan dengan orientasi pada dampak positif bagi masyarakat. Ia mengingatkan agar perangkat daerah tidak hanya berorientasi pada capaian indeks reformasi birokrasi semata.

“Tidak ada artinya kita memperoleh penghargaan atas capaian indeks reformasi birokrasi yang tinggi jika angka kemiskinan, stunting, atau inflasi di daerah masih tinggi. Orientasi kita adalah kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar penghargaan,” tegasnya.

Menutup sambutannya, Bupati berharap rakor ini menghasilkan rekomendasi strategis yang aplikatif untuk perbaikan tata kelola perangkat daerah. “Saya berharap rakor ini benar-benar melahirkan langkah-langkah nyata agar tata kelola pemerintahan di Kukar semakin baik, maju, efektif, efisien, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Acara rakor yang berlangsung di Hotel Grand Senyiur ini diwarnai dengan diskusi aktif antarperangkat daerah, yang diharapkan dapat memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih profesional dan berorientasi pada pelayanan publik. (prokom04)

Jakarta – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri didampingi Sekretaris Daerah Kukar Sunggono, Inspektur Kukar Heriansyah, Kepala Bagian Organisasi Fifin Indrayani, serta perwakilan Bappeda Syaiful Bachri, melakukan kunjungan kerja dan koordinasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), Senin (8/12/25).

Rombongan Pemerintah Kabupaten Kukar diterima langsung oleh Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan KemenPANRB, Erwan Agus Purwanto. Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), mempercepat Reformasi Birokrasi (RB), serta mendorong pembangunan Zona Integritas (ZI) di lingkungan perangkat daerah.

Dalam paparannya, Bupati Aulia menyampaikan bahwa nilai SAKIP Kabupaten Kukar selama periode 2020–2024 masih berada pada predikat B, dengan capaian tertinggi pada tahun 2023 sebesar 67,86. Sementara itu, Indeks Reformasi Birokrasi menunjukkan tren peningkatan dari predikat B menuju BB, dengan nilai tertinggi tahun 2024 mencapai 71,51. Capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK juga telah berada pada zona hijau, sedangkan kapabilitas SPIP dan APIP telah mencapai Level 3.

“Perkembangan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 yang telah melalui proses reviu Inspektorat Daerah, pembahasan bersama DPRD, serta pendampingan dari tim Universitas Gadjah Mada (UGM). Saat ini, dokumen RPJMD masih menunggu persetujuan Gubernur. Keterlambatan penyusunan dipengaruhi oleh pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) kepala daerah,” ujar Bupati dalam paparannya.

Dalam mendukung penguatan SAKIP berbasis digital, Pemkab Kukar telah mengembangkan aplikasi E-SAKIP yang saat ini masih difokuskan untuk perencanaan. Sementara untuk pemantauan kinerja digunakan aplikasi E-Pantau yang masih berbasis RPJMD lama. Selain itu, Bappeda juga mengembangkan aplikasi E-RPJMD sebagai pendamping Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Tahun depan, seluruh sistem ini ditargetkan terintegrasi penuh untuk mendukung monitoring dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

“Pada aspek Reformasi Birokrasi Tematik, Kabupaten Kukar telah mengimplementasikan sejumlah tema prioritas nasional seperti digitalisasi pemerintahan, pengentasan kemiskinan yang kini berada di angka 6,72 persen, penanganan stunting yang terus menurun, penguatan investasi dan hilirisasi, serta pengendalian inflasi yang dinilai berhasil hingga mendapatkan apresiasi dari Bank Indonesia. Program nasional seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat juga telah diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan daerah,” tegas Bupati Aulia.

Untuk pembangunan Zona Integritas, pada tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kukar kembali diusulkan sebagai unit kerja menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) setelah sebelumnya belum berhasil pada tahun 2024. Sementara itu, RSUD Aji Muhammad Parikesit dan DPMPTSP Kukar telah lebih dahulu meraih predikat WBK masing-masing pada tahun 2016 dan 2017. Kendala utama pengajuan menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah syarat nilai SAKIP minimal predikat BB.

Dari sisi kondisi daerah, Kukar memiliki luas wilayah yang besar dengan jumlah penduduk sekitar 813 ribu jiwa. APBD Tahun 2025 tercatat sebesar Rp11,5 triliun, sementara proyeksi APBD 2026 sebesar Rp6,7 triliun. Di bidang investasi, Pemkab Kukar saat ini tengah menyusun peta investasi daerah sebagai bagian dari upaya peralihan ekonomi dari sektor ekstraktif ke non-ekstraktif.

Deputi KemenPANRB Erwan Agus Purwanto dalam arahannya menekankan pentingnya Kabupaten Kukar menentukan potensi unggulan daerah sebagai lokomotif pembangunan. Ia juga mendorong optimalisasi program One Village One Industry/One Product melalui identifikasi industri utama dan industri pendukung.

“Kepada Pemkab Kukar agar segera menyusun roadmap peningkatan nilai SAKIP menuju minimal predikat BB, serta dilakukan verifikasi data kemiskinan berbasis data BPS melalui tim khusus daerah,”Ujar Erwan.

Kunjungan koordinasi ini diharapkan menjadi momentum penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan berintegritas di Kabupaten Kukar.(Prokom06)

‎Tenggarong – Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Aji Ali Husni membuka secara resmi pertandingan mini soccer antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemkab Kukar, dilapangan Mini Soccer Komplek Stadion Aji Imbut Kecamatan Tenggarong Seberang, Senin (8/12/2025). 
‎
‎Ketua Panitia penyelenggara Surya Agus dalam laporannya mengatakan kegiatan diikuti sebanyak 31 OPD dilingkungan Pemkab serta dua tim undangan dari Polres Kukar dan Kejari Kukar.
‎
‎”Alhamdulillah walaupun pengumuman turnamen ini cukup singkat, namun antusias OPD yang ikut cukup tinggi,” ucap Surya Agus.
‎
‎Lebih lanjut, dirinya berharap melalui kegiatan tersebut kedepannya akan terpilih pemain-pemain terbaik yang akan mewakili Pemkab Kukar mengikuti kegiatan multi event seperti Bapor Korpri yang tahun depan rencananya akan di gelar di Kabupaten Kutai Timur.
‎
‎”Harapan kawan-kawan kemarin yang menghadiri teknikal meeting, program ini berkesinambungan dan regulasinya bisa ditetapkan, supaya nanti muaranya mereka yang terpilih dan terbaik nanti mewakili Bapor Korpri untuk tingkat provinsi atau tingkat nasional, ” ucapnya.
‎
‎Sementara itu, Aji Ali Husni mengapresiasi kegiatan tersebut, menurutnya apa yang telah diselenggarakan tersebut tidak lain merupakan tanggung jawab dari Dispora Kukar sebagai bagian dari pembinaan dan pengembangan olahraga di Kabupaten Kukar.
‎
‎Lebih lanjut, diri memohon kepada pihak Askab Kukar sebagai pihak penyelenggara untuk menjaring pemain-pemain terbaik pada kegiatan tersebut, yang nantinya akan dipilih untuk mewakili Kabupaten Kukar pada kegiatan Bapor Korpri tahun depan yang diselenggarakan di Kabupaten Kutai Timur.
‎
‎”Harapan kami lakukan seleksi ini secara objektif, jangan melihat teman-teman ini dari OPD mana, atau karena kenal dan sering ketemu,” pintanya.
‎
‎Pada kesempatan itu, dirinya juga berpesan kepada seluruh peserta untuk bermain dengan sportif dan menjujung tinggi fairplay, dan kepada wasit dirinya juga nerpesan agar melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.
‎
‎”Saya berpesan juga pimpinlah pertandingan ini dengan baik dengan sportivitas yang tinggi, jangan sportivitas ini hanya diberikan diminta dengan atlet tapi sportivitas ini tidak ditunjukkan oleh perangkat pertandingan ya, jangan sayang dengan kartu kartu kuning kartu merah kalau itu dianggap melanggar silakan diberi teguran,” pungkasnya.
‎
‎Sebagai informasi, kegiatan mini soccer sendiri digelar dari tanggal 8 sampai 10 Desember 2025, diikuti sebanyak 33 OPD dilingkungan Pemkab Kukar serta OPD vertikal seperti Polres Kukar, dan Kejaksaan Negeri Kukar. Adapun sistem pertandingan menggunakan sistem gugur. Pertandingan dimulai sejak pagi hari hingga malam hari. (Prokom07).

Samarinda – Sekretaris Daerah Kutai Kartanegara (Kukar), Dr Sunggono menjadi mentor (pembimbing/penasehat) bagi Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kukar, Aji Ali Husni pada seminar implementasi proyek perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) tingkat II Angkatan XXVIII tahun 2025, di Ruang Seminar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Samarinda, Jumat (5/12/2025) sore.

Dihadapan, penguji (Narasumber) Dra. Nina Dewi, M. AP dan pelatih (Coach) Zuhriah, S. Pt., M.Si. Kadispora Kukar Aji Ali menyampaikan modul seminar “Kebijakan Daerah dalam Rangka Peningkatan Pengembangan SDM dengan Proyek Perubahan tentang Pengabdian”

Ditemui selepas kegiatan tersebut Sunggono menyampaikan ucapan terima kasih kepada Aji Ali Husni, yang telah mampu untuk memformulasi (menyusun/merumuskan) kebijakan yang ada di daerah, khususnya dalam rangka Peningkatan Pengembangan SDM dengan Proyek Perubahan tentang Pengabdian.

Setelah disimak bersama, kata Sekda baik dari komentar penguji maupun pelatih semuanya memberikan apresiasi yang bagus kepada Aji Ali Husni (Kadispora Kukar, red), dan berharap program ini bisa dilanjutkan dan juga bisa di duplikasi oleh pihak lain.

“Karena dari provinsi tidak berfikir begitu, dan ibu Dina Dewi sebagai penguji menyampaikan mudah mudahan ini menjadi contoh yang baik,” harapnya.

Kemudian, bagaimana inisiatif pemerintah daerah melalui OPD terkait yang mampu untuk berkreasi, dan memberikan manfaat yang besar bagi pengembangan SDM khususnya bagi para pemuda.

Sementara itu, Aji Ali Husni menyampaikan terima kasih kepada Sekda yang sudah hadir secara khusus hari ini, meskipun di selah kesibukan begitu banyak tetapi masih menyempatkan hadir untuk menjadi mentor dalam kegiatan ini.

“Sekali lagi Pak Sekda, saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga karena ini bagian dari, motifasi semangat buat kami yang ada di Dispora untuk mengembangkan kegiatan ini dengan baik,” tegasnya.

Selanjutnya, kata Kadispora Kukar akan berjanji dengan melaksanakan kegiatan yang sebaik mungkin. Dengan menggali potensi potensi yang ada.

Kemudian, Dispora juga akan memperkuat kegiatan ini sampai dengan ke daerah daerah terpencil sesuai dengan sasaran, dan kegiatan ini akan terus dikembangkan.

“Tentunya masukan, kritik, dan saran dari pimpinan sangat kami perlukan/ dengar untuk pelaksanaan di lapangan, sehingga program ini bisa berjalan dengan sukses,” demikian harapan Aji Ali. (prokom05)