50 Pendamping Desa Terima BSU dan Paket Sembako Dari Menaker

Tenggarong – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) H Sunggono menyambut kedatangan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI, Hj Ida Fauziah yang didampingi Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Bantuan Sosial (PHI Bansos) Indah Anggoro Putri di Desa Loa Duri Ilir, Minggu (10/10).
Kedatangan menaker tersebut dalam rangka temu sapa dan penyerahan Bantuan Subsidi Upah (BSU) dan paket sembako kepada 50 orang Pendamping Desa di wilayah kecamatan Loa Janan, dalam rangka pemulihan ekonomi atas dampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Sekda H Sunggono dalam sambutannya menyampaikan gambaran Kukar yang merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar di Kaltim yaitu sebanyak 786.122 atau 21,12 persen, dengan luas 27.263 KM terdiri dari 18 kecamatan, 44 kelurahan, dan 193 desa.
Hingga saat ini taraf hidup penduduknya masih relatif rendah.

Diungkapkannya bahwa Desa Loa Duri Ilir pernah meraih predikat Desa terbaik se Indonesia.
“Jadi Desa Loa Duri Ilir merupakan desa yang menginspirasi bagi kita semua,” ujarnya.

Ditambahkannya, Kukar kedepan sebagaimana yang telah diprogramkan tidak hanya akan menjadi daerah penyangga Ibukota Negara (IKN), tetap lebih dari itu yaitu menjadi mitra strategis bagi IKN.
“Jadi sesuai arahan Bupati, pembangunan Kukar kedepan mudah – mudahan dapat terealisasi, tidak hanya sebagai daerah penyangga, Kukar jugamenjadi mitra strategis IKN,” pungkasnya.

Sementara itu menaker Hj Ida Fauziah mengungkapkan kenapa dirinya yang datang dalam temu sapa dengan Pendamping Desa bukan Menteri Desa, dikarenakan Menaker diperintahkan Presiden untuk menyalurkan BSU kepada pekerja yang menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan.

Disebutnya, bantuan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kepesertaan kepada BPJS Ketenagakerjaan, tidak hanya pada BPJS Ketenagakerjaan, namun di kementerian lain juga ada, inti dari pemberian bantuan ini agar membantu yang bersangkutan bisa bertahan pada masa pandemi.

Dijelaskan nya BSU ini diberikan oleh pemerintah sudah yang kedua kalinya, yakni pada 2020 dan 2021, subsidi upah ini bukan diambilkan dari uang BPJS tetapi murni uang dari pemerintah.

“Jadi BSU ini bukan diambilkan dari uang BPJS teman-teman, tetapi ini murni uang pemerintah dari APBN, jadi jangan salah ini apresiasi pemerintah kepada teman-teman,” ujarnya.

Sebagai upaya pemerintah memitigasi dampak pandemi, pada 2020 pemerintah mengalokasikan anggaran pada APBN ± sebesar Rp. 600 T dan 2021 ± 700 T.

“Alhamdulillah atas kerja keras semua pihak tidak hanya pemerintah, pemerintah daerah dan stakeholder yang lain, pada 2021 kita lihat hasil survey BPS pengangguran kita turun dari 8 juta menjadi 7 juta, dan masyarakat yang ekonominya terdampak pandemi dari 29 juta alhamdulillah Pebruari 2021 bisa kita turunkan menjadi 11 juta,” terangnya.

Menaker kemudian mengapresiasi Pemkab Kukar khususnya Desa Loa Duri Ilir yang pernah menyandang desa terbaik tingkat nasional, hal ini tidak lepas dari peran Pendamping Desa.

“Saya mengapresiasi kepada Pemkab Kukar yang telah mengalokasikan 1,4 milyar untuk masyarakat terdampak Covid-19, khususnya para pekerja rentan, non ASN dan sektor informal,” tuturnya. (Prokom01)